DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Perizinan 3. Kriteria Gangguan 4. Jenis Usaha Yang Wajib Izin Gangguan 5. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan 6. Kewenangan dan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan Bagian Kesatu : Kewajiban Pemberi Izin Bagian Kedua : Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Bagian Ketiga : Larangan Bagian Keempat : Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin 8. Retribusi Izin Gangguan 9. Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu : Pembinaan Bagian Kedua : Pengawasan 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGIZINGANGGUAN.

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenBalangan. 2.PemerintahDaerahadalahBupati sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 3.BupatiadalahBupatiBalangan.

4.SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatSKPD adalah unsurpembantuBupatidalampenyelenggaraanpemerintahan Daerahyangbertanggungjawabterhadappelaksanaan tugas pemerintahandi bidangtertentuDaerah. 5.Gangguan adalahsegalaperbuatandan/a taukondisi yang tidak menyenangkanataumengganggukesehatan, keselamatan, ketenteramandan/a taukesejahteraanterhadap kepentingan umum secara terus-rnenerus. 6.IzinGangguanyangselanjutnyadisebutizinadalahpemberianizin tempatusaha/kegiatankepadaorangpribadi ataubadandilokasi tertentu, baikkarenasifatnyamaupunbentuknyadapatmenimbulkan bahaya,kerugiandangangguan.
7.Badan adalahsuatubentukbadan usahayang meliputiperseroan terbatas,perseroankomanditer,perseroanlainnya,badan usahamilik negaradandaerahdengan namadanbentuk apapun,persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi, yayasan atauorganisasi sejenis, 4 lembaga,danapensiun,bentukusahatetapsertabentukbadan usaha lainnya. 8.Pengawasanadalahproseskegiatanyang ditujukan untukmenjamin agarPemerintahDaerahberjalansecaraefisiendanefektifsesuai dengan rencanadanketentuanperaturanperundang-undangan. BABII KETENTUANPERIZINAN Pasal 2 Setiaporangataubadanyang mendirikan,pindahtempat,baliknama, gantinamadanmemperluaskegiatanatautempat usahanyadilokasi tertentu, baikkarenasifatnyamaupunbentuknyadapatmenimbulkan bahaya,kerugiandangangguanwajibmemiliki izingangguan.

(1)Kriteriagangguandalampenetapanizinterdiridari: a.lingkungan; b.sosialkemasyarakatan;dan
1. c.ekonomi.
(2)Gangguanterhadaplingkungansebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufameliputigangguanterhadapfungsi tanah,airtanah,sungai, laut,udaradangangguanyangbersumberdari getarandan/atau kebisingan.
(3)Gangguanterhadapsosialkemasyarakatansebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufbmeliputiterjadinyaancaman kemerosotanmoral dan/atauketertiban umum.
(4)Gangguanterhadapekonomi sebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufcmeliputiancaman terhadap: a.penurunanproduksiusahamasyarakatsekitar;dan/a tau b.penurunannilaiekonomi bendatetapdanbendabergerakyang beradadisekitarlokasiusaha. 5 BABIV JENISUSAHAYANGWAJIBIZINGANGGUAN Pasal 4 JenisusahayangwajibIzinGangguanadalahsebagaimanatercantum dalamlampiranyangmerupakanbagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerahini.

BAB III

KRITERIAGANGGUAN Pasal 3

Pasal 5

Dikecualikandarijeniskegiatan/usahayangwajibizingangguan, yaitu: a.kegiatanyangberlokasididalamKawasanIndustri,KawasanBerikat, danKawasanEkonomiKhusus; b.kegiatanyangberadadidalambangunanataulingkunganyangtelah memilikiizingangguan;dan c.usahamikrodankecilyangkegiatan usahanyadidalambangunanatau persilyangdampakkegiatan usahanyatidakkeluardaribangunanatau persil. BABV SYARAT-SYARATDAN TATACARA PENGAJUANIZINGANGGUAN Pasal 6 Syarat-syaratpengajuanIzinGangguanadalahsebagaiberikut: 1.Permohonanbaru: a.suratPermohonan; b.kartutandapenduduk(KTP)yangberlaku;

c.SuratTandaSetoranPajakBumi danBangunan(PBB)terbaru;
d.izinmendirikanbangunan(IMB); e.aktaNotarisbagibadanyang berbentukCV,PT, Koperasi,Yayasan, danbadanhukumlainnya; f.persetujuan tetanggayangbersebelahansesuaidengankriteriadan spesifikasibidangusahanya,yanglebihlanjutakanditetapkanoleh Bupati. 2.PerluasanKegiatanUsaha: a.suratpermohonan; b.photo copyIzinGangguanyang adasebelumnya; c.kartu tandapenduduk(KTP)yang berlaku;
d.surattandasetoranPajakBumi danBangunan(PBB)terbaru;dan 6 e.persetujuantetanggayangbersebelahan.

