DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang terdiri dari : sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan Pelaksana teknis. Peran gkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Hal yang diatur meliputi Persyaratan Perangkat Desa, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Mekanisme Seleksi Perangkat Desa meliputi Pembentukan Tim Penjaringan Perangkat Desa, Pendaftaran Calon Perangkat Desa dan Penetapan calon; Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan; Pemberhentian Perangkat Desa meliputi Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; Kesejahteraan Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan Pembinaan Aparatu Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 18 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN I I f'OlJ "l~':BBlGI r':'!F v",~ j' rJ'··I'~~-

7.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Carnat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal 3

(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(1)Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana teknis.

Pasal 2

8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalarn pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 3 FA..W KASUEBAGI FA~ ',I !_ ~L \ 1 , Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekani:sme sebagai berikut:
1.surat permohonanjlamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000;
2.Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000;
4.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000;
5.fotocopy Ijazah formal dari tingkat dasar samapai dengan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang a .au Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan Ijazah asli atau Ijazahnya rusak;
6.fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
7.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas setempat atau Bidan Desa yang ditanda tangani Dokter jBidan Desa PNS;
8.surat pernyataaan Bebas Narkoba bermaterai 6000 dan diketahui oleh Kepala Desa;
9.surat Pernyataan tidak menuntut apabila tidak terpilih menjadi perangkat Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai budaya sosial setempat, diantaranya:
1. a.memahami kondisi desa;
2. b.mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
3. c.bersedia bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat. 4 FA.l~A}'\(}.sUBBAGJ Fl.: .'.';': :- lIt \ ~ I 'L--~l.=- __--=
(5)Tugas tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
(1)Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk tim penjaringan calon perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Tim penjaringan calon perangkat desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (Lima)orang.
(4)Tim pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
1. a.Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (Dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (Dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap cal n Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.apabila rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarmgan dan penyanngan kembali calon Perangkat Desa. 5
(1)Rekomendasi Camat atas calon perangkat desa menjadi dasar . agi Pasal 10 BABIV PENGANGKATANPERANGKATDESA
(2)Kepala Desa menyampaikan hasil penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat untuk dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi.
(1)Tim penjaringan calon Perangkat Desa melaporkan dan menyampaikan hasil penjaringan calon perangkat desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa. Pasa19
(3)Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada aayat (2), tim penjaringan wajib menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa.
(2)Calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon perangkat desa.
(1)Tim penjaringan calon perangkat desa melakukan seleksi dan penelitian persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa.

Pasal 8

(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan, tim penjaringan dapat kembali membuka pendaftaran calon perangkat desa.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat )) belum mendapatkan calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (Tujuh) hari.
(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan paling lama 10 (Sepuluh) hari.
1. a.merugikan kepentingan umum;
2. b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, danj golongan tertentu;
3. c.menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, danjatau haknya;
4. d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga danj atau golongan masyarakat tertentu;
5. e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. f.menjadi pengurus partai politik;
7. g.menjadi anggota danj atau pengurus organisasi terlarang;
8. h.merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
  1. 1.ikut serta danj atau terlibat dalam kampanye Pemilihan umumjpemilihan kepala daerahjpemilihan kepala desa; J. melanggar sumpahjjanji jabatan;
9. k.meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
10. l.memakai narkoba;
11. m.tidak mampu melaksanakan tugas sebagai perangkat desa atau melalaikan tugas sebagai perangkat desa;
12. n.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau rnelakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
13. o.melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai perangkat Desa. Pasalll BABIV LARANGAN
(2)Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa untuk mengangkat calon perangkat desa menja:l.i perangkat desa. 7 FARM K.ASGilJ.\G IF.'.: :? . ~~ I ~ l!:=~===.:::i= ----
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) karena;
(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Pasa113
(7)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
(6)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(5)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
1. a.usia sudah genap 60 (Enam Puluh) tahun;
2. b.dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenu hi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (Empat Belas] hari setelah ditetapkan.
(3)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat.
(1)Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa. Pasa112
(3)Persyaratan pengangkatan unsur staf Perangkat Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

Pasal 15

(5)Mekanisme pengisian kekosongan jabatan berlaku secaras mutatis mutandis dengan pengangkatan awal perangkat desa.
(4)Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat- lambatnya 2 (Dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(3)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(2)Ketentuan pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari un sur yang sarna.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 14

BABVI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebi s atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepadajabatan semula.
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa serta sumber lain yang sah.
(1)Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
(3)Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lainnya yang sah.
(1)Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. BABXI KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 17 Pakaian dinas dan atribut perangkat desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA Pasal 18

Pasal 16

BABX PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA 10 Perangkat Desa yang masih menjabat dapat mengikuti seleksi calon perangkat desa. Pasa121 Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Pasa120 KETENTUAN PERALIHAN Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugasjjabatan terhadap perangkat desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat. Pasa119 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa123 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN PERANGKAT DESA 11 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG. PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN, PROVINSIKALIMANTANSELATAN(124/2016) KAHUKUM SETDA .NBALANGAN Salinan sesuai dengan aslinya Diundangkan di Paringin pada tanggal30 Desember 2016 ~TAlUSDAERAH ~~~~:ENBALANGAN Ditetapkan di Paringin "'~l55,al30 Desember 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 22

BABXV

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…