DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, yaitu beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 dihapus; 2. Ketentuan Pasal 3 dihapus; 3. Ketentuan Pasal 4 dihapus; 4. Ketentuan Pasal 5 dihapus; 5. Ketentuan Pasal 6 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 7 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan Pasal 8 ayat (4) dihapus; 8. Ketentuan Pasal 9 dihapus; 9. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2); 10. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3); 11. Ketentuan Pasal 18 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; Menimbang: a. bahwa seiring perkembangan masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TENTANG PERATURAN DAERAH BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN · ,

Mengingat

9.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 200 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2

(3)Dihapus.
(2)Dihapus.
(1)Dihapus. Pasa15

4.Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Dihapus. Pasa14
3.Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dihapus. Pasa13
2.Ketentuan Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dihapus.
(1)Dihapus. Pasa12

1.Ketentuan Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut : Pasal I PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATIBALANGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama 3

9.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dihapus.
(1)Dihapus.

Pasal 9

8.Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)Dihapus.
(3)Terhadap Izin Gangguan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.
(2)Masa Retribusi Izin Gangguan adalah berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakarr/berjalan.
(1)Izin Gangguan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan. Pasa18

7.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3)Dihapus.
(2)Dihapus.
(1)Dihapus. Pasa17

6.Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dihapus
(1)Dihapus. Pasa16

5.Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)Dihapus. 4
(2)Tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin gangguan pertama dan bagi perubahan izin gangguan. LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha, baik tertutup maupun terbuka. IG Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan, yaitu :
1. a.Gangguan Besar : 4 b.Gangguan Sedang : 3 c.Gangguan Kecil : 2 IL Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungan, yaitu a.Jalan Negara : 5 b.Jalan Kabupaten : 4 c.Jalan LokaljDesa : 3 d.Jalan Khusus : 2 e.Jalan Umum : 1 TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m? dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan, yaitu :
2. a.Lingkungan Industri (sesuai kawasan) Rp 150 per m? b.Lingkungan Pertokoan j Pasar Rp 200 per m-' c.Lingkungan Sosial Pemukiman Rp 250 per m? d.Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai): Rp 300 per m? RIG = Retribusi Izin Gangguan Keterangan : RIG = TLx IL x IG x LRTU
(1)Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

Pasal 17

10.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Jenis usaha yang wajib Retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(1)Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

Pasal 10

5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 H. ANSHARUDDIN Ditetapkan di Paringin pada tanggal 13 April 2016 BUPATI BALANGAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasal II Ketentuan tarif sebagaimana dimakasud dalam Pasal 17 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

