DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, PENYELENGGARA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, Koordinasi), PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH, PEMBIAYAAN (Umum, Biaya Transportasi Jemaah Haji, Biaya Akomodasi), dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Bagi Jemaah Haji di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6841); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6338);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Asahan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. 3
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaiaan Ibadah tertentu di BaikAllah, Masyair, Serta Tempat, Waktu, dan sarat tertentu.
8.Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Asahan.
9.Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.
10.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan Pesawat Terbang.
11.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari Pesawat Terbang.
12.Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas yang mengurus kebutuhan jemaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pulang dan proses pemulangan dari debarkasi menuju daerah asal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan intansi terkait.
13.Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji di Daerah.
(2)Tujuan pengaturan penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji agar berjalan aman, tertib, lancar dan selamat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pelayanan Transportasi bagi Jemaah Haji di Daerah;
c.pembiayaan. 4

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji meliputi :
1. a.membentuk panitia penyelenggara pelayanan transportasi bagi Jemaah Ibadah Haji di Daerah;
2. b.menyediakan dan melaksanakan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah; dan
3. c.menyediakan pelayanan kesehatan dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia penyelenggara pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji di Daerah. 5

BAB V

PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH

Pasal 7

(1)Transportasi Jemaah Haji meliputi pemberangkatan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
(3)Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan darat yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jemaah haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.
(4)Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan moda transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.transportasi;
2. b.akomodasi; dan
3. c.penyediaan konsumsi.
(2)Biaya penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6

Pasal 9

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.biaya sewa moda transportasi darat;
2. b.biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
3. c.biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan
4. d.biaya komsumsi selama penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
(2)Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Pasal 10

(1)Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.biaya Operasional untuk penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji; dan
2. b.biaya Operasional bagi panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah dan petugas Haji Daerah.
(2)Disamping Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atribut Jemaah Haji Daerah.
(3)Atribut Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jemaah Haji Daerah.
(4)Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…