DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksananan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan, perlu memperhatikan kondisi perkembangan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 3 12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025. 4

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Balangan terbentuk secara resmi Sejak dikeluarkannya Undang- Undang No. 2 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dimana keberadaannya tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datang dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Menghadapi hal tersebut konsep pembangunan harus benar-benar diselaraskan dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sejalan dengan kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tertentu.
8.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah
9.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12.Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Balangan tahun 2016-2021.
15.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Balangan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terusmenerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
26.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 6
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Pasal 2

(1)Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Daerah.
(2)Rincian Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
(1)RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Isi dan Uraian Sistematika RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005- 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Januari 2018 BUPATI BALANGAN, H. SHARUDDIN Diundangkan di Paringin pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 159 TAHUN 2018 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................................. 1-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................... 1-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen .......................................................................... 1-5 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 1-6 1.5. Maksud dan Tujuan......................................................................................... . 1-7 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demograi .................................................................... II-1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................. II-20 2.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................................... II-31 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................. II-43 BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ...................................................... III-l 3.2. Isu Strategis ....................................................................................................... III-3 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi ......................................................................................................................... .IV-2 4.2. Misi ........................................................................................................................ .IV-4 4.3. Tujuan dan Sasaran......................................................................................... IV-5 BAB V ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BALANGAN 4.5. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masing-masing Misi ........................................................... V-1 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN ..................................................................... VII i RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 DAFTAR TABEL Tabei 2.1. Jumlah Kecamatan, Keiurahan dan Desa di Kabupaten Balangan ..... II- 3 Tabel 2.3 Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan................. II- 9 Tabel 2.4 Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan ................................................ II- 10 Tabel 2.5 Data Luas Areal dan Produksi Peternakan ................................................. II- 11 Tabel 2.6 Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan .................................................. II-12 Tabel 2.7 Sistem Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Balangan ................... II-18 Tabel 2.8 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015 ............................................. II-21 Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014 s.d. 2015 ..................... II-21 Tabel 2.10. PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas Tahun 2012-2014 .. ................................................ II-22 Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013-2014 (dalam persen) ..................................................................................................... II-26 Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dengan Migas Tahun 2013-2014 .................................................................... II-27 Tabel 2.13 Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014 ................ II-28 Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Rata-rata Selama Tahun 2012-2014 ................................................................................. II-30 Tabel 2.15.Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 .................. II-35 Tabel 2.16.Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan KabupatenBalangan Tahun 2013-2015 ................................................................................................. II-36 Tabel 2,17. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Balangan............................................................................................ II-36 Tabel 2,18. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 ............................................................................. II-37 Tabel 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 ...................................................... II-38 Tabel 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 ...................................................... II-38 Tabel 2.21. Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 ...................................... II-40 ii RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 ...................................... II-40 Tabel 2.23. Rasio Murid-sekolah, rasio murid-kelas, rasio murid-guru menurut jenjang Pendidikan Tahun 2015 .................................................. II-41 Tabel 2.24. Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 ... .................................................. II-44 Tabel 2.25. Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 ................................................................................................. II-45 Tabel 2.26. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015 ...................................................................... II-46 Tabel 2.27. Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2009-2015 ................................................................................................. II-46 Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masayarakat Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 ...................................................... II-47 Tabel 2.29. Perkembangan Indeks Kesehatan Masayarakat Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014 ............................................................................. II-48 Tabel 2.30. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015 .................................................... II-48 Tabel 2.31. Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah) .............................................. II-50 Tabel 2.31. Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015 ......................................................................................... II-51 Tabel 2.32. Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran Tahun 2014 ....................................................................... II-52 Tabel 2.33. Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2007-2014 (Ltr/dtr) ............................................................................. II-52 Tabel 2.33. Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif Tahun 2014 .................................................................... II-52 iii RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 DAFTAR GAM BAR Gambar l.l. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan ............................................ I- 6 Gambar 2.1. Batas Administrasi Kabupaten Balangan .............................................. II- l Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan Dalam Satuan Km2 ......................................................................................... II- 2 Gambar 2.3. Rata-rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan ........... II- 7 Gambar 2.4. Luas wilayah Balangan menurut Penggunaan .................................... II- - 8 Gambar 2.5. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 (dalam triliun rupiah) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan................................................ II- 23 Gambar 2.6. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di kalimantan Selatan Tahun 2014 ....................................................................................................... II- 24 Gambar 2.7. PDRB kabupaten Balangan Atas DasarHarga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam milyar rupiah) tahun 2014 .............. II--25 Gambar 2.8. Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014 .......................... II--29 Gambar 2.9. Pengelompokkan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun2014 ........................................... II- 31 Gambar 2.10. Peran Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan tahun2014............................................................... II- 33 Gambar 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan tahun2014 ................................ II- 33 iv RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 I-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro dengan cakupan meliputi kondisi umum daerah, visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut: Pertama, penyiapan rancangan RPJP Kabupaten Balangan dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pambangunan Kabupaten Balangan. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang Kabupaten Balangan dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJP Kabupaten Balangan. Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Kabupaten Balangan menjadi masukan utama dan penyempurnaan rancangan RPJP Kabupaten Balangan, menjadi rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan. Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Balangan dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 I-2 Rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Tentang RPJP Kabupaten Balangan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan idiil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan adalah Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu: 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 I-3 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014; 13) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 I-4 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008); 16) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008); 17) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah diselaraskan dengan RPJPN 2005-2025. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD yang akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD. Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD Kabupaten Balangan untuk setiap lima tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan. Gambaran tentang hubungan antara RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005- 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 I-5 Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya. 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan 3.2. Isu Strategis Alur Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 I-6 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan dan Sasaran BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi 5.2. Tahapan dan Prioritas BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 6.1. Maksud dan Tujuan 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPjPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan. Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 adalah untuk:

1.Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Renstra SKPD.
2.Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam dua puluh tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-1

a.Luas dan Batas Wilayah Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2 01’ 37” sampai dengan 2 35’ 58” Lintang Selatan dan 114 50’ 24” sampai dengan 115 50’ 24” Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:  Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur  Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah  Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara  Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km2 (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km2 (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km2 (13,70 persen), Kecamatan Batumandi 147,96 km2 (7,88 persen), RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-2 Kecamatan Awayan 142,57 km2 (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km2 (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km2 (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km2 (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1 berikut ini Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km2 Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-3 Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas Daerah (Km2) Kelurahan (Buah) Desa (Buah) Lampihong Simpang Tiga 96,96 - 27 Paringin Paringin 100,04 2 14 Juai Mungkur Uyam 386,88 - 21 Halong Halong 659,84 - 24 Batu Mandi Batu Mandi 147,96 - 18 Paringin Selatan Batu Piring 86,80 1 15 Awayan Putat Basiun 142,57 - 23 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 257,25 - 12 Jumlah 1.878,30 3 154 Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015
b.Letak dan Kondisi Geografis Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 20 02’25,99” sampai dengan 20 31’57,96” Lintang Selatan dan 115018’45,03” sampai dengan 115050’11,70” Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157 desa/kelurahan. 1) Topografi Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 mdpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 mdpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 mdpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal. Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen,15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-4 bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 persen yaitu mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal). 2) Geologi Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-5 tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin.Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin. Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi. 3) Hidrologi Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir didaerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik. a) Pola Pengaliran Anastomatik Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-6 pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya b) Pola Pengaliran Dendritik Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya c) Pola Pengaliran Rektangular Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak- anak sungainya d) Pola Pengaliran Subdendritik Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-7 4) Klimatologi Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selama tahun 2014 ini terpantau di stasiun pengamatan Juai yaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan. Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015 5) Penggunaan Lahan Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, Kabupaten Balangan dapat dikatakan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-8 memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4. Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan Sumber : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.
