DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Izin Bagian Kesatu : Objek dan Subjek Izin Bagian Kedua : Kewajiban Izin Bagian Ketiga : Syarat Izin meliputi Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Persyaratan Administratif, Paragraf 3 Persyaratan Teknis, Paragraf 4 IMB Menara 4. Proses Perizinan 5. Masa Berlaku Izin dan Kelaikan Bangunan Menara 6. Perubahan Izin 7. Pembatalan Izin 8. Standar Pelayanan Perizinan 9. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin 10. Hak dan Kewajiban Masyarakat 11. Penataan Menara Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Zona Penempatan Menara Bagian Ketiga : Zona Bebas Menara Bagian Keempat : Antena Bagian Kelima : Penggunaan Menara Bersama 12. Pengawasandan Pengendalian 13. Partisipasi Pembangunan 14. Sanksi 15. Ketentuan Penyidikan 16. Ketentuan Pidana 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mendirikan bangunan menara telekomunikasi dan penggunaannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi materinya dipandang tidak bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dasar mengingatnya terdapat peraturan perundang- undangan yang sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu diganti untuk mewujudkan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c,

Mengingat

Pasal 13 ayat (4) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang diuraikan dalam Lampiran Huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berwenang untuk Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupateny kota; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SAL INAN

8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Mengingat dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf cdan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Menara Telekomunikasi; 2 BUPATIBALANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan Dengan Persetujuan Bersama
15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 17);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 ; Nomor 07 /PRT /M/2009 ; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; informatika Nomor tentang Pedoman Menara Bersama
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan 02/PER/M.KOMINFO/ 03/2008 Pembangunan dan Penggunaan Telekomunikasi;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Sate lit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang membidangi komunikasi dan informatika.
6.Kepala Dinas adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Balangan yang membidangi komunikasi dan informatika.
7.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD, adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Balangan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah SKPD Perizinan Kabupaten Balangan yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
9.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
10.Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bad an lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat menjadi BLU, adalah Badan Layanan Umum milik Pemerintah yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa telekomunikasi.
12.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat Pasall

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : 4

20.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
21.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
22.Penyedia menara adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23.Pengelola menara adalah badan us aha yang mengelola darr/ atau menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13.Izin Prinsip adalah izin prinsip penanaman modal yang harus diajukan dan diperoleh sebelum mengajukan permohonan izin pendirian menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi.
14.Izin menara telekomunikasi adalah izin untuk mendirikan menara pada zona atau kawasan di daerah, yang harus diajukan dan diperoleh sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan menara (1MBMenara).
15.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
17.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga .memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18.Menaratelekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi selular.
19.Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara. 5 mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24.Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
25.Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
26.Penangkal petir adalah izin menempatkan peralatan penangkal petir berupa logam runcinG dengan kabel konduktor yang dialirkan kedalam bumi melalui batang pembumian dengan maksud agar arus listrik negatif yang berada di bagian bawah awan akan menarik muatan listrik positif dari ditanah sehingga tidak mengakibatkan sambaran petir mengenai bangunan yang ada disekitarnya dan membahayakan bagi makhluk hidup disekitarnya.
27.Pemasangan Genzet adalah izin menempatkan mesin pembangkit listrik sendiri yang tidak terhubungan dengan transmisi nasional untuk membangkitkan tenaga listrik bagi pemenuhan daya untuk transmisi menara, yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban lingkungan.
28.Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
29.Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/ struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
30.Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara- menera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
31.Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru un tuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
32.Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Balangan hingga ditetapkannya cell plan.
33.Cell planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
34.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi 6

(4)Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan
(3)Desain dan kontruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan kondisi tanah atau bangunan penyangganya.
(2)Desain menara telekomunikasi terdiri dari menara kamuflase dan menara non kamuflase.
(1)Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara rangka (self supporrting), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast).