11.Ketentuan Pasal 18 di ubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(3)Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bagi perubahan izin gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
1. a.perubahan sarana usaha;
2. b.penambahan kapasitas usaha;
3. c.perluasan lahan dan bangunan usaha dan Zatau:
4. d.perubahan kepemilikan atas usaha Zkegiatan. 6 NO JENIS USAHA DAN KEGIATAN KETERANGAN IG 1 2 3 4 I Tanaman Pangan dan Hortikultura
  1. 1.Penggilingan padi dan penyosohan Kapasitas > = 0,3 ton berasfjam. 2 beras.
  2. 2.Pembibitan tanaman. 2
  3. 3.Kios/ toko pertaniarr/ saprodi dan 2 gudang penampungan. II Peternakan
  4. 1.Budidaya ayam ras pedaging. Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus 2 dan terletak pada satu hamparan lokasi.
  5. 2.Budidaya itik, angsa dan mentok. Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada 2 satu hamparan lokasi.
  6. 3.Budidaya ayam ras petelur. Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak 2 pada satu hamparan lokasi.
  7. 4.Budidaya kambing dan atau domba. Populasi > 300 ekor dan terletak pada 2 satu hamparan lokasi.
  8. 5.Budidaya sapi potong. Populasi > 100 ekor dan terletak pada 2 satu hamparan lokasi.
  9. 6.Budidaya kerbau. Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu 2 hamparan lokasi.
  10. 7.Budidaya sapi perah. Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu 2 hamparan lokasi.
  11. 8.Semua pembibitan temak. - 2
  12. 9.Rumah potong hewan dan unggas - 2 yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Daerah ( Kabupaten J.
  13. 10.Pasar hewan perkotaan. - 2
  14. 11.Penyebaran ternak bukan unggas. - 2
  15. 12.Rumah potong hewan. - 3 JENIS USAHA ATAU KEGIATAN DAN INDEKS GANGGUAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN III Perikanan
  16. 1.Budidaya air tawar dengan jaring Ukuran 50 ha M2, berjumlah 50 unit 2 apung. atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha.
  17. 2.Industri pengolahan ikan tradisional. Kapasitas > = 5 ton per hari. 2
  18. 3.Budidaya air tawar dengan keramba Kapasitas > 25 unit. 2 di sungai.
  19. 4.Budidaya air tawar dengan keramba Kapasitas > 50 unit. 2 di danau zsituyempang.
  20. 5.Budidaya air tawar di kolam. Ukuran 3 - 25 ha. 2 IV Perkebunan / Kehutanan
  21. 1.Rumah asap/crums rubber, 4 pengumpulan karet bakuan.
  22. 2.Gudang pembuatan sheet, bakuan 4 dan sejenisnya.
  23. 3.Saw mill/ Wantilarr/ Moulding. 2
  24. 4.Kiosj'toko bahan bangunan. 2 V Kegiatan Usaha Industri
  25. 1.Buah-buahan lumat (selaifjam dan Produksi riil > = 2.200 ton/tho 2 jeli), sayuran yang dilumatkan.
  26. 2.Industri penggaramarr/ pengeringan 3 ikan dan biota perairan lainnya.
  27. 3.Industri pengasapan ikan dan biota 3 perairan lainnya.
  28. 4.Industri pengolahan & pengawetan 3 lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya.
  29. 5.Minyak goreng kelapa. Produksi riil > = 4.500 ton/tho 2
  30. 6.Minyak goreng kelapa sawit. 2
  31. 7.Minyak goreng lainnya dari nabati 2 atau hewani.
  32. 8.Penggilingan dan pembersihan padi- Kapasitas > = 0,3 ton beras /jam. 2 padian lainnya.
  33. 9.Tepung Terigu. 2
  34. 10.Berbagai macam tepung dari padi- 2 padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya.
  35. 11.Makanan dari tepung beras atau Produksi riil > = 5.000 ton/tho 2 tepung lainnya (makaroni, mie, spagheti, bihun, soun).
  36. 12.Makanan dari tepung terigu (roti, kue Produksi riil > = 1.000 ton/tho 2 kering dan sejenisnya).
  37. 13.Gulamerah. 2
  38. 14.Sirup bahan dari gula. Pemakaian gula > = 200 ton/tho 2
  39. 15.Pengolahan gula lainnya selain sirup. 2
  40. 16.Sagu (pati palma, hasil ikutanr sisa Produksi riil > = 6.000 ton/tho 2 industri berbagai pati palma).
  41. 17.Pengolahan kopi, kecuali untuk 2 teknologi ekstraksi.
  42. 18.Es Batu. 2
  43. 19.Macam-macam es. 2
  44. 20.Kecap. Produksi riil > = 1,5 juta ton/tho 3
  45. 21.Tempe. Kedelai > = 3.000 ton/tho 3
  46. 22.Oncom. 3
  47. 23.Tahu. Kedelai> = 3.000 ton/tho 3
  48. 24.KripikZpeyek dari kacang 2 kedele/kacang-kacangan lainnya.
