DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Asahan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan DaerahtentangPenyertaan Modal Daerah pada Perusahaan DaerahAirMinum Tirta Silaupiasa; Ivlengingat:i.Pasai18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangDaruraiNomor7Tahun 1956tcntang PembentukanDaerahOtonomKabupaten-Kabupaten dalamLingkunganDaerah Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1956 Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1092);

Mengingat

3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tcntang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik 2014IndonesiaTahunNomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun 2015tentang PerubahanKedua.AtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5679);
4.Undang-UndangNomor12 Tahun2016 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor14Tahun 2015 tentangAnggaranPendapatan danBelanja NegaraTahun Anggaran 2016(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2016Nomor146, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5907); 5.Peraturan PemenntanNomor58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(LembaranNegara 2005Nomor140:Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 6.Peraturan PemerimahNomor2Tahun 2012tentang Hibah Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5272); 7.PeraturanMenteriKeuanganNomor:31/ PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan DaerahAir Minum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280); f 8.Peraturan MenteriDaiamNegeri Nomor48 Tahun2016 tentangPedomanPenerimaanHibahDari Pemerintah PusatKepadaPemerintahDaerah,danPenyertaan Modal PemerirxtahDaerahKepadaPerusahaanDaerah AirMinum,Daiam Rangka PenyelesaianIiutang PerusahaanDaerahAirMinum KepadaPemerintah PusatSecaraNon Ka.sfBeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor1101); 9.PeraturanMenteriDaiamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015Nomor2036); 10.PeraturanDaerah KabupatenAsahanNomor8Tahun 2005tentangpemberianNamaRumah SakitUmum Kisarandan PerusahaanDaerahAirMinum Kabupaten Asahan(LembaranDaerah Kabupaten AsahanTahun 2005Nomor8); 11.PeraturanDaerah KabupatenAsahanNomor4 Tahun 2014tentang Perusahaan DaerahAirMinum Tirta Siiaupiasa(Lembaran DaerahKabupatenAsahan Tahun2014Nomor4,TambahanI^embaran Daerah Kabupaten AsahanNomor3); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN. :PERATURAN DAERAH TENTANGPENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAHAIR MINUMTIRTA SILAUPIASAKABUPATEN ASAHAN. Menetapkan BABi KETENTUAN UMUM Pasal i Daiam Peraturan Daerah iniyangaimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.• 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Asahan. f 4.AnggaranPendapaiandanBelanja DaerahKabupaten AsahanyangselanjutnyadisingkatAPBDadalah rencanakeuangantahunanDaerah yangditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5.PerusahaanDaerahAirMinumTirtaSilaupiasa KabupatenAsahan yangselanjutnyadisebutPDAM adalahperusahaanumumDaerahyang bergerak dibidangpelayananairminum. b.PenyertaanModalDaeraliyangselanjutnya disingkat PMDadalah hentukinvestasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
7.NonKasadalah transaksiyang tidak mciibatkan adanyauangkas. BABII MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 MaksudPeraturan Daerah ini sebagaiiandasan hukum bagiPemerintah Daerahdalam melaksanakanPMDpada PDAMdalam kerangka penyelesaianhutangPDAMkepada PemerintahPusatsecaraNonKas. Pasai3 TujuanPeraturan Daerah iniuntuk: a.mcmproscsPMDpadaPDAMuntukpenyelesaian hutangPDAMkepada PemerintahPusatyang dibukukan di KementerianKeuanganRepublik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;dan b.melakukan perubahan pembukuan, darihutang iangka panjangPDAMmenjadiPMD. BABill PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non melalui Anggaran Kas dari Pemerintah Pusat Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. t
(2)PendapatanhibahNonKassebagaimana aimaksud pada ayat(1)dianggarkandalamPen.)bahanAPBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

PemerintahDaerah mengakuipendapatannibahNonKas dariPemerintahPusat setelahditerimanyaSuratPerintah Pencairan DanaNonKasdariKementerian Keuangan

(1)PendapatanhibahNonKassebagaimana aimaksud dalam Pasal4ayat(1)digunakanuntukPMDpada PDAM
(2)Pcnganggaran padaPMD PDAMsebagaimana dimaksud padaayat(1),dalamrnngknpenyelesaian hutangPDAMkepadaPemerintahPusat berdasarkan hibahNonKasPemerintah PusatkepadaPemerintah Daerah.
(3)PMDpadaPDAMsebagaimana aimaksud pada ayat(2) dianggarkan dalam akun pembiayaan,kelnmpok pengeiuaran pembiayaandaerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah,obyekpenyertaan modaldan nncianobyekpenyertaanmodalpada PDAM.