Pasal 3

(2)Perencanaan dan pembangunan menara harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi Nasional.
(1)Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 dapat merupakan penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 2

geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.

35.Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
36.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
37.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan an tara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
38.Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah suatu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 7 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bukan merupakan dasar Pasal 7

(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(1)Setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memiliki izm dari Bupati.

Pasal 6

(2)Subjek izin adalah penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.
(1)Objek Izin adalah pendirian menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 5

(2)Perizinan menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan melindungi objek-objek lain yang dapat terganggu oleh keberadaan menara telekomunikasi.
(1)Izin menara telekomunikasi dimaksudkan un tuk :
1. a.mewujudkan bangunan menara yang fungsional sesuai dengan tata ruang Daerah, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. b.menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan menara;
3. c.menjamin keandalan teknis bangunan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar;
4. d.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

BAB III

IZIN

Pasal 4

8 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:

a.foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan/Penanggung jawab Usaha yang masih berlaku;
b.foto copy Akta Pendirian Badan Usaha yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang untuk pemohon berbentuk Badan berikut Akta Perubahan apabila telah melakukan perubahan kedudukan penanggungjawab usaha;
c.gambar titik lokasi akan terbangunannya menara beserta bukti hak atas tanah berupa :
1. 1.apabila tanah milik sendiri dengan melampirkan copy sertifikat yang telah dilegalisir oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. 2.apabila dalam bentuk sewa atas tanah atau Bangunan Pasall0 Paragraf2 Persyaratan Administratif

(4)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(3)Permohonan izin ditandatangani oleh pimpinan atau penanggungjawab penzman.
(2)Permohonan izin ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
(1)Permohonan izin diajukan secara tertulis Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui SKPD Perizinan. Pasa19 9
(1)Apabila pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pemohon izin wajib melampirkan pula rekomendasi dan atau izin dari pejabat Pasalll
1. e.surat pernyataan tentang :
  1. 1.peruntukan menara yang akan dibangun sebagai menara bersama;
  2. 2.kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan;
  3. 3.kesediaan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. f.perjanjian tertulis dengan Pejabat Pemberi Izin atas nama Pemerintah Daerah, yang berisi ketentuan :
  1. 1.kesediaan membongkar bangunan menara dalam hal adanya kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait penataan ruang NasionaljDaerah yang bersifat resmi berdasarkan kesepakatan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh keduabelah pihak;
  2. 2.melaksanakan pembongkaran menara atas perintah Bupati atau Pejabat Penerbit Izin atas pencabutan izin yang disebabkan adanya pelanggaran berat;
  3. 3.bersedia membayar biaya pembongkaran menara sesuai dengan rincian biaya yang wajar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan lunas apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. g.izin Mendirikan Bangunan yang telah diubah, apabila pendirian bangunan menara dilakukan diatas bangunan gedung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8.
4. h.izin prinsip penanaman modal;
  1. 1.rekomendasi kesesuaian lahan dari BKPRD; J. rekomendasi kesesuaian zona penempatan menara dari Dinas;
  2. 1.dokumen perizinan lingkungan apabila memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. melampirkan Foto Copy Surat Perjanjian Sewa yang dilegalisasi oleh Notaris pembuat perjanjian.
5. d.nama pemilik menara atau status kepemilikan atas bangunan menara yang akan dibangun dapat berupa :
  1. 1.surat pernyataan diatas materai atas kepemilikan penuh bangunan menara.
  2. 2.foto copy Surat Perjanjian Patungan atau Pendanaan dari pihak lain yang dilegalisasi oleh Notaris pembuat akta perjanjian. 10
(5)Pengelola menara wajib memenuhi kewajiban pembayaran retribusi
(4)Hak dan kewajiban pemegang Izin Gangguan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
(3)Persyaratan yang telah dipenuhi dalam mengajukan izin pendirian bangunan menara telekomunikasi dinyatakan eukup sebagai persyaratan mendapatkan Izin Gangguan.
(2)Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan seeara bersamaan pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan menara.
(1)Apabila penyelenggaraan menara menggunakan generator listrik atau generator bergerak wajib memiliki Izin Gangguan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

Pasal 13

Pembangunan menara pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) yang memerlukan estetika dan keharmonisan lingkungan diutamakan dengan pembangunan menara kamuflase.

