DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Menetapkan 131 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalah KabupatenDeli Serdang. 2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah danDPRDmenurutasasotonomidantugas pembantuan denganprinsipotonomi seluas-luasnyadalamsistemdan prinsipNegaraKesatuan RepublikIndonesiasebagaimanadimaksud dalamUndang-Undang DasarNegara RepublikIndonesia Tahun1945. 3.PemerintahDaerahadalah Bupati danPerangkat Daerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 4.Bupati adalah BupatiDeliSerdang. 5.Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten DeliSerdangselanjutnya disingkat DPRD adalah lembagaperwakilan rakyat daerahsebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.Dinas CiptaKarya dan Pertambangan adalahDinas CiptaKarya dan Pertambangan KabupatenDeli Serdang. 7.Kepala Dinas CiptaKarya dan Pertambangan adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan KabupatenDeliSerdang. 8.Dinas Pengelolaan KeuanganDaerah adalahDinas Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenDeli Serdang. 9.Kepala Dinas Pengelolaan KeuanganDaerah adalahKepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenDeli Serdang. 10.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. 11.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala DinasPerhubungan KabupatenDeli Serdang. 12.Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang. 13.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang. 132

14.Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
15.Kepala Kantor Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
16.Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
17.Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang .
18.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daeran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 133 24.SuratSetoranRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSSRD, adalahbuktipembayaranataupenyetoranretribusiyangtelah dilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukan dengan caralain ke kasdaerah melalui tempatpembayaranyang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 25.SuratKetetapanRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSK 'Rn adalahsuratketetapanretribusiyang menentukanbesamyaj45 pokok retribusi yangterutang. 26.SuratKetetapanRetribusiDaerah LebihBayar,yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalahsuratketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaranretribusikarenajumlahkredit retribusi lebihbesar daripada retribusiyangterutangatauseharusnyatidak terutang. 27.SuratTagihan Retribusi Daerah,yang selanjutnyadisingkat STRD, adalahsuratuntukmelakukan tagihan retribusi dan/atausanksi administratif berupabungadan/ataudenda. 28.Pemungutan adalahsuaturangkaian kegiatan mulaidaripenghimpunan dataobjek dan subjek retribusi,penentuan besamyaretribusi yang terutang sampai kegiatanpenagihan retribusikepada wajibretribusi sertapengawasan penyetorannya. 29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan,dan/ataubuktiyangdilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntuk menguji kepatuhanpemenuhankewajiban retribusi daerah dan/atauuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 30.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusidaerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuatterangtindak pidanadibidang retribusi daerah yang terjadisertamenemukan tersangkanya. 134 BABII RETRIBUSI PERIZINANTERTENTU Pasal 2

(1)RetribusiPerizinan Tertentuadalah pungutan retribusiataskegiatan tertentuPemerintahanDaerah dalam rangkapemberianizin kepada orangpribadiataubadanyangdimaksudkan untukpembinaan, pengaturan,pengendaliandanpengawasanataskegiatanpemanfaatan ruang sumber dayaalam,barang,parasarana,saranaataufasilitas tertentuguna melindungi kepentinganumumdanmenjagakelestarian lingkungan. JenisRetribusiPerizinan tertentu adalah:
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b.Retribusi Izin TempatPenjualanMinuraanBeralkohol; c.Retribusi Izin Gangguan; d.Retribusi IzinTrayek; e.Retribusi Izin Usaha Perikanan. BABIII RETRIBUSI IZIN MENDIRIKANBANGUNAN BagianKesatu Nama,Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 Dengan nama izin mendirikan bangunan dipungut retribusiatas setiapbiaya pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan. 135
(2)ObjekRetribusiIzinMendirikanBangunansebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah: a.prasaranabangunan. b.renovasi bangunan.
1. c.tangki,menara,gapura/tugudan/ataubangunan lainnya yangtidak dapat dihitungluasnya. d.teras,balkon/selasar,dankoridor. e.perubahan/revisi Izin MendirikanBangunan dan/atauperubahan fungsiIzinMendirikanBangunan.
(3)Pemberian izinsebagaimanadimaksud padaayat(1)meliputike47 peninjauandesaindanpemantauanpelaksanaanpembangunannyaagai tetap sesuai denganrencana teknisbangunandanrencanatataruang, dengantetapmemperhatikankoefisiendasar bangunan(KDB),koefisien luas bangunan (KLB),koefisienketinggian bangunan(KKB),dan pengawasan penggunaanbangunanyang meliputi pemeriksaandalam rangkamemenuhisyaratkeselamatan bagiyang menempati bangunan tersebut.
(4)Tidak termasukobjek RetribusiIzinMendirikan Bangunansebagaimana dimaksudpadaayat (1)adalah pemberianizin untukbangunanmilik Pemerintah atauPemerintahDaerah.