a.Sektor Pertanian 1) Tanaman Pangan: - Padi Gogo dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan. - Pisang Talas dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan Tanah perkebunan, 29% Tanah bukan sawah, 25% Tanah sawah, 18% Tanah bukan pertanian, 7% Hutan negara, 21% RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-9 2) Sayuran: - Labu/Waluh dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan. - Cabe Rawit dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong. 3) Buah-buahan: - Cempedak dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong. - Maritam dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi. 4) Perkebunan: - Karet dengan lokasi prioritas KecamatanAwayan. - Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi - Gula Aren dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan. 5) Peternakan: - Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. - Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut. Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jenis Data Pertanian Tahun Ket 2013 2014 2015
a.Padi - Luas areal produksi 32.743 32.930 34.914 Ha - Jumlah Produksi 135.265,34 136.331,16 157.116 Ton -
b.Jagung - Luas areal produksi 448 472 1.121 Ha RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-10 Jenis Data Pertanian Tahun Ket 2013 2014 2015 - Jumlah Produksi 1.570,29 1.703,60 5.044,7 Ton -
c.Kedelai - Luas areal produksi 560 502 799 Ha - Jumlah Produksi 728,18 657,62 959 Ton -
d.Singkong dan Umbi- umbian - Luas areal produksi 263 325 300 Ha - Jumlah Produksi 3.529,64 4.254,59 4.070 Ton - Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016 Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Jenis Data Perkebunan Tahun Ket 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
a.Karet - Luas areal 37.345 37.495 37.495 Ha - Jumlah Produksi 25.107 25,268 24,959 Ton
b.Kelapa - Luas areal 891 816 816 Ha - Jumlah Produksi 322 231 244 Ton
c.Kopi - Luas areal 652 630 630 Ha - Jumlah Produksi 32 29 51 Ton Sawit / Perkebunan Rakyat - Luas areal 200 200 356 Ha - Jumlah Produksi 233 244 258 Ton
d.Sawit / Perkebunan Besar Swasta - Luas areal 1700 1700 1700 Ha - Jumlah Produksi 5048 5950 6399 Ton
e.Kapuk - Luas areal 20 20 20 Ha - Jumlah Produksi 1 2 3 Ton RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-11 Jenis Data Perkebunan Tahun Ket 2013 2014 2015
f.Kemiri - Luas areal 208 208 204 Ha - Jumlah Produksi 70 71 72 Ton
g.Lada - Luas areal 10 10 10 Ha - Jumlah Produksi 4 2 2 Ton
h.Pinang - Luas areal 41 41 41 Ha - Jumlah Produksi 3 4 5 Ton
i.Asen/Enau - Luas areal 733 734 727 Ha - Jumlah Produksi 391 360 422 Kg
j.Jahe - Luas areal - - - Ha - Jumlah Produksi - - - Ton
k.Sagu - Luas areal 426 426 426 Ha - Jumlah Produksi 51 49 76 Ton Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016 Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan Jenis Data Peternakan Tahun Ket 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
a.Ternak Sapi Potong - Jumlah populasi 2.334 1.766 2.017 Ekor - Jumlah Produksi (daging) 192.563 215.799 216.673 Kg - Jumlah pemotongan/th 975 988 988 Ekor Jumlah pertumbuhan populasi per tahun % - Harga produsen (kg bh) 105.000 105.000 Rp. - Harga konsumen (kg) 115.000 115.000 Rp.
b.Ternak kecil - Jumlah populasi kambing 2.028 655 675 Ekor RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-12 Jenis Data Peternakan Tahun Ket 2013 2014 2015 Jumlah Produksi (daging) 8.475 10.789 10.889 Kg Harga produsen (kg bh) 70.000 70.000 Rp. Harga konsumen (kg) 90.000 90.000 Rp. - Jumlah populasi domba 14 Ekor Jumlah Produksi (daging) 363 153 153 Kg Harga produsen (kg bh) 70.000 70.000 Rp. Harga konsumen (kg) 90.000 90.000 Rp.
c.Unggas - Ayam buras Jumlah populasi 20.554 57.815 71.128 Ekor Jumlah produksi (daging) 558.264 296.176 343 Kg Jumlah produksi (telur) 67.955 47.303 58.196 Kg Harga produsen (kg bh) 38.000 38.000 Rp. Harga konsumen (kg) 45.000 45.000 Rp. - Ayam pedaging Jumlah populasi 279.600 1.094.842 1.094.842 Ekor/th Jumlah produksi (daging) 560.896 Kg Harga produsen (kg bh) 29.000 29.000 Rp. Harga konsumen (kg) 35.000 35.000 Rp. - Itik Jumlah populasi 70.833 626.801 30.194 Ekor/th Jumlah produksi (daging) 47.368 49.481 67.235 Ton Jumlah produksi (telur) 502.793 183.778 207.045 Butir/th Harga produsen (kg bh) 40.000 40.000 Rp. Harga konsumen (kg) 50.000 50.000 Rp.
d.Jumlah rumah potong hewan (RPH) 1 1 1 Bh Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016 Tabel 2.6. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan Jenis Data Kehutanan Tahun Ket 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
a.Hasil hutan non HPH - Kayu bulat - - - M3 - Kayu penggergajian - - - M3 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-13 Jenis Data Kehutanan Tahun Ket 2013 2014 2015 - Kayu olahan M3
b.Luas lahan kritis 41.920,5 18.892,3 - Ha
c.Luas lahan reboisasi 1.812 24.840,2 - Ha
d.Luas lahan penghijauan Ha
e.Luas kebakaran hutan 37 Titik Hotspot
f.Industri pengolahan hasil hutan 2 1 1 Bh Sumber: Dishutbun Balangan Tahun 2016
b.Sektor Pertambangan Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi.
c.Sektor Pariwisata Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Awayan  Benteng Tundakan 2) Kecamatan Paringin Selatan  Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV. 3) Kecamatan Halong  Air Terjun Manyandar  Goa Berangin Gunung Belawan 4) Kecamatan Juai  Makam Datu Kandang Haji Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan 5) Kecamatan Tebing Tinggi  Gunung Hantanung Permai RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-14 2.1.3. Struktur dan Pola Ruang 1) Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Perkotaan di Indonesia umumnya memilki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir. Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan. a). Kawasan Perdesaan Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. b). Kawasan Perkotaan Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

(2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-15 kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.  Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.  IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.  Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. 2) Sistem Perdesaan Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam subcluster of services, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini. Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (network system), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer. Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui:  Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-16  Pembentukan Pusat Desa.  Pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan. Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada:  Desa pertanian.  Desa industri.  Desa wisata. Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (farm village type). Maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu. Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni. Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Desa pusat pertumbuhan dimungkinkan mempunyai konsentrasi penduduk dan kegiatan budaya non pertanian yang lebih intensif dari sistem permukiman di desa pertanian. Pola pengembangan pusat permukiman desa pertanian dengan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-17 pusat permukiman diupayakan sinergi dan berimbang dengan pola pemanfaatan lahan. Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi. 3). Sistem Perkotaan Dalam Sistem Perkotaan, didalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan. Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan. Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-18 Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan Peran Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Batumandi (Kecamatan Batumandi) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan

2.Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong
3.Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan
4.Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi
5.Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai
6.Halong berada di Kecamatan Halong Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi
2.Pudak berada di Kecamatan Awayan
3.Bihara berada di Kecamatan Awayan
4.Tabuan berada di Kecamatan Halong
5.Mauya berada di Kecamatan Halong
6.Haur Batu berada di Kecamatan Paringin
7.Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan
8.Layap berada di Kecamatan Paringin
9.Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan Sumber : RTRW Kab. Balangan Tahun 2014 2.1.4. Rencana Kawasan Lindung Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-19 Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha. Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen). 2.1.5. Rencana Kawasan Budidaya Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen). Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman. 2.1.6. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-20 pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada didaerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sendimentasi. 2.1.7. Demografi Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km 2 ini memiliki kepadatan penduduk (population density) 62 jiwa per km 2 . Dari total penduduk yang ada, sebanyak76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. dan Tabel 2.9. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-21 Tabel 2.8. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015 Kecamatan Luas (Km2) Jumlah/total Desa/Kel. Rumah tangga Penduduk
1.Lampihong
2.Batumandi
3.Awayan
4.Tebing Tinggi
5.Paringin
6.Paringin Selatan
7.Juai
8.Halong 96,96 147,96 142,57 257,25 100,04 86,80 386,88 659,84 27 18 23 12 16 16 21 24 5.130 5.363 4.245 1.881 5.349 3.822 5.209 6.433 16.944 17.418 13.939 6.280 17.614 12.515 17.392 21.393 Jumlah 1.878,30 157 37.432 123.495 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016 Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Per KecamatanTahun 2014-2015 Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Rasio Jenis KelaminLaki-laki Perempuan 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1.Lampihong
2.Batumandi
3.Awayan
4.Tebing Tinggi
5.Paringin
6.Paringin Selatan
7.Juai
