DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Prosedur Peijalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Biaya Perjalanan Dinas dan Lamanya Waktu Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan; Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi; Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi; Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah; Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet; Menimbang : a. bahwa berdasarkan dari aspek izin usaha, masih banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum memiliki izin, maka perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGANNOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN .' --t__--~ ._:-:.-:::_. --" ~----~ _ •• ,.- ·...,1 .,' .!

(1)Permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi perizinan sarang burung walet .

Pasal 10

l.Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14), diubah sebagai berikut : PASALI PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAANSARANGBURUNG WALET. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BALANGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama
1. 5.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
2. 4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
b.permohonan izin pada habitat buatan wajib melampirkan :
1. 1.memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy ; a) identitas pemohon; b) status tanahj surat kepemilikan hak atas tanahj sertifikat; c) kartu tanda penduduk (KTP)Pemohon; d) izin mendirikan bangunan (1MB); e) nomor pokok wajib pajak (NPWPD); f) surat izin tempat usaha (SITU); g) akta pendirian bagi yang berbadan hukum. h) surat izin usaha perdagangan (SIUP);

(2)permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.permohonan izin pada habitat alami wajib melampirkan :
  1. 1.memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy: a) identitas pemohon; b) nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) surat izin usaha perdagangan (SIUP); d) tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah badan usaha;
  2. 2.surat keterangan penemuan sarang burung walet dari kepala DesajLurah yang diketahui oleh Camat setempat;
  3. 3.surat persetujuan pengelolaan sarang burung walet dari Kepala DesajLurah dan disahkan oleh Camat;
  4. 4.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sarang burung walet kepada pemerin tah daerah;
  5. 5.surat pernyataan untuk mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung w'(5t;
  6. 6.peta lokasi sarang walet ;
  7. 7.rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
  8. 8.surat pernyataan pengeIolaan lingkungan (SPPL);
  9. 9.surat pernyataan akan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang diketahui oleh LurahjKepala Desa dan Camat setempat;
  10. 10.surat persetujuan dari masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) m yang diketahui oleh Lurahj Kepala Desa dan Camat setempat. 3
(6)Penandatanganan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.masyarakat ditandatangani oleh masing-masing kepala rumah tanggajpenanggung jawab keluarga;
2. b.sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
3. c.Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
4. d.Rumah Sakit ditandatangani oleh DirekturjKepala Rumah sakit;
5. e.Instansi Pemerintah ditandatangani oleh kepala Instansi.
(5)Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan lapanganjlokasi oleh tim dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi secara Teknis.
(4)Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdekatanjbersebelahan dengan fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari din as pendidikan dan rekomendasi din as kesehatan.
(3)Pemilikjpengusaha sarang burung walet wajib mengatur bunyi pemanggil walet agar tidak mengganggu masyarakat beribadah dan waktu istirahat dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar atau perkantoran milik PemerintahjPemerintah DaerahjSwasta.

7.surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
8.surat persetujuan dari masyarakat sekitar j instansij lembagajsekolahjfasilitas umum j fasilitas sosial dalam radius 100 yang diketahui oleh LurahjKepala Desa dan Camat setempat.
9.surat perjanjian akan melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat sekitar radius 100 meter yang diketahui oleh LurahjKepala Desa dan Camat setempat. dengan skala5. petaj sketsa lokasi dengan titik koordinat 1: l.000;
6.rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); i) tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah Badan Usaha.
2.tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tah un terakhir;
3.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sarang burung walet kepada pemerin tah daerah;
4.gambar bangunan sarang burung walet; 4 ~ --------- . ........ .,\~ LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN, PROVINSI KALIMANTANSELATANNOMOR 14/2018 H. RUSKARIADI I SHARUDDIN Diundangkan di Paringin pada tanggal 19 Februari 2018 l SEKRETARIS DAERAH 1 KABUPAT BA ANGAN, Ditetapkan di Paringin pada tanggal 19 Februari 20 18 ~BUPATIBALANGAN~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasal II

(2)Di hapus.
(1)Di hapus.

Pasal 14

2.Ketentuan dalam Pasal 14 Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(8)Permohonan perpanjangn izin pengusahaan sarang burung walet dilampiri tanda bukti pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet.
(7)Izin pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjangan kembali.
1. f.fasilitas umurrr/faailitas so sial ditandatangani oleh penanggungjawab Fasilitas Umum/fasilitas sosial tersebut. 5 LEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2018 NOMOR1 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN, PROVINSIKALIMANTANSELATANNOMOR14/2018 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 0KABUPATENBALANGAN <"I -z- ~_Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Paringin ~:=::=i~la tanggal 19 Februari 2018 __ ~rD~ ALANGAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. PASALII
(2)Di hapus.
(1)Di hapus.

Pasal 14

2.Ketentuan dalam Pasal 14 Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(8)Permohonan perpanjangn izin pengusahaan sarang burung walet dilampiri tanda bukti pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet.
(7)Izin pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjangan kembali.
1. f.fasilitas umumjfasilitas sosial ditandatangani oleh penanggungjawab Fasilitas Umumjfasilitas sosial tersebut. 5

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…