DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Persyaratan Administrasi Lingkungan: Bagian Kesatu : Perizinan Bagian Kedua : Permohonan Izin Bagian Ketiga : Pemenuhan Syarat Mengajukan Izin Bagian Keempat : Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Bagian Kelima : Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat Bagian Keenam : Penolakan Izin Bagian Ketujuh : Penerbitan Izin Bagian Kedelapan Masa Berlaku Izin Lingkungan 3. Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Bagi Pemegang Izin Lingkungan; 4. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan; 5. Komisi Penilai AMDAL: Bagian Kesatu : Pembentukan Bagian Kedua : Tugas Bagian Ketiga : Tim Teknis dan Sekretariat Penilai Amdal 6. Penyusunan AMDAL Atau UKL-UPL Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah; 7. Pendanaan; 8. Pengawasan; 9. Sanksi Terhadap Pelanggaran; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian lingkungan melalui mekanisme perizinan merupakan instrumen yang memiliki kemampuan untuk menertibkan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bupati menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan kewenangannya; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Balangan;
5.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
6.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
7.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 5

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN

Pasal 2

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKP-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan selaku pemprakarsa kepada Bupati.
(2)Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. 6

Pasal 4

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi dengan :

a.dokumen Amdal atau Formulir UKL-UPL (berikut surat persetujuan);
b.dokumen pendirian usaha;
c.profil usaha.

Pasal 5

(1)Bupati wajib mengumumkan adanya permohonan Izin Lingkungan melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(2)Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 6

(1)Pengumuman untuk permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(2)Pengumuman untuk permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. 7

Pasal 7

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 8

(1)Jangka waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
(2)Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 9

(1)Jangka waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
(2)Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 10

(1)Penolakan atas permohonan izin dapat dilakukan apabila :
1. a.pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan;
2. b.objek yang dimohonkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.pemohon usahanya sudah pernah ditetapkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
(2)Pemohon yang tidak melengkapi persyaratan dapat mengajukan izin kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…