DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Asahan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah merupakan upaya pcnychatan kondisi kcuangan Pcrusahaan Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk menyelesaikan hutang kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
c.bahwa penyertaan modal aerah kepada Perusahaan Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam rangka penyel.esaian hutang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk non kas mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 48 Tahun 2016 tcntang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyclcsaian Hutang Pcrusahaan Dacrah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah entang Penyertaan Mada! Dacrah pada Pcrxsahaan Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa; - 2 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tcntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 1092;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2 0 1 4 tcntang Pemerintahan Daerah {Lembaran Republik Indonesia Tehun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2 U i 5 Nomo 58, Lembaran Nomor 5679); Republik Indoncsia
4.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 0 1 5 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 l 6 {Lembaran Negara Rcpurblik Indoncsia Tahun 2 0 1 6 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
5.Peraturan Pmerinah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keiangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
6.Peraturan Femerinah Nomor 2 Tahun 2 0 i 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekering Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280); 4
8.Peraturan Menteri Dalam Negen omor +8 Tahun 2 6 tentang Pedoman Penerimaan !!ihah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penvertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dala Rangka Penyelesaian liutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Psat Secara Non Kas [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 0 1 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Praduk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan {Lemharan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005 Nomor 8); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2 0 1 4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa {Lembaran Daerah Kabupaten Asanan Tahu 2014 Nornar 4, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3); Dcngan Fersetujuan Bersama dan BUPATJ ASAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN. Menetapkan PERATURAN DAERAII TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA KABUPATEN ASAHAN. BAB 1 KFTEN'TUAN UJMIM asal l Dalam Feraturan Darah ini yang dimaksud dengan. · Pcmcrintah Dacrah adalah . . scpaga: unsur t . Daerah adalah abupaten Asahan. 1 pmennt� hi:rn daerah yan.g memi.rnp_in penveienggara pe r : + -c= + <+ ' = pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Eupati Asahan. - 4
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5 . Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupatcn Asahan yang sclanjutnya discbut PDAM adalah perusahaan umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum. • Penyertaa Modal baerah yang sclaujutya disingkat DMD) zdnlzh hentuk investasi Pemerinth Doerh padn PDAM. 7 . Non Kas adalah transaksi yang tiak mclibatkan BAE II MAKSUD DAN TU.JUAN Pesal 2 Maksud Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PMD pada PDAM dalam kerangke penvelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas. Pasa 3 Tujuan Feraturan Daerah ini untuk:

a.mcmproses PMD pada FDA! untuk pcnycicsaian hutano PDAM kepada Pemenntah Pusat yang dibukukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan iKeuangan; dan
b.melakukan perubahan pembukuan, dari hutang · k: . p p A M : , : pMp j a n g k a panyang r m men1an •

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

( l ) Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. - 5

(2)Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya Surat Perintah Pencairan Dana Non Kas dari Kementerian Keuangan {3; FMD pada PDAM scbagairana nnaisu paa ayat {2) dinnggarkan dalam akun nembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, obyek penyertaan modal dan mincian obyck pcnycrtaan modal pada pp AM

BAB IV

PENYERTAAN MODAL Fasal 6 ( ) Pendapatan hi bah Non Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 4 ayat ( 1 ) digunakan unturk PMD pada PDAM [2) enganggaran A i m n k g } n d ;s 4 « + r . « 4 s + • r a n t pad PDAM scbgarnian nenvelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah iacran.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan PMD kepada PDAM sehesar Rn 18 999.597.000.- (delapan helas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dicatat dalam neraca scbagai ekuitas.

BAB V

PEMBAYARAN HUTANG

Pasal 8

PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan ant1k penyelesaian hutang PDAM Non Kas kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan - b