Pasal 12

(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.izin dari pejabat di bidang kehutanan yang berwenang untuk :
  1. 1.pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/ milik negara;
  2. 2.pembangunan menara yang berada di kawasan hutan konservasi;dan
  3. 3.pembangunan menara yang berada di kawasan hutan produksi;
2. b.izin atau Rekomendasi untuk kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahanan dan keamanan negara.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berupa :
1. a.rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang eagar budaya dan instansi yang terkait, khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan eagar budaya;
2. b.rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata, khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata. instansi terkait. 11 Persyaratan teknis tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
3. a.gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
4. b.gambar radius prediksi jatuhan menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala); dan
5. c.rincian anggaran biaya pembangunan menara dari konsultan perencanaan yang sah. Pasa116 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi :
6. a.tata bangunan;
7. b.keandalan bangunan menara;
8. c.sarana pendukung menara; dan
9. d.justifikasi teknis apabila diperlukan. Pasa115
10. a.salinan sah Surat Permintaan Persetujuan Kepada Warga Masyarakat sekitar titik lokasi dalam radius ketinggian menara dan tidak terkecuali menara yang didirikan diatas bangunan gedung tetap terhitung dari titik dasar bangunan gedung;
11. b.salinan sah Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh mayoritas warga masyarakat yang berada dalam radius ketinggian menara berikut LurahjKepala Desa setempat berdasarkan hasil rapat musyawarah yang difasilitasi oleh LurahjKepala Desa;
12. c.salinan sah Surat Perjanjian dengan masyarakat setempat dalam hal terdapat perjanjian;
13. d.salinan Jaminan Asuransi Menara yang didalamnya memuat tanggungjawab ganti rugi penuh, dan santunan biaya pendidikan untuk ahli waris jika ada korban jiwa, kepada seluruh korban yang timbul atas kejadian runtuh atau roboh menara telekomunikasi. Pasa114 izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. 12
14. b.spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :
  1. 1.beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
  2. 2.beban sementara (angin dan gempa);
  3. 3.beban khusus;
  4. 4.beban maksimum menara yang diizinkan;
  5. 5.sistem konstruksi;
  6. 6.ketinggian menara; dan
  7. 7.proteksi terhadap petir. yang yang pondasi, termasuk geoteknik tanah pada peraturan perundang-undangan c) jumlah titik berpedoman berlaku.
  8. 2.untuk pendirian bangunan menara diatas bangunan gedung berupa: a) kajian teknis kekuatan atau penambahan kuat dengan penguatan atas struktur bangunan gedung dari konsultan bangunan yang sah; b) umur bangunan gedung tidak lebih dari 10 tahun; c) jarak menara terhadap tepi terdekat dari plat dak bangunanmemenuhijarak minimal yang ditetapkan Bupati. Persyaratan teknis keandalan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib berpedoman pada SNI atau standar baku yangberlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknissebagai berikut:
15. a.spesifikasi teknis pondasi menara meliputi :
  1. 1.untuk pendirian bangunan menara diatas permukaan tanah atau air berupa: a) data penyelidikan tanah dari konsultan yang sah; b) jenis pondasi; dan Pasa117
16. d.untuk menara pada kawasan permukiman harus memenuhi jarak bebas minimal menara terhadap bangunan yaitu:
  1. 1.menara dengan ketinggian di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
  2. 2.menara dengan ketinggian sampai dengan 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi. 13
(3)Dalam penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak perlu lagi mengajukan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan, cukup
(2)Pemberian 1MBMenara dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan menara.
(1)1MBMenara diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara setelah memiliki izin menara telekomunikasi. Pasa120 Paragraf Empat 1MB Menara
(2)Justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.data perhitungan teknis tentang kekuatan sinyal atau yang sejenis yang kesimpulannya menetapkan bahwa menara harus ditempatkan pada titik lokasi kawasan permukiman terse but
2. b.kesepakatan dengan warga atas : 1) akses jalan masuk peralatan dan bahan serta tempat peletakkannya untuk kegiatan pembangunan menara; dan 2) jam pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pada siang hari dan malam hari hanya untuk pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tidak menimbulkan gangguan kenyamanan warga disaat beristirahat.
(1)Persyaratan teknis berupa justifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diperlukan dalam hal pendirian menara berada dalam kawasan permukiman padat penduduk.

