DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kawasan Tanpa Rokok, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Prinsip; 3. Kawasan Tanpa Rokok; 4. Kewajiban Dan Larangan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan Dan Pengawasan: Bagian Kesatu : Pembinaan Bagian Kedua : Pengawasan 7. Penyidikan; 8. Sanksi Administratif; 9. Sanksi Pidana; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4844); 3
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9.Peraturan Derah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN DAN BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Merokok adalah kegiatan membakar dan atau 5 mengisap rokok.
6.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
9.Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
10.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
12.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13.Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
14.Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang 6 sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

a.100 % (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalahbertentangan dengan hukum. 7

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.fasilitas olahraga;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum; dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, 8 mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
(4)Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. b.melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam 9 mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

(1)Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
(2)Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…