Pasal 5

(1)Subjek RetribusiIzinMendirikanBangunanadalahsetiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
(2)Wajib Retribusi adalahorang pribadiataubadanyang berkewajiban untuk membayarRetribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 136 BagianKetiga CaraMengukur TingkatPenggunaanJasa Pasal 7 Tingkatpenggunaanjasaataspemberian pelayananperizinanmendirikan bangunan diukurmenggunakanindeksberdasarkan fungsi,klasifikasidan waktupenggunaanuntuk bangunan,sertaindeks untuk prasaranabangunan. BagianKeempat Prinsipdan SasaranDalamPenetapanTarif Pasal 8

(1)Prinsip dansasarandalampenetapantarif retribusi Izin Mendirikan Bangunandidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagianatauseluruh biaya penyelenggaraanpemberian Izin Mendirikan Bangunan.
(2)Biaya penyelenggaraanpemberian izinsebagaimana dimaksudpadaayat
(1)meliputipenerbitandokumenizin,pengawasan,pengecekan, pengukuran,pemeriksaan dilapangan,penegakan hukum, penatausahaan,pengendaliandan pembinaan daripemberian Izin MendirikanBangunan. BagianKelima Struktur danBesarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1)Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunanuntuk bangunan dihitung dari perkalianantara indeksterintegrasixharga satuan/tarif retribusix luas lantaibangunandalam meter persegi.
(2)Besarnya retribusi Izin MendirikanBangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi pembatas/penahan/pengaman dihitung dari perkalian antara hargasatuan/tarif retribusixpanjang bangunan dalam meter.
(3)Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi penanda masuk lokasi,konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung,konstruksi kolam/reservoir bawah tanah,konstruksi menara non telekomunikasi,konstruksi monumen, 137 konstruksiinstalasi/gardu,konstruksireklame/papannama,dan/atau bangunanlainnya yangtidakdapatdihitungluasnya adalah3,50%(tiga komalimapuluh persen)dariRencanaAnggaranBiayayang disetujui olehpejabat yangberwenang.
(4)Besamya retribusi Izin MendirikanBangunanuntuk pekeijaan renovasi yangtidakdapat dihitungluasnya adalah1,50%(satukomalima puluh persen)daribiaya renovasibangunan.
(5)Besamya retribusiIzinMendirikanBangunan menara telekomunil' Qci adalah10% (sepuluhpersen)dariRencanaAnggaran Biaya49 disetujuioleh pejabatyang berwenangsedangkan besamyareu untuk perpanjanganizin sebesar50%(lima puluhpersen)dari retribusi izinsaatpertamakali diterbitkan.
(6)Besamya retribusi Izin MendirikanBangunanuntuk bagian bangunan sejenis teras,balkon/selasar,koridor,overstek/luifel/dakbetonadalah 50%(limapuluh persen)dari biaya retribusi Izin MendirikanBangunan pada bagianbangunantersebut.
(7)Besamya retribusi Izin MendirikanBangunanuntukperubahan fungsi bangunanadalah 20%xindeks terintegrasixhargasatuanretribusix luasbangunanyang berubah fungsidalammeter persegi.
(8)Untuk setiapbangunan,baik terbukamaupuntertutup,yang ketinggian tutup tiangnya atau jaraktinggi lantaidenganlantaidiatasnyamelebihi 6 (enam)meter,untuk setiap penambahan sampai dengan1(satu meter) dikenakanretribusitambahanyangbesamya20% (duapuluh persen) dari retribusi lantai tersebut.
(9)Retribusiuntuk plankIzin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratusribu rupiah).
(10)Besamya retribusiperubahan/revisiIzinMendirikan Bangunan dihitung sesuai dengan lingkup perubahan dan biaya retribusiIzin Mendirikan Bangunanyangberlaku pada saat permohonan perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