8.Halong 9.013 9.148 6.706 3.462 8.956 6.467 8.448 9.394 8,568 8,877 6,944 3,206 8,790 6,294 8,815 10,985 8,896 8,836 6,743 3,348 8,998 6,399 8,261 8,951 8,376 8,541 6,995 3,074 8,824 6,221 8,577 10,408 17,927 17,984 13,449 6,810 17,954 12,866 16,709 18,345 16,944 17,418 13,939 6,280 17,614 12,515 17,392 21,393 102 104 99 103 100 101 102 105 102 104 99 104 100 101 103 106 Jumlah 76.502 62.479 60,432 61,016 122,044 123,495 102 102 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016 2.2. Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a.Makro Ekonomi Balangan Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-22 komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di bidang ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptiomalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi, dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pad kemampuan daerah dalam membersayakan sumber-sumber alam dan manusia di daerah. Salah satu kegunaan angka nominal PDRB adalah untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai PDRB yang cukup tinggi menunjukkan kinerja perekonomian daerah tersebut cukup berhasil serta memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi karena ketersediaan faktor produksi yang melimpah atau karena efisiensi pengelolaan faktor produksi. Untuk melihat kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2012-2014**) (Milyar Rupiah) Kabupaten/Kota 2012 2013*) 2014**)

(1)(2) (3) (4) Tanah laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru 8.728,97 14.219,69 9.518,02 4.534,37 5.051,45 3.446,19 3.627,37 2.526,36 12.921,94 13.422,18 7.887,84 16.177,22 4.366,55 9.408,81 15.413,64 10.303,11 4.909,48 5.469,08 3.804,87 3.996,40 2.784,05 13.851,64 14.262,07 8.713,74 17.954,96 4.951,50 10.468,87 17.568,54 11.773,47 5.663,51 6.235,04 4.381,22 4.580,30 3.246,59 15.246,18 15.767,82 9.702,66 20.943,74 5.822,75 Kalimantan Selatan 106.725,43 115.876,46 131.592,89 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-23 Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, modal luas wilayah (lahan) dan ketersediaan sumber daya alam merupakansalah satu faktor penentu dalam penciptaan nilai tambah. Oleh karenanya, kabupaten/kota yang memilikinya mampu menghasilkan PDRB yang relatif besar. Selain faktor produksi tersebut, ketersediaan prasarana mempengaruhi pembentukan nilai tambah. Gambar2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (dalam triliun rupiah) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Sumber: Badan Pusat Statistik Nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2014 berada di urutan ketujuh jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Nilai PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 10.47 17.57 11.77 5.66 6.24 4.38 4.58 3.25 15.25 15.77 9.70 20.94 5.82 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-24 Gambar2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2015 Dengan wilayah yang relatif luas, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong mampu mencapai PDRB diatas 10 triliun rupiah. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan daerah lain. Sedangkan Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil mampu menghasilkan PDRB yang cukup besar karena didukung oleh kekuatan sektor sekunder dan tersier, yakni dengan cukup banyaknya prasarana untuk kegiatan ekonomi seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa-jasa. Tanah Laut 9.94% Kotabaru 25.11% Banjar 12.55% Barito Kuala 6.33% Tapin 5.80% HSS 4.81% HST 3.92% HSU 2.53% Tabalong 9.59% Tanah Bumbu 13.50% Balangan 4.85% Banjarmasin 0.19% Banjarbaru 0.88% RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-25 Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 (2010=100) PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun tahun 2012-2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 = 100 memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Gambar 2.7 terlihat PDRB atas dasar harga berlaku Balangan mampu mencapai nilai 9.703 miliar rupiah pada tahun

2014.Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 7.888 miliar rupiah di 2012 dan 8.714 miliar rupiah pada tahun 2013. Sementara atas dasar harga konstan, nominal PDRB juga menunjukkan peningkatan yakni pada tahun 2012 mencapai nilai 7.148 miliar rupiah menjadi sebesar 8.215 miliar rupiah di tahun 2014.

b.Pertumbuhan Ekonomi Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan di sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomui yang terjadi. Pergerakan dari laju pertumbuhan merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan selanjutnya. Angka pertumbuhan ekonomi dapat pula memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Hal ini mampu dijelaskan karena 7888 7148 8714 7733 9703 8215 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Adh.Berlaku Adh.Konstan 2012 2013 2014 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-26 pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). PDRB atas dasar harga konstan secara berkala digunakan untuk melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya aktivitas perekonomian, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan penurunan dalam kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan daerah dapat dicerminkan dari indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balanganpada tahun 2013 dan 2014, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara umum pertumbuhan positif tersebut terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 berkisar dari 2,73 sampai 9,10 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013. Pertumbuhan cukup tinggi di tahun 2014 ada pada kategori lapangan usaha jasa lainnya dan kategori real estate. Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013*)-2014**) (dalam Persen) Kategori Lapangan Usaha 2013*) 2014**)

(1)(2) (3)

1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.Pertambangan dan Penggalian
3.Industri Pengolahan
4.Pengadaan Listrik, Gas
5.Pengadaan Air
6.Konstruksi
7.Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Kendaraan
8.Transportasi dan Pergudangan
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10.Informasi dan Komunikasi
11.Jasa Keuangan dan Asuransi
12.Real Estate
13.Jasa Perusahaan
14.Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib
15.Jasa Pendidikan
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17.Jasa lainnya 3,97 9,34 5,20 2,73 3,73 6,01 8,29 8,43 3,46 6,64 9,10 5,50 5,69 6,07 7,24 5,46 3,96 6,64 4,74 3,03 6,48 6,05 6,17 6,54 5,12 6,12 3,92 7,06 4,82 5,54 6,21 5,74 7,07 PDRB 8,19 6,23 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-27 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan berada pada posisi yang cukup tinggi diantara kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan baik pada tahun 2013, maupun pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah. Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013*) -2014**)(dalam persen) Kabupaten/Kota 2013*) 2014**)

(1)(3) (4)

1.Tanah laut
2.Kotabaru
3.Banjar
4.Barito Kuala
5.Tapin
6.Hulu Sungai Selatan
7.Hulu Sungai Tengah
8.Hulu Sungai Utara
9.Tabalong
10.Tanah Bumbu
11.Balangan
12.Banjarmasin
13.Banjarbaru 5,49 5,20 4,61 4,15 5,74 5,68 5,91 5,29 4,36 3,81 8,19 7,18 6,58 3,05 4,34 5,08 4,46 5,48 5,80 5,58 6,00 3,98 3,63 6,23 6,25 6,65 Kalimantan Selatan 5,36 4,85 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

c.Struktur Ekonomi Pada dasarnya struktur ekonomi di suatu wilayah tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, seperti misalnya penanaman modal yang besar pada suatu kategori lapangan usaha tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Kategori lapangan usahan yang memiliki daya tahan yang tinggi tentunya akan mampu berkembang sehingga nantinya dapat meningkatkan peranan/kontribusi kategori lapangan usaha yang bersangkutan dalam struktur ekonomi di wilayahnya. Secara umum, struktur ekonomi dalam PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 2012-2014 menunjukkan komposisi kontribusi kategori lapangan usaha yang relatif stabil setiap tahunnya. Penurunan kontribusi kategori lapangan usaha di tahun 2014 terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Sementara RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-28 kategori lapangan usaha lainnya ada yang tetap kontribusinya dan adapula yang meningkat. Peranan/kontribusi untuk masing-masing kategori lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010 -2014**) (dalam Persen) Kategori Lapangan Usaha 2012 2013*) 2014**) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdag. Besar,Eceran, dan Reparasi Mobil, Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 10,83 69,82 1,50 0,02 0,18 3,33 3,94 1,39 0,23 1,13 0,23 0,73 0,05 3,32 2,30 0,62 0,38 10,55 70,05 1,47 0,01 0,18 3,25 3,98 1,43 0,24 1,07 0,23 0,74 0,05 3,50 2,26 0,61 0,37 10,59 68,98 1,54 0,01 0,19 3,50 4,20 1,50 0,24 1,08 0,23 0,76 0,05 3,79 2,32 0,63 0,39 PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara Pada tabel 2.13 terlihat bahwa peranan terbesar dalam PDRB Balangan tahun 2014 berada pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dalam kategori ini, mengingat Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten penghasil batubara, maka subkategori pertambangan batubara memiliki pengaruh yang relatif besar. Sementara kategori lapangan usaha lainnya selain pertambangan dan penggalian, hanya mampu mencapai akumulasi total sekitar 31,02 persen, dimana peranan terbesarnya berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-29 Gambar2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 Pada tahun 2014, kategori lapangan usaha yang memiiki peranan yang tinggi dalam struktur ekonomi Balangan adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian (68,98 persen), kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (10,59 persen), kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (4,20 persen), kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,79 persen), dan kategori konstruksi (3,50 persen). Dari kelima kategori ini, hanya kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dalam kontribusinya di sektor perekonomian yakni dari sebesar 69,82 pada tahun 2012, menjadi 68,98 persen pada tahun 2014. Setelah melihat gambaran struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2012-2014, maka pemerintah Kabupaten Balangan perlu membuat prioritas kebijakan berkaitan dengan hal tersebut. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta mampu berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini analisis yang dapat digunakan adalah analisis Tipologi Klassen. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 68.98% Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10.59% Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.20% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.79% Konstruksi 3.50% Jasa Pendidikan 2.32% Industri Pengolahan 1.54% Transportasi dan Pergudangan 1.50% Informasi dan Komunikasi 1.08% Real Estate 0.76% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.63% Jasa lainnya 0.39% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.24% Jasa Keuangan 0.23% Pengadaan Air 0.19% Jasa Perusahaan 0.05% Pengadaan Listrik, Gas 0.01% RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-30 di daerah. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengelompokkan daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi menurut struktur pertumbuhannya. Tipologi Klassen dengan pendekatan kategori lapangan usaha mendasarkan pengelompokkan suatu kategori dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah (ri) dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan (r) dan membandingkan kontribusi kategori lapangan usaha suatu daerah (ki) dengan nilai rata- ratanya di tingkat yang lebih tinggi (k). Dimana kategori pengelompokkannya adalah jika (ri) ≥ (r) dan (ki) ≥ (k) maka sektor digolongkan sektor maju dan tumbuh pesat, jika (ri) ≥ (r) dan (ki) < (k) maka sektor digolongkan sektor berkembang, jika (ri) < (r) dan (ki) ≥ (k) maka sektor digolongkan sektor maju tapi tertekan dan jika (ri) < (r) dan (ki) < (k) maka sektor digolongkan sektor relatif tertinggal. Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata Selama Tahun 2012 -2014**) (dalam Persen) Kategori Lapangan Usaha Balangan Kalimantan Selatan Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi) Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 2,37 7,99 4,97 2,88 5,10 6,03 7,23 6,66 6,77 4,79 5,28 8,08 5,16 5,62 6,14 6,49 6,26 10,66 69,62 1,51 0,01 0,18 3,36 4,04 1,44 0,24 1,10 0,23 0,75 0,05 3,53 2,29 0,62 0,38 3,27 3,47 3,63 10,52 5,91 6,14 8,23 6,84 7,07 8,38 10,68 6,38 7,42 5,62 8,11 7,76 5,93 14,53 28,56 13,06 0,06 0,36 7,00 8,14 5,58 1,76 3,07 3,16 2,07 0,55 5,61 3,88 1,59 1,00 PDRB 7,21 100,00 5,10 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 diolah RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-31 Berdasarkan hasil pengelompokkan kategori lapangan usaha Kabupaten Balangan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa kategori-kategori lapangan usaha yang masuk dalam kelompok maju dan tumbuh pesat adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kemudian, untuk kelompok kategori berkembang terdiri dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, kategori real estat, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori Jasa lainnya. Sementara itu, tidak ada kategori lapangan usaha di Kabupaten Balangan yang masuk dalam kelompok kategori maju tapi tertekan. Terakhir adalah kelompok kategori tertinggal, yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, kategori kosntruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori jasa perusahaan, kategori jas pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Gambar 2.9 Pengelompokkan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah Dari hasil analisis di atas, dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Balangan di masa mendatang antara lain dapat dilakukan strategi pengembangan secara bertahap yang dibagi dalam beberapa periode dan skala prioritas dari ketujuh belas kategori lapangan usaha tersebut. Menurut periode waktunya, misalnya dapat dilakukan pengembangan dalam tiga tahap yakni prioritas maju dan tumbuh pesat 5.88% berkembang 23.53% maju tapi tertekan 0.00% tertinggal 70.59% RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-32 pengembangan ekonomi untuk jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (10-25 tahun). Untuk periode jangka pendek, pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kelompok kategori lapangan usaha yang sudah maju menjadi lebih maju lagi. Jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan kelompok kategori lapangan usaha berkembang menjadi sektor maju dengan memperbesar porsi outputnya pad perekonomian Kabupaten Balangan. Kemudian, menjadikan kelompok kategori lapangan usaha tertinggal menjadi kelompok kategori lapangan usaha berkembang. Dengan mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok kategori lapangan usaha tertinggal, sehingga ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan kelompok kategori lapangan usaha tersebut. Identifikasi potensi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori lapangan usaha dalam perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya. Meskipun begitu, secara spesifik struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kategori lapangan usaha tadi mempunyai korelasi dan ketergantungan yang komprehensif dalam berproduksi. Secara umum, struktur perekonomian menggambarkan besarnya kontribusi/peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur perekonomian juga dapat mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah. Selama periode tahun 2012-2014, dari ketujuh belas kategori lapangan usaha yang terangkum dalam PDRB, terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Kabupaten Balangan. Lima diantaranya adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori lapangan usaha konstruksi. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-33 Gambar 2.10 Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kab. Balangan, 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kab. Balangan,2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang terbesar diantara kategori-kategori lapangan usaha lainnya dalam perekonomian di Kabupaten Balangan. Selama kurun 2012-2014, kategori ini secara rata-rata berkontribusi 68.98 10.59 4.20 3.79 3.50 2.32 1.54 1.50 1.08 0.76 0.63 0.39 0.24 0.23 0.19 0.05 0.01 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 6.64 3.96 6.17 5.54 6.05 6.21 4.74 6.54 6.12 7.06 5.74 7.07 5.12 3.92 6.48 4.82 3.03 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-34 sebesar 69,62 persen per tahun. Walaupun sangat dominan dalam perekonomian di Kabupaten Balangan, kategori lapangan usaha ini cenderung berkonsentrasi pada usaha yang berskala besar sehingga peningkatan ekonomi pada kategori ini kurang banyak dirasakan oleh masyarakat. Kategori ini dalam kurun waktu 2012-2013 mampu tumbuh secara rata-rata sebesar 7,99 persen per tahunnya. Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 10,66 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 3,97 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 4,04 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 7,23 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. Kontribusi terbesar keempat berasal dari kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,53 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 5,62 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. Kontribusi terbesar kelima dalam PDRB Kabupaten Balangan berasal dari kategori lapangan usaha konstruksi. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,36 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 6,03 persen per tahun dalam kurun waktu 2012- 2014. Selama periode tahun 2012-2014, kategori lapangan usaha yang menjadi andalan di Kabupaten Balangan mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
a.Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-35 yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2.15. Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) 1 2010 112.430 8.702 7,74 2 2011 114.009 8.334 7,31 3 2012 117.248 8.003 6,86 4 2013 119.171 7.383 6,17 5 2014 122.044 7.660 6.29 Sumber Data : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, persentase angka kemiskinan menurun cukup signifikan. Namun pada 2014 terjadi kenaikan persentase angka kemiskinan yaitu dari 6,17% ditahun 2013 menjadi 6,29%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin relatif disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Balangan yang cukup tinggi dan ditambah dengan migrasi penduduk dari luar Kabupaten Balangan yang tinggi, serta adanya inflasi dan menurunnya harga jual batubara dan karet yang menjadi tumpuan penghasilan masyarakat Kabupaten Balangan. Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS),Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda), Pamsimas, PNPM Mandiri Perdesaan, Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan untuk Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Balangan perlu lebih dipertajam dan dikoordinasikan agar lebih tepat sasaran. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-36
b.Angkatan Kerja dan Produktivitas Tabel 2.16. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Tingkat Pendidikan 2013 2014 2015 Maksimum SD 37.262 37.865 36.226 SMTP 13.630 12.943 7.840 SMTA Umum 8.184 9.341 10.728 SMTA Kejuruan 1.447 2.245 3.893 Diploma 901 1.109 1.090 Universitas 2.583 2.607 5.216 Jumlah 64.007 66.110 64.993 Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015 (Agustus) Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan, tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75,35 persen. Sementara sektor tersier dan skunder menyerap tenaga kerja masing-masing 20,71 dan 3,95 persen. Tabel 2.17 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Lapangan Usaha 2013 2014 2015 Pertanian 45.953 46.801 33.129 Pertambangan 963 1.143 2.452 Industri 1.499 655 1.895 Listrik, Gas &Air 236 279 Bangunan 958 1.360 2.053 Perdagangan 5.905 8.532 10.498 Angkutan 781 658 1.194 Keuangan 390 254 861 Jasa 5.818 5.588 9.831 Jumlah 62.267 65.227 62.192 Sumber : BPS, SakernasTahun 2013-2015 (Agustus) RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-37 Tabel 2.18 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Jam Kerja 2013 2014 2015 0 2.121 1.084 2.162 1-9 3.886 3.177 3.717 10-14 6.395 5.315 4.253 15-24 27.403 21.744 12.702 25-34 11.202 13.805 19.570 35-44 5.872 8.769 7.393 45-59 3.738 6.743 6.155 >60 1.650 4.590 6.240 Jumlah 62.267 65.227 62.192 Sumber : BPS, SakernasTahun2013-2015 (Agustus) Dilihat dari optimalisasi jam kerja, sebagian besar pekerja (78,51 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 18,08 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan di dominasi oleh pekerja laki-laki Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31 persen, terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2014 yang berkisar 1,34 persen. Kenaikan TPT ini diduga disebabkan oleh kelesuan di sektor pertambangan yang ditandai dengan banyaknya pemutusan kerja (PHK) pada perusahaan tambang di Kabupaten Balangan, serta rendahnya harga jual hasil kebun seperti karet. Selain itu banyaknya lulusan perguruan tinggi yang baru menyelesaikan pendidikannya yang belum mendapatkan peluang kerja yang sesuai. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Balangan termasuk yang paling kecil. Kecilnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal. Rendahnya tingkat pengangguran juga tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-38 sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal. Tabel 2.19 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Tingkat Pendidikan 2013 2014 2015 Maksimum SD 2,32 0,33 1,42 SMTP 4,67 1,82 5,43 SMTA Umum 2,93 2,79 10,22 SMTA Kejuruan 8,73 Diploma 23,53 18,81 Universitas 4,18 Total 2,72 1,34 4,31 Sumber : BPS, (Agustus) data diolah Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2015 adalah 4,31 persen ditinjau dari angkatan kerja ,persentase terbanyak penganggur terbuka adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMTA baik Umum maupun Kejuruan yaitu berkisar 18,95 persen dan Diploma yaitu berkisar 18,81 persen. Sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 1,42 persen dan sebanyak 4,18 persen adalah berpendidikan Universitas (S1), serta pendidikan SMPT sebanyak 5,43 persen. Kemudian jika ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran masih didominasi oleh laki-laki yaitu sekitar 5,05 persen sedang perempuan Cuma 3,28 persen. Tabel 2.20 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 (%) JenisKelamin 2013 2014 2015 Laki-Laki 3,47 0,99 5,05 Perempuan 1,74 1,77 3,28 Jumlah 2,72 1,34 4,31 Sumber : BPS, data diolah RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-39
