DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Balangan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Organ PDAM 3. Direksi PDAM Bagian Kesatu : Jumlah Direksi Bagian Kedua : Seleksi Calon Direksi Bagian Ketiga : Pengangkatan Direksi Bagian Keempat : Masa Jabatan Direksi Bagian Kelima : Tugas dan Kewajiban Direksi Bagian Keenam : Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti Bagi Direksi Bagian Ketujuh : Pemberhentian Sementara Direksi Bagian Kedelapan : Pemberhentian Direksi Bagian Kesembilan: Pejabat Sementara Direksi 4. Dewan Pengawas PDAM Bagian Kesatu : Jumlah Dewan Pengawas Bagian Kedua : Syarat Menjadi Dewan Pengawas Bagian Ketiga : Pengangkatan Dewan Pengawas Bagian Keempat : Masa Jabatan Dewan Pengawas Bagian Kelima : Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Bagian Keenam : Penghasilan dan Jasa Pengabdian Bagi Dewan Pengawas Bagian Ketujuh : Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas Bagian Kedelapan : Pemberhentian Dewan Pengawas 5. Pegawai PDAM Bagian Kesatu : Pengangkatan Pegawai Bagian Kedua : Penghasilan dan Cuti Bagi Pegawai Bagian Ketiga : Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi Pegawai Bagian Keempat : Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Bagian Kelima : Pemberhentian Sementara Pegawai Bagian Keenam : Pemberhentian Pegawai Bagian Ketujuh : Sanksi Kepegawaian 6. Pembinaan 7. Ketentuan Lainnya Bagian Kesatu : Dana Pensiun Bagian Kedua : Pembiayaan PDAM Bagian Ketiga : Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik Bagian Keempat : Tenaga Kontrak 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Balangan sehingga perlu diganti;
b.bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan sarana vital bagi Daerah untuk mencapai kesej ah teraan masyaraka t;
a.bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum diperlukan organ dan kepegawaian yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan mampu memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA to" Mengingat / Menimbang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN _' b--I:- ------- _- DAN MINUM DAERAH TENTANG ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR PERATURAN KEPEGAWAIAN BALANGAN. BUPATIBALANGAN MEMUTUSKAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
1. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
8. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama 2 1:":'_ Menetapkan :

(1)Jumlah Direksi berdasarkan jumlah pelanggan dan memperhatikan pada Pasa13

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 6

(3)Bagi pendaftar Calon direksi yang berasal dari internal PDAM, wajib mengundurkan diri sebagai karyawan PDAMatau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM.
(2)pendaftar Calon Direksi diutamakan yang memiliki :
1. a.mempunyai pengalaman kerja : 1). 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya; 2). 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan dan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
2. b.lulus pelatihan manajemen air minum di dalam at au di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah at au sertifikat. 6). mengajukan proposal berisi ten tang Visi dan Misi yang dijadikan pegangan selama menjabat sebagai Direksi PDAM. 5 /"'7b--'I, ; "Demi Allah saya bersumpah : akan memenuhi kewajiban Direksi PDAM Kabupaten Balangan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, mengamalkan Pancasila dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas yang
(2)Lafal sumpah jabatan yang wajib diucapkan, sebagai berikut :
(1)Sebelum memangku jabatannya Direksi bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati dan disaksikan DPRD.

Pasal 10

Direksi dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasa19

(2)Jabatan selain jabatan yang akan diemban sebagai Direksi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
1. a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. b.jabatan Direksi atau anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta;
3. c.jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;dan
4. d.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(1)Calon Direksi yang akan dilantik wajib :
1. a.membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
2. b.membuat surat pernyataan bahwa tidak dan/ at au sedang menduduki jabatan selain jabatan yang akan diembannya sebagai Direksi PDAM;

Pasal 8

(4)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Apabila jumlah Direksi lebih dari satu orang maka pengangkatannya dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu termasuk penetapan salah seorang menjadi Direksi Utama.
(2)Calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas adalah Calon Direksi yang memiliki kompetensi dan nilai terbaik dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim Ahli sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas. Pasa17
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lamb at 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup Pasa113 Tugas Direksi, meliputi :
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. b.membina pegawai:
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/ corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
6. f.menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran TahunanjRevisi Anggaran PDAM, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. Pasa112
(2)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun selama masa kerjanya.
(1)Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

7 il i;~JI. .__. !

(4)~esarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
(3)Dalam hal PDAMmemperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak; dan
2. b.tunjangan lainnya.
(1)Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. Pasa116 Pasa115 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mernpunyai wewenang:
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian PDAM;
2. b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAMdengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. d.mewakili PDAMdi dalam dan di luar pengadilan:
5. e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
6. f.menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
7. g.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
8. h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. Pasa114 untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6)Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. 8
(1)Bupati menetapkan pemberhentian sementara Direksi dalam hal:
1. a.yang bersangkutan ditetapkan dalam status tersangka atas tindak pidana dengan ancama penjara diatas 5 (lima) tahun oleh aparat yang berwenang; dan
2. b.usulan Dewan Pengawas atas dasar yang bersangkutan diduga melakukan: 1). perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; 2). perbuatan yang tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan.' atau 3). perbuatan yang merugikan PDAM(mismanagement pengelolaan).

Pasal 19

(3)Prosedur pengajuan dan jangka waktu cuti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
(2)Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(1)Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti sakit;
4. d.cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah hajiy umrah ;
5. e.cuti nikah;
6. f.cuti bersalin; dan
7. g.cuti di luar tanggungan PDAM.

Pasal 18

(3)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
(2)Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum mas a jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(1)Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 17 9 .-"
(2)Direksi diberhentikan karena :
1. a.reorganisasi;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.mencapai batas usia 60 (enam) puluh tahun;
4. d.berhalanganj sakit yang berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
5. e.tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
6. f.tidak masuk kerja selama 30 (tiga) puluh hari berturut-turut tanpa keterangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
(1)Direksi berhenti karena :
1. a.masa jabatannya berakhir; dan
2. b.meninggal dunia.

Pasal 22

(5)Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan diberhentikannya direksi atau dikembalikan kepada jabatannya berdasarkan penilaian Dewan Pengawas.
(4)Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
(3)Dewan Pengawasn harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi dalam masa 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
(2)Penetapan pemberhentian sementara wajib disampaikan dan disertai dengan alasan kepada yang bersangkutan.
(1)Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 21

(2)Apabila yang bersangkutan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah, maka hak dan jabatan yang bersangkutan dikembalikan sebagaimana mestinya oleh Bupati termasuk perolehan sisa gaji yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(1)Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai yang bersangkutan mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

(2)Direksi yang diberhentikan sementara dikenakan potongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji yang mesti dibayarkan kepadanya. 10
(3)Pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(1)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

(3)Dalam hal yang ditetapkan pemberhentian sementara adalah Direksi Utama maka Bupati dapat menunjuk anggota Direksi sebagai Pejabat Sementara dan dalam hal Direksi Utama diberhentikan maka yang bersangkutan dapat dilantik menjadi Direksi Utama mengacu pada keten tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
(2)Dalam hal yang ditetapkan pemberhentian sementara adalah anggota Direksi maka tidak diperlukan adanya penunjukan Pejabat Sementara.
(1)Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM atau pejabat pada Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara Direksi dalam hal:
1. a.sampai berakhirnya masa jabatan Direksi pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian.
2. b.jumlah Direksi hanya satu orang dan yang bersangkutan meninggal dunia.
3. c.jumlah Direksi hanya satu orang dan yang bersangkutan ditetapkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…