BAB IV

PENYERTAANMODAL Pasal 6

Pasal 7

PemerintahDaerah meiakukanPMDkepadaPDAM sebesarRp18989.597 000,-(delapan belas milyar sembilanratusdelapanpuluh sembilanjutalimaratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)yangdicatatdalam neraca sebagaiekuitas. BABVI PENUTUP Pasal 10 PeraturanDaerahinimula ' berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah inidengan penempatannyadalam Lembaran DaerahKabupaten Asahan. Ditetapkandi Kisaran padajanggal14Nopember2016 jfoiAN, A + \ i w 5TGAMASIMATUPANG Diundangkan di Kisaran _ pada - tanggal14 November2016 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN ASAHAN,. y X - y ! ~ rx LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN2016NOMOR5 NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN,PROVINSI SUMATERA UTARA:(161/2016) : ! PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENASAHAN NOMOK5TAHUN2016 TENTANG PENYERTAANMODALDAERAH PADAPERUSAHAANDAERAHAIRMTNUM TTRTASTLAUPTASA I. U MUM Dalammelayanimasyarakat terhadapkebutuhanairminum yangterjaminkesehatannyadanteijaminkelancaranpenyediaannya, makaharusdikelola secara profesionaldan berkesinambungan.Sebagai satu-satunyaperusahaanyang mengelolapelayanan air minum di KabupatenAsahan,Perusahaan DaerahAirMinumTirtaSilaupiasa KabupatenAsahan bertanggung jawabuntukmemenuhiharapan masyarakatsecaraberkelanjutan terhadapairminumyangberkuaiitas. Harapanmasyarakat tersebut hanya bisa terwujud, apabila PemsahaanDaerahAirMinumTirta SilaupiasaKabupatenAsahan diberikanwaktuuntukmemperbaiki manajemendan keuanganyang bebasdarihutangkepada Pemerintah Pusat Kesulitankeuangan PerusahaanDaerahAirMinummerupakan permasalahanNasionalsehingga PemerintahPusatmelaluiKementerian Keuanganmenerbitkankebijakan penyelesaianhutangPDAMmelalui skcmapcmbcrian hibahnonkaskepada Pemerintah Daerahyang tertuangdalam PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor48 Tahun 2016 tentangPedoman PenerimaanHibah DariPemerintah PusatKepada PemerintahDaerah,dan PcnyertaanModalPemerintahDaerahKepada Perusahaan DaerahAirMinum,Dalam Rangka PenyelesaianHutang Perusahaan DaerahAirMinumKepada Pemerintah Pusat SecaraNon Kas. PenyertaanmodalPemerintah Daerah kepadaPDAM dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalDaerah.Halini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat(5) Undang-UndangNomor 1Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, Pasal 333 avat(1)Undang-Undang 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan PemerintahNomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah. Perbaikankor.disikeuangan Perusahaan DaerahAirMinum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan,perlu dukungan agar efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman iuarnegeri, rekening dan ainvestasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan DaerahAirMinum dapat diproses melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan hutang. Sehingga kondisi ini akan meugalami percepatan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perusahaan ini dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan sehat. t II.PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas

BAB V

PEMBAYARAN HUTANG Pasal 8 PMDsebagaimana aimaksud dalam Pasal 7 digunakan penvelesaianhutangPDAM Non Kas kepada melalui Kementerian untuk Pemerintah Pusat Keuangan -b- Pasal 9 Ketentuanmengenai prosespenyelesaianpenghapusan hutangdanprosesPMDdilaksanakansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 4

Cukupjelas Pasal 5 Cukup jelas P3.Sell6 Cukupjelas

Pasal 7

Dicatat dalam neracasebagai“ekuitas”adalahpenyertaanmodal Daerahdicatatdalamneraca sebagaimodalPemerintahDaerah.

