DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi Tempat-Tempat Dan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pelayanan Kesehatan;Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;Perizinan;Ketentuan Perizinan;Hak Kewajiban Dan Larangan;Pembinaan Dan Pengawasan;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik;

25.Pengobatan Tradisional adalah orang yang memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional.
26.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya 8 diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
27.Laboratorium klinik umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
28.Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
29.Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak
30.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat- obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
31.Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( PP – IRT ) yang mempunyai tenaga yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diperlukan untuk produksi makanan dalam kemasan;
33.Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 9
34.Surat izin Praktik bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan setelah memenuhi persyaratan.
35.Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi pijat ( message) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan ( body, mind and spirit).
36.SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
37.Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
38.Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan effervesen.
39.Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangannya.
40.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan. 10
41.Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42.Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
43.Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan / atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
44.Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya / Akademi / Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
45.Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualita, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
46.Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
47.Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang 11 akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan
48.Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
49.Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
50.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
51.Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
52.Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
53.Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalani praktik bidan mandiri.
54.Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disungkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan Anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.
55.Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan 12 pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
56.Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
57.Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
58.Surat izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
59.Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
60.Surat izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
61.Surat izin Kerja Terapis wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapi Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
62.Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
63.Surat izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk 13 menjalankan pekerjaan ragiografi di sarana pelayanan kesehatan.
64.Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
65.Surat izin kerja Optometris selanjutnya disingkat SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan.
66.Surat izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di fasilitas pelayanan kesehatan.
67.Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan ortotik protetik secara mandiri.
68.Surat izin kerja teknisi gigi yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
69.Surat izin praktek Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
70.Surat Izin Kerja tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
71.Surat izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di 14 bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
72.Surat tugas Tenaga Pengobatan Komplementer- Alternatif selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan alternatif.
73.Surat Izin Kerja Tenaga pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer- alternatif dalam rangka pelaksanaan praktek pengobatan komplementer-alternatif.
74.Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
75.Pengobat Tradisional adalah seorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
76.Surat terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
77.Surat izin pengobat tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradidsional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
78.Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak 15 mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dam memperbaiki fungsi tubuh.
79.Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
80.Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
81.Pedagang Besar Farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.
82.Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
83.Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana. 16

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi :
1. a.izin fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.izin tenaga kesehatan;
3. c.surat tanda daftar;
4. d.sertifikasi; dan
5. e.rekomendasi

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(2)Izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD tertentu untuk menerbitkan izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat mengatur penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dengan memperhatikan :
1. a.luas wilayah;
2. b.kebutuhan kesehatan;
3. c.jumlah dan persebaran penduduk;
4. d.pola penyakit;
5. e.pemanfaatannya;
6. f.fungsi sosial; dan
7. g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan medik, meliputi :
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik;
  3. 3.klinik dialisis; dan
  4. 4.fasilitas pelayanan medik lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2. b.fasilitas pelayanan penunjang kesehatan, meliputi :
  1. 1.apotek;
  2. 2.laboratorium klinik umum pratama;
  3. 3.unit transfusi darah tingkat Kabupaten;
  4. 4.pelayanan radiologi diagnostik;
  5. 5.optikal;
  6. 6.toko obat;
  7. 7.toko alat kesehatan;
  8. 8.pelayanan sehat pakai air (SPA);
  9. 9.perusahaan pemberantasan hama;
  10. 10.usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
  11. 11.pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 18
(3)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.tenaga medis meliputi :
  1. 1.dokter;
  2. 2.dokter gigi;
  3. 3.dokter spesialis;
  4. 4.dokter gigi spesialis;
  5. 5.dokter internship;
  6. 6.dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis(PPDS);
  7. 7.dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
  8. 8.dokter peserta program dengan kewenangan tambahan; dan
  9. 9.dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
2. b.tenaga keperawatan meliputi :
  1. 1.perawat;
  2. 2.perawat gigi;
  3. 3.perawat anestesi; dan
  4. 4.bidan.
3. c.tenaga kefarmasian meliputi :
  1. 1.apoteker; dan
  2. 2.tenaga teknis kefarmasian.
4. d.tenaga keterapian medis meliputi :
  1. 1.fisioterapis;
  2. 2.okupasi terapis; dan
  3. 3.terapis wicara.
5. e.tenaga keteknisan medis meliputi :
  1. 1.refraksionis optisien (RO);
  2. 2.optometris;
  3. 3.radiografer;
  4. 4.ortotis prostetis; dan 19
  5. 5.teknisi gigi.
6. f.tenaga gizi
7. g.tenaga sanitarian
8. h.tenaga pengobatan komplementer alternatif; dan
9. i.tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan hukum untuk :
1. a.rumah sakit; dan
2. b.laboratorium klinik umum pratama.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan usaha untuk :
1. a.klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap; dan
2. b.klinik utama.