c.Agama Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang-undang. Masyarakat di Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Tercatat sebanyak 114.027 orang beragama Islam. Sedangkan tempat peribadatan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Agama, jumlah sarana peribadatan tahun 2013 terdiri dari 128 buah mesjid, 360 buah langgar/musholla, 10 buah gereja, 1 buah pura, 5 buah wihara dan 17 buah balai adat. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan. 2.3.1. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum.
a.Perkembangan Sarana Pendidikan Jumlah dan kualitas serta sebaran sekolah di Kabupaten Balangan sangat menentukan kualitas dari proses belajar mengajar, karena hal tersebut berpengaruh terhadap komposisi siswa di tiap sekolah. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-40 Tabel 2.21 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 (buah) Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TK 76 76 76 106 113 121 SD 159 159 167 169 172 174 SLTP 23 23 23 23 23 24 SMU 9 9 9 10 14 14 Sumber : Dinas Pendidikan& Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015 Jika dilihat pada Tabel 2.21. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Untuk Taman Kanak-kanak dari 76 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 121 buah pada tahun 2015, Sekolah Dasar 159 buah pada tahun 2010 menjadi174 buah tahun 2015. Untuk sekolah lajutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 2010 berjumlah 23 buah meningkat menjadi 24 buah pada tahun 2015, dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari 9 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah pada tahun 2015. Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 Jenjang Tahun (buah) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TK 2.683 2.683 2.683 3.863 4.560 4.736 SD 15.968 16.373 16.261 15.577 12.891 12.447 SLTP 2.723 5.322 5.321 4.893 2.960 3.029 SMU 2.209 3.336 3.683 3.676 2.855 3.103 Sumber : Dinas Pendidikan& Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-41 Tabel 2.23 Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 Tingkat Pendidikan Rasio Murid Rasio Murid- Rasio Murid- Sekolah Kelas Guru Taman Kanan-Kanan (TK) 39 19 15 SD / Sederajat 67 12 8 SLTP / Sederajat 137 26 9 SMU / Sederajat 202 26 9 Sumber : Dinas Pendidikan& Kemeag Kab. Balangan, IPM Tahun 2015 Berdasarkan tabel 2.17 dan 2.18 di atas menunjukkan bahwa pada peningkatan jumlah murid terjadi hanya pada tingkatan TK yaitu dari 2.683 murid tahun 2012 menjadi 3.863 pada tahun 2013, yang berarti ada peningkatan jumlah murid sebesar 1.180 orang. Peningkatan jumlah murid yang cukup banyak ini jika dilihat berdasarkan data sementara juga diikuti oleh penambahan jumlah TK dan ruang kelas. Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid–sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1:229,8 artinya 1 sekolah terdapat ± 230 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kanak yaitu 1:37,5 (1 sekolah menampung ± 36 murid). Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat mempunyai rasio yang tertinggi yaitu 1:26,07 yang berarti satu kelas dapat menampung ± 26 orang murid. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah di tingkat TK yaitu 1:11,85 (1 guru mengajar ± 12 murid).
b.Indeks Pendidikan 1) Angka Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-42 individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2013, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sekitar 69 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun keatas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 3,27 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf. Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2013, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,18 persen. Angka melek huruf terendah adalah kabupaten Barito Kuala dengan 94,19 persen Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pada angka 95,66 persen di tahun 2012 menjadi 96,73 persen pada tahun 2013 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap angka IPM Kabupaten Balangan. 2) Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalaninya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2013masih berkisar sebesar 7,05 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun. Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 8,01 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah Balangan merupakan yang terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-43
c.Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan. Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, APK SD mencapai 105,79. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjang SD/sederajat yang berumur 7-12 tahun bahkan lebih atau kurang. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. Semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat bahwa APK cenderung menurun. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA nilai APK di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM dan APS. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-44 dari pada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 105,79 persen sementara APM 92,67 persen. Selisih 13,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/sederajat sebanyak 13,12 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2013 mencapai angka 61,67 persen sedangkan APKnya mencapai 79,87 persen. Ini artinya hanya 61,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU (16-18 tahun), terdapat selisih sebesar 21 persen siswa SMU yang berusia diatas 18 tahun atau dibawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya. Tabel 2.24. Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 No Indikator Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 SD SLTP SLTA SD SLTP SLTA SD SLTP SLTA 1 Angka Partisipasi Kasar/APK (%) 116,99 90,78 78,33 112,80 90,78 81,58 115,55 97,60 82,66 2 Angka Partisipasi Murni/APM (%) 96,27 64,13 40,44 96,27 64,13 43,88 87,47 60,60 47,71 3 Nilai rerata UN 6,45 6,24 7,07 6,06 6,50 6,28 6,26 6,45 6,24 4 Angka mengulang (%) 6,48 0,24 0,52 6,48 0,24 0,24 0,24 0,28 0,25 5 Angka putus sekolah (%) 0,43 0,64 0,33 0,43 0,64 0,64 0,09 0,85 0,25 6 Angka kelulusan (%) 98,93 92,63 91,81 100 99,88 98,06 100 98,99 96,76 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016, BDA tahun 2016 Berdasarkan Tabel 2.24 terlihat angka angka putus sekolah pada SLTA mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2013 menjadi 0,57 persen di tahun 2014. Namun pada tingkatan SD angka putus sekolah justru mengalami penurunan yang signifikan dari 0,43 pada tahun 2013 menjadi 0,10 pada tahun 2014. Di sisi lain untuk APK, APM, dan rata-rata nilai UN secara umum RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-45 mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari data yang ada seharusnya dikaji lebih mendalam sehingga kondisi data lebih stabil dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. 2.3.2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.25. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012. Tabel 2.25 Perkembangan Tenaga Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 (Orang) Tenaga Kesehatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dokter 30 30 32 31 36 30 Perawat 161 129 245 238 227 246 Bidan 117 128 215 200 199 215 Jumlah 308 287 492 469 462 491 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2.25, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 30 orang dokter. Dengan jumlah penduduk Balangan sebanyak 119.171 jiwa, maka berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk melayani setiap 3.310 penduduk. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini harus menjadi salah satu prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selain tenaga dokter, terdapat pula tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. Jumlah perawat mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 238 orang menjadi 227 orang perawat pada tahun 2014. Secara rata-rata dari RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-46 jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 524 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2014. Berdasarkan penolong kelahiran pertama dan penolong terakhir bayi, pada tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan pada penggunaan jasa tenaga medis dibandingkan tahun 2012. Hal ini ternyata tidak berkorelasi nyata dengan menurunnya jumlah tenaga kesehatan di tahun 2014. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini. Tabel 2.26. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015 Penolong Kelahiran Kelahiran 2014 Kelahiran 2015 Pertama Pertama Pertama Terakhir Tenaga Medis 87,63 87,63 95,9 95,9 Dukun Bersalin 12,37 12,37 4,09 4,09 Famili/Keluarga - - - - Total 100,00 100,00 100 100 Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun 2016 Tabel 2.27. Perkembangan Sarana Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2009-2015 (buah) Fasilitas Kesehatan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 1 1 Puskesmas 10 11 11 11 11 11 12 Pustu 27 26 22 23 24 24 23 Poskesdes 15 93 93 94 99 105 107 Polindes 49 - - - - - - Jumlah 102 131 136 137 138 141 143 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2016 Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2015 terjadi RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-47 peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2014, peningkatan yang cukup menonjol adalah pada Poskesdes dari 99 buah menjadi 105 buah. Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat N o Jenis Data Demografi Tahun Ket.201 0 2011 2012 2013 2014 201 5 1 Jumlah Kematian Bayi 49 32 20 41 46 36 oran g 2 Jumlah Kematian Ibu 6 2 5 2 7 6 oran g 3 Rata-rata Angka Harapan Hidup - 62,0 2 62,3 2 62,5 0 66,6 5 tahu n Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Balangan, BDA tahun 2016 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2014 berjumlah 46 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 41 orang. Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Balangan tahun 2013 sebesar 62,50 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,32 tahun. Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka ini masih sangat jauh dari angka ideal harapan hidup waktu lahir seseorang di mana nilai tertinggi adalah 85 tahun. Angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 66,37 tahun. Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten/kota, maka Kabupaten Balangan menempati urutan terendah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan AHH tersebut dapat dihitung indeks kesehatan Balangan, dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2013, indeks kesehatan Kabupaten Balangan berkisar pada angka 62,50 persen. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-48 Tabel. 2.29 Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014 No Tahun Balangan Kalimantan Selatan 1 2010 71,31 71,77 2 2011 71,46 72,12 3 2012 71,61 72,48 4 2013 71,72 72,85 5 2014 71,77 73,03 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kesehatan Kabupaten Balangan termasuk dalam kategori sedang yang tidak terpaut terlalu jauh dari indeks kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 2.3.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatan Lampihong yaitu sebanyak 1.234 orang, kemudian Kecamatan Juai sebanyak 682 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Awayan yang hanya 288 orang. Tabel. 2.30. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015 DAERAH Jenis Alat Kontrasepsi IUD Pil Kondom Suntikan Implant MOP MOW Jumlah Lampihong - 697 - 78 16 - 2 238 Batumandi - 180 - 80 22 - 1 283 Awayan 4 159 - 46 12 - - 221 Tebing Tinggi - 71 - 29 25 175 43 343 Paringin 10 283 7 128 13 - - 441 Paringin selatan 4 108 - 48 23 3 6 192 Juai - 154 1 55 17 - - 227 Halong 1 205 - 85 28 - 5 324 JUMLAH 19 1.302 8 549 156 178 57 2.269 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-49 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Perhubungan Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Pada tahun 2013, total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan yang merupakan wewenang kabupaten sepanjang 601,500 km. Dari panjang tersebut, sebesar 42,00 persen memiliki permukaan aspal, sedangkan 43,41 persen masih merupakan permukaan kerikil. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14,59 persen adalah permukaan tanah. Secara umum kondisi jalan di Balangan adalah rusak ringan yaitu sebesar 55,95 persen. Hanya sekitar 20,82 persen dari total panjang jalan yang berkondisi baik (BPS, 2014). Gambar 2.12 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016 12% 46% 42% Tanah Kerikil Aspal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-50 Gambar 2.13 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2015 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016 Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkar timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin. Tabel 2.31. Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah) Jenis Tahun 2014 Tahun 2015 Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak berat Baik Rusak Ringan Rusak berat Beton 15 13 2 - 16 15 1 - Baja 28 23 4 1 28 21 5 2 Box Culvert 82 64 15 3 191 138 53 - Kayun Ulin 347 75 195 77 286 72 72 142 Kayu - - - - - - - - Total 472 175 216 81 521 246 131 144 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2015 Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini 20.33 45.00 35.57 Baik Rusak Rusak Berat RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-51 merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Mulai tahun 2016 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin. Tahun 2017 nanti akan disusun Perencanaan untuk rencana pembangunan terminal baru Balangan. 2.4.2 Pos dan Telekomunikasi Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas sambungan telepon (fixed telephone) dari Telkom beserta layanan jaringan dari PT. Telkomsel, Indosat, dan Exelindo. Tabel 2.32. Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan Kecamatan Kantor Pos Rumah Pos Lampihong 1 - Paringin 1 - Juai 1 - Halong - 1 Batu Mandi 1 - Paringin Selatan - 1 Awayan 1 - Tebing Tinggi - 1 Jumlah 5 3 Sumber : Balangan dalam Angka 2015 2.4.3. Air Minum Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-52 Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.30. dan 2.31. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan. Tabel 2.32. Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran Kecamatan IKK/IPA Produksi (m³) Distribusi (m³) Terjual (m³) Susut/Hilang (m³) Lampihong IKK 277.865 277.865 232.820 45.045 Batumandi IKK 162.780 162.780 139.494 23.286 Awayan IKK 106.671 106.671 91.698 14.973 Tebing Tinggi - - - - - Paringin IPA 1.658.863 1.658.863 1.383.706 275.157 Paringin Selatan IKK 33.636 33.636 30.090 3.546 Juai IKK 285.762 285.762 254.047 31.715 Halong IKK 127.190 127.190 105.758 21.432 Jumlah 2.652.767 2.652.767 2.237.613 415.154 Sumber : PDAM Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014 Tabel 2.33. Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2007-2014Tahun (Ltr/dtr) No. Unit PDAM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. 1.Paringin
a.Paringin l 10.0 10.0 10.0 10.0 10 10 10 10
b.Paringin ll 30.0 30.0 80.0 80.0 150 150 150 150
c.Paringin lll 15.0 15.0 15.0 15.0 45 45 45 45
1. 2.Halong 10.0 10.0 10.0 10.0 30 30 30 30
2. 3.Juai 5.0 5.0 5.0 5.0 60 60 60 60
3. 4.Lampihong 5.0 5.0 5.0 5.0 40 40 40 40
4. 5.Batu Mandi 10.0 10.0 10.0 10.0 15 15 15 15
5. 6.Awayan 12.5 12.5 12.5 12.5 30 30 30 30
6. 7.Paringin Selatan - - - - 20 40 40 40
7. 8.Tebing Tinggi - - - - - - 20 20 Jumlah 97.5 97.5 187.5 187.5 400 420 440 440 Sumber : PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 II-53 2.1.15. Listrik Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, hingga pada Tahun 2013 jumlah pelanggan listrik sudah mencapai 23.453 pelanggan (tidak termasuk Kecamatan Batu Mandi). Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjung Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28. berikut ini. Tabel 2.34. Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif Tahun 2014 NO Jenis Tarif Pelanggan VA KWH Terpasang Terjual 1 S (1,2,3) 795 818.750 1.133.984 2 R (1,2,3,4) 22174 13.971.850 23.885.822 3 B (1,2) 277 768.650 895.656 4 I (1,2,3,4) 9 373.500 1.197.413 5 P (1,2,3) 198 1.525.400 3.227.751 JUMLAH 23.453 17.458.150 30.340.626 Sumber: PT. PLN Ranting Paringin, BDA Tahun 2015 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 III-1 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2005-2025 harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah: 1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meskipun capaian IPM Kabupaten Balangan menunjukkan tren meningkat namun dengan capaian IPM 65,60 pada tahun 2008. Menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Bawah, yaitu capaian IPM di antara 50-65,9. 2) Masih banyak penduduk miskin yakni 7.316 KK atau 7,22 % dari total 30.577 KK yang ada di Kabupaten Balangan. Mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 III-2 perumahan, air bersih, dan lain-lain) secara optimal. 3) Daya saing produk unggulan Kabupaten Balangan secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut 4) Belum kondusifnya iklim investasi sehingga mengakibatkan investasi yang masuk ke daerah di luar sektor pertambangan dan penggalian masih rendah. 5) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi. 6) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, air bersih, transportasi serta pemukiman dan fasilitas umum] baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 7) Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi serta belum optimalnya penerapan hukum yang menyangkut illegal mining dan illegal logging. 8) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja. 9) Masih lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. 4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 III-3 perlu diwujudkan. Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan dua puluh tahun mendatang, yaitu: 1) Peningkatan ketahanan kinerja PDRB terhadap pengaruh gejolak perekonomian regional, nasional dan global. 2) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal. 3) Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta 4) Penurunan jumlah penduduk miskin. 5) Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai. 6) Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah 7) Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 8) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai good governcince dan mengedepankan governance di semua aspek. 9) Peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik 10) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan adalah sebesar 5,09% (tanpa minyak bumi dan pertambangan), sedangkan jika dihitung dengan minyak bumi dan pertambangan, pertumbuhan ekonomi Balangan sebesar 5,07%. Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan meningkat menjadi 5,72%. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan minyak bumi dan pertambangan pada tahun 2009 adalah 2.283 miliar rupiah, sedang jika tanpa minyak bumi dan pertambangan sebesar 855, 76 miliar rupiah yang meningkat dari tahun 2008 (750, 32 miliar rupiah). Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2006- 2010 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Balangan yang sejahtera. Masih relatif banyak masyarakat Balangan yang tertinggal dan tidak dapat RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 III-4 menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus menerus dilakukan yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Balangan (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Balangan dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan jumlah kemiskinan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang tingkat kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Balangan menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Balangan dalam lima tahun ke RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 III-5 depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah dalam lingkup administrasi pemerintahan Kabupaten Balangan. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, kesadaran masyarakat Kabupaten Balangan untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 IV-1
8. 1.Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut. • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. • Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. • APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. 2.Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten secara keseluruhan memperhatikan hak warga masyarakat serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan.
