DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; nama, objek, dan subjek pungutan; golongan pungutan; dasar pengenaan dan besar pungutan; saat terhutang/jatuh tempo pembayaran; wilayah pemungutan; tata cara pembayaran dan tata cara penyerahan; penagihan; ketentuan khusus; dan ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928 K I S A R A N – 2 1 2 1 6 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
13.Peraturan Presiden Nomor Tahun 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2009 Nomor 8). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Asahan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
9.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 5
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah.
16.Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD.
17.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah.
18.Giro adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
19.Jasa Giro adalah jasa keuntungan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas penempatan uang dalam bentuk giro pada bank.
20.Deposito adalah Simpanan Pemerintah Daerah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.
21.Jasa bunga deposito adalah jasa keuntungan yang diterima Pemerintah Daerah atas penempatan uang dalam bentuk deposito pada bank.
22.Perjanjian adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau kuasanya dengan pihak lain yang masing-masing pihak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan sepakat untuk mentaati apa yang tertuang dalam isi perjanjian.
23.Perjanjian kontrak adalah Perikatan antara Pemerintah Daerah yang diwakili pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang dan Jasa.
24.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah dalam arti wewewang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan Daerah dan dana anggarannya dibebankan kepada dana anggaran Perusahaan, Badan, Yayasan Daerah.
25.Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan adalah wewenang pengelolaannya, pemanfaatan dan biaya pemeliharaannya dibiayai dengan dana APBD Pemerintah Daerah.
26.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab pada jabatan tertentu dan diwajibkan untuk memungut perpajakan daerah, retribusi daerah dan/atau lain-lain Pendapatan yang sah dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
27.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
28.Pungutan daerah yang selanjutnya disebut Pungutan adalah penerimaan daerah selain penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akibat adanya suatu ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perjanjian kontrak, pengenaan denda, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi atau dengan nama lain apapun yang memiliki nilai uang dan atau barang antara pemerintah daerah atau kuasanya dengan orang pribadi atau badan, berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6
29.Wajib Pungut Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pemungutan atau pembayaran uang/atau penyerahan barang ke Kas Daerah atau tempat lain yang dihunjuk Bupati, akibat adanya ikatan perjanjian, penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perjanjian kontrak, pengenaan denda, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi uang atau barang atau dengan nama lain karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Objek Pungutan adalah uang/atau barang yang tertera dalam ikatan perjanjian, perjanjian kontrak, jumlah pengenaan denda kesepakatan perjanjian/ kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi uang atau barang atau dengan nama lain, yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31.PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan berdasarkan undang-undang tentang pajak penghasilan atau peraturan lainnya.
32.Annual Fee adalah pembayaran kewajiban tahunan perusahan kepada daerah.
33.Pungutan terutang adalah pungutan yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam waktu yang telah ditentukan dalam isi perjanjian atau kesepakatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
34.Surat Setoran lain-lain PAD yang sah adalah surat yang digunakan wajib pungut untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pungutan terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang dihunjuk Bupati.
35.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah, retribusi daerah atau kewajiban lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan PAD lainnya yang sah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penerimaan PAD lainnya yang sah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37.Instansi tekhnis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas tertentu dan diserahi wewenang dan tanggungjawab oleh Bupati dalam penanganan tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah adanya dasar hukum pungutan dan pos penampungan penerimaan daerah selain yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Tujuan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah selain yang diatur dalam ketentuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 7

BAB III

NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK PUNGUTAN

Pasal 3

(1)Dengan Nama Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipungut Penerimaan selain yang diatur dalam ketentuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Subjek Pungut dan/atau Wajib Bayar adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran uang dan/atau penyerahan barang ke kas daerah menurut peraturan perundang-undangan, diakibatkan adanya ikatan perjanjian penjualan kekayaan daerah, perjanjian kontrak, pengenaan denda perjanjian, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi atau dengan nama lain apapun dengan pemerintah daerah atau kuasanya.
(3)Objek Pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri :
1. a.hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga bank;
4. d.penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank;
5. e.tuntutan Kerugian Daerah;
6. f.penerimaan hasil komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/borongan;
8. h.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
9. i.pendapatan dari pengembalian;
10. j.pendapatan dari angsuran cicilan/penjualan;
11. k.jasa hasil pengelolaan dana bergulir; dan
12. l.pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama/MOU antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan Badan/konsorsium perusahaan asing dan/atau swasta nasional maupun orang pribadi.

Pasal 4

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

a.pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan;
b.penjualan peralatan/perlengkapan inventaris kantor;
c.penjualan mesin/alat-alat berat/besi bekas inventaris kantor;
d.penjualan rumah jabatan/rumah dinas;
e.penjualan kenderaan bermotor;
f.penjualan drum aspal bekas atas pelaksanan proyek swakelola yang dilaksanakan instansi terkait;
g.penjualan hasil penebangan pohon milik pemerintah daerah atau yang sudah diganti rugikan kepada pihak ketiga, termasuk penanaman pohon dipinggir jalan yang tidak diketahui pemiliknya;
h.penjualan lampu hias;
i.penjualan bahan-bahan bekas pembongkaran bangunan milik Pemerintah Daerah;
j.penjualan bahan bekas perlengkapan lalu lintas;
k.penjualan obat-obatan & hasil farmasi;
l.penjualan barang-barang hasil sitaan Pemerintah Daerah; dan/atau
m.penjualan barang-barang milik daerah lainnya. 8

Pasal 5

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

a.sewa tanah milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan penggunaannya; dan/atau
b.kontribusi atas sewa bangunan, kantin yang bangunannya milik pemerintah daerah.

Pasal 6

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari:

a.jasa Giro Kas Umum Daerah/Bendaharawan BUD;
b.jasa Giro Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan SKPD; dan/atau
c.jasa Giro Dana Cadangan.

Pasal 7

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank.

Pasal 8

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari :

a.kerugian uang Daerah; dan/atau
b.kerugian barang Daerah.

Pasal 9

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f terdiri dari:

a.penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga Bank /Lembaga Non Bank, Pos Giro yang dihunjuk Bupati ;
b.penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris, atau pembelian barang bergerak maupun barang tidak bergerak; dan
c.penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…