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)penyelenggaraan rumah sakit, wajib memenuhi ketentuan minimal :
1. a.dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan; 20
2. b.pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit;
3. c.rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. d.setiap rumah sakit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi Nasional.
(2)Ketentuan penyelenggaraan klinik :
1. a.dipimpin oleh seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai pelaksana;
2. b.klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan / atau rawat inap;
3. c.klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. d.kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.
(3)Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas :
1. a.klinik pratama, meliputi :
  1. 1.klinik umum pratama;
  2. 2.klinik pratama khusus bersalin;
  3. 3.klinik pratama khusus gigi;
  4. 4.klinik pratama kecantikan estetika;
  5. 5.klinik pratama khusus fisioterapi; dan
  6. 6.klinik pratama lain yang diterapkan oleh Bupati. 21
2. b.Klinik Utama, meliputi :
  1. 1.klinik umum utama;
  2. 2.klinik utama khusus gigi;
  3. 3.klinik utama khusus bedah;
  4. 4.klinik utama khusus penyakit dalam;
  5. 5.klinik utama khusus kebidanan dan penyakit kandungan;
  6. 6.klinik utama khusus anak;
  7. 7.klinik utama khusus kulit dan kelamin;
  8. 8.klinik utama khusus telinga hidung dan tenggorokan;
  9. 9.klinik utama khusus mata;
  10. 10.klinik utama khusus geriatri;
  11. 11.klinik utama kecantikan estetika; dan
  12. 12.klinik utama lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Ketentuan penyelenggaraan klinik dialisis :
1. a.penyelenggara klinik dialisis wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan; dan
2. b.setiap klinik dialisis wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang baik.
(5)Ketentuan penyelenggaraan apotek :
1. a.selama pelayanan apotek harus ada apoteker;
2. b.wajib membuat laporan obat-obat narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo;
3. c.menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian;
4. d.apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan;
5. e.dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; dan 22
6. f.melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6)Ketentuan penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama :
1. a.melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
2. b.mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
3. c.laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari :
  1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau swasta;
  2. 2.dokter;
  3. 3.dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut
  4. 4.bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
  5. 5.instansi Pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum; dan
4. d.laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.
(7)Ketentuan penyelenggaraan pelayanan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten :
1. a.Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan;
2. b.Unit Transfusi Darah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 23 Lembaga Teknis Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. c.penyelenggaraan Unit Transfusi Darah oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pemerintah;
4. d.setiap Unit Transfusi Darah harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah;
5. e.Unit Transfusi Darah melaksanakan kegiatan pengambilan, darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah dan pelayanan apheresis sesuai dengan standard dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
6. f.tenaga kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar;
7. g.setiap Unit Transfusi Darah harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi dan menjaga kerahasiaan catatan setiap pendonor;
8. h.darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh Unit Transfusi Darah kepada Unit Transfusi Darah lain, Unit Transfusi Darah kepada Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), Unit Transfusi Darah atau BDRDS kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.
(8)Ketentuan penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik :
1. a.untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari Badan Pengembangan Tenaga Nuklir (BAPETEN) 24 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; dan
3. c.pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta meliputi :
  1. 1.Rumah sakit;
  2. 2.Puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
  3. 3.Puskesmas dengan perawatan;
  4. 4.BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
  5. 5.Praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis;
  6. 6.Praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis;
  7. 7.Klinik;
  8. 8.Balai Besar Laboratorium Kesehatan / Balai Laboratorium Kesehatan;
  9. 9.Sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (Clinic medical check up);
  10. 10.Laboratorium kesehatan swasta;
  11. 11.Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
(9)Ketentuan penyelenggaraan optikal :
1. a.penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan Diploma III Refraksionis optisien yang memiliki SIK Refraksionis optisien yang bekerja penuh waktu; 25
2. b.penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya; dan
3. c.penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.
(10)Ketentuan penyelenggaraan toko obat :
1. a.penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten apoteker;
2. b.menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
3. c.hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar; dan
4. d.toko obat diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
(11)Ketentuan penyelenggaraan toko alat kesehatan :
1. a.hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas; dan
2. b.hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar.
(12)Ketentuan penyelenggaraan SPA :
1. a.penyelenggaraan SPA harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan bahan dan ketenagaan;
2. b.peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya;
3. c.alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan; 26
4. d.air yang digunakan untuk keperluan sehari- hari harus memenuhi persyaratan air bersih;
5. e.air untuk pool theraphy baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum.
(13)Penyelenggaraan perusahaan pemberantasan hama, wajib memenuhi ketentuan minimal :
1. a.setiap perusahaan pemberantasan hama harus memenuhi persyaratan bangunan, peralatan , pelindung, fasilitas sanitasi dan ketenagaan;
2. b.setiap perusahaan pemberantasan hama dan atau vektor penyakit harus mempunyai seorang tenaga penanggungjawab teknis atau supervisor di samping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida;
3. c.penanggungjawab teknis dan penjamah pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki kemampuan dalam pengamanan pengelolaan pestisida;
4. d.supervisor dan teknisi atau operator sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pestisida secara tepat dan aman; dan e.tenaga penjamah, teknisi atau operator pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pelindung yang aman.
(14)Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional, wajib memenuhi ketentuan minimal :
1. a.penyelenggara Usaha Mikro Obat Tradisional wajib menjamin keamanan, khasiat/manfaat 27 dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan; dan
2. b.setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat :
  1. 1.segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
  2. 2.obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/atau
  3. 3.obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1 % (satu persen).
(15)Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
(16)Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
(17)Ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan / atau bekerja harus sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi. 28
(3)Setiap tenaga kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan / atau praktik diluar kewenangannya.
(4)Larangan pelayanan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.
(5)Setiap tenaga kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
(6)Setiap tenaga kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya.
(7)Ketentuan mengenai praktik dan pekerjaan tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan pengobatan tradisional :

