DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Antisipasi Dini; Pencegahan; Penanganan; Rehabilitasi; Partisipasi Masyarakat; Kerjasama Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursur Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebalunjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah SKPD yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
8.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
10.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11.Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Napza dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
12.Masyarakat adalah individu perorangan, keluarga, kelompok, satu kesatuan warga dalam satu kawasan, organisasi non badan hukum atau berbentuk badan hukum perkumpulan atau yayasan. 4

Pasal 2

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Melindungi warga masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
b.Sebagai dasar hukum bagi: 1) penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berikut penanggulangannya oleh Pemerintah Daerah dengan keterlibatan secara aktif dari seluruh elemen masyarakat; dan 2) penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas dan wewenang mengatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan;
d.rehabilitasi;
e.pendanaan; dan
f.partisipasi masyarakat.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan pedoman edukasi tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif kepada satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya.
(2)Perumusan dan penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan SKPD yang membidangi urusan Pendidikan dengan melibatkan Perwakilan Guru, Ulama, Ahli Psikologi anak/remaja, dan pihak-pihak yang dianggap kompeten.
(3)Dalam rangka harmonisasi hubungan kewenangan Kepala SKPD yang membidangi urusan Pendidikan dapat melakukan koordinasi pada BNN Kabupaten. 5

Pasal 5

Edukasi/pengetahuan kepada siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan pedoman yang diberikan.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Tim Edukasi Pengetahuan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lingkungan Satuan Pendidikan;
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
2. b.perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
3. c.Tentara Nasional Indonesia;
4. d.kepolisian;
5. e.BNN; dan
6. f.tokoh agama;
7. g.Tokoh Masyarakat.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan melibatkan dan memberdayakan putera dan puteri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Tim, waktu pelaksanaan kunjungan ke satuan pendidikan, materi yang disampaikan kepada anak didik dan pedoman edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan Satuan Pendidikan memiliki tanggungjawab menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
(2)Penerimaan pekerja dilingkungan satuan pendidikan harus dilakukan secara selektif dengan ketentuan tidak pernah bermasalah dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 9

(1)Bupati merumuskan peringatan tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
(2)Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(3)Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menyesuaikan bentuk berupa selebaran/stiker, pamplet, papan pengumuman, dan sejenis media periklanan.

Pasal 10

Bupati menerbitkan surat edaran perihal kewajiban memasang peringatan/larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif kepada:

a.seluruh Kepala SKPD;
b.pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
c.kepala desa;
d.pimpinan penyelenggara/pengelola pendidikan dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan Pendidikan;
e.pemilik/pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan, cafe/resto, dan tempat wisata dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan pariwisata;
f.pengelola/pemilik tempat olahraga dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan olahraga; dan
g.pemilik moda transportasi umum dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan Perhubungan.

Pasal 11

SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik bersama SKPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melakukan pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di tempat yang mudah dibaca pada:

a.sarana dan prasarana umum dan/atau lokasi yang dinilai tepat;
b.lingkungan rukun tetangga/rukun warga yang dinilai rentan rawan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
c.tempat yang tidak mematuhi surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…