DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kewenangan; Pengelolaan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Muatan Lokal; Kewajiban Peserta Didik; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Perizinan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan; Jenis,Sumber dan Sasaran Pembiayaan Pendidikan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan untuk menjadikan masyarakat lebih maju dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi, kekhasan daerah, dan peluang serta tantangan yang akan terus berjalan agar mampu menghasilkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dituangkan kedalam lampiran huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupateny Kota menjalan urusan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan dasar dan hal terkait lainnya sesuai kewenangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Pendidikan Di Kabupaten Balangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurub b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAANDAN PENYELENGGARAANPENDIDlKAN DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI BALANGAN, BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN ISALINAN I 1

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 47 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik 2 Mengingat ------------------------------------- -- Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4941);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013; 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
6.SPNF Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan BUPATIBALANGAN MEMUTUSKAN PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANDAN PENYELENGGARAANPENDIDlKAN.

Pasal 1

Menetapkan Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN

16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4 spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Penilik,Pengawas dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
16.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan .
18.Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
19.Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 5
20.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
21.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22.Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23.Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA),dan Satuan PAUDSejenis (SPS).
24.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pedidikan dasar.
25.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pedidikan dasar.
26.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
27.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
28.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan , isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
31.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 6
32.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, saran a, dan prasarana.
33.Biaya Pendidikan adalah Sumber Daya Keuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan,biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan,serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
34.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah Program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pedidikan dasar dan menengah.
35.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di Wilayah Kabupaten Balangan.
36.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
37.Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
38.Dana Alokasi khusus bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional,khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
39.Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang;daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
40.Tempat terpencil adalah temp at yang karena letak geografis dan atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan bagi penduduk dan penghuninya. 7 Pengelolaan pendidikan di daerah mengacu pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa14 Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

a.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
b.mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan danjatau kondisi masyarakat; dan
c.efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Pasa13 Umum BABIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN Urusan wajib pemerintahan pada bidang pendidikan yang menjadi urusan pemerintah daerah, terdiri dari :
a.pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
b.penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
c.pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
d.penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat;
e.penerbitan izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat;
f.penerbitan izm pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat; dan
g.pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam wilayah daerah. Pasa12
a.tersedianya dana penyelenggaraan, bantuan, dan subsidi untuk pendidikan;
b.tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memenuhi standar secara merata dan terjangkau oleh masyarakat;
c.tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional;
d.tersusunnya kurikulum dan kalender pendidikan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan;
e.terbentuknya tatakelola struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
f.terselenggaranya pelayanan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel;
g.terselenggaranya peningkatan mutu pendidikan, pendidikjtenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui penjamiman mutu;
h.terbentuknya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu, inovatif, dan kreatif; dan Pasal 6

(3)Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan atau program pendidikan di daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(1)Pengelolaan pendidikan di daerah dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah daerah;
4. d.Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
5. e.Satuan atau program pendidikan. Pasa15 9 Kebijakan daerah pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh:
6. a.semua jajaran dilingkungan pemerintah daerah;
7. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
8. c.satuan atau program pendidikan;
9. d.pendidik/tenaga kependidikan di daerah;
10. e.dewan pendidikan daerah;
11. f.komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
12. g.pesertadidik;
13. h.orang tua/wali peserta didik;
14. i.masyarakat di daerah; dan J. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pasa18
(3)Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan ditingkat Provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, Bupati menetapkan kebijakan tatakelola bidang pendidikan.
(1)Untuk pemenuhan kebutuhan dan capaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan dengan menuangkannya kedalam ben tuk:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.rencana strategis pendidikan daerah;
4. d.rencana kerja pemerintah daerah; dan
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.

BAB II

KEWENANGAN 8 Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional dan pemenuhan kebutuhan serta capaian pada bidang pendidikan, meliputi:

Pasal 7

1.tercapainya kuantitas dan kualitas pendidikan, pendidik/fenaga pendidik, dan lulusan. 10

(1)Pemerintah daerah harus menargetkan tingkat pemerataan partisipasi pendidikan antar kecamatan, antar desa, dan antar peserta didik laki-laki dan perempuan.

Pasal 13

(3)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan, pemerintah daerah harus mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar mela1uijalur formal.
(2)Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhannya melalui jalur formal dan nonformal.
(1)Pemerintah daerah harus menargetkan tingkat partisipasi pendidikan dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 12

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(2)Pengalokasian anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menyelaraskan pada kebijakan yang telah ditetapkan dan memperhatikan efektifvitas kegiatan, efisiensi pemanfaatan, dan akuntabilitas / pertanggungjawaban dalam lingkup kejelasan hasil kegiatan dari dana yang dianggarkan.
(1)Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tahunan bidang pendidikan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pendidikan nasional berkaitan dengan lingkup kewenangan bidang pendidikan di daerah, harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan:

a.koordinasi kepada pemerintah provinsi darr/ atau Pemerintah;
b.penyiapan tata kelola baru; dan
c.pemenuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 9 11

(1)Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan dan/ atau program pendidikan bertaraf internasional dan/ atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah harus secara aktifmelakukan:
1. a.koordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan; dan
2. b.fasilitasi, untuk:
  1. 1.akreditasi program pendidikan;
  2. 2.akreditasi satuan pendidikan;
  3. 3.sertifikasi kompetensi peserta didik;
  4. 4.sertifikasi kompetensi pendidik; dan/ atau
  5. 5.sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(1)Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah daerah berkewajiban melakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, standar nasional pendidikan dan kebijakan pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan stan dar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 14

(2)Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus secara aktif melakukan:
1. a.sosialisasi pendidikan tidak dipungut bayaran berdasarkan program wajib belajar;
2. b.pemerataan akses layanan pendidikan mencapai daerah terpencil dan daerah khusus;
3. c.fasilitasi pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/ atau penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12 pembinaan
(1)serta dimaksud
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
1. a.ilmu pengetahuan;
2. b.teknologi;
3. c.seni; dan/ atau
4. d.olahraga.
(1)Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan danj atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, danj atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 17

(4)Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan danj atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).
(3)Pemerintah daerah memfasilitasi akreditasi internasional satuan danjatau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(2)Pemerintah daerah melaksanakan danj atau memfasilitasi perintisan satuan danj atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan danjatau program pendidikan bertaraf internasional danj atau berbasis keunggulan lokal. 13
(2)Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
(1)Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan satuan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pasa120 Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri dari:
1. a.kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan; dan
2. b.komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN 8 Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional dan pemenuhan kebutuhan serta capaian pada bidang pendidikan, meliputi:

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN 8 Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional dan pemenuhan kebutuhan serta capaian pada bidang pendidikan, meliputi:

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010