Pasal 7

(1)Dalam halpemohontidakdapatmemperolehpersetujuan tetangga karenasebab-sebabtertentu,makapemohondapatmenyampaikan alasan-alasansecaratertulis.
(2)Atasdasaralasan tersebut, SKPDyangdiberikankewenangan untuk menanganiIzinGangguandengandibantuTimTeknisterkaitlainnya melakukanpengecekankelapanganmengenaikebenaranalasan- alasan tersebut.
(3)Apabilaalasanpenolakanpemberianpersetujuantersebut,secara teknislingkungandapatdibenarkan, makaTimakan merekomendasikanpenolakanpermohonantersebut.
(4)Apabilaalasanpenolakantersebutdiluaralasan teknislingkungan, makaTimdapatmerekomendasikanmengeriaipenerbitanizm tersebut.

Pasal 8

Syarat-syaratdantatacarapengajuanpermohonanizinbagiperusahaan- perusahaanyangberlokasididalamKawasanIndustri sesuaiperaturan perundang-undanganyangberlaku.

Pasal 9

(1)SetelahditerimanyapermohonanIzinGangguan,Pejabatyang membidangipadaSKPD yangdiberikankewenangan untukmenangani IzinGangguansegerameneliti berkaskelengkapanpemohon.
(2)Terhadapberkaspermohonanyangkuranglengkap,segera dikembalikankepadapemohonagarsegeramelengkapiberkasyang kurangtersebut.
(3)Terhadap permohonanyangsudahlengkap,makasegeradilakukan pengecekankelapangan untukmenelitikebenaranlokasidanjenis ganguanyang di timbulkan.

Pasal 10

(1)SKPDyangberwenang memprosesizingangguanwajibmencantumkan biayasecarajelas, pastidanterbuka.
(2)Setiap penerimaanbiayaperizinanyangdibayarolehpemohonizm wajibdisertai buktipembayaran. �----- ,n"� fh___l: 7 BABV KEWENANGANPEMBERIANIZIN Pasal 11
(1)PemberianizinGangguanmerupakankewenanganBupati.
(2)Bupatidalammelimpahkankewenangandalampemberianizinkepada KepalaSKPDyang membidangipelayananperizinan. BABVI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BagianKesatu KewajibanPemberiIzin Pasal 12 Pemberiizinwajib: a.menyusunpersyaratanizinsecaralengkap,jelas,terukur,rasional,dan terbuka; b.memperlakukansetiappemohonizinsecaraadil, pasti,dantidak diskriminatif; c.membukaaksesinformasikepadamasyarakatsebelumizindikeluarkan; d.melakukanpemeriksaandanpenilaianteknisdilapangan; e.mempertimbangkanperanmasyarakatsekitartempatusahadi dalam melakukanpemeriksaandanpenilaianteknisdilapangan; f.menjelaskanpersyaratanyangbelumdipenuhiapabiladalam hal permohonanizinbelummemenuhipersyaratan; g.memberikankeputusanataspermohonanizinyang telahmemenuhi persyaratan; h.memberikanpelayananberdasarkanprinsip-prinsippelayananpnma; dan i.melakukanevaluasipemberianlayanansecaraberkala.

