DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan; III. Tugas dan Fungsi; IV. Organisasi; V. Tata Kerja; VI. Pembiayaan; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bertanggungjawab kepada Camat. 3

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu camat dalam:
1. a.melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. b.melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. c.melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. d.memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. e.memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
4. d.pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan.
(3)Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

(1)Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Lurah dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)Pelimpahan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
1. a.Lurah;
2. b.Sekretaris;
3. c.Seksi Pemerintahan;
4. d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
5. e.Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 4
(2)Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara sistematis baik dalam lingkungan kerja Kelurahan maupun antar satuan organisasi dalam wilayah Kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

(1)Lurah wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional, pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat dibebankan pada APBD.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah baik secara langsung maupun tidak langsung. 5

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 440) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…