10. 3.Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi yang luas. Pelaksanaan otonomi di daerah diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dan memberdayakan potensi masyarakat lokal. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 IV-2 4.1. VISI Didasarkan pada kondisi daerah saat ini, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun ke depan, dan dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki dengan segala kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta faktor-faktor strategis yang ada, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2025 adalah: VISI: BALANGAN YANG MANDIRI DENGAN BERLANDASKAN OTONOMI DAERAH Visi Pembangunan Daerah 2005-2025 ini mengarahkan upaya pemerintah, masyarakat dan semua pihak di Kabupaten Balangan agar mampu berdiri sendiri tegak sejajar dengan daerah lain yang sudah maju dengan berlandaskan otonomi daerah. Kabupaten Balangan yang Mandiri, digambarkan dengan kemudahan dalam akses terhadap kebutuhan-kebutuhan akan hak dasar, yang meliputi; pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesempatan berusaha, dan rasa aman. Masyarakat Balangan dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menguasai IPTEK, infrastruktur yang mantap dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, sehingga mampu mensejajarkan diri dengan masyarakat yang sudah maju, berkedudukan yang sejajar dihadapan hukum, partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan, pendapatan perkapita yang tinggi dan merata, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang mandiri dapat diukur dari telah berjalannya roda pemerintahan daerah secara optimal dengan unsur kelembagaan daerah yang lengkap serta manajemen organisasi kelembagaan yang dikelola oleh aparatur dengan jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi. Kabupaten Balangan dengan Berlandaskan Otonomi Daerah, digambarkan dengan pembangunan yang menerapkan sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak terjadi dan semakin melebar dengan indikator adanya penyerahan wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan. Untuk mencapai visi kemandirian yang berlandaskan otonomi daerah maka perlu memperhatikan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Balangan dalam RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 IV-3 dua puluh tahun mendatang harus memiliki sumber daya manusia yang handal, fondasi ekonomi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan yang dilakukan memberikan kemakmuran lahir dan batin yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penerapan otonomi daerah secara optimal dengan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntable, jujur dan akomodativ yang didukung aparatur pemerintahan yang bersih. 4.2. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus diemban agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Balangan tersebut, ditempuh Misi Pembangunan Kabupaten Balangan sebagai berikut.
a.Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi daerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdaya saing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakat balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat
b.Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal.
c.Mewujudkan pelayanan masyarakat yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen yang didukung ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan, dengan meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa.
d.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 IV-4 Governance), serta penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, melalui peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan, dan gerakan sadar hukum ditengah masyarakat. 4.3. Tujuan dan Sasaran Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu- isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan Misi Tujuan Sasaran Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kualitas sumber daya Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan manusia Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 IV-5 Misi Tujuan Sasaran Tewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule oflaw) dan terjaganya ketertiban umum. Menurunnya kejadian kriminal [criminal index) dan meningkatnya penuntasan kejahatan [clearance rate) RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-1 5.1.1. Sasaran Pembangunan Daerah Indikator tercapainya Kabupaten Balangan yang Mandiri berlandaskan Otonomi Daerah dapat dilihat dari arah pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang dari setiap misi, yaitu sebagai berikut:
a.Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh poten daerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdaya saing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakat balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang ditunjukkan oleh:
1. 1.Semakin meningkatnya daya saing dan kualitas Sumber Daya Manusia dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. 2.Semakin meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan dengan tercapainya indikator-indikator IPM di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
b.Perwujudan Masyarakat Balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai- nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-2
c.Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal.
d.Mewujudkan pelayanan masyarakat yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen yang didukung ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan, dengan meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa.
e.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum di tengah masyarakat, melalui peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan, dan gerakan sadar hukum ditengah masyarakat. 5.2. Tahapan dan Prioritas Untuk mencapai Kabupaten Batangan yang Mandiri dengan berlandaskan Otonomi Daerah yang diinginkan, Arah Pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang dengan menjabarkan visi dan misi Kabupaten Balangan sebagai berikut: 5.2.1 Mewujudkan SDM Balangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Pembangunan SDM sangat penting dan menentukan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan yang religius dan sejahtera dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Perwujudan SDM Balangan yang berdaya saing harus diarahkan untuk menjadi SDM yang berkualitas yang memiliki kemampuan, keterampilan, etos kerja, menguasai IPTEK dan memiliki IMTAQ. Arah pembangunan ini harus ditopang oleh pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang dapat terakses oleh seluruh masyarakat secara merata di Kabupaten Balangan. Dengan SDM yang baik dan berdaya saing akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat kemiskinan. Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal dengan terjangkaunya biaya pendidikan dan mudahnya akses pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan pembangunan sektor kesehatan diarahkan peningkatan fasilitas kesehatan dan meningkatnya layanan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-3 kesehatan dan terjangkaunya biaya kesehatan, khusus masyarakat miskin diupayakan agar tidak ada biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing maka pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk:
1. 1.Peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat yang di arahkan untuk a) penyuksesan wajib belajar 9 tahun, b) peningkatan penyediaan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan, c) peningkatan penyediaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan dan pendidikan non formal, d) peningkatan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan, e] penyempurnaan manajemen pendidikan, peningkatan kualitas kurikulum dan perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik.
2. 2.Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Pembangunan kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, upaya promotif dan preventif, penyediaan fasilitas kesehatan melalui pembangunan RSUD, revitalisasi puskesmas setiap kecamatan, revitalisasi polindes/puskesdes, bidan di desa, kegiatan posyandu yang berkesinambungan, deteksi dini terhadap semua kasus kesehatan secara efektif dan efesien.
3. 3.Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan, pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan eksploitasi dan diskriminasi perempuan dan anak.
4. 4.Pembangunan pemuda yang diarahkan pada peningkatan partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kemampuan dan kualitas pemuda, peningkatan budaya dan prestasi pemuda pada bidang keolahragaan.
