BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAPTENAGADI BIDANGKESEHATAN. Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATIBALANGAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBALANGAN dan 3
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a) tenaga medis, meliputi : 1) dokter; 2) dokter gigi; 3) dokter spesialis; dan 4) dokter gigi spesialis. b) tenaga psikologi klinis; c) tenaga keperawatan; d) tenaga kebidanan; e) tenaga kefarmasian, meliputi: 1) apoteker; 2) analis farmasi; dan 3) asisten apoteker. f) tenaga kesehatan masyarakat; 1) epidemiolog kesehatan; 2) tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; 3) pembimbing kesehatan kerja; 4) tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan; 5) tenaga biostatistik dan kependudukan; dan 6) tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. r--------------, BAGIAN HUKUM SElDA
(1)Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:
a.Tenaga Kesehatan;
b.Asisten Tenaga Kesehatan.
Pasa13 BAB II TENAGAKESEHATAN Tujuan Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan ini adalah untuk:
a.memberikan perlindungan kemananan;
b.memberikan perlindungan kesejahteraan;
c.memberikan perlindungan penjaminan kesehatan;
d.memberikan perlindungan penjaminan ketenagakerjaan;
e.memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga di bidang ksehatan;
f.mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga di bidang kesehatan.
11.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional di Indonesia.
12.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Balangan.
Pasa12
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dari/ atau masyarakat.
4 '.'" BAGtAN HUKUM SETDA Pasa15
(1)Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesejahteraan terhadap tenaga di bidang kesehatan.
(2)Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a.Tenaga Kesehatan ASN;
b.Tenaga Kesehatan Non ASN; dan Bagian Kesatu Kesejah teraan BABIII PERLINDUNGANTENAGADI BIDANGKESEHATAN Da1am hal terdapat jenis tenaga kesehatan lain dalam setiap ke1ompok sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 3, maka mengacu pad a penetapan yang berlaku Pasa14
g) tenaga kesehatan lingkungan, meliputi: 1) tenaga sani tasi lingkungan; 2) entomolog kesehatan; dan 3) mikrobiolog kesehatan. h) tenaga gizi, meliputi : 1) nutrisionis; dan 2) dietisien. i) tenaga keterapian fisik, meliputi : 1) fisioterapis; 2) okupasi terapis; 3) terapis wicara; dan 4) akupunktur. j) tenaga keteknisian medis, meliputi : 1) perekam medis dan informasi kesehatan; 2) teknik kardiovaskuler; 3) teknisi pelayanan darah; 4) refraksionis optisierr/optometris: 5) teknisi gigi; 6) penata anestesi; 7) terapis gigi dan mulut; dan 8) audiologis. k) tenaga teknik biomedika, meliputi : 1) radiografer; 2) e1ektromedis; 3) ahli teknoiogi laboratorium medik; 4) fisikawan medik; 5) radioterapis ; dan 6) ortotik prostetik. 1) tenaga kesehatan tradisiona1, meliputi : 1) tenaga kesehatan tradisional ramuan; dan 2) tenaga kesehatan tradisional keterampilan. m) tenaga kesehatan lain. 5 r-"'-'::-:-~ __ - __ -. BAGIAN HUKUM SETDA
(1)Tenaga di bidang kesehatan berhak atas jaminan kesehatan.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dan melakukan pembayaran sebesar 4% (empat persen) dari besaran iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan atas tenaga di bidang kesehatan tiap bulan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(3)Tenaga Kesehatan wajib membayar sebesar 1% (satu persen) dari iuran jaminan kesehatan yang telah ditetapkan yang pembayarannya bersumber dari insentif yang diterima tiap bulan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pasa19 Bagian Kedua Jaminan Kesehatan
(1)Gaji atau insentif dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan tertentu melebihi upah minimum regional Kabupaten.
(2)Gaji atau insentif dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.