DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Klasifikasi Minuman Beralkohol 3. Pengendalian Bagian Kesatu : Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, terdiri atas Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Objek dan Subjek; Paragraf 3 Jenis Minuman; Paragraf 4 Sifat Izin Dan Tempat Penjualan; Paragraf 5 Persyaratan, Tata Cara Mengajukan izin, Dan Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; Paragraf 6 Masa Berlaku Izin; Paragraf 7 Kewajiban Pemegang Izin; 4. Larangan Bagian Kesatu : Penjualan Minuman Beralkohol Golongan Bagian Kedua : Minuman Beralkohol Tradisional Bagian Ketiga : Minuman Oplosan Bagian Keempat : Konsumsi Minuman Beralkohol 5. Pengawasan 6. Peran Serta Masyarakat 7. Sanksi Administratif 8. Ketentuan Pidana Bagian Kesatu : Pelanggaran Bagian Kedua : Kejahatan 9. Penyidikan 10. Ketentuan Khusus 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa di Kabupaten Balangan terdapat masyarakat adat yang dalam kegiatan adat atau upacara keagamaan menyuguhkan minuman beralkohol tradisional sehingga perlu disikapi dengan keajegkan dan kearifan dari Pemerintah Daerah dan diperlukan pula peran dari masyarakat adat agar minuman beralkohol tradisional tidak dipergunakan diluar hakikat yang berlaku bagi mereka secara turun temurun;
b.bahwa tindakan anarkis dan kriminal oleh orang atau sekelompok orang ditengah masyarakat salah satunya dipicu oleh mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan keberadaan minuman beralkohol agar kehidupan warga masyarakat berjalan dengan tertib, tentram aman dan damai; Menimbang a. bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol berimbas pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat menghambat pembangunan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan; 2 Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4. 4.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.

Pasal 1

MEMUTUSKAN BUPATIBALANGAN Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBALANGAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036); 3 Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); Pasa12
1. 5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. 6.Dalam Negeri adalah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. 7.Masyarakat adat adalah masyarakat adat yang telah ditentukan wilayahnya berdasarkan keputusan Dewan Adat di Kabupaten Balangan.
4. 8.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat adat dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
5. 9.Minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan zat-zat yang sifatnya bukan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan atas dasar sifat zat tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang meminumnya.
6. 10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
7. 11.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
8. 12.Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Berlalkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
9. 13.Hotel, Restoran dan BarjPub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata. 4

(1)Jenis minuman beralkohol yang dapat dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki Izin meliputi :
1. a.minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam Negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian atau minuman beralkohol yang berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan; Pasa15
(2)Subjek izin adalah perusahaan berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
(1)Objek izin adalah semua penjualan langsung minuman beralkohol. Pasa14 Paragraf2 Objek Dan Subjek
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
(1)Setiap penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin dari Bupati. Pasa13 5
(2)Penetapan tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
1. a.belum terdapat tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a;
2. b.adanya permohonan dari suatu badan bagi kebutuhan para pekerja asing dan atau wisatawan mancanegara;
3. c.tempat yang dimohonkan izin tidak berdekatan dengan : 1).rumah peribadatan; 2). sekolah atau lembaga pendidikan; 3). rumah sakit; 4). terminal angkutan umum; 5). pasar; 6). gelanggang olahraga;
(1)Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
1. a.hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN C. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 7

Izin hanya untuk penjualan langsung untuk diminum ditempat dan berlaku hanya untuk satu tempat.

Pasal 6

(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang perdagangannnya dalam pengawasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. b.minuman beralkohol yang peredarannya telah mendapatkan izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
2. c.minuman beralkohol yang memiliki label resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. e.diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi yang memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
(3)Penolakan izin dilakukan apabila pemohon tidak memenuhi semua ketentuan persyaratan.
(2)Evaluasi dan penerbitan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin.
(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan wajib melakukan evaluasi persyaratan yang diajukan pemohon izin. Pasa19 Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, meliputi :
1. a.fotocopy akta pendirian badan usaha dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika sudah pernah melakukan perubahan;
2. b.surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung;
3. c.fotocopy Surat Izin Usaha, Hotel, RestoranjBar;
4. d.fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. e.fotocopyTanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. f.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. g.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penanggungjawab Usaha; dan
8. h.pas photo penanggungjawab usaha berukuran 3 x 4 berwarna sesuai yang dibutuhkan oleh pemberi izin;
9. i.fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Pasa18 7). tempat perkemahan; dan 8). tempat kos atau pondokan anak sekolah. 7
(1)Kewajibansetiap pemegang izin, meliputi :
1. a.menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
2. b.penjualan dan pelayanan penyajian minuman beralkohol hanya dilakukan oleh petugaa/pramuniaga yang telah ditugaskan oleh pemilik usaha selaku pemegang izin;
3. c.tidak menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. d.tidak menjual minuman beralkohol untuk dibawa keluar dari tempat penjualan.
5. e.membuat kartu data jumlah penyimpanan barang berdasarkan stock yang dilakukan dan penjualan kepada konsumen pertriwulan.

Pasal 13

Paragraf7 Kewajiban Pemegang Izin

(3)Lewat batas waktu untuk dapat melakukan perpanjangan izm, maka pengajuan permohonan izin diajukan untuk mendapatkan izin baru dengan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Perpanjangan izin diajukan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin.
(1)Izin yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selama tidak ada melakukan perubahan bentukj'kualifikasi jenis usaha.

Pasal 12

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun. Pasalll Pasall0 8

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap warga adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan :
1. a.warga adat telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Adat setempat untuk membuat minuman tradisional beralkohol;
2. b.minuman beralkohol tradisional yang dibuat hanya untuk dipergunakan dalam kegiatan adat istiadat dan upacara keagamaan;
3. c.pembuatannya dilakukan secara terbatas sesuai dengan keperluan dan jumlahnya atas sepengetahuan Kepala Adat;
4. d.tidak diperjualbelikan keluar dari wilayah adat atau orang diluar dari kekerabatan adat setempat.
(1)Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan menjual minuman tradisional beralkohol.

Pasal 15

(2)Pelaku Usaha yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol dilarang meletakkan atau memamerkan produk minuman beralkohol ditempat terbuka atau ditempat yang bisa dilihat secara umum.
(1)Minuman beralkohol golongan A dilarang dijual secara bebas.

Pasal 14

(3)Bentukjformat dan tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Dalam rangka diketahui oleh pengunjung pemilik usaha wajib membuat tulisan yang dapat dibaca oleh setiap pengunjung dan melakukan pemberitahuan lisan kepada setiap pengunjung perihal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, huruf c, dan huruf d.
1. f.memberikan laporan pembelian dan penjualan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan sejak diterbitkannya izin. 9
(3)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
1. a.SKPDbidang Perdagangan;
2. b.SKPDbidang perizinan;
3. c.SKPDbidang Kesehatan;
4. d.SKPDbidang Pariwisata;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah diberikan izin dan warga adat yang mendapat rekomendasi dari Kepala Adat dalam pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(1)Bupati membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 18

BAB VII PENGAWASAN Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol disembarang tempat, kecuali pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VII

PENGAWASAN Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol disembarang tempat, kecuali pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 17

(2)Setiap orang dilarang menyediakan bahan, membuat dan menyuguhkan langsung minuman oplosan untuk dikonsumsi orang lain atau secara bersama-sama melakukannya.
(1)Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan menjual minuman oplosan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…