DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Penyertaan Modal Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selama periode Tahun anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 108.397.600.000,- 4. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah epada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 250.000.000.000,-, sehingga total penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 358.397.600.000,- 5. Bagi Hasil Keuntungan 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dam mendukung perkembangan roda perekonomian di Daerah sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional;
b.bahwa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di masyarakat, serta mendukung permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
c.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN BUPATIBALANGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 42);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55; Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selama periode Tahun anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah Pasa13

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan pertumbuhan perekonomian daerah dan Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented. Pasal 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : .., -.)-

(2)Penyaluran dana penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. a.sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) berasal dari APBDTahun Anggaran 2016;
2. b.sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berasal dari APBDTahun Anggaran 2017;
3. c.sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berasal dari APBDTahun Anggaran 2018. Pasa14
(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah, kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

BABVI

(2)Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan Daerah.
(1)Penyertaan modal Daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa16 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi sebesar Rp. 358.397.600.000,- (tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Pasa15

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…