DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa terdapat bentuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga diperlukan kebijakan anggaran untuk kelanjutannya dalam pelaksanaannya;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak sebagai kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 12);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan untuk Kegiatan pembangunan yang pembiayaannya tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian tersedianya anggaran dalam APBD secara berkelanjutan sampai dengan terselesaikannya kegiatan pembangunan sesuai dokumen perencanaan.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 4

(1)Kegiatan pembangunan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang pelaksanaanya memerlukan penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Efektifitas dan efisiensi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip yang digunakan untuk mengelola keuangan Daerah agar mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal.
(3)Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan pembangunan Tahun Jamak mencakup Pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah yang meliputi:

a.Pembangunan RSUD Datu Kandang Haji yang berlokasi di Paringin; dan
b.Pembangunan Gedung sarana Pendidikan yang berlokasi di Paringin Selatan.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Jangka waktu pembiayaan dan Pelaksanaan pembangunan Tahun Jamak untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah paling lama 3 (tiga) tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2026 hingga Tahun Anggaran 2028.
(2)Dalam hal terdapat kendala teknis atau non teknis yang menghambat pelaksanaan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun anggaran dengan persetujuan pihak yang berwenang.

BAB VI

PENYUSUNAN PAKET PEKERJAAN

Pasal 7

(1)Penyusunan paket pekerjaan kegiatan pembangunan Tahun Jamak dilakukan berdasarkan pembagian paket pekerjaan per tahun.
(2)Pembagian paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian paket pekerjaan yang dilakukan dengan menyesuaikan alokasi belanja yang disediakan pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati berdasarkan dokumen perencanaan.
(3)Penyusunan paket pekerjaan kegiatan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat komitmen tahunan atas kontrak kerja yang disepakati.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 8

(1)Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
(2)Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.
(3)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
3. c.jumlah anggaran yang diperlukan;
4. d.jangka waktu penganggaran Kegiatan Tahun Jamak; dan
5. e.jumlah anggaran kegiatan per tahun.

Pasal 9

(1)Kegiatan pembangunan Tahun Jamak dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah.
(2)Jumlah anggaran Kegiatan per tahun untuk pembiayaan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

Pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa terdapat bentuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga diperlukan kebijakan anggaran untuk kelanjutannya dalam pelaksanaannya;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak sebagai kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 12);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 4

(1)Kegiatan pembangunan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang pelaksanaanya memerlukan penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Efektifitas dan efisiensi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip yang digunakan untuk mengelola keuangan Daerah agar mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal.
(3)Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan pembangunan Tahun Jamak mencakup Pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah yang meliputi:

a.Pembangunan RSUD Datu Kandang Haji yang berlokasi di Paringin; dan
b.Pembangunan Gedung sarana Pendidikan yang berlokasi di Paringin Selatan.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Jangka waktu pembiayaan dan Pelaksanaan pembangunan Tahun Jamak untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah paling lama 3 (tiga) tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2026 hingga Tahun Anggaran 2028.
(2)Dalam hal terdapat kendala teknis atau non teknis yang menghambat pelaksanaan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun anggaran dengan persetujuan pihak yang berwenang.

BAB VI

PENYUSUNAN PAKET PEKERJAAN

Pasal 7

(1)Penyusunan paket pekerjaan kegiatan pembangunan Tahun Jamak dilakukan berdasarkan pembagian paket pekerjaan per tahun.
(2)Pembagian paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian paket pekerjaan yang dilakukan dengan menyesuaikan alokasi belanja yang disediakan pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati berdasarkan dokumen perencanaan.
(3)Penyusunan paket pekerjaan kegiatan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat komitmen tahunan atas kontrak kerja yang disepakati.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 8

(1)Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
(2)Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.
(3)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
3. c.jumlah anggaran yang diperlukan;
4. d.jangka waktu penganggaran Kegiatan Tahun Jamak; dan
5. e.jumlah anggaran kegiatan per tahun.

Pasal 9

(1)Kegiatan pembangunan Tahun Jamak dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah.
(2)Jumlah anggaran Kegiatan per tahun untuk pembiayaan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018