DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Maksud Dan Tujuan: Bagian Kesatu : Maksud Bagian Kedua : Tujuan 4. Asas; 5. Hak Dan Kewajiban Perusahaan: Bagian Kesatu : Hak Perusahaan Bagian Kedua : Kewajiban Perusahaan Bagian Ketiga : Perusahaan Pelaksana TJSP 6. Program Dan Bidang Kerja TJSP: Bagian Kesatu : Program TJSP Bagian Kedua : Bidang Kerja TJSP 7. Tim Kerja TJSP: Bagian Kesatu : Pembentukan tim kerja TJSP 8. Mekanisme Dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSP: Bagian Kesatu : Mekanisme dan Prosedur Program TJSP Bagian Kedua : Cara Penerapan TJSP Bagian Ketiga : Masyarakat Sasaran Bagian Keempat : Lokasi Pelaksanaan TJSP 9. Pembiayaan; 10. Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Sanksi Administrasi; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar mereka dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Balangan;
c.bahwa salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha adalah berupa program tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masyarakat di lingkungan perusahaan memperoleh dampak positif atas kehadiran dan keberadaan perusahaan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara 3 Republik Inddonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Bupati adalah Bupati Balangan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. 4
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta interaksi positif dan saling menguntungkan.
6.Program TJSP adalah program pengembangan masyarakat, program kemitraan dan bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
7.Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat semakin mampu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.
8.Program kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
9.Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
10.Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
11.Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali. 5
12.Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
13.Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang di dirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
14.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
15.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
16.Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
17.Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Balangan.
18.Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Balangan.
19.Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan /atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
20.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian 6 besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
22.Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di Kabupaten Balangan.
23.Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP di Kabupaten Balangan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSP di Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP di Daerah; dan 7
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Secara khusus Program TJSP bertujuan:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak– pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terwujudnya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. 8

BAB IV

ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan program TJSP diselenggarakan dengan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
j.kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:

a.menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
b.menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP. 9 BagianKedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib:

a.menyusun rencana program TJSP sesuai dengan prinsip–prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dan selanjutnya melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
d.menyampaikan rencana program sebagai pelaksanaan dari TJSP serta menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan program TJSP.

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan di Daerah wajib melaksanakan TJSP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang berada dalam kondisi merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Balangan. 10
(4)Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, milik Negara, milik asing, dan/atau milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP BagianKesatu Program TJSP

Pasal 10

(1)Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Kerja TJSP.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…