Pasal 19

Persyaratan teknis keandalan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

a.penangkal petir;
b.pentanahan (grounding);
c.catu daya atau pemasangan genzet;
d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
f.pagar pengaman. Pasal 18 14 Pasa123

(3)Izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis disetujui.
(2)Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, TP2DIMTD wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(1)Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima. Pasa122
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan tugas TP2DIMMTD ditetapkan oleh Bupati.
(5)TP2DIMTD terdiri atas Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.
(4)Tim Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah ganjil.
(3)TP2DIMTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Tim Rekomendasi;
2. b.Pokja-pokja teknis; dan
3. c.Sekretariat.
(2)Bupati membentuk tim penilai dan pemeriksaan dokumen izin menara telekomunikasi daerah yang selanjutnya disebut TP2DIMTD.
(1)Setiap permohonan izin wajib dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen. Pasa121 BABIV PROSES IZIN dengan perolehan izin menara te1ekomunikasi terlebih dahulu. 15
(1)Perbaikan struktur bangunan menara atau pembangunan ulang menara wajib dilakukan oleh penyediaj pengelola apabila : Pasa127
(2)Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
(1)Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah wajib ditinjau ulanguntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat. Pasa126 Masa berlaku Izin Menara Telekomunikasi adalah 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pasa125 BABV MASA BERLAKU IZIN DAN KELAIKAN BANGUNAN MENARA Penolakan izin dilakukan apabila :
1. a.pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan kecuali ada pemberitahuan dan permintaan waktu untuk melaksanakan pemenuhannya;
2. b.lokasi menara masuk dalam kawasan yang dilarang keberadaan menara atau zona bebas menara;
3. c.alas hak atas tanah atau bangunan sedang dalam sengketa;
4. d.hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa124
(3)Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon dan harus sudah dibayar pada saat pengajuan permohonan.
(2)Konsultan independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap persyaratan teknis keandalan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(1)Penelitian dokumen teknis untuk permohonan izm menara telekomunikasi di atas bangunan dibantu oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh TP2DIMTD. 16
(2)Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan izin, SKPD Perizinan
(1)Pelayanan izin mengedepankan hak dan kewajiban an tara pemohon izin dan pejabatjpetugas pelaksana bidang perizinan. Pasa130
1. a.terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
3. c.diketahui belakangan hari pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan;
4. d.atas permohonan dari penyelenggara menara telekomunikasi. Pasa129
(3)Perubahan izm hanya dapat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen perihal perubahan yang akan dilakukan.
(1)Apabila pemegang izin berkeinginan melakukan perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, danjatau perluasan lahan beserta bangunannya wajib sebelumnya mengajukan perubahan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasa128 BABVI PERUBAHAN IZIN
(2)Dalam hal penyediaj pengelola melakukan pembangunan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyediajpengelola wajib mengajukan permohonan izin menara telekomunikasi baru dan izin- izin lainnya.
1. a.menara terkena dampak akibat bencana alam atau perubahan struktur alam;
2. b.menara mengalami kemiringan atau menara dalam keadaan labil. 17
(2)Setiap penyedia darr/ atau pengelola menara berkewajiban untuk :
1. a.menyampaikan kepada Kepala Dinas atas selesainya pendirian bangunan menara dan dimulainya penggunaan menara.
2. b.melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap bangunan dan fasiltas sarana pendukungnya atas sepengetahuan LurahjKepala Desa setempat.
