DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Pemenuhan Hak Anak 4. Kewajiban Anak 5. Kewajiban dan Tanggungjawab Kepada Anak Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pemerintah Daerah Bagian Ketiga : Masyarakat Bagian Keempat : Orang Tua dan Keluarga Bagian Kelima : Identitas Anak 6. Status Anak Perkawinan Campuran 7. Perlindungan Anak Bagian Kesatu : Agama Bagian Kedua : Kesehatan Bagian Ketiga : Pendidikan Bagian Keempat : Sosial 8. Perlindungan Khusus Anak 9. Peran Serta Masyarakat 10. Kabupaten Layakanak 11. Anak Terlantar Bagian Kesatu : Kriteria Anak Terlantar Bagian Kedua : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Keluarga Bagian Ketiga : Pengelolaan Tempat Penampungan Anak Bagian Keempat : Orang Tua Asuh 12. Tempat Penitipan Anak 13. Pendanaan 14. Larangan 15. Penyidikan Dan Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK. MEMUTUSKAN BUPATIBALANGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9); 3 anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7.Orang Tua adalah ayah danjatau ibu kandung, atau ayah danjatau ibu tiri, atau ayah danj atau ibu angkat.
8.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11.Anak yang MemilikiKeunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi danj atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
12.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
13.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karen a Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
14.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianu tnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
15.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
16.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial danj atau organisasi kemasyarakatan.
17.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
18.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
19.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, danj atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 4

(1)Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasa17 Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Pasa16 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan . PasalS Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasa14

BAB II

ASAS DAN TUJUAN 5 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasall0

(3)Selain mendapatkan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
(2)Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.
(1)Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasa19 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasa18
(2)Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
1. a.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. b.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. c.pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. e.pelibatan dalam peperangan. Pasa115
(2)Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
1. a.bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. b.mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. d.memperoleh Hak Anak lainnya.
(1)Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan zatau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasa114
(2)Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
(1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. c.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidakadilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya. Pasa113 7 Setiap anak berkewajiban untuk :
7. a.menghormati orang tua, wali, dan guru;
8. b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
9. c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
10. d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
11. e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 19

BABIV KEWAJIBAN ANAK Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 18

(2)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
(1)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
1. a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. c.membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 17

(3)Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(2)Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(1)Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 16

f.kejahatan seksual. 8 Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. Pasa124

(2)Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(1)Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Pasa123 Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasa122 untuk dalam
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan Zatau mental.

Pasal 21

Pasa120 Umum BABV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB KEPADA ANAK 9

(1)Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Pasa127
(4)Perwalian atau pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Perwalian atau pengangkatan anak dapat dilakukan apabila orang tua atau keluarga tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).
(2)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak. Pasa126
(2)Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
(1)Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasa125
(2)Pemerintah Daerah membantu warga daerah terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Hal-hal menyangkut tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa129 BABVI STATUS ANAK PERKAWINAN CAMPURAN
(5)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(4)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
(3)Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat Kelurahan / Desa.
(1)Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Pasa128
(4)Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran.
(2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. 11
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma -cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
(3)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(2)Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Pasa132
(2)Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.
(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Pasa131
(2)Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(1)Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Pasa130
(2)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
1. a.pengambilan organ tubuh Anak dan Zatau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
2. b.jual beli organ dany atau jaringan tubuh Anak; dan
(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

BAB VII

PERLINDUNGAN ANAK 12

Pasal 37

Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup darr/ atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 36

(2)Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.
(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 35

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
(1)Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan. Pasa133 13 Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasa142 Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan.' atau pendidikan khusus. Pasa141
1. c.pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda- beda dari peradaban sendiri;
2. d.persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan
3. e.pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diarahkan pada :
4. a.pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
5. b.pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; Pasa140 Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Pasa139 Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)tahun untuk semua Anak. Pasa138
6. c.penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak. 14
(1)Pemerintah Daerah dalarn menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
1. a.berpartisipasi;

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…