DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAMPERANGKAT DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Asahan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
16.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20.Iman dan Taqwa selanjutnya disebut dengan IMTAQ adalah Keyakinan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap taat melaksanakan perintah dan menjauhi segala laranganNya.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman bagi :

a.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
b.Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD; dan/atau
c.Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.

Pasal 4

(1)BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir.
(4)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX : PENUTUP

Pasal 7

(1)Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(2)Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI ASAHAN, ttd S U R Y A Diundangkan di Kisaran pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-88/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016-2021 I. PENJELASAN UMUM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana amanat undang-undang, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menyusun RPJMD sesuai periode kepemimpinannya RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD yang disusun hasil perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. RPJMD merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi rencana tersebut. Sementara itu, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dimaksud melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing- masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014