DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;PENJABARAN APBD;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN'YANGMAHAESA L'_'__~_-L- __ , BAG IAN HUKUM SErDA Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022 BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danjatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danj atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ~ --- - GAGiANHU)\\.." , SElDA -- ' ,I....-, ". Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BALANGAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN dan Dengan Persetujuan Bersama

25.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 77 tahun Keuangan Indonesia
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); BAG IAN HUKUM SETDA Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.947.568.265.686,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain penciapatan Daerah yang sah.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023.

Pasal 4

Rp 170.000.000.000,00 Rp50. 000.000.000,00 Rp120.000.000.000,00 RpO,OO Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp 1.947.568.265.686,00 Rp2.067.735.593.145,00 (Rp120.000.000.000,00)Surplus I (Defisit) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Pasal 3

(2)APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAG IAN HUKUM SETDA

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.176.710.373,OO (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga f ...------- .._.., Pasal 7
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp88.326.996.078,OO (delapan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncakan sebesar Rp1.777.838.301.015,OO (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu lima belas rupiah).
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.866.165.297.093,OO (satu triliun delapan ratus enam puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.

BAB II

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

Pasal 6

(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncakan sebesar Rp45.993.469.220,OO (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.237.460.000,OO (lima belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.801.329.000,OO (satu milyar delapan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.194.000.000,OO (dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp75.226.258.220,OO (tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), bersumber dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

BAG IAN HUKUM SETDA

(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(3)Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.140.508.118,OO (enam ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu seratus delapan belas rupiah).
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.426.431.110,OO (lima ratus tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.317.146.042.475,OO (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar seratus empat puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.067.568.265.686,OO (dua triliun enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncakan sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncakan sebesar Rp6.176.710.373,OO (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). ratus tujuh puluh tiga rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; L -+-__ ,._
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp807.120.700,00 (delapan ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.577.408.400,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.500.672.250,00 (dua ratus sembilan puluh milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.322.974.300,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp54.643.235. 911,00 (lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.OOO.OOO.OOO,OO(satu milyar rupiah).
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp448.851.411.561,00 (empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.

Pasal 10

(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.344.025.737,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.235.077.510,00 (seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpI70.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah).
(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah), terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.417.264.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.766.884.500,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp275.184.148.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp26.386.663.150,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…