(1)Harga satuan/tarif retribusi untuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) /mJ 138
(2)Hargasatuan/tarifretribusiuntuk jenis bangunankonstruksi pembatas/penahan/pengamanditetapkansebesarRp.3.000,00(tiga ribu rupiah) /m.
(1)IndeksterintegrasiuntukpenghitunganbesarnyatarifretribusiIzin mendirikanBangunanditetapkan berdasarkanfungsi dan klasifikasi bangunan denganmempertimbangkanspesifikasibangunan, yang meliputi: a.tingkatkompleksitas; b.tingkatpermanensi; c.kepadatanbangunan di lokasi pembangunan; d.ketinggianataujumlahlantaibangunan; e.kempemilikanbangunan; f.resikokebakaran; g.zonagempa; h.jangka waktu penggunaanbangunan.
(2)Skala indeks ditetapkanberdasarkan peringkatterendah hingga tertinggi denganmempertimbangkankewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
(3)Indeks Terintegrasisesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud padaayat(1)pasal ini adalahsebagaiberikut: FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN BOPARA METER INDEKS PARA METER PARA METER PARA METER INDIND BOTEKSEK S 0.05/0.5 0.25aSederhana b.Tidik Sederhana c.Khusus IHuman !2 Keagamaan0,00 .i. ' J-aha 4.Sosial danI1.00 I.Kompleksitas 0,40l.Sementara jangka pendek 2.Sementara jangkamene 0,40 0,70 3,00 1,00 0,70 Budaya 139 5.Khusus 6.Campuran 2,002Permanensi0,20iDarnai0,40/ngah 3,00/4,000,00 b Semi Pcimancn c.Permancn 0,70/ 0,00 1.001,00 3.Telap 3Kep&daan Bangunan Gedung 0,10aRenggang bScdang cPad41 0,40 0.70 1,00 4Kelinggian Bangunan Gcdung 0,10aRcndah0,40 bScdang0,70 c.Tinggj1,00 j.Kcpcmilikana.BUMN/ BUMD b.Yayasan c.Perorangan d.Swasta 0,400,05 0,40 0,70 1,00 6Resiko Kcbataran 0.15a.Ren!nh b Scdang c.Tinggj 0,40 0,70 1,00 7.ZonaGanpa0.15aZona0.10 i/Minor b.Zonall/Min0 ^ 0 Of c.Zonalll/Se0,40 dang d.ZonalV/Se 0,50dang e.Zona V/Kuai f.ZonaVl/Ku0,70 il 1,00 denganketentuan: a.Indeks0,05 (nol koma nol lima) pada fungsi hunian ditetapkan untuk rumah tinggal tunggal,meliputi rumah intitumbuh,rumah sederhana sehat,danrumah deret sederhana dengan luas bangunan <21 m 2 . b.Indeks 3,00 (tiga koma nol) pada fungsi campuran ditetapkan untuk bangunan fungsi campuran dengan jenis bangunan Rumah Toko (Ruko) danRumah Kantor(Rukan).
1. c.Indeks 0,00 (nol koma nol) pada fungsi hunian untuk rumah tinggal tunggal yang darurat dan semi permanen. 140
(4)Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement ), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengaJi tambahan 1,30 (satu koma tiga puluh).

