DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tugas dan Kewenangan; Pencegahan; Penanggulangan; Pemeriksaan Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya kuantitas masalah sosial tunasusila dimasyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial, hal ini berdampak negatif bagi ketentraman dan ketertiban umum sehingga diperlukan tindakan dan penanganan yang terpadu;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan Darah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf SALINAN 2 b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUNA SUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan. 4
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Masyarakat adalah keseluruhan dari warga yang berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
7.Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
8.Pencegahan adalah Tindakan yang dilakukan agar aktivitas tuna Susila tidak terjadi.
9.Penanggulangan adalah proses dalam menangani aktifitas tuna Susila melalui upaya pencegahan, pembinaan, rehabilitasi dan penindakan.
10.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasidan pengembangan untuk memungkinkan seseorangmampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajardalam kehidupan masyarakat.
11.Mucikari adalah seseorang yang berperan sebagai perekrut, penyalur, pelindung, pengirim, penampung, perantara atau penyedia pekerja seks komersil atau yang menyelenggarakan tempat prostitusi dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
12.Penyelia/perantara Tuna Susila adalah orang atau sejumlah orang yang bertindak menawarkan, menghubungkan, membawa, menerima pembayaran dan/atau menyediakan tempat untuk terjadinya hubungan antara Tuna Susila dengan penerima layanan.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksananya. 5

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati memiliki tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Bupati berwenang mencegah dan menanggulangi aktivitas Tuna Susila.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

(1)Pencegahan aktivitas Tuna Susila harus dilakukan secara berkesinambungan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputu kegiatan:
1. a.pemetaan lokasi rawan aktivitas Tuna Susila;
2. b.pembinaan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat; dan
3. c.patroli secara periodik.
(3)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati melalui :
1. a.Satpol PP;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan.
(4)Pelaksanaan kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat melibatkan tokoh masyarakat dan/atau agama.
(5)Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati melalui satpo PP.
(6)Kegiatan patrol secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam sebulan. 6

BAB IV

PENANGGULANGAN

Pasal 5

(1)Penanggulangan aktivitas Tuna Susila, harus dilakukan secara berkesinambungan.
(2)Kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
1. a.Satpol PP;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial; dan/atau
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
(3)Pelaksanaan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tokoh masyarakat dan/atau agama.
(4)Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpotensi menimbulkan bahaya dapat bekerjasama dengan kepolisian.

Pasal 6

(1)Satpol PP melaksanakan pemantauan lapangan dan identifikasi secara cermat terhadap :
1. a.Rumah, gubuk, atau warung yang dicurigai yang dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
2. b.penginapan, villa, losmen, hotel, salon, tempat pijat, tempat karaoke, dan tempat hiburan yang dicurigai dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
3. c.rumah atau bangunan pribadi yang dicurigai dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
4. d.area pasar/pertokoan atau taman yang pada malam hari yang dicurigai dijadikan tempat aktivitas Tuna Susila;
5. e.area pada jalan-jalan yang dicurigai dijadikan tempat berkumpul dan/atau transaksi para Tuna Susila; dan/atau
6. f.tempat lainnya yang dilaporkan oleh masyarakat dicurigai dijadikan tempat aktifitas Tuna Susila. 7
(2)Hasil pemantauan lapangan dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Satpol PP melakukan penindakan.

Pasal 7

(1)Penanggulangan Tuna Susila meliputi:
1. a.penanggulangan berdasarkan laporan masyarakat;
2. b.penanggulangan melalui razia yang direncanakan.
(2)Pejabat dan/atau pelaksana tugas razia dilarang menyebarluaskan waktu dan tempat razia yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8

(1)Penindakan terhadap Tuna Susila berdasarkan laporan masyarakat atau yang terjaring razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)meliputi:
1. a.pengamanan ke kantor Satpol PP paling lama 1x24 jam;
2. b.pendataan identitas;
3. c.pemberian surat peringatan tertulis; dan
4. d.pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan.
(2)Pembacaan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Tuna Susila.
(3)Tuna susila yang diamankan di kantor Satpol PP, berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan layak.
(4)Tuna Susila yang diamankan di kantor Satpol PP, dikembalikan ke tempat tinggalnya atau keluarga/kerabatnya melalui Kepala Desa atau Lurah setempat untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Pasal 9

(1)Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dilakukan dalam hal:
1. a.orang yang terjaring Razia dan diduga sedang menggunakan atau membawa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
2. b.Tuna Susila yang melakukan aktivitas dibawah ancaman dan/atau paksaan dari orang atau sekelompok orang;
3. c.orang yang masih belum dewasa; dan/atau 8
4. d.penyandang disabilitas.
(2)Orang yang terjaring Razia dan diduga sedang menggunakan atau membawa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Tuna Susila yang melakukan aktivitas dibawah ancaman dan/atau paksaan dari orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b penanganannya diserahkan kepada kepolisian.
(3)Orang yang masih belum dewasa dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d penanganannya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dilakukan terhadap:

a.aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan surat tugas dari Pejabat yang berwenang; atau
b.orang yang melakukan penelitian, dan memiliki surat resmi dari Pejabat yang berwenang, sepanjang tidak melakukan perbuatan asusila.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009