DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Asahan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5219);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 13);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 2); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan ........…. Rp. 1.407.030.441.411,18
b.Belanja………………. Rp. 1.395.720.714.938,76 Surplus/defisit ……………………………………….. Rp. 11.309.726.472,42
c.Pembiayaan - Penerimaan………. Rp. 160.034.241.872,28 - Pengeluaran……….Rp. 0,00 Pembiayaan Netto ……………………………………. Rp. 160.034.241.872,28 6

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (419.009.437,82) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan .... Rp. 1.407.449.450.849,00
2. 2.Realisasi...................................................... Rp. 1.407.030.441.411,18 Selisih lebih/kurang.................................... Rp. (419.009.437,82)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (168.787.833.559,29) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan........... Rp. 1.453.163.721.986,89
2. 2.Realisasi...................................................... Rp. 1.284.375.888.427,60 Selisih lebih/kurang..................................... Rp.(168.787.833.559,29)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp. (459.901.106,84) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Transfer setelah perubahan....................................... Rp. 111.804.727.618,00
2. 2.Realisasi...................................................... Rp. 111.344.826.511,16 Selisih lebih/kurang.................................... Rp. (459.901.106,84)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 168.828.725.228,31 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan…………... Rp.(157.518.998.755,89)
2. 2.Realisasi....................................................... Rp. 11.309.726.472,42 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. 168.828.725.228,31
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 15.243.116,39 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan....................................... Rp. 160.018.998.755,89
2. 2.Realisasi....................................................... Rp. 160.034.241.872,28 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. 15.243.116,39 7
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (2.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan........................................ Rp. 2.500.000.000,00
2. 2.Realisasi....................................................... Rp. 0,00 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. (2.500.000.000,00
g.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 2.515.243.116,39 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan....................................... Rp. 157.518.998.755,89
b.Realisasi....................................................... Rp. 160.034.241.872,28 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. 2.515.243.116,39

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal.................................Rp 160.018.998.755,89
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih..................... Rp. 160.018.998.755,89
b.Sisa Labih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan...................................................Rp. 171.343.968.344,70
b.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya............................................ Rp. 0,00
b.Lain-Lain............................................................Rp. 0,00
b.Saldo Anggaran Lebih Akhir............................... Rp. 171.343.968.344,70

Pasal 5

Neraca daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset..................................................... Rp. 3.070.087.162.948,11
b.Jumlah Kewajiban............................................ Rp. 6.932.997.731,74
c.Jumlah Ekuitas Dana....................................... Rp. 3.063.154.165.216,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan – LO .... Rp. 1.484.713.405.129,46
b.Beban..………………. Rp. 1.354.410.304.881,90 Surplus/defisit – LO ….…………………………….. Rp. 130.303.100.247,56 8

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015....... Rp. 145.997.030.001,29
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi........................ Rp. 250.066.425.045,42
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ................................................. Rp.(227.062.197.630,00)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan ................. Rp. 15.243.116,39
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran .............. Rp. 586.391.466,00
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015.. Rp. 169.602.891.999,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal..................................................... Rp 3.519.031.069.141,15
b.Surflus/Defisit – LO........................................... Rp. 130.303.100.247,56
c.Koreksi Menambah/Mengurang Ekuitas……….. Rp. (586.180.004.172,34)
d.Ekuitas Akhir………………………………………….. Rp.3.063.154.165.216,37

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan 9 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Lampiran III : Neraca Lampiran IV : Laporan Operasional Lampiran V : Laporan Arus Kas Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Dilampiri Dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5219);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 13);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 2); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan ........…. Rp. 1.407.030.441.411,18
b.Belanja………………. Rp. 1.395.720.714.938,76 Surplus/defisit ……………………………………….. Rp. 11.309.726.472,42
c.Pembiayaan - Penerimaan………. Rp. 160.034.241.872,28 - Pengeluaran……….Rp. 0,00 Pembiayaan Netto ……………………………………. Rp. 160.034.241.872,28 6

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (419.009.437,82) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan .... Rp. 1.407.449.450.849,00
2. 2.Realisasi...................................................... Rp. 1.407.030.441.411,18 Selisih lebih/kurang.................................... Rp. (419.009.437,82)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (168.787.833.559,29) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan........... Rp. 1.453.163.721.986,89
2. 2.Realisasi...................................................... Rp. 1.284.375.888.427,60 Selisih lebih/kurang..................................... Rp.(168.787.833.559,29)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp. (459.901.106,84) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Transfer setelah perubahan....................................... Rp. 111.804.727.618,00
2. 2.Realisasi...................................................... Rp. 111.344.826.511,16 Selisih lebih/kurang.................................... Rp. (459.901.106,84)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 168.828.725.228,31 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan…………... Rp.(157.518.998.755,89)
2. 2.Realisasi....................................................... Rp. 11.309.726.472,42 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. 168.828.725.228,31
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 15.243.116,39 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan....................................... Rp. 160.018.998.755,89
2. 2.Realisasi....................................................... Rp. 160.034.241.872,28 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. 15.243.116,39 7
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (2.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan........................................ Rp. 2.500.000.000,00
2. 2.Realisasi....................................................... Rp. 0,00 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. (2.500.000.000,00
g.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 2.515.243.116,39 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan....................................... Rp. 157.518.998.755,89
b.Realisasi....................................................... Rp. 160.034.241.872,28 Selisih lebih/kurang..................................... Rp. 2.515.243.116,39

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal.................................Rp 160.018.998.755,89
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih..................... Rp. 160.018.998.755,89
b.Sisa Labih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan...................................................Rp. 171.343.968.344,70
b.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya............................................ Rp. 0,00
b.Lain-Lain............................................................Rp. 0,00
b.Saldo Anggaran Lebih Akhir............................... Rp. 171.343.968.344,70

Pasal 5

Neraca daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset..................................................... Rp. 3.070.087.162.948,11
b.Jumlah Kewajiban............................................ Rp. 6.932.997.731,74
c.Jumlah Ekuitas Dana....................................... Rp. 3.063.154.165.216,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan – LO .... Rp. 1.484.713.405.129,46
b.Beban..………………. Rp. 1.354.410.304.881,90 Surplus/defisit – LO ….…………………………….. Rp. 130.303.100.247,56 8

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015....... Rp. 145.997.030.001,29
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi........................ Rp. 250.066.425.045,42
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ................................................. Rp.(227.062.197.630,00)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan ................. Rp. 15.243.116,39
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran .............. Rp. 586.391.466,00
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015.. Rp. 169.602.891.999,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal..................................................... Rp 3.519.031.069.141,15
b.Surflus/Defisit – LO........................................... Rp. 130.303.100.247,56
c.Koreksi Menambah/Mengurang Ekuitas……….. Rp. (586.180.004.172,34)
d.Ekuitas Akhir………………………………………….. Rp.3.063.154.165.216,37

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.