DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SANGGAM CIPTA SEJAHTERA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;TUJUAN;PENYERTAAN MODAL;TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN;BAGI HASIL KEUNTUNGAN;PENGAWASAN;PEMBIAYAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam SALINAN 2 Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor … Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor …); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SANGGAM CIPTA SEJAHTERA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipisahkan.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Balangan yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
2. b.menambah Pendapatan Asli Daerah; dan
3. c.melaksanakan penugasan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba. 5

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada pada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sampai Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada pada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 21) dengan realisasi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
  1. 1.pada APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  2. 2.pada APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  3. 3.pada APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  4. 4.pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 6
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemenuhan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk uang.
(5)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebesar Rp. 18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera setiap Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

Keuntungan yang menjadi hak Daerah disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah. 7

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi perbankan dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibiayai dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan. 8

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 21 Desember 2022 BUPATI BALANGAN, TTD H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 21 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, TTD H. SUTIKNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 10 NOREG (11-138) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…