5. 5.Pembangunan SDM dengan ditandai adanya peningkatan IPM dan pertumbuhan penduduk yang seimbang NRR (net reproduction rate) sama dengan 1 dan TFR (total fertilitas rate) sama dengan 2,1, sehingga terkendalinya pertumbuhan penduduk. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-4
6. 6.Pembangunan keagamaan dan kebudayaan yang diarahkan untuk; a) peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kerukunan beragama, b) mengembangkan modal sosial dan kecintaan pada budaya daerah. 5.2.2 Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan Berkelanjutan, adil dan merata. Salah satu indikator keberahasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara stabil, berjalan berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terkait dengan kemampuan menghadapi persaingan. Perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan terkait dengan sistem produksi, distribusi, dan pemasaran dengan memperhatikan produk andalan dan berbasis kerakyatan agar tercipta pemerataan pembangunan. Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan maka pembangunan daerah jangka panjang diarahkan : a) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dengan mewujudkan perekonomian yang adil dan merata. b) Pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah. c) Mengembangkan perekonomian perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan SDM perdesaan, peningkatan jaringan infrastruktur perdesaan, dan terbukanya akses pasar. d) Peningkatan kemitraan antar daerah dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif masing-masing daerah serta penggunaan sumber daya yang saling berbagi (resource sharing). e) Revitalisasi peran koperasi, kelembagaan ekonomi dan UMKM dalam memperkuat basis ekonomi daerah dan peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. f) Peningkatan efesiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan. g) Perlindungan terhadap perekonomian daerah melalui memperkokoh sistem distribusi barang dan jasa, ketersediaan bahan pokok, kesadaran penggunaan produk lokal, terjaminya kepastian berusahan, sistem RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-5 perdagangan dan persaingan yang sehat. h) Memperkuat perekonomian daerah dengan berbasis kerakyatan dengan mengedepankan pengembangan daya saing produk daerah, i) Pengembangan perekonomian daerah dengan optimalisasi pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia yang berkelanjutan.
7. 1.Pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan.
8. 2.Pendayagunaan SDA yang efektif dan efisien dalam rangka pemanfaatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
9. 3.Pemanfaatan SDA secara rasional, optimal, efisien dan seimbang.
10. 4.Rehabilitasi lingkungan dan fungsi lahan yang telah rusak.
11. 5.Pelestarian kekayaan dan keragaman jenis SDA,
12. 6.Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA. j) Keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing. k) Pengembangan produk andalan, sarana permodalan, dan iklim berusaha yang kondusif. l) Pengembangan sentra industri, perdagangan dan pertanian dalam arti luas yang dapat menopang perekonomian daerah. m) Pengembangan perekonomian yang didukung oleh pemantapan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah. 5.2.3 Mewujudkan Pelayanan yang Prima kepada Masyarkat dan ketersediaan Infrastruktur di berbagai Bidang dan Kawasan, Untuk mendukung pencapai sasaran pembangunan di segala bidang harus didukung oleh pelayanan prima dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan pelayanan prima dan ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan maka pembangunan daerah dalam jangka panjang selama 20 tahun ke depan diarahkan :
a.Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan arah kebijakan : pelaksanan pendidikan wajar 9 tahun, akses pendidikan bagi masyarakat miskin, tertinggal, dan penyandang cacat.
b.Peningkatan akses kesehatan yang berkualitas dengan arah kebijakan : peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas, peningkatan kuantitas dan kualitas paramedis, pengembangan jaminan kesehatan, meningkatkan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-6 sosialisasi kesehatan dan lingkungan dengan pola hidup sehat, pendidikan kesehatan usia dini dan meningkatkan pemerataan kualitas dan fasilitas kesehatan.
c.Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
d.Peningkatan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menopang perekonomian daerah.
e.Pembangunan infrastruktur yang mendorong transaksi perekonomian.
f.Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi dengan manajemen terarah dan berkesinambungan.
1. 1.Meningkatkan pelayanan transportasi,
2. 2.Pengembangan jaringan transportasi inter dan antar moda,
3. 3.Tersedianya payung kebijakan di bidang transportasi melalui peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan dalam arti luas.
g.Peningkatan akses dan layanan ketenagalistrikan dan air bersih, peningkatan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi di kawasan Kabupaten Balangan.
h.Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak, berkelanjutan, lingkungan yang sehat, dan pengembangan kelembagaan dalam perumahan dan permukiman
i.Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 5.2.4 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana dan Ramah Lingkungan
a.Pengelolaan SDA dengan prinsip pembangunan yang bernilai tambah, memiliki daya dukung dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
b.SDA terbarukan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan rasional, optimal, efesien, dan bertangung jawab. Sedangkan SDA tak terbarukan diarahkan berproduksi dengan nilai tambah yang optimal.
c.Pengelolaan sumber daya air diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukung, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan dan kebutuhan.
d.Memperhatikan dan mengelola SDA, perbaikan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, diversifikasi produk dan inovasi hasil sumber daya alam dengan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-7 5.2.5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Govemance), serta penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum di tengah masyarakat, pembangunan daerah jangka panjang diarahkan :
a.Peningkatan dalam penanggulangan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang di daerah;
1. 1.Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik [good governance), dalam berbagai tingkatan pemerintahan dan semua aktivitas pemerintahan.
2. 2.Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional terhadap kinerja aparatur daerah,
3. 3.Peningkatan pengawasan dengan efektivitas sinergi pengawasan internal, eksternal dan masyarakat.
4. 4.Peningkatan pemberdayaan aparat, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas KKN.
b.Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan.
c.Peningkatan transparansi, partisipasi, mutu layanan, dan kapasitas masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah.
d.Peningkatan dan pengembangan sikap disiplin masyarakat, sadar hukum dan penegakan hukum di daerah.
e.Peningkatan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat.
f.Penataan proses politik melalui peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik, komitmen politik yang tegas, pengembangan budaya politik dan penghormatan HAM.
g.Peningkatan peranan komunikasi dan informasi bagi masyarakat.
h.Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktulisasi tata nilai budaya serta budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional dalam kerangka peningkatan harkat dan martabat dan peradaban. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 V-8 INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNA JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2005-2025 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Tahun 2005-2010 2011 -2015 2016-2020 2021 -2025 Meningkatkan kualitas SDM Meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan Peningkatan IPM 65 66,44 68,51 71
a.Usia Harapan Hidup 60,5 66,65 69,64 72
b.Angka Rata-rata Lama Sekolah 5,1 6,32 9 12
c.Angka Harapan Lama Sekolah 10,2 11,03 13,7 15 Meningkatkan kualitas hidup dan pengurustamaan gender Indeks Pengurustamaan Gender 50 65,11 79 84 Indeks Pertumbuhan Penduduk 2,1 1,9 1,6 1,4 Meningkatkan Ketahanan ekonomi masyarakat Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5 5-5,5 5,2-5,8 5,3-5,9 Menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin Target Kemiskinan 6,7 6,17 3,96 3,5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8 3,09 2,75 2,4 Gini Ratio 0,6 0,35 0,286 0,23 Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengolahan SDA Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 18,90 21,14 34,21 45,20 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Opini BPK WDP WTP WTP WTP Penilaian Kinerja Pemerintah CC=50 CC=53,65 B=65,3 B=68 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat NA 72,54 85 95 Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat Tersedianya prasarana dan sarana perkantoran dan permukiman, serta perkantoran Rasio Elektrifikasi NA 72,76 78,25 81,20 2005-2010 2011 -2015 2016-2020 2021 -2025 Peningkatan IPM 65 66,44 68,51 71
a.Usia Harapan Hidup 60,5 66,65 69,64 72
b.Angka Rata-rata Lama Sekolah 5,1 6,32 9 12
c.Angka Harapan Lama Sekolah 10,2 11,03 13,7 15 Indeks Pengurustamaan Gender 50 65,11 79 84 Indeks Pertumbuhan Penduduk 2,1 1,9 1,6 1,4 Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5 5-5,5 5,2-5,8 5,3-5,9 Target Kemiskinan 6,7 6,17 3,96 3,5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8 3,09 2,75 2,4 Gini Ratio 0,6 0,35 0,286 0,23 Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengolahan SDA Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 18,9 21,14 34,21 45,2 Opini BPK WDP WTP WTP WTP Penilaian Kinerja Pemerintah CC=50 CC=53,65 B=65,3 B=68 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat NA 72,54 85 95 Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat Tersedianya prasarana dan sarana perkantoran dan permukiman, serta perkantoran Rasio Elektrifikasi NA 72,76 78,25 81,2 Meningkatkan Ketahanan ekonomi masyarakat Menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNA JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2005-2025 (REVISI) Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Tahun Meningkatkan kualitas SDM Meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan Meningkatkan kualitas hidup dan pengurustamaan gender RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 VI-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005- 2025 merupakan penjabaran dari visi dan misi seluruh masyarakat Balangan yang dihimpun melalui proses Musrenbang RPJPD. RPJPD tahun 2005 - 2025 ini merupakan pedoman dan landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: a] Seluruh stakeholder di Kabupaten Balangan (SKPD, masyarakat, swasta termasuk dunia usaha) berkewajiban untuk melaksanakan program-progam dalam RPJPD dengan sebaik-baiknya; b] SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; c] SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD dengan Renstra SKPD; d] Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD. RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 VI-2 Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan 2005 - 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dap dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dan RKPD agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…