Pasal 12

(1 ) Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

(2)Saat terutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen Iain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

Dengan nama izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.

Pasal 14

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 15

(1)Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk 141 memperoleh izin tempatpenjualanminuman beralkoholyangdiberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Wajib RetribusiadalahorangpribadiatauBadanyang berkewajiban untukmelakukanpembayaranRetribusi. BagianKedua GolonganRetribusi

Pasal 16

RetribusiIzinTempat PenjualanMinumanBeralkohol termasukdigolongkan sebagairetribusiperizinan tertentu. BagianKetiga CaraMengukur TingkatPenggunaanJasa

Pasal 17

Tingkat PenggunaanJasa izintempatpenjualan minumanberalkoholdiukur berdasarkanjenistempat/lokasi pengedaran dan penjualan,luasruangan, jumlah/golongan minuman beralkohol danwaklu penjualanminuman. BagianKeempat Prinsip dan SasaranDalamPenetapan Tarif

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

14.Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
15.Kepala Kantor Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
16.Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
17.Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang .
18.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daeran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 133 24.SuratSetoranRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSSRD, adalahbuktipembayaranataupenyetoranretribusiyangtelah dilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukan dengan caralain ke kasdaerah melalui tempatpembayaranyang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 25.SuratKetetapanRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSK 'Rn adalahsuratketetapanretribusiyang menentukanbesamyaj45 pokok retribusi yangterutang. 26.SuratKetetapanRetribusiDaerah LebihBayar,yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalahsuratketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaranretribusikarenajumlahkredit retribusi lebihbesar daripada retribusiyangterutangatauseharusnyatidak terutang. 27.SuratTagihan Retribusi Daerah,yang selanjutnyadisingkat STRD, adalahsuratuntukmelakukan tagihan retribusi dan/atausanksi administratif berupabungadan/ataudenda. 28.Pemungutan adalahsuaturangkaian kegiatan mulaidaripenghimpunan dataobjek dan subjek retribusi,penentuan besamyaretribusi yang terutang sampai kegiatanpenagihan retribusikepada wajibretribusi sertapengawasan penyetorannya. 29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan,dan/ataubuktiyangdilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntuk menguji kepatuhanpemenuhankewajiban retribusi daerah dan/atauuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 30.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusidaerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuatterangtindak pidanadibidang retribusi daerah yang terjadisertamenemukan tersangkanya. 134 BABII RETRIBUSI PERIZINANTERTENTU Pasal 2

(1)RetribusiPerizinan Tertentuadalah pungutan retribusiataskegiatan tertentuPemerintahanDaerah dalam rangkapemberianizin kepada orangpribadiataubadanyangdimaksudkan untukpembinaan, pengaturan,pengendaliandanpengawasanataskegiatanpemanfaatan ruang sumber dayaalam,barang,parasarana,saranaataufasilitas tertentuguna melindungi kepentinganumumdanmenjagakelestarian lingkungan. JenisRetribusiPerizinan tertentu adalah:
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b.Retribusi Izin TempatPenjualanMinuraanBeralkohol; c.Retribusi Izin Gangguan; d.Retribusi IzinTrayek; e.Retribusi Izin Usaha Perikanan. BABIII RETRIBUSI IZIN MENDIRIKANBANGUNAN BagianKesatu Nama,Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 Dengan nama izin mendirikan bangunan dipungut retribusiatas setiapbiaya pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan. 135
(2)ObjekRetribusiIzinMendirikanBangunansebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah: a.prasaranabangunan. b.renovasi bangunan.
1. c.tangki,menara,gapura/tugudan/ataubangunan lainnya yangtidak dapat dihitungluasnya. d.teras,balkon/selasar,dankoridor. e.perubahan/revisi Izin MendirikanBangunan dan/atauperubahan fungsiIzinMendirikanBangunan.
(3)Pemberian izinsebagaimanadimaksud padaayat(1)meliputike47 peninjauandesaindanpemantauanpelaksanaanpembangunannyaagai tetap sesuai denganrencana teknisbangunandanrencanatataruang, dengantetapmemperhatikankoefisiendasar bangunan(KDB),koefisien luas bangunan (KLB),koefisienketinggian bangunan(KKB),dan pengawasan penggunaanbangunanyang meliputi pemeriksaandalam rangkamemenuhisyaratkeselamatan bagiyang menempati bangunan tersebut.
(4)Tidak termasukobjek RetribusiIzinMendirikan Bangunansebagaimana dimaksudpadaayat (1)adalah pemberianizin untukbangunanmilik Pemerintah atauPemerintahDaerah.

