DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan pelaksanaan maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun, yang dilaksanakan pada hari yang sama di setiap Desa. Hal yang diatur meliputi Pelaksanaan; Persiapan; Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; Penetapan Pemilih; Persyaratan Calon Kepala Desa; Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagai Calon Kepala Desa; Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil; Pendaftaran Calon Kepala Desa; Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon; Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Penghitungan Suara; Pengangkatan Kepala Desa meliputi Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pelantikan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Menimbang BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
4. 4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan organisasi _J>erangkat daerah. -===t=~~ fr FARAFKASUBBAG\~~.K·.::_ i". Camat adalah kepala kecamatan \~I ~~ --_._- Pasall

BAB I

KETENTUAN UMUM TENTANG PEMILIH[AN, PEMBERHENTIAN KEPALA PERATURAN DAERAH PENGANGKATAN DAN DESA.

Pasal 5

(2)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada aya t (2) diawali pada tahun 2017.
(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya mas a jabatan Kepala Desa.
2. b.kemampuan keuangan Daerah; darr/atau
3. c.ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di setiap Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan pelaksanaan maksimal3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 2

22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain. 4 Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
b.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir :nasa jabatan;
c.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
d.persetujuan biaya pemilihan dapat diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Umum Pasa17
a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.
a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan se ua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala d esa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 5 ~~==----- Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tat a cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; r;====:y=:h' ~aksanakan pemungutan suara; FA.1W' KASUBBAG I FAiJ'S f',IP' ': 0,- ! ~ Pasa19

(6)Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu petugas sesuai kebutuhan.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
1. a.memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu
2. b.menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
3. c.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
4. d.mempertanggung jawabkan penggunaan anggran pemilihan kepala Desa kepada BPD dan Bupati
5. e.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali te:jadi sesuatu hal yang membuat pemilihan kepala Desa tersebut ditunda.
(4)Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3)Anggota panitia yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2)Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu or. ng sekretaris dan lima orang anggota ditambah beberapa orang pembantu sesuai kebutuhan.
(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Pasa18 6 FARAFKASUBBAGI FA;o'iF " ,_. . ~~ \ ~
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syara.t:
(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(4)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) .idak di alokasikan untuk pemilihan kepala Desa Ulang.
(3)Biaya pemilihan kepala Desa dipergunakan untuk :
1. a.pengadaan surat suara;
2. b.kotak suara;
3. c.kelengkapan peralatan lainnya;
4. d.honorarium panitia;
5. e.belanja ATK(alat Tulis Kantor);
6. f.cetak dan Penggandaan;
7. g.makan minum rapat;
8. h.pendaftaran pemilih;
  1. 1.pelengkapan peralatan lainnya; J. honorarium panitia;
9. k.petugas keamanan / anggota Linmas;
  1. 1.biaya angkutan;
10. m.biaya lain-lain.
(2)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
(1)Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan angga,ran pemilihan kepala Desa. Pasall0
1. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 7 FARAFKASUBB'G' FA'" i")':-;II 1-11 .•. _
(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan.' atau identitas lainnya. Pasa114
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Pasa113
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kareria:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudahy pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa. Pasa112
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebel m disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. 8 FARAFKASUBBAGJ FAP.AFP"'; qL I ~ \ Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap un tuk TPS.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Pasal 19

(2)Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
(1)Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 18

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 17

(2)Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
(1)Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 16

(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pernilih tambahan.
(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetanggs /Rukun Warga.

Pasal 15

(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. 9 FAR.lJ KASUBBAGJ FAr..;: Kl." . ~~ ~ Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
5. a.warga negara Republik Indonesia;
6. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
7. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan repi:blik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
8. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
9. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
10. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
11. g.Berdomisili diwilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan memperlihatkan KTPasli;
12. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. k.berbadan sehat; dan
  1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. Pasal 20 10

(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa r.=====r===t:=::a=n_Eakehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. FARAF KASUBBAG I FAi .',F v - II ---rr-
(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…