DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penanaman Modal, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal; 4. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal; 5. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayananan Penanaman Modal; 6. Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal: Bagian Kesatu : Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal Bagian Kedua : Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal Bagian Ketiga : Mekanisme Pelayanan Penanaman 7. Perlakukan Terhadap Penanaman Modal; 8. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Pengendalian Bagian Kedua : Pelaporan 9. Ketenagakerjaan; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;
c.bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 4
13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Balangan.
7.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal 5 dalam negeri.
8.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
11.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Balangan.
12.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Balangan. 13.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 6 kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai denga peraturan perundang- undangan.
19.Izin Prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
19.Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
22.Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
(2)Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja; 7
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif;
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Kebijakan dasar penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
(4)Rencana Umum Penanaman Modal Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi 8 dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
(5)Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

(1)Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:
1. a.kepastian hak, hukum dan perlindungan; b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
2. c.hak pelayanan; dan d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Penanam Modal berkewajiban :
1. a.meningkatkan kompetensi tenaga kerja warna negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
2. c.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; d.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. e.menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. f.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
5. g.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. h.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- 9 undangan.
(3)Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :
1. a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
2. c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah; d.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
3. e.menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
4. f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah di laksanakan oleh Bupati melalui sistem penyelenggraan PTSP.
(2)Bupati dapat mendelegasikan Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan satu pintu atau penanaman modal.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundan-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 7

(1)Penanaman modal dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 8

(1)Penanam modal, wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
(2)Penanaman modal dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi mulai dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) izinnya harus diproses menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
(3)Apabila belum menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izinnya dapat diproses secara manual. 11

Pasal 9

(1)Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
1. a.pelayanan perizinan;
2. b.pelayanan non perizinan.
(2)Jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain:
1. a.izin prinsip penanaman modal;
2. b.izin prinsip perluasan penanaman modal;
3. c.izin prinsip perubahan penanaman modal;
4. d.izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
5. e.izin usaha, izin usaha perluasan, izin usah perubahan dan izin usaha penggabungan.
(3)Jenis pelayanan non perizinan penanaman modal antara lain:
1. a.pelayanan informasi tentang penanaman modal.
2. b.pemberian insentif dan/atau kemudahan Daerah.
(4)Pedoman dan tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on line) melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
(2)Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan dokumen asli, kecuali untuk kepengurusan izin prinsif yang belum berbadan hukum. 12
(3)Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perizinan satu pintu atau penanaman modal.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…