Pasal 5

(1)Subjek RetribusiIzinMendirikanBangunanadalahsetiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
(2)Wajib Retribusi adalahorang pribadiataubadanyang berkewajiban untuk membayarRetribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

(1)Prinsip dansasarandalampenetapantarif retribusi Izin Mendirikan Bangunandidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagianatauseluruh biaya penyelenggaraanpemberian Izin Mendirikan Bangunan.
(2)Biaya penyelenggaraanpemberian izinsebagaimana dimaksudpadaayat
(1)meliputipenerbitandokumenizin,pengawasan,pengecekan, pengukuran,pemeriksaan dilapangan,penegakan hukum, penatausahaan,pengendaliandan pembinaan daripemberian Izin MendirikanBangunan. BagianKelima Struktur danBesarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1)Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunanuntuk bangunan dihitung dari perkalianantara indeksterintegrasixharga satuan/tarif retribusix luas lantaibangunandalam meter persegi.
(2)Besarnya retribusi Izin MendirikanBangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi pembatas/penahan/pengaman dihitung dari perkalian antara hargasatuan/tarif retribusixpanjang bangunan dalam meter.
(3)Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi penanda masuk lokasi,konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung,konstruksi kolam/reservoir bawah tanah,konstruksi menara non telekomunikasi,konstruksi monumen, 137 konstruksiinstalasi/gardu,konstruksireklame/papannama,dan/atau bangunanlainnya yangtidakdapatdihitungluasnya adalah3,50%(tiga komalimapuluh persen)dariRencanaAnggaranBiayayang disetujui olehpejabat yangberwenang.
(4)Besamya retribusi Izin MendirikanBangunanuntuk pekeijaan renovasi yangtidakdapat dihitungluasnya adalah1,50%(satukomalima puluh persen)daribiaya renovasibangunan.
(5)Besamya retribusiIzinMendirikanBangunan menara telekomunil' Qci adalah10% (sepuluhpersen)dariRencanaAnggaran Biaya49 disetujuioleh pejabatyang berwenangsedangkan besamyareu untuk perpanjanganizin sebesar50%(lima puluhpersen)dari retribusi izinsaatpertamakali diterbitkan.
(6)Besamya retribusi Izin MendirikanBangunanuntuk bagian bangunan sejenis teras,balkon/selasar,koridor,overstek/luifel/dakbetonadalah 50%(limapuluh persen)dari biaya retribusi Izin MendirikanBangunan pada bagianbangunantersebut.
(7)Besamya retribusi Izin MendirikanBangunanuntukperubahan fungsi bangunanadalah 20%xindeks terintegrasixhargasatuanretribusix luasbangunanyang berubah fungsidalammeter persegi.
(8)Untuk setiapbangunan,baik terbukamaupuntertutup,yang ketinggian tutup tiangnya atau jaraktinggi lantaidenganlantaidiatasnyamelebihi 6 (enam)meter,untuk setiap penambahan sampai dengan1(satu meter) dikenakanretribusitambahanyangbesamya20% (duapuluh persen) dari retribusi lantai tersebut.
(9)Retribusiuntuk plankIzin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratusribu rupiah).
(10)Besamya retribusiperubahan/revisiIzinMendirikan Bangunan dihitung sesuai dengan lingkup perubahan dan biaya retribusiIzin Mendirikan Bangunanyangberlaku pada saat permohonan perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

