(1)Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/ Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai wajar akibat perbuatan Pelaku TPTGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
(2)Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku TP-TGR.
(3)Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
9
(4)Kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM.
(5)Ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
a.kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
b.kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
c.kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
d.kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dengan perhitungan sebagai berikut:
1) untuk barang yang berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun saat perolehan/pembelian, dinilai berdasarkan nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; dan 2) untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun saat perolehan/pembelian, dinilai berdasarkan harga pasar pada saat barang tersebut hilang.
(6)Format berita acara penilaian kerugian daerah, risalah sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH