Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.Jabatan :
1.Sekretaris DPRD;
2.Inspektur Daerah;
3.Asisten Sekretaris Daerah;
4.Kepala Dinas Daerah;
5.Kepala Badan Daerah;
6.Staf Ahli Bupati; dan
7.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
merupakan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
c.Jabatan :
1.Sekretaris Inspektorat Daerah;
2.Inspektur Pembantu;
3.Sekretaris Dinas Daerah;
4.Sekretaris Badan Daerah;
5.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
6.Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
7.Camat; dan
8.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang.
merupakan eselon III a atau jabatan administrator. 7
d.Jabatan :
1.Kepala Bidang pada Dinas Daerah;
2.Kepala Bidang pada Badan Daerah;
3.Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4.Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5.Sekretaris Kecamatan; dan
6.Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang.
merupakan eselon III b atau jabatan administrator.
e.Jabatan :
1.Lurah;
2.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
3.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD;
4.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah;
5.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Daerah;
6.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan Daerah;
7.Kepala Seksi pada Dinas Daerah;
8.Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah;
9.Kepala Seksi pada Kecamatan;
10.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang; dan 12.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A. merupakan eselon IV a atau jabatan pengawas.
f.Jabatan :
1.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas B;
2.Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A;
3.Kepala Sub Bagian pada Kecamatan; dan
4.Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan.
merupakan eselon IV b atau jabatan pengawas.
g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8
h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 4 April 2023 BUPATI ASAHAN, ttd S U R Y A Diundangkan di Kisaran pada tanggal 4 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/33/2023) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN I. UMUM Bahwa Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, selain evaluasi dan penataan kelembagaan juga untuk menciptakan birokrasi yang proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana, pembentukannya dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 75 Peraturan Presiden 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana didaerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sementara kondisi saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahagian dari Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabuapten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menjadi bahagian dari Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka untuk itu perlu diwadahi pada Peraturan Daerah tersebut dengan Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A. . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1