  49. 25.Berbagai macarn kerupuk. Ada sarana pengendali pencemar. 2
  50. 26.Makanan sejenis kerupuk. Ada sarana pengendali pencemar. 2
  51. 27.Komponen bumbu masak. Produksi riil > 2.600 ton/tho 2
  52. 28.Petis dan terasi. 2
  53. 29.Kue-kue basah. 2
  54. 30.Ransum/pakanjadi ikan dan biota Produksi riil > = 15.000 ton/tho 2 perairan lainnya.
  55. 31.Ransum / pakan j adi ternak besar, Produksi riil > = 15.000 ton/tho 3 ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet).
  56. 32.Ransum Zpakan jadi hewan manis. Produksi riil > 15.000 ton/tho 3
  57. 33.Ransum setengah jadi/konsentrat 2 ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas.
  58. 34.Minuman ringan lainnya. Produksi riil > = 1,2 juta ltr /fh. 2
  59. 35.Minuman tidak mengandung CO2. Produksi riil > = 1,6 juta ltr /th. 2
  60. 36.Minuman ringan mengandung CO2. Produksi riil > = 105.000 btl/tho 3
  61. 37.Minuman beralkohol kurang dari 1%. 2
  62. 38.Pakaian jadi (garmen) dari tekstil. Tenaga kerja > 500 orang. 4
  63. 39.Pakaian jadi (garmen) dari kulit dan Yang tidak melakukan proses 4 sejenisnya. penyamakan./ pelusuharr/ pewarnaan.
  64. 40.Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan Sda 4 kulit.
  65. 41.Penggergajian dan pengawetan kayu. - Proses kering. 3 - Proses perendarnan. 3 - Proses penyemprotan. 3
  66. 42.Komponen rumah dari kayu (prefb 2 housing).
  67. 43.Veneer. 3
  68. 44.Peti kemas dari kayu kecuali peti 2 mati.
  69. 45.Anyam-anyaman dari rotan dan 2 barnbu.
  70. 46.Anyam-anyaman dari tanarnan selain 2 rotan dan barnbu.
  71. 47.Kerajinan ukir-ukiran dari kayu 2 kecuali mebel dan sendok es krim dari kayu.
  72. 48.Peraboty kelengkapan rumah tangga 2 dari kayu, meubel, kotak TV.
  73. 49.Rotan barangjadi. 2
  74. 50.Perabot rumah tangga lainnya. 2 5l. Industri percetakan dan penerbitan. Tidak ada pencucian dan/ atau separasi 2 film.
  75. 52.Elemen kimia, fosfida, karbida, air 2 sulingyrnurni, udara cairj'udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam.
  76. 53.Karbon aktif, arang kayu (charcoal, Investasi > = Rp. 600 juta. 2 briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.
  77. 54.Pupuk alam yang berasal dari Investasi > = Rp. 600 juta. 3 bantuarr/bukan batuan, pupuk alam Znon sintetis lainnya, hasil ikutany sisa danjasa penunjang industri pupuk/rion sintetis.
  78. 55.Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, Investasi > Rp. 600 juta. 2 rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur, kosmetik lainnya.
  79. 56.Barang-barang dari batu-bara. 3
  80. 57.Ban luar yang ditelepaki lagi, karet 2 telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan Zsisa danjasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi.
  81. 58.Crum rubber. 3
  82. 59.Penutup lantai dari karet, selang 2 karet, sarung tangan karet, barang- barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang- barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.
  83. 60.Perabotan rumah tangga dan 2 perlengkapan dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil iku tan / sisa dan j asa penunjang industri perabot, perlengkapan dan perabotan rumah tangga dari plastik. 6l. Kemasan dari plastik, hasil ikutan 3 dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik.
  84. 62.Perabot rumah tangga dari keramik 2 kaca, perabot rumah tangga dari kristal kacaj'kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutany sisa danjasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.
  85. 63.Ubin semen bata/ dinding dan genting Investasi > Rp. 600 juta. 3 dari semen.
  86. 64.Pipa beton bertulang dan tidak Investasi > Rp. 600 juta. 2 bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi hasil ikutarr/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.
  87. 65.Perabot rumah tangga dan barang Investasi > Rp. 600 juta. 2 hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan.Zsisa danjasa penunjang industri lainnya dari semen, pot bunga dari semen.
