Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkrediten Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan.
BAB I KETENTUAN UMUM 3
(2)Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.
Pasa16
(1)Penyertaan modal Daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V BAGI BASIL KEUNTUNGAN Pasa15 Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka total penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin sebesar Rp. 23.500.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasa14
(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a.sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2016;
b.sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2017;
c.sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2018.
BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
e.sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2015.
4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTANSELATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2016 NOMOR 7 H. ANSHARUDDIN ~>- -hld, Ditetapkan di Paringin pada tanggal 15 Mei 2016 BUPATI BALANGAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.