DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016, yaitu Ketentuan huruf e angka 5 Pasal 2 diubah, dan huruf e Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, Ketentuan Pasal 8, dan Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan telah ditetapkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan;
c.bahwa peraturan daerah dimaksud pada huruf b tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf e angka 5 Pasal 2 diubah, dan huruf e Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari : 4
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan serta bidang perindustrian;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata; 5
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. 19.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. 20.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan sub bidang perkebunan;
21. 21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan dan sub bidang kesehatan hewan.
e.Badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Aek Kuasan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Aek Ledong Tipe A;
3. 3.Kecamatan Aek Songsongan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Air Batu Tipe A;
5. 5.Kecamatan Air Joman Tipe A;
6. 6.Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tipe A;
7. 7.Kecamatan Bandar Pulau Tipe A;
8. 8.Kecamatan Buntu Pane Tipe A;
9. 9.Kecamatan Kota Kisaran Barat Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kota Kisaran Timur Tipe A;
11. 11.Kecamatan Meranti Tipe A;
12. 12.Kecamatan Pulau Rakyat Tipe A;
13. 13.Kecamatan Pulo Bandring Tipe A; 6
14. 14.Kecamatan Rahuning Tipe A;
15. 15.Kecamatan Rawang Panca Arga Tipe A;
16. 16.Kecamatan Sei Dadap Tipe A;
17. 17.Kecamatan Sei Kepayang Tipe A;
18. 18.Kecamatan Sei Kepayang Barat Tipe A;
19. 19.Kecamatan Sei Kepayang Timur Tipe A;
20. 20.Kecamatan Setia Janji Tipe A;
21. 21.Kecamatan Silau Laut Tipe A;
22. 22.Kecamatan Simpang Empat Tipe A;
23. 23.Kecamatan Tanjung Balai Tipe A;
24. 24.Kecamatan Teluk Dalam Tipe A; dan
25. 25.Kecamatan Tinggi Raja Tipe A.
26. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :

a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.Jabatan :
1. 1.Sekretaris DPRD;
2. 2.Inspektur Daerah;
3. 3.Asisten Sekretaris Daerah;
4. 4.Kepala Dinas Daerah;
5. 5.Kepala Badan Daerah;
6. 6.Staf Ahli Bupati; dan
7. 7.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. merupakan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
c.Jabatan :
1. 1.Sekretaris Inspektorat Daerah;
2. 2.Inspektur Pembantu;
3. 3.Sekretaris Dinas Daerah;
4. 4.Sekretaris Badan Daerah;
5. 5.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
6. 6.Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
7. 7.Camat; dan
8. 8.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang. merupakan eselon III a atau jabatan administrator. 7
d.Jabatan :
1. 1.Kepala Bidang pada Dinas Daerah;
2. 2.Kepala Bidang pada Badan Daerah;
3. 3.Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. 4.Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. 5.Sekretaris Kecamatan; dan
6. 6.Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang. merupakan eselon III b atau jabatan administrator.
e.Jabatan :
1. 1.Lurah;
2. 2.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
3. 3.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD;
4. 4.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah;
5. 5.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Daerah;
6. 6.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan Daerah;
7. 7.Kepala Seksi pada Dinas Daerah;
8. 8.Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah;
9. 9.Kepala Seksi pada Kecamatan; 10.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang; dan 12.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A. merupakan eselon IV a atau jabatan pengawas.
f.Jabatan :
1. 1.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas B;
2. 2.Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A;
3. 3.Kepala Sub Bagian pada Kecamatan; dan
4. 4.Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan. merupakan eselon IV b atau jabatan pengawas.
g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8
h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
1. 3.Ketentuan Pasal 10 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 4 April 2023 BUPATI ASAHAN, ttd S U R Y A Diundangkan di Kisaran pada tanggal 4 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/33/2023) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN I. UMUM Bahwa Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, selain evaluasi dan penataan kelembagaan juga untuk menciptakan birokrasi yang proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana, pembentukannya dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 75 Peraturan Presiden 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana didaerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sementara kondisi saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahagian dari Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabuapten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menjadi bahagian dari Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka untuk itu perlu diwadahi pada Peraturan Daerah tersebut dengan Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A. . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas Angka 3

Pasal 10

Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011