DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG), yang meliputi Ketentuan Umum, Sasaran, Prinsip, Mekanisme, Lembaga Pelayanan TTG, Pembinaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna;

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Balangan;
a.bahwa dalam rangka pengenalan, pemasyarakatan dan meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat; Menimbang BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN CIPT A KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ISALINANI
1. 7.Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desajkelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
2. 6.Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
3. 5.Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
4. 4.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
5. 3.Bupati adalah Bupati Balangan.
6. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
7. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CIPTA KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

Pasal 5

Pemberdayaan masyarakat melaui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(2)Pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilaksanakan secara partisi pa tif, keterpad uan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat setempat.
(1)Pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.meningkatkan usaha ekonomi;
2. b.mengembangkan kewirausahaan;
3. c.memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
4. d.sederhana.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 3

a.masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
b.masyarakat yang memiliki usaha mikro dan menengah; dan
c.Posyantek dan Wartek.

BAB III

PRINSIP Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

Pasal 2

9.Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupateny kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. 3

(1)Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, an tara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG,jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya loka1.

BAB II

SASARAN

Pasal 8

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan TTG berbasis masyarakat dilakukan melalui;

a.pemetaan kebutuhan;
b.penjaringan jpengkajian;
c.pengembangan penemuanj gagasan;
d.pemasyarakatan; dan
e.penerapan.

Pasal 7

(3)Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerja sarna yang memuat paling sedikit :
1. a.subjek kerja sarna;
2. b.objek kerja sarna;
3. c.ruang lingkup kerja sarna;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu kerja sarna;
6. f.pengakhiran kerja sarna;
7. g.keadaan memaksa; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.
(1)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.legalitas;
4. d.saling menguntungkan;
5. e.kesepakatan bersama;
6. f.bermitra usaha;
7. g.itikad baik;
8. h.transformasi;
  1. 1.persamaan kedudukan; J. transparansi;
9. k.keadilan; dan
  1. 1.kepastian hukum.

Pasal 6

(2)Pemasyarakatan TIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyebarluasan penerapan TIG.
(1)Pemasyarakatan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
1. a.Gelar karya / pameran TIG;
2. b.lokakarya TIG;
3. c.temu informasi TIG;
4. d.pelatihan;
5. e.lomba cipta karya TIG;
6. f.magang;
7. g.informasi dan edukasi ITG; atau
8. h.publikasi melalui media massa.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi cipta karya inovasi, pengelolaan , pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui gelar karya, lomba cipta inovasi TIG secara Nasional, Provinsi .dan Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(2)Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap cipta inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat.
(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…