DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Usaha Jasa Konstruksi; 3. Perizinan: Bagian Kesatu : Izin Usaha Jasa Konstruksi Bagian Kedua : Klasifikasi dan Kualifikasi IUJK Bagian Ketiga : Permohonan Izin Bagian Keempat : Syarat Perizinan Bagian Kelima : Penomoran IUJK Bagian Keenam : Masa Berlaku IUJK Bagian Ketujuh : Proses IUJK 4. Hak Dan Kewajiban: Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan Bagian Kedua : Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Diberi Kewenangan Menerbitkan IUJK 5. Pembinaan: Bagian Kesatu : Pembinaan Pemegang IUJK Bagian Kedua : Lingkup Pembinaan 6. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; 7. Sanksi Administrasi; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Sistem Informasi; 11. Ketentuan Khusus; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab; 2
c.berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 4
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.
8.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
9.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
10.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya; 6
11.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 14.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 15.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 7
3. 16.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 17.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan LPJK, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Bentuk usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha orang perseorangan dan badan usaha.

Pasal 3

(1)Suatu Badan Usaha Jasa Konstruksi dapat melakukan pekerjaan Jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konsultan pengawasan konstruksi secara terintegrasi.
(2)syarat melakukan pekerjaan secara terintegrasi adalah wajib memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Pasal 4

(1)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. 8
(2)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap badan usaha yang melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi di Daerah wajib memiliki IUJK.

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menerbitkan IUJK bagi badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjuk Pejabat pada SKPD tertentu sebagai pejabat penerbit IUJK.
(3)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati. 9
(2)Bentuk dan isi sertifikat IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

IUJK diberikan setelah mendapatkan surat rekomendasi dan penilaian dari SKPD yang membidangi urusan konstruksi.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
1. a.memiliki SBU, SKA, dan/atau SKT yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi Ter-akreditasi Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. b.lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(2)Dalam memberikan rekomendasi, wajib dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu mengenai kebenaran usaha.
(3)Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala dari unit kerja/instansi pelaksana yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang konstruksi.
(4)Bentuk dan isi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 10

Pasal 10

(1)Pemberian IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(2)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…