3. c.melakukan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara telekomunikasi minimal setiap 3 (tiga) tahun melalui konsultan jasa pengujian bangunan atau instansi pemerintah yang membidangi uji kelayakan bangunan;
4. d.membayar retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. e.memasang identitas menara berupa papan pengumuman dilokasi keberadaan menara yang dapat dilihat dan dibaca secara umum berisi tulisan : 1) nama penyedia menara dan identitas perizinan menara; 2) lokasi dan koordinat menara;
(1)Setiap penyedia menara yang telah menyelesaikan pendirian bangunan menara berhak untuk menyelenggarakan penggunaan dan pengelolaan menara. Pasa132 BABIX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Hak pemohon izin, meliputi :
1. a.mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
2. b.mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangantentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. c.mengajukan keberatan atau pengaduan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pejabat pengawasan internal daerah, ombudsman daerah, dan atau komisi informasi publik;
4. d.memberikan saran dan pendapat terhadap pelayanan izin. Pasa131 berkewajiban membuat pedoman standar pelayanan minimal izin atau mengacu pada pedoman yang telah ada sebelumnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. 18
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa realisasi
(1)Dalam hal menara mengalami kegagalan konstruksi atau disebabkan faktor alam yang mengakibatkan runtuhnya menara dan dalam peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan atau jatuhnya korban baik fisik maupun kehilangan jiwa, terhadap penyediaj pengelola menara wajib bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Pasa134 Dalam hal menara berada dilingkungan kawasan permukiman,selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyedia danjatau pengelola wajib untuk :
1. a.menempatkan penjagajpengawas menara untuk menara diatas tanah;
2. b.melakukan konsolidasi dengan warga minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun terkait dengan keberadaan menara;
3. c.memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan dilokasi menara;
4. d.melakukan tindakan tanggap darurat dengan sigap dan cepat atas adanya laporan warga terkait konstruksi menara yang meresahkan warga atau kerusakan peralatan yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran atau gangguan peralatan elektronik atau ancaman robohnya menara.
5. e.menunjang program kesehatan masyarakat pada lingkungan menara dengan memberikan kontribusi pada pelayanan kesehatan setempat berupa obat-obatan generik dan atau asupan vitamin penunjang daya tahan tubuh setiap 3 tahun sekali.
6. f.melakukanj melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan warga dilokasi menara sesuai dengan isi perjanjian. Pasa133
(3)Hasil pemeriksaan berkala dan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas. 3) tinggi menara; 4) tahun pembuatan/pemasangan menara; 5) penyedia jasa konstruksi; 6) beban maksimum menara; dan 7) nomor media komunikasi yang dapat dihubungi selaku pengawas dari penyedia menara. 8) nama-nama penyelenggara telekomunikasi yang memakai menara. 19 Warga yang berada disekitar menara berkewajiban untuk :
1. a.turut serta menjaga dan mengamankan menara dari ancaman tindakan yang dapat membahayakan keberadaan menara;
2. b.menjauhkan anak-anak untuk tidak bermain disekitar menara;
3. c.melaporkan perihal yang penting terkait bangunan menara kepada pejabat berwenang;
4. d.tidak melakukan tindakan anarkis dalam persoalan kesepakatan kompensasi dan harus berdasarkan diplomasi dan kewajaran serta berdasarkan jalur hukum yang sah jika terjadi pelanggaran hukum dalam perjanjian yang telah disepakati. Pasa136 Warga yang tinggal dalam jarak ketinggian menara berhak untuk :
5. a.mendapatkan bukti perlindungan dan pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf d.
6. b.mendapatkan penjelasan secara langsung dari penyedia/ pengelola menara dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
7. c.menyampaikan laporan pengaduan kepada Kepala Dinas atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi urusan terkait. Pasa135 BABX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT segera:
8. a.ganti kerugian senilai kerusakan yang terjadi;
9. b.menanggung biaya seluruh pengobatan atas korban;
10. c.menanggung biaya hidup dan pendidikan sampai kejenjang Sarjana Strata 1 bagi anak-anak korban yang meninggal dunia. 20 Warga yang berada disekitar menara berkewajiban untuk :
11. a.turut serta menjaga dan mengamankan menara dari ancaman tindakan yang dapat membahayakan keberadaan menara;
12. b.menjauhkan anak-anak untuk tidak bermain disekitar menara;
13. c.melaporkan perihal yang penting terkait bangunan menara kepada pejabat berwenang;
14. d.tidak melakukan tindakan anarkis dalam persoalan kesepakatan kompensasi dan harus berdasarkan diplomasi dan kewajaran serta berdasarkan jalur hukum yang sah jika terjadi pelanggaran hukum dalam perjanjian yang telah disepakati. Pasa136 Warga yang tinggal dalam jarak ketinggian menara berhak untuk :
15. a.mendapatkan bukti perlindungan dan pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf d.
16. b.mendapatkan penjelasan secara langsung dari penyediajpengelola menara dalam pertemuan yang difasilitasi oleh LurahjKepala Desa setempat.
17. c.menyampaikan laporan pengaduan kepada Kepala Dinas atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi urusan terkait. Pasa135 BABX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT segera:
18. a.ganti kerugian senilai kerusakan yang terjadi;
19. b.menanggung biaya seluruh pengobatan atas korban;
20. c.menanggung biaya hidup dan pendidikan sampai kejenjang Sarjana Strata 1 bagi anak-anak korban yang meninggal dunia. 20
(3)Dalam hal Bupati belum menentukan titik-titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas setiap permohonan izin menara telekomunikasi bagi TP2DIMTD dalam melaksanakan penilaian permohonan izin mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)Penentuan titik lokasi untuk menara di permukaan tanah (green field toweri, pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki 1MB, diperkenankan selama masih memenuhi KDByang telah ditentukan.
(1)Penentuan titik-titik lokasi dalam zona penempatan menara wajib memperhatikan :
1. a.potensi ruang yang tersedia;
2. b.kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
3. c.kaidah penataan ruang;
4. d.tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya, termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi; dan
5. e.apabila diperlukan melibatkan pendapat ahli pada bidang pemancar gelombang radio. Pasa138
(3)Zona penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah penetapan Peraturan Daerah ini
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Aspek Keamanan dan kepentingan Umum.
(1)Bupati menetapkan zona penempatan menara beserta titik-titik lokasinya dan zona bebas menara. Pasa137 Umum BABXI PENATAAN MENARA 21
(2)Dalam hal penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihindari sepanjang tidak mengakibatkan gangguan dikenakan disinsen tif.
(1)Menara telekomunikasi yang masuk dalam zona bebas menara dan telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diberikan dispensasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini sudah harus dipindahkan kezona penempatan menara. Pasa140
(7)Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik an tara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
(6)Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
(3)Penggunaan menara kamuflase harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu estetika pola ruang pada zona bebas menara.
(2)Untuk pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)penyedia telekomunikasi dapat menggunakan menara kamuflase atau perangkat micro cell dan/ atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.
(1)Penetapan zona bebas menara tidak mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi diwilayah zona bebas menara. Pasa139
(1)Dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang, menjaga estetika lingkungan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat setiap Pasa143
(2)Setiap 1(satu) tahun terhadap antena yang didirikan dikenakan wajib lapor.
(1)Pendirian antena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan melampirkan :
1. a.identitas pemilik antena zKartu Tanda Penduduk/ akta pendirian usaha;
2. b.keterangan titik lokasi antena dan tiang penyangganya; dan
3. c.surat penjelasan peruntukkan antena. Pasa142
(2)Pendirian antena untuk telekomunikasi selular dengan melekatkan pada tiang papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan tiang sejenis lainnya, diperkenankan sepanjang konstruksi tiang mampu mendukung beban antena.
(1)Pendirian antena untuk keperluan telekomunikasi selular di atas bangunan gedung diperkenankan sepanjang :
1. a.tinggi maksimum tidak lebih dari 6 (enam) meter; dan
2. b.konstruksi bangunan gedung memungkinkan untuk pendirian antena. Pasa141
(4)Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.penambahan nilai besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sampai dengan maksima1300%;
2. b.pengadaan alat bantu operasional Dinas untuk pengendalian menara; darr/ atau
3. c.penyediaan sarana teknologi komunikasi informasi untuk menunjang peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. 23
(1)Ketentuan penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak berlaku untuk :
1. a.menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
2. b.menara tipe monopole atau tipe kamuflase;
3. c.menara yang dibangun atau digunakan untuk keperluan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; danjatau
4. d.menara yang dibangun pada daerah -daerah yang belum Pasa145
(2)Penyediaj pengelola menara yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan disinsentif sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pendirian bangunan menara minimal telah digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator telekomunikasi. Pasa144
(5)Pemilik, penyedia, danj atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.
1. b.memberikan laporan kepada Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Bulan Desember, mengenai: 1).jumlah beserta identitas penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya; 2). masa kontrak penggunaan menara; dan 3). kapasitas yang masih tersedia atau sudah terisi penuh.
(4)Pemilikj penyedia menara wajib :
1. a.menjalankan usaha secara sehat dan terbuka mengenai pemakaian menara.
(3)Pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi an tar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi.
(2)Penggunaan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan an tar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara. menara yang dibangun harus dapat menampung atau digunakan minimal oleh 2(dua) dan maksimal 6 (enam) penyelenggara telekomunikasi secara bersama. 24
(1)Penyelenggara telekomunikasi dapat meminta informasi tentang menara di dalam sebuah zona penempatan menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat radio selular kepada Dinas. Pasa147
(6)Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi nasional.
(5)Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
(4)Kajian kebutuhan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage);
2. b.kajian titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara dari operator penyelenggara telekomunikasi; dan
3. c.kajian rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena dan kajian terhadap aspek pengusahaannya (business plan) yang melibatkan pemangku kepentingan ietakeholden,
(3)Dinas atau BUMD yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator penyelenggara telekomunikasi.
(2)Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dapat bekerja sarna dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
(1)Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan aset daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasa146
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali setidaknya 5 (lima) tahun sekali.
(2)Penentuan ketinggian tertentu dan Daerah tidak layak secara ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah -daerah yang tidak layak secara ekonomis. 25 Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati, atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif, berupa:
1. a.teguran;

BAB VII

PEMBATALAN IZIN tidak dalam sepanjang ditetapkan diperbolehkan syarat yang

Pasal 51

BABX SANKSI

(3)Pelaksanaan Comunity Sosial Responsibility (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
(2)Comunity Sosial Responsibility (CSR) diutamakan pada masyarakat disekitar bangunan menara.
(1)Setiap penyelenggara telekomunikasi atau provider menara telekomunikasi yang berusaha di Daerah dapat berpartisipasi melaksanakan Comunity Sosial Responsibility (CSR). Pasa150 BABIX PARTISIPASI PEMBANGUNAN Pemilik/Penyedia menara wajib melakukan pemulihan fungsi ruang apabila selama 4 (empat) tahun menara tidak berfungsi kecuali ada permohonan penundaan operasional dalam kurun waktu yang dimaksud. Pasa149
(2)Pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara.
(1)Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan menara telekomunikasi. Pasa148
(2)Ketentuan pemintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. 26
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah;
4. d.memeriksan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: dapat bidang Peraturan Daerah mi Negeri Sipil (PPNS) Penyidikan terhadap pelanggaran dilakukanoleh Penyidik Pegawai telekomunikasi.
(1)Pasa153 BABXI KETENTUAN PENYIDIKAN
(3)Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan surat perintah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan sanksi admnistratif.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran,pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f angka 2 dan angka 3.
(1)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d disertai dengan perintah pelaksanaan pembongkaran bangunan menara dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperintahkan titik lokasi sudah harus bersih terhadap keberadaan menara. Pasa152
1. b.peringatan tertulis;
2. c.pengenaan denda; dan / atau
3. d.pencabutan izin. 27 Robohnya menara baik sebagian atau keseluruhan akibat dari kelalaian atau tidak mengindahkan sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, penyedia /pengelola menara dipidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasa155
(2)Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
(1)Barang siapa melakukan pendirian bangunan menara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasa154
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republiklndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana. melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
1. f.meminta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah;
2. g.menyuruh berhenti darr/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
3. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan;
4. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab. 28
(2)Peraturan Bupati yang telah diterbitkan dan mengaeu kepada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan yang baru.
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa157 KETENTUAN PERALIHAN 29 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN, PROVINSI KALIMANTANSELATANNOMOR 24 TAHUN 2016 LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN 2016 NOMOR 2 Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH ..Hi~~",~, EN BALANGAN, "'1.;.. ,'-_--::-:1~ H.M. HAWARI Ditetapkan di Paringin pad a tang gal 20 Januari 2016 PENJABAT BUPATI BALANGAN, Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasa158 30 Pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Balangan merupakan bagian dari pertumbuhan industri telekomunikasi di tingkat Nasional dan menjadi bagian dari perkembangan daerah Kabupaten Balangan khususnya untuk berbagai kepentingan penunjang pertumbuhan diberbagai sektor pembangunan dan secara khusus sebagai penunjang pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Balangan. Penggunaan operator selular bagi masyarakat adalah hal yang tidak dapat ditiadakan seiring dengan kemajuan teknologi dewasa ini, semua aktivitas masyarakat telah mulai ketergantungan dengan operasional selular, dan sebagai implikasinya berdirilah menara-rnenara operator selular di daerah sebagai sarana pendukung pertelekomunikasian di daerah. Keberadaan menara di daerah bukanlah tanpa mengakibatkan implikasi bagi berbagai bidang lainnya, jika bangunan-bangunan menara yang ada tidak diatur dengan baik keberadaannya dan memperhitungkan berbagai aspek lainnya seperti perhubungan udara dan keselamatan warga sekitar yang berada disekitar menara demikian pula pada aspek estetika penataan ruang di daerah. Perlakuan yang tidak seimbang antara pemenuhan kepentingan industri telekomunikasi dengan mendirikan bangunan menara pada titik- titik yang tidak bisa dihindari ditengah hunian warga dapat menimbulkan gejala konfrontatif dengan warga sekitar, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan langkah yang tepat untuk menghindari konflik dalam pembangunan di daerah. Pemerintah daerah selaku organ pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menata daerahnya sehingga terbina kenyamanan dan ketertiban dalam nuansa pembangunan yang dinamis, oleh karena itu diperlukan sebuah aturan hukum yang menjadi payung bagi pembangunan pertelekomunikasian di daerah khususnya pendirian bangunan menara telekomunikasi. Melalui peraturan daerah di bidang perizinan menara telekomunikasi pemerintah daerah mengendalikan dan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari semua pihak baik itu stakehoulder maupun masyarakat A. UMUM IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PENJELASAN ATAS 31 Pasa16 Ayat (1) Pasa15 Ayat (1) Cuku p j elas. Ayat (2) Cukup jelas Pasa14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasa13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasa12 Ayat (1) Cuku p j elas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…