DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD;PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 3

(1)Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp1.785.363.522.998,54
2. b.Belanja Rp1.644.691.137.033,11 Surplus/(defisit) (Rp140.672.385.965,43)
3. c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp131.899.986.648,54 Rp50.000.000.000,00 Rp81.899.986.648,54
(2)Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp8.816.255.689,54 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.776.547.267.309,00
  2. 2.Realisasi Rp1.785.363.522.998,54 Selisih lebih / (kurang) Rp8.816.255.689,54
2. b.Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp213.755.616.924,89 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.858.446.753.958,00
  2. 2.Realisasi Rp1.644.691.137.033,11 Selisih lebih/(kurang) Rp213.755.616.924,89
3. c.Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp222.571.872.614,43) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan (Rp81.899.486.649,00)
  2. 2.Realisasi Rp140.672.385.965,43 Selisih lebih/(kurang) (Rp222.571.872.614,43)
4. d.Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp499.999,54 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp131.899.486.649,00
  2. 2.Realisasi Rp131.899.986.648,54 Selisih lebih/(kurang) Rp499.999,54
5. e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp50.000.000.000,00
  2. 2.Realisasi Rp50.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp0,00
6. f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp499.999,54) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp81.899.486.649,00
  2. 2.Realisasi Rp81.899.986.648,54 Selisih lebih/(kurang) (Rp499.999,54)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp131.899.486.648,54
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp131.899.486.648,54
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp222.572.372.613,97
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp222.572.372.613,97

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp3.515.220.510.653,10
b.Jumlah Kewajiban Rp179.071.884.405,77
c.Jumlah Ekuitas Rp3.336.148.626.247,33

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp2.330.761.069.421,77
b.Beban Rp1.381.614.788.928,27
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp37.482.653.429,99)
d.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp911.663.627.063,51
e.Pos Luar Biasa Rp0,00
f.Surplus/Defisit – LO Rp911.663.627.063,51

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal per 1 Januari 2022 Rp131.899.486.648,54
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp531.346.727.891,46
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp440.673.841.926,03)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Rp875.000,00
f.Arus Kas akhir per 31 Desember 2022 Rp222.573.247.613,97

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Ekuitas awal Rp2.324.220.723.617,10
b.Surplus/Defisit – LO Rp911.663.627.063,51
c.Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp100.264.275.566,72
d.Ekuitas Akhir Rp3.336.148.626.247,33

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf g per 31 Desember 2022 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Uraian mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan.
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB III

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…