DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B; Dinas Daerah dan Badan Daerah. Selain itu, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelurahan, yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Bupati melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN {SALINANJ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupatenjkota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi,
9.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATIBALANGAN Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 2 Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan as as :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas; Pasa12
1. 10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. 11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. 12.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
4. 13.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. 14.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
6. 15.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
7. 16.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
8. 17.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
9. 18.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
10. 19.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah un sur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. 20.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. 21.Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
13. 22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan. 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B.
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B dengan paling banyak 5 (lima) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pasa13
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 4
1. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
5. 16.Dinas Koperasi, Usaha MikrojKecil, dan Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikrojkecil, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan energi;
6. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
7. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
8. 19.Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
9. 20.Dinas Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
10. 21.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
11. 22.Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
12. 23.Dinas Pertanian Tipe B dengan paling banyak 5 (lima) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. 24.Dinas Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A dengan paling banyak 6 (enam) bidang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 5

(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dari/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pasa17 Pasa16
(2)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(1)Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelurahan. Pasa15
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Paringin dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Paringin Selatan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Lampihong dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Batumandi dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Awayan dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Juai dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tebing Tinggi dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Halong dengan Tipe A.
(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Pasa14 6 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tat a kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

BABV KEPEGAWAIAN

(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan tata kerja staf ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
(1)Bupati melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli. Pasalll BABIV STAF AHLI Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru. Pasall0
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tat a kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masysrakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Pasa19
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. Pasa18 7 Penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta pelaksanaannya, tetap dilaksanakan berdasar kan :

1.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun Pasal 17 Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 16

Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah yang baru.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tat a kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

BABVI KETENTUAN PERALIHAN 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23); dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

KETENTUAN PENUTUP Pengisian Jabatan pada perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir Tahun 2016. Pasal 18 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

2.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23); sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016. 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN (128/2016) LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN 2016 NOMOR 14 H. M.!WAN SETIADY, SH NIP. 197809292005011 009 KEP ALA BAGIAN HUKUM SEKRETARlAT DAERAH KABUPATENBALANGAN Salinan sesuai dengan aslinya H. RUSKARIADI ttd Diundangkan di Paringin pada tanggal 14 September 2016 - - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H. ANSHARUDDIN ttd Ditetapkan di Paringin pada tanggal 18 Agustus 2016 BUPATI BALANGAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasa120 10 Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat Daerah. Selain itu juga mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah, Staf Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional pada perangkat Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk , kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari un sur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Selain itu dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. I. UMUM. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2016 11 Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 8 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Pasal 7 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Cukup jelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 1

II. PASAL DEMI PASAL Demikian Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan profesionalitas aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan, optimalisasi perencanaan dan penganggaran serta yang paling utama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan. 12 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANNOMOR 123

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…