DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang dasar pendirian; maksud, tujuan, dan sifat; kedudukan hukum, lambang, lapangan usaha dan tempat kedudukan; modal; organ PDAM; dewan pengawas; pegawai; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; tahun buku; pengelolaan barang milik PDAM; penetapan dan penggunaan laba bersih serta pemberian jasa produksi; kerja sama antara PDAM dengan pihak ketiga; dana pensiun; asosiasi; dan pembubaran PDAM.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928 K I S A R A N – 2 1 2 1 6 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 Tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005 Nomor 8); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Asahan.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7.Direktur adalah Direktur PDAM.
8.Pegawai adalah Pegawai PDAM.
9.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
10.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11.Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
12.Penyelenggaraan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
13.Dana Representatif adalah dana untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM
14.Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PDAM kepada Direksi, pegawai, dan tenaga honorer yang ditetapkan dan dibayarkan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan berdasarkan keputusan Bupati dan peraturan PDAM. 4
15.Modal adalah physical oriented, non physical oriented dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.
16.Peraturan PDAM adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Direksi yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib PDAM dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB II

DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

(1)PDAM adalah PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang PDAM Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Tirta Silaupiasa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan PDAM Air Minum Kabupaten Asahan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

(1)PDAM didirikan dengan maksud sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sarana air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.
(2)PDAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
(3)PDAM dalam menjalankan usahanya bersifat pemberian jasa dengan berpedoman kepada prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan meningkatkan pendapatan dengan tidak mengabaikan fungsi sosialnya.

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM, LAMBANG, LAPANGAN USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PDAM adalah badan hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1)PDAM memiliki lambang perusahaan.
(2)Lambang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

Pasal 6

(1)PDAM mempunyai lapangan usaha/kegiatan dibidang pengelolaan, pendistribusian, pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pendistribusian dan pelayanan air minum PDAM diatur dengan peraturan perusahaan.

Pasal 7

PDAM terdiri dari satu kantor pusat yang berkedudukan di Kisaran dan beberapa cabang/beberapa unit sesuai dengan kebutuhan, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Modal PDAM terdiri dari :

a.Modal pertama;
b.Penyertaan modal; dan
c.Penambahan modal.

Pasal 9

Modal pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah modal PDAM yang terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…