a.hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
b.dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
c.dilarang memberikan dan / atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
d.dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. 29

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dan fasilitas penunjang kesehatan.
(2)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Izin fasilitas medik meliputi :
1. a.izin rumah sakit;
2. b.izin klinik; dan
3. c.izin klinik dialisis.
(4)Izin rumah sakit meliputi :
1. a.izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
2. b.izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus kelas C; dan
3. c.jenis rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Izin klinik meliputi :
1. a.izin penyelenggaraan Klinik Umum Pratama;
2. b.izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin;
3. c.izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi;
4. d.izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Kecantikan Estetika; 30
5. e.izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Fisioterapi;
6. f.izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama;
7. g.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi;
8. h.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah;
9. i.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam;
10. j.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
11. k.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak;
12. l.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin;
13. m.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan;
14. n.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata;
15. o.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri;
16. p.izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan estetika; dan
17. q.izin Penyelenggaraan Klinik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Izin fasilitas penunjang kesehatan meliputi :
1. a.izin apotek;
2. b.izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama;
3. c.izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
4. d.izin penyelenggaraan optikal;
5. e.izin toko obat;
6. f.izin toko alat kesehatan;
7. g.izin pelayanan sehat pakai air (SPA); 31
8. h.izin perusahaan pemberantasan hama;
9. i.izin penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
10. j.izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Tenaga kesehatan terdiri dari :
1. a.tenaga medis;
2. b.keperawatan;
3. c.kefarmasian;
4. d.keterapian medis;
5. e.keteknisian medis;
6. f.tenaga gizi;
7. g.tenaga sanitarian; dan
8. h.tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
(2)Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.izin praktik dokter;
2. b.izin praktek dokter gigi;
3. c.izin praktek dokter spesialis;
4. d.izin praktek dokter gigi spesialis;
5. e.izin praktik dokter internship;
6. f.dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
7. g.dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
8. h.dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan 32
9. i.dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
(3)Izin bagi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin kerja perawat;
2. b.izin praktik perawat;
3. c.izin kerja perawat gigi;
4. d.izin praktik perawat gigi
5. e.izin kerja perawat anestesi;
6. f.izin kerja bidan; dan
7. g.izin praktik bidan.
(4)Izin bagi tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.izin praktik apoteker;
2. b.izin kerja apoteker; dan
3. c.izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
(5)Izin bagi tenaga keterapian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.izin praktik fisioterapis;
2. b.izin kerja okupasi terapis;
3. c.izin praktek okupasi terapis;
4. d.izin kerja terapis wicara; dan
5. e.izin praktik terapis wicara.
(6)Izin bagi tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.Izin kerja refraksionis optisien (RO);
2. b.izin kerja optometris;
3. c.izin kerja radiografer;
4. d.izin kerja teknisi gigi;
5. e.izin kerja ortotis prostetis; dan
6. f.izin praktek ortotis prostetis. 33
(7)Izin kerja bagi tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.Izin praktik tenaga gizi; dan
2. b.Izin kerja tenaga gizi.
(8)Izin bagi tenaga sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa izin kerja tenaga sanitarian.
(9)Izin bagi Tenaga Pengobatan Komplementer- Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
1. a.surat tugas tenaga pengobatan komplementer- alternatif; dan
2. b.surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
(10)Izin bagi tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Surat tanda daftar terdiri dari Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan surat izin pengobat tradisional (SIPT).
(2)Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
(3)Surat Izin Pengobatan Tradisional diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
(4)Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi : 34
1. a.Jenis pengobatan tradisional keterampilan meliputi :
  1. 1.akupunturis;
  2. 2.pengobatan tradisional refleksi;
  3. 3.pengobatan tradisional pijat urat;
  4. 4.pengobatan tradisional patah tulang;
  5. 5.pengobatan tradisional tusuk jari (akupressuris);
  6. 6.pengobatan tradisional sunat;
  7. 7.chiropractor;
  8. 8.pengobatan tradisional pendekatan agama;
  9. 9.pengobatan tradisional supranatural; dan
  10. 10.pengobatan tradisional lain yang sejenis.
2. b.Jenis pengobatan tradisional ramuan;
  1. 1.jamu;
  2. 2.gurah;
  3. 3.sinshe;
  4. 4.tabib;
  5. 5.homeopathy;
  6. 6.aromaterapi; dan
  7. 7.pengobat tradisional lain yang sejenis.

Pasal 12

(1)Sertifikat bidang kesehatan terdiri dari :
1. a.sertifikat makanan minuman; dan
2. b.sertifikat sanitasi lingkungan.
(2)Sertifikat makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a meliputi : 35
1. a.sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga (PKP-IRT);
2. b.sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/penanggungjawab makanan;
3. c.sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
4. d.sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
5. e.sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
6. f.sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
7. g.sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
8. h.sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
9. i.sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum;
10. j.sertifikasi laik sehat makanan jajanan; dan
11. k.sertifikasi makanan minuman lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b terdiri dari :
1. a.sertifikasi laik sehat hotel;
2. b.sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum; dan
3. c.sertifikasi sanitasi lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…