  88. 66.Batu bata berongga atau tidak Investasi > Rp. 600 juta. 2 berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan Zsisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.
  89. 67.Genteng kodok di glazur atau tidak Investasi > Rp. 600 juta. 2 diglazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutany sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.
  90. 68.Barang dari batu keperluan rumah Investasi > Rp. 600 juta. 2 tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutarr/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.
  91. 69.Barang dari batu untuk keperluan Investasi > Rp. 600 juta. 2 industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutarr/ sisa dan jasa penunjang industri dan batu keperluan lainnya.
  92. 70.Industri alat dapur dari aluminium. 2 7l. Industri alat dapur dari logam bukan 2 aluminium.
  93. 72.Alat pertukangan, pertanian dan 2 dapur yang terbuat dari logam.
  94. 73.Pemeliharaan dan perbaikan mesin 2 penggerak mula.
  95. 74.Pemeliharaan dan perbaikan mesin 2 logam dan kayu.
  96. 75.Pemeliharaan dan perbaikan mesin 2 khusus.
  97. 76.Mesin las listrik. 2
  98. 77.Pemeliharaan dan perbaikan 3 elektronikkomunikasi dan lainnya.
  99. 78.Industri Perakitan kendaraan 2 bermotor yang melakukan proses pengecetan yang didahului oleh proses degreasing. kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.
  100. 79.Industri barang perhiasan berharga 2 untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.
  101. 80.Industri barang perhiasan berharga 2 untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.
  102. 81.Alat musik tradisional. 2
  103. 82.Kerajinan yang tidak termasuk 2 golongan manapun. -
  104. 83.Work Shop:
5. a.Perbengkelan (roda 2) Kendaraan bermotor ~ -
6. b.Perbengkelan (roda 4) Kendaraan bermotor 4 -
7. c.Sosialisasi dan lainnya 2 -
8. d.IT 3 -
  1. 84.Crusher /Mesin pemecah batu 3
  2. 83.Industri penggilingan tepung, daging, ~ bumbu dan kelapa.
  3. 84.Pengolahan aspal Zmaxing dan 4 sejenisnya.
  4. 85.Bengkel kendaraan bermotor. 4
  5. 86.Minuman tidak beralkohol. 2 VI Kegiatan Bidang Pariwisata Rencana Usaha dan Kegiatan : A. Usaha Penyediaan Akomodasi.
  6. 1.Hotel Kamar < 200 atau luas lokasi < 5 Ha. 2 Kamar > = 200 atau luas lokasi > = 5 Ha. 3 B. Usaha Penyediaan Makan dan Minum.
  7. 1.Restoran. 2
  8. 2.Rumah Makan. 2
  9. 3.Jasa Boga. 2 C. Taman Rekreasi. 3 D. Padang Golf. 3 E. Kawasan Pariwisata. 3 H. ANSHARUDDIN rtP.. BUPATI BALANGAN, VII Kegiatan Bidang Kesehatan Rencana Usaha dan Kegiatan :
9. l.Poliklinik, Rumah Bersalin, Lab. a. - Tempat sampah : 3 Medis dan Farmasi. • Medis. • Non medis ada dan berfungsi. - Septic tank penampungan limbah medis ada dan berfungsi. - Incenerator ada dan berfungsi. - Pembagian Zpenggunaan ruangan sesuai dengan peruntukannya.
10. b.Fasilitas tersebut di atas ada tetapi 2 tidak berfungsi atau sebagian ada.
11. c.Sarana dan fasilitas pada butir a dan b 3 tidak ada.
  1. 2.Tempat praktek dokter, bidan (diluar 4 rumah sakit dan puskesmas). :5. 'I'mpat Prktek Pengobatan Alternatir 2 VIII Perdagangan dan Jasa
12. l.Semuajenis kios Ztoko (diluar 3 komplek pasar).
  1. 2.Warung teh/minum/makan/ cafe. 3 -
  2. 3.Agen / distributor LPG 4
  3. 4.Apotik ~
  4. 5.lsi ulang air minum ~
  5. 6.Gudang makanan dan minuman ~
  6. 7.studio Musik 3
  7. 8.Warnet 2
  8. 9.Pusat Kebugararr/Fitness Center 2
  9. 10.Lembaga Kursus Non Formal 3 IX Tambang/ Galian 2
13. l.Tambang galian bukan logam. < 2 Ha. 4
  1. 2.Sumur bor. 2 X Industri
14. l.SPBU,APMSdan Pangkalan Minyak Ada perjanjian kontrak dengan Pihak 3 Tanah. Pertamina.
  1. 2.Kegiatan pengumpulan barang/bahan Dalam skala kecil. 3 bekas dan sejenisnya.
  2. 3.Tower tegangan tinggi PLN 4 SUTET/SUTT.
  3. 4.Tower BTS. 4
  4. 5.Pembangunan Perumahan. < 5 Ha. 3
  5. 6.Show Room Mobil/Kendaraan. 3
  6. 7.Pencucian mobil/kendaraan. 3
  7. 8.Photo copy/Photo Printing, Sablon. 2
  8. 9.Laundry. 2

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 10

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 10

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011