Pasal 13

(1)Pemeriksaandanpenilaian teknisdilapangansebagaimanadimaksud dalamPasal 8hurufdharusdidasarkanpadaanalisakondisiobyektif terhadap adaatautidaknyagangguansebagaimanadimaksuddalam Pasal 3. . l1k_/; 8
(2)Setiapkeputusanataspermohonanizinsebagaimanadimaksuddalam Pasal8hurufgwajibdidasarkanpadahasil penilaianyangobyektif disertaidengan alasanyangjelas. BagianKedua KewajibandanHakPemohonIzin Pasal 14 Pemohonizinwajib: a.melakukanlangkah-langkahpenanganangangguanyangmunculatas kegiatanusahanyadandinyatakansecarajelasdalamdokumenizin; b.memenuhi seluruhpersyaratanperizinan; c.menjaminsemuadokumenyangdiajukanadalahbenardansah; d.membantukelancaranprosespengurusanizin; e.melaksanakanpendaftaranulangizinsetiap1(satu)tahunsekali dalam rangkapengendalian,pembinaandanpengawasanolehBupati;dan f.melaksanakanseluruhtahapanprosedurperizinan.

Pasal 15

Pemohonizinmempunyaihak: a.mendapatkanpelayananyangberkualitassesuaidenganasas-asasdan tujuanpelayanansertasesuaistandarpelayananminimalyangtelah ditentukan; b.mendapatkankemudahan untukmemperolehinformasi selengkap- lengkapnyatentang sistem,mekanisme,danprosedurperizinan; c.memberikansaran untukperbaikanpelayanan; d.mendapatkanpelayananyang tidakdiskriminatif,santun,bersahabat, danramah; e.memperolehkompensasi dalam haltidakmendapatkanpelayanansesuai standarpelayananminimalyangtelahditetapkan; f.menyampaikanpengaduankepadapenyelenggarapelayanan;dan g.mendapatkanpenyelesaianataspengaduanyangdiajukansesuai mekanisme yangberlaku. BagianKetiga Larangan Pasal 16 Pemberiizindilarang: �---- 1.'t'."::F !.k·L -- - 9 a.meninggalkantempattugasnyasehinggamenyebabkanpelayanan terganggu; b.menerimapemberian uangataubarangyangberkaitandengan pelayananyangdiberikan; c.membocorkanrahasiaataudokumenyangmenurutperaturan perundang-undanganwajibdirahasiakan; d.menyalahgunakanpemanfaatansarana-prasaranapelayanan; e.memberikaninformasiyangmenyesatkan;dan f.menyimpangdariproseduryangsudahditetapkan. BagianKeempat MasaBerlaku,Perubahan,danPencabutanIzin Pasal 17 IzinGangguanberlaku berjalan/dilaksanakan. selama Pasal 18 kegiatanusahanyamasih

(1)Setiappelakuusahawajibmengajukanpermohonanperubahanizin dalam halmelakukanperubahanyangberdampakpadapeningkatan gangguandarisebelumnyasebagaiakibatdari: a.perubahansaranausaha; b.penambahankapasitasusaha; c.perluasanlahandanbangunan usaha;dan/atau d.perubahankepemilikan usaha/kegiatan.
(2)Dalam halterjadiperubahanpenggunaanruangdisekitarlokasi usahanyasetelahditerbitkanizin,pelakuusahatidakwajib mengajukanpermohonanperubahanizin.
(3)Dalam halkewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak dipenuhiolehpelakuusaha,makaIzinUsahanyadapatdicabut.

Pasal 19

(1)Izingangguanyangdiberikandapatdicabutkembaliapabila: a.pemegangnyabukanlagi orang yangberhak; b.kegiatanusahanya tidaksesuailagidenganizinyangdiberikandan atauakibatkesalahanpemberian keterangandari pemegangnya; c.pemegangnyamemberikanketeranganyangtidakbenar; 10 d.tidakmelakukanpendaftaran ulangsebagaimanadimaksuddalam Pasal14poine.
(2)Pencabutanizinsebagaimanadimaksudpadaayat(1)disertaipula denganperintahpenghentiankegiatan usahanyaolehBupati.
(1)Dalamsetiaptahapandanwaktupenyelenggaraanpenzman, masyarakatberhakmendapatkan aksesinformasidan akses partisipasi.
(2)Aksesinformasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: a.tahapandanwaktudalamprosespengambilankeputusanpemberian izin;dan b.rencanakegiatandan/atauusahadanperkiraandampaknya terhadaplingkungandanmasyarakat.
(3)Aksespartisipasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi pengajuanpengaduan ataskeberatan ataupelanggaranperizinan dan/a taukerugian akibatkegiatandan/atauusaha.
(4)Pemberianaksespartisipasisebagaimanadimaksudpadaayat(3) diberikanmulai dariprosespemberianperizinanatausetelahperizinan dikeluarkan.
(5)Pengaduansebagaimanadimaksudpadaayat(3)hanyaditerimajika berdasarkanpadafaktaatasadaatautidaknyagangguanyang ditimbulkankegiatan usahasebagaimanadimaksuddalamPasal3.
(6)Ketentuanpengajuanataskeberatanataupelanggaransebagaimana dimaksudpadaayat(3)berdasarkanketentuanperaturanperundang- undangan. FAP.J:::..B�G�.�.�F ---,_ �-- 11 BABIX PEMBINAANDANPENGAWASAN BagianKesatu Pembinaan Pasal 22
(1)PemerintahDaerahberkewajibanmelakukanpembinaantermasuk meliputipengembangansistem,teknologi, sumberdayamanusia,dan jaringankerja.
(2)Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)sesuaidengan kebutuhandaerahyangmelalui: a.koordinasisecaraberkala; b.pemberianbimbingan,supervisi,konsultasi; c.pendidikan,pelatihan,pemagangan;dan d.perencanaan,penelitian,pegembangan,pemantauandanevaluasi pelaksanaanpelayananperizinan. BagianKedua Pengawasan Pasal 23
(1)Pengawasandilaksanakanterhadapprosespemberianizmdan pelaksanaanizin.
(2)Pengawasanterhadapprosespemberianizmsecarafungsional dilakukanolehSKPDyang tugasdantanggungjawabnyadibidang pengawasan.
(3)Pengawasan terhadappelaksanaanizmdilakukanolehSKPD yang berwenang memprosesizin.

BAB VIII

PERANMASYARAKAT Pasal 21

Pasal 24

PemerintahDaerahwajibmemberikansanksi kepadapelaku usahayang melanggarPeraturanDaerah terkaitdenganizingangguansesuaidengan peraturanperundang-undangan. ---. "'-. 12 BABX KETENTUANPENYIDIKAN Pasal 25

(1)PejabatPegawaiNegariSipildilingkunganPemerintahDaerahdiberi wewenang khusussebagaipenyidikuntukmelakukanpenyidikan tindakpidanasebagaimanadiaturdalamUndang-UndangNomor8 Tahun1981tentangHukumAcaraPidana.
(2)Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahPejabatPegawai NegeriSipiltertentudilingkunganPemerintahDaerahyangdiangkat olehPejabatyangberwenangsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(3)WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah a.menerima,mencari,memgumpulkandanmenelitiketeranganatau laporanberkenaandengantindakpidanaberdasarkanPeraturan Daerahiniagarketeranganataulaporantersebutmenjadilengkap danjelas; b.meneliti,mencari danmengumpulkanketeranganmengenaiorang pribadiataubadantentangkebenaranperbuatanyangdilakukan sehubungandengan tindakpidanaberdasarkanPeraturanDaerah mi; c.memintaketerangandanbahanbuktidari orangpribadiatau badansehubungandengantindakpidanaberdasarkanPeraturan Daerahini; d.memeriksabuku-buku,catatan-catatandandokumen-dokumen lainberkenandengantindakpidanaberdasarkanPeraturanDaerah mi; e.melakukanpenggeledahan untukmendapatkanbahanbuktiserta melakukanpenyitaan terhadapbarangbuktitersebut; f.menyuruhberhentiseseorangtersangkadarikegiatannyadan memeriksatandapengenaldiritersangka; g.mengambilsidikjaridanmemotrettersangka; h.memanggiloranguntukdidengardandiperiksasebagaitersangka atausaksi; 1.memintabantuantenagaahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindakpidanadibidang; J.mengadakanpenghentianpenyidikansetelah mendapatpetunjuk dari PenyidikPalisiRepublikIndonesia, bahwatidakterdapatcukup bukti atauperistiwatersebutbukanmerupakantindakpidanadan selanjutnyamelaluiPenyidikUmummemberitahukanhaltersebut kepadatersangkaataukeluarganya; I .,,,_..e;i";w:FA'"r»"--i-; . .--.• .,,. 'I I�· l: - - 13
1. k.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas:
1. a.pemeriksaan tersangka;
2. b.pemasukan rumah;
3. c.penyitaan barang;
4. d.pemeriksaan saksi;
5. e.pemeriksaan tempat kejadian.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1)Pelanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (limajuta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penenmaan Negara.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…