DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Penyertaan Modal Jumlah seluruh penyertaan modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin selama periode Tahun anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,- 4. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 15.000.000.000,-, sehingga total penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin sebesar Rp. 23.500.000.000,- 5. Bagi Hasil Keuntungan 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan mendukung perkembangan roda perekonomian di Daerah sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional;
b.bahwa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di masyarakat, serta mendukung permodalan PT. Bank Perkreditan Rakyat Paringin, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
c.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huru b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PARINGIN SALINAN

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PARINGIN. MEMUTUSKAN : BUPATIBALANGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Nomor 4286);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55; 2

c.sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2013;
d.sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2014; Jumlah seluruh penyertaan modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin selama periode Tahun anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,- (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
a.sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2009;
b.sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2012;

Pasal 3

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.
(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

BAB II TUJUAN

BAB II

TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkrediten Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan.

(2)Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah. Pasa16
(1)Penyertaan modal Daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 23.500.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasa14
(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2016;
2. b.sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2017;
3. c.sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2018.
4. e.sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2015. 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTANSELATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2016 NOMOR 7 H. ANSHARUDDIN ~>- -hld, Ditetapkan di Paringin pada tanggal 15 Mei 2016 BUPATI BALANGAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP 5 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANNOMOR 120

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan menghasilkan laba. Pasal 1 Ayat (1) Cukup Jelas II. PASAL DEMI PASAL Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paringin di Kabupaten Balangan, guna menigkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan. I. UMUM PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PARINGIN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 ATAS PENJELASAN 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…