(1)Harga satuan/tarif retribusi untuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) /mJ 138
(2)Hargasatuan/tarifretribusiuntuk jenis bangunankonstruksi pembatas/penahan/pengamanditetapkansebesarRp.3.000,00(tiga ribu rupiah) /m.
(1)IndeksterintegrasiuntukpenghitunganbesarnyatarifretribusiIzin mendirikanBangunanditetapkan berdasarkanfungsi dan klasifikasi bangunan denganmempertimbangkanspesifikasibangunan, yang meliputi: a.tingkatkompleksitas; b.tingkatpermanensi; c.kepadatanbangunan di lokasi pembangunan; d.ketinggianataujumlahlantaibangunan; e.kempemilikanbangunan; f.resikokebakaran; g.zonagempa; h.jangka waktu penggunaanbangunan.
(2)Skala indeks ditetapkanberdasarkan peringkatterendah hingga tertinggi denganmempertimbangkankewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
(3)Indeks Terintegrasisesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud padaayat(1)pasal ini adalahsebagaiberikut: FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN BOPARA METER INDEKS PARA METER PARA METER PARA METER INDIND BOTEKSEK S 0.05/0.5 0.25aSederhana b.Tidik Sederhana c.Khusus IHuman !2 Keagamaan0,00 .i. ' J-aha 4.Sosial danI1.00 I.Kompleksitas 0,40l.Sementara jangka pendek 2.Sementara jangkamene 0,40 0,70 3,00 1,00 0,70 Budaya 139 5.Khusus 6.Campuran 2,002Permanensi0,20iDarnai0,40/ngah 3,00/4,000,00 b Semi Pcimancn c.Permancn 0,70/ 0,00 1.001,00 3.Telap 3Kep&daan Bangunan Gedung 0,10aRenggang bScdang cPad41 0,40 0.70 1,00 4Kelinggian Bangunan Gcdung 0,10aRcndah0,40 bScdang0,70 c.Tinggj1,00 j.Kcpcmilikana.BUMN/ BUMD b.Yayasan c.Perorangan d.Swasta 0,400,05 0,40 0,70 1,00 6Resiko Kcbataran 0.15a.Ren!nh b Scdang c.Tinggj 0,40 0,70 1,00 7.ZonaGanpa0.15aZona0.10 i/Minor b.Zonall/Min0 ^ 0 Of c.Zonalll/Se0,40 dang d.ZonalV/Se 0,50dang e.Zona V/Kuai f.ZonaVl/Ku0,70 il 1,00 denganketentuan: a.Indeks0,05 (nol koma nol lima) pada fungsi hunian ditetapkan untuk rumah tinggal tunggal,meliputi rumah intitumbuh,rumah sederhana sehat,danrumah deret sederhana dengan luas bangunan <21 m 2 . b.Indeks 3,00 (tiga koma nol) pada fungsi campuran ditetapkan untuk bangunan fungsi campuran dengan jenis bangunan Rumah Toko (Ruko) danRumah Kantor(Rukan).
1. c.Indeks 0,00 (nol koma nol) pada fungsi hunian untuk rumah tinggal tunggal yang darurat dan semi permanen. 140
(4)Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement ), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengaJi tambahan 1,30 (satu koma tiga puluh).

Pasal 12

(1 ) Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

(2)Saat terutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen Iain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

Dengan nama izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.

Pasal 14

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 15

(1)Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk 141 memperoleh izin tempatpenjualanminuman beralkoholyangdiberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Wajib RetribusiadalahorangpribadiatauBadanyang berkewajiban untukmelakukanpembayaranRetribusi. BagianKedua GolonganRetribusi

Pasal 16

RetribusiIzinTempat PenjualanMinumanBeralkohol termasukdigolongkan sebagairetribusiperizinan tertentu. BagianKetiga CaraMengukur TingkatPenggunaanJasa