Pasal 9

Ketentuan mengenai proses penyelesaian penghapusan hutang dan proses PMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 1 6 1 / 2 0 1 6 ) I - 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR TAHUN 2 0 1 6 TEN'TAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA III T I V 1 4' 1 v t I Dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhan air minum yang terjamin kesehatannya dan terjamin kelancaran penyediaannya, maka harus dikelola secara profesional dan berkesinarnbungan. Sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola pelayanan air minum di Kabupaten Asahan, Perusahaan Daerah Air Minum; Tirta Silauniasa Kabupaten Asahan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat sccara berkelanjutan terhaap air minum yang berkualitas. Harapan masyarakat tersebut hanya birsa ierwuju, apabil Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan dioerikan waktu untuk memperbaiki manajemen dan keuangan yang bebas dari hutang kepada Pemerintah Pusat Kesulitan kcuangan Perusahaan Dacrah Air Minum merupakan permasalahan Nasional sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan penyelesaian hutang PDAM melalui skcma pcmbcrian hibah non kas kcpada Pcmcnintah Dacrah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemacrintah Dacrah, dan Penycrtaan Modal Pemermntah baerah Kcpada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat ( 1 ) Undang-Undang 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang cngclolaan Keuangan Dacrah. erbaikan kordisi keuangan Perusahaan bacrah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, perlu dukungan agar efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan puianan iuer ncgeii, rekening dan ainvestsi, dan rekening p e m b a n gu n a n daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dapat di proses melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/ atau pcnghapusan hutang. Schingga kondisi ini akan meugalami percepatan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perusahaan ini dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan sehat.

t.PASAL DEMI PASAL

BAB VI

PENUTUP Pasal 1 0 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Cukup jclas Pasa! 2 Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Cukup jcias

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah merupakan upaya pcnychatan kondisi kcuangan Pcrusahaan Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk menyelesaikan hutang kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
c.bahwa penyertaan modal aerah kepada Perusahaan Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam rangka penyel.esaian hutang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk non kas mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 48 Tahun 2016 tcntang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyclcsaian Hutang Pcrusahaan Dacrah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah entang Penyertaan Mada! Dacrah pada Pcrxsahaan Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa; - 2 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tcntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 1092;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2 0 1 4 tcntang Pemerintahan Daerah {Lembaran Republik Indonesia Tehun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2 U i 5 Nomo 58, Lembaran Nomor 5679); Republik Indoncsia
4.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 0 1 5 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 l 6 {Lembaran Negara Rcpurblik Indoncsia Tahun 2 0 1 6 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
5.Peraturan Pmerinah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keiangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
6.Peraturan Femerinah Nomor 2 Tahun 2 0 i 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekering Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280); 4
8.Peraturan Menteri Dalam Negen omor +8 Tahun 2 6 tentang Pedoman Penerimaan !!ihah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penvertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dala Rangka Penyelesaian liutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Psat Secara Non Kas [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 0 1 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Praduk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan {Lemharan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005 Nomor 8); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2 0 1 4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa {Lembaran Daerah Kabupaten Asanan Tahu 2014 Nornar 4, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3); Dcngan Fersetujuan Bersama dan BUPATJ ASAHAN

Menetapkan

3.Bupati adalah Eupati Asahan. - 4
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5 . Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupatcn Asahan yang sclanjutnya discbut PDAM adalah perusahaan umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum. • Penyertaa Modal baerah yang sclaujutya disingkat DMD) zdnlzh hentuk investasi Pemerinth Doerh padn PDAM. 7 . Non Kas adalah transaksi yang tiak mclibatkan BAE II MAKSUD DAN TU.JUAN Pesal 2 Maksud Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PMD pada PDAM dalam kerangke penvelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas. Pasa 3 Tujuan Feraturan Daerah ini untuk:

a.mcmproses PMD pada FDA! untuk pcnycicsaian hutano PDAM kepada Pemenntah Pusat yang dibukukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan iKeuangan; dan
b.melakukan perubahan pembukuan, dari hutang · k: . p p A M : , : pMp j a n g k a panyang r m men1an •

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

( l ) Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. - 5

(2)Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

BAB IV

PENYERTAAN MODAL Fasal 6 ( ) Pendapatan hi bah Non Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 4 ayat ( 1 ) digunakan unturk PMD pada PDAM [2) enganggaran A i m n k g } n d ;s 4 « + r . « 4 s + • r a n t pad PDAM scbgarnian nenvelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah iacran.

Pasal 7

BAB V

PEMBAYARAN HUTANG

Pasal 8

PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan ant1k penyelesaian hutang PDAM Non Kas kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan - b

Pasal 9

t.PASAL DEMI PASAL

BAB VI

PENUTUP Pasal 1 0 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Cukup jclas Pasa! 2 Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Cukup jcias

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas