DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah, meliputi Subsistem Upaya Kesehatan yang terdiri dari Upaya Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Kombinasi UKM dan UKP, Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana; Subsistem Pemberdayaan Masyarakat; Subsistem Pembiayaan Kesehatan; Subsistem SDM Kesehatan; Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan; Subsistem Manajemen Kesehatan; Pengendalian dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;
b.bahwa pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam suatu sistem pelayanan kesehatan yang terpadu yang berlaku di Kabupaten Balangan;
a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, SISTEM KESEHATAN DAERAH TENTANG BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2016 ISALINANI 1 Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. 2.Bupati adalah Bupati Balangan.
3. 3.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
4. 4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
6. 6.Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya komponen sektor pemerintah, masyarakat dan swasta di Kabupaten Balangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
7. 7.Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat Pasall

Menetapkan

Menetapkan BUPATIBALANGAN MEMUTUSKAN : Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 SKDterdiri dari 6 (enam) subsistem yaitu :

a.subsistem upaya kesehatan;

Pasal 4

Tujuan SKD adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan meliputi:

a.perikemanusiaan;
b.hak asasi manusia;
c.adil dan merata;
d.pemberdayan dan kemandirian masyarakat;
e.kemitraan;
f.pengutamaan dan manfaat;
g.tata pemerintahan yang baik; dan
h.nilai-nilai budaya Kabupaten Balangan.

Pasal 2

8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9.Safe community adalah keadaan aman dan sehat di masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai lanjut usia yang diwujudkan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat dengan fasilitas pemerintah.
10.Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif mengabdikan diri di sektor kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun yang tidak memiliki pendidikan formal kesehatan.
11.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan vokasi at au pendidikan akademis baik dengan pendidikan profesi maupun tanpa pendidikan profesi di bidang kesehatan.
12.Komite Kesehatan Kabupaten Balangan (Joint Health Council/.Jl+C) adalah suatu lembaga yang anggotanya terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi profesi, dan DPRD yang berperan memberikan masukan terhadap perencanaan kesehatan, turut memantau dan mengawasi proses pembangunan kesehatan, mediator pemerintah dan masyarakat, serta membantu advokasi kepada pengambil keputusan dalam penetapan kebijakan pembangunan kesehatan. 3

(3)Penyelenggaraan upaya kesehatan kombinasi UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kondisi masalah kesehatan masyarakat, penanganan masalah kesehatan tertentu dan atau penanganan penyakit bagi perorangan, mulai dari pelayanan tingkat dasar sampai sub spesialis, tidak hanya oleh dokter tetapi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung lain yang berkompeten.
(2)Penyelenggaraan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam mekanisme rujukan secara berjenjang terdiri dari:
1. a.pelayanan primer;
2. b.rujukan sekunder; dan
3. c.rujukan tersier.
(1)Unsur-unsur Subsistem upaya kesehatan dalah:
1. a.upaya kesehatan masyarakat (UKM);
2. b.upaya kesehatan perorangan (UKP);
3. c.upaya kesehatan kombinasi UKPdan UKM;dan
4. d.upaya kesehatan kegawatdaruratan bencana (UKKB). Pasa16
(2)Subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(3)Subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara adil, merata, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, bermutu, aman dan terjangkau.
(1)Subsistem upaya kesehatan adalah terdiri dari :
1. a.upaya kesehatan masyarakat (UKM);
2. b.upaya kesehatan perorangan (UKP);
3. c.kombinasi UKMdan UKP;
4. d.upaya kesehatan kegawatdaruratan bencana (UKKB). Pasa15
5. b.subsistem pemberdayaan masyarakat;
6. c.subsistem pembiayaan kesehatan;
7. d.subsistem sumber daya manusia kesehatan;
8. e.subsistem obat dan perbekalan kesehatan; dan
9. f.subsistem manajemen kesehatan. 4
(2)Upaya kesehatan masyarakat primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh:
1. a.Puskesmas; dan
2. b.Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
(1)Upaya kesehatan masyarakat primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan UKM tingkat dasar yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar ditujukan kepada masyarakat.

BAB II

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 10

Berdasarkan mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), UKMterdiri dari :

a.upaya kesehatan masyarakat primer;
b.upaya kesehatan masyarakat sekunder; dan
c.upaya kesehatan masyarakat tersier.

Pasal 9

(2)Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan upaya kesehatan pengembangan sesuai permasalahan kesehatan setempat. sertamenulare. pencegahan dan pemberantasan penyakit pengendalian penyakit tidak menular; dan
1. f.pengobatan dasar.
(1)Upaya kesehatan masyarakat memprioritaskan pelaksanaan 6 (enam) pelayanan kesehatan dasar yang terdiri-dari :
1. a.promosi kesehatan;
2. b.kesehatan ibu dan anak (KIA)serta keluarga berencana (KB);
3. c.gizi masyarakat;
4. d.kesehatan lingkungan;

Pasal 8

Upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 7

(4)Penyelenggaraan UKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan tahapan siklus bencana yaitu:
1. a.pra bencana;
2. b.saatbencana; dan
3. c.pasca bencana. 5
(2)Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian dan pertanggungjawaban penyelenggraaan pembangunan kesehatan.
(1)Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:
1. a.fungsi manajerial; dan
2. b.fungsi teknis kesehatan. Pasa114
(2)Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan didukung lintas sektor.
(1)Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan UKMstrata unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik ditujukan kepada masyarakat. Pasa113
(3)Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijalankan dengan tersedianya berapa unit teknis untuk melaksanakan prioritas pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencaku p perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, peman tauan, pengawasan, penilaian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
(1)Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Kesehatan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:
1. a.fungsi manajerial; dan
2. b.fungsi teknis kesehatan. Pasa112
(1)Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan UKM tingkat lanjut yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik ditujukan kepada masyarakat.
(2)Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan didukung lintas sektor.

Pasal 11

(2)Upaya kesehatan perorangan primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat termasuk swasta baik individu maupun kelompok di:
1. a.Puskesmas;
2. b.praktik dokter;
3. c.praktik dokter gigi;
4. d.praktik dokter keluarga;
5. e.praktik dokter gigi keluarga;
6. f.praktik bidan;
(1)Upaya kesehatan perorangan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan UKP tingkat dasar, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar ditujukan kepada perorangan.

Pasal 17

Berdasarkan mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), UKPterdiri dari :

a.upaya kesehatan perorangan primer;
b.upaya kesehatan perorangan sekunder; dan
c.upaya kesehatan perorangan tersier.

Pasal 16

(1)Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
(2)Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada perorangan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna, adil, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, bermutu, aman dan terjangkau.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 20 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2016