Pasal 8

Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas

Pasal 10

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan DaerahtentangPenyertaan Modal Daerah pada Perusahaan DaerahAirMinum Tirta Silaupiasa; Ivlengingat:i.Pasai18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangDaruraiNomor7Tahun 1956tcntang PembentukanDaerahOtonomKabupaten-Kabupaten dalamLingkunganDaerah Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1956 Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1092);

Mengingat

3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tcntang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik 2014IndonesiaTahunNomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun 2015tentang PerubahanKedua.AtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5679);
4.Undang-UndangNomor12 Tahun2016 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor14Tahun 2015 tentangAnggaranPendapatan danBelanja NegaraTahun Anggaran 2016(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2016Nomor146, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5907); 5.Peraturan PemenntanNomor58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(LembaranNegara 2005Nomor140:Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 6.Peraturan PemerimahNomor2Tahun 2012tentang Hibah Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor5,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5272); 7.PeraturanMenteriKeuanganNomor:31/ PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan DaerahAir Minum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280); f 8.Peraturan MenteriDaiamNegeri Nomor48 Tahun2016 tentangPedomanPenerimaanHibahDari Pemerintah PusatKepadaPemerintahDaerah,danPenyertaan Modal PemerirxtahDaerahKepadaPerusahaanDaerah AirMinum,Daiam Rangka PenyelesaianIiutang PerusahaanDaerahAirMinum KepadaPemerintah PusatSecaraNon Ka.sfBeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor1101); 9.PeraturanMenteriDaiamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015Nomor2036); 10.PeraturanDaerah KabupatenAsahanNomor8Tahun 2005tentangpemberianNamaRumah SakitUmum Kisarandan PerusahaanDaerahAirMinum Kabupaten Asahan(LembaranDaerah Kabupaten AsahanTahun 2005Nomor8); 11.PeraturanDaerah KabupatenAsahanNomor4 Tahun 2014tentang Perusahaan DaerahAirMinum Tirta Siiaupiasa(Lembaran DaerahKabupatenAsahan Tahun2014Nomor4,TambahanI^embaran Daerah Kabupaten AsahanNomor3); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN

Menetapkan

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.• 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Asahan. f 4.AnggaranPendapaiandanBelanja DaerahKabupaten AsahanyangselanjutnyadisingkatAPBDadalah rencanakeuangantahunanDaerah yangditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5.PerusahaanDaerahAirMinumTirtaSilaupiasa KabupatenAsahan yangselanjutnyadisebutPDAM adalahperusahaanumumDaerahyang bergerak dibidangpelayananairminum. b.PenyertaanModalDaeraliyangselanjutnya disingkat PMDadalah hentukinvestasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
7.NonKasadalah transaksiyang tidak mciibatkan adanyauangkas. BABII MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 MaksudPeraturan Daerah ini sebagaiiandasan hukum bagiPemerintah Daerahdalam melaksanakanPMDpada PDAMdalam kerangka penyelesaianhutangPDAMkepada PemerintahPusatsecaraNonKas. Pasai3 TujuanPeraturan Daerah iniuntuk: a.mcmproscsPMDpadaPDAMuntukpenyelesaian hutangPDAMkepada PemerintahPusatyang dibukukan di KementerianKeuanganRepublik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;dan b.melakukan perubahan pembukuan, darihutang iangka panjangPDAMmenjadiPMD. BABill PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non melalui Anggaran Kas dari Pemerintah Pusat Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. t
(2)PendapatanhibahNonKassebagaimana aimaksud pada ayat(1)dianggarkandalamPen.)bahanAPBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

PemerintahDaerah mengakuipendapatannibahNonKas dariPemerintahPusat setelahditerimanyaSuratPerintah Pencairan DanaNonKasdariKementerian Keuangan

(1)PendapatanhibahNonKassebagaimana aimaksud dalam Pasal4ayat(1)digunakanuntukPMDpada PDAM
(2)Pcnganggaran padaPMD PDAMsebagaimana dimaksud padaayat(1),dalamrnngknpenyelesaian hutangPDAMkepadaPemerintahPusat berdasarkan hibahNonKasPemerintah PusatkepadaPemerintah Daerah.
(3)PMDpadaPDAMsebagaimana aimaksud pada ayat(2) dianggarkan dalam akun pembiayaan,kelnmpok pengeiuaran pembiayaandaerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah,obyekpenyertaan modaldan nncianobyekpenyertaanmodalpada PDAM.

BAB IV

PENYERTAANMODAL Pasal 6

Pasal 7

BAB V

PEMBAYARAN HUTANG Pasal 8 PMDsebagaimana aimaksud dalam Pasal 7 digunakan penvelesaianhutangPDAM Non Kas kepada melalui Kementerian untuk Pemerintah Pusat Keuangan -b- Pasal 9 Ketentuanmengenai prosespenyelesaianpenghapusan hutangdanprosesPMDdilaksanakansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 4

Cukupjelas Pasal 5 Cukup jelas P3.Sell6 Cukupjelas

Pasal 7

Dicatat dalam neracasebagai“ekuitas”adalahpenyertaanmodal Daerahdicatatdalamneraca sebagaimodalPemerintahDaerah.

Pasal 8

Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas

Pasal 10

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR4