DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Izin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri; 4. Izin Perluasan Industri; 5. Penerbitan Izin; 6. Masa Berlaku Izin; 7. Informasi Industri; 8. Kewajiban Pemegang Izin; 9. Pengawasan; 10. Sanksi Terhadap Pelanggaran: Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Sanksi Administratif 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Lain-Lain; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar usaha perdagangan dapat menjamin pemenuhan barang dan jasa harus diselenggarakan secara tertib dan melakukan persaingan secara sehat;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk Pemberian Izin Usaha Perdagangan di Wilayah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang 5 menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 6

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang urusan perindustrian dan perdagangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 7
7.Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
8.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
9.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
10.Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
11.Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12.Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri diberikan untuk masing-masing 8 jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 3

(1)Setiap orang, persekutuan perusahaan atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan skala investasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.
(2)Industri kecil skala investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus juta) rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
(3)TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sebagai izin.
(4)Industri kecil skala investasi dibawah Rp.5.000.000,-(lima juta) rupiah, tidak diwajibkan untuk memiliki TDI kecuali atas 9 permohonan yang bersangkutan untuk memilikinya.

Pasal 4

Ketentuan nilai skala investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan penyesuaian nilai dengan mengikuti ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUI atau TDI pelaku usaha wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
(2)Kewajiban daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

IUI/TDI diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10

Pasal 7

(1)Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.
(2)Pemberian IUI melalui Persetujuan Prinsip ditujukan kepada perusahaan dengan kriteria :
1. a.berlokasi diluar kawasan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung;
2. b.jenis industri tertentu.
(3)Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada penetapan pemerintah.
(4)Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
(5)Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 8

11 Perusahaan industri yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dapat mengajukan IUI dengan memenuhi persyaratan :

a.memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b.memiliki Izin Lokasi;
c.Izin Gangguan (Ho);
d.memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
e.telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
f.telah mendapatkan penetapan nilai kapasistas produksi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah (untuk jenis usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam).

BAB IV

IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 9

(1)Setiap Perusahaan Industri yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, wajib memiliki izin perluasan. 12
(2)Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengajuan perluasan, diberikan dispensasi masa transisi peningkatan kapasitas produksi dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai kapasitas produksi yang diizinkan sebelumnya.
(3)Dalam hal izin perluasan belum dapat atau tidak dapat diberikan perusahaan industri wajib menghentikan penambahan kapasitas produksinya sampai diterbitkan izin perluasan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…