DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah Tahun 2015-2021 Meliputi: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SISTEMATIKA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati Balangan yang terinci dan terukur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih terukur, perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 2 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563); 3 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda _adajah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan. 1 4
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tertentu.
8.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah
9.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12.Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Balangan tahun 2016-2021.
15.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Balangan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terusmenerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 5
22.Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
26.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ a tau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan:

1.Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021; dan
2.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah seluruh komponen pelaku pembangunan daerah pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

sekaligus acuan bagi dalam mewujudkan

(1)Ruang lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strtegis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. i 6
(2)RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
(3)Perubahan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kabupaten Balangan.
(4)Perubahan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, APBD Balangan mengalami peningkatan hampir 90 persen. Jelasnya kinerja APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar berikut.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 1.6. Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi 6.2. Arah Kebijakan 6.3. Program Pembangunan Daerah BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.1. Indikator Makro Daerah 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 I-6 BAB IX PENUTUP 9.1. Pedoman Transisi 9.2. Kaidah Pelaksanaan 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD ini serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN. 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Januari 2018 BUPATI BALANGAN, Diundangkan di Paringin pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 162 TAHUN 2018 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 i SAMBUTAN BUPATI BALANGAN Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan puji - syukur kehadirat Allah SWT serta atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan dan tindaklanjut atas terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah yang ketiga setelah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2010 dan 2011-2015.yang saling berkaitan secara inherent yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam naungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD telah berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Balangan 2005-2025, RTRW Kabupaten Balangan dan mengacu kepada Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, serta RPJM Nasional tahun 2015-2019. Dengan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini maka Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan serta Indikator Capaian Kinerja dapat ditetapkan secara lebih objective dan integrative mencakup seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Pengerahan semua resources dengan melibatkan semua stakeholders akan dapat lebih mewujudkan keterpaduan guna menciptakan sinergi. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat mendukung tersusunnya RPJMD ini, Semoga segala daya upaya kita dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, daerah maupun masyarakat Balangan pada umumnya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Paringin, Januari 2018 BUPATI BALANGAN Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 ii DAFTAR ISI Halaman PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 SAMBUTAN BUPATI BALANGAN .......................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................... I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .................................................... I-4 1.4 Maksud dan Tujuan...................................................................................... I-5 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................. I-6 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................................... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi .................................................................... II-1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..................................................... II-1 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .................................................... II-7 2.1.3 Struktur dan Pola Ruang ................................................................. II-12 2.1.4 Rencana Kawasan Lindung ............................................................ II-16 2.1.5 Rencana Kawasan Budidaya .......................................................... II-16 2.1.6 Wilayah Rawan Bencana ................................................................ II-17 2.1.7 Demografi........................................................................................ II-17 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................................... II-18 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................... II-18 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................... II-30 2.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................................. II-34 2.3.1 Pendidikan........................................................................................... II-34 2.3.2 Kesehatan ........................................................................................... II-38 2.3.3 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................... II-41 2.4 Aspek Pelayanan Umum .................................................................................. II-42 2.4.1 Perhubungan....................................................................................... II-42 2.4.2 Pos dan Telekomunikasi ..................................................................... II-43 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 iii 2.4.3 Air Minum ............................................................................................ II-44 2.4.4 Listrik ................................................................................................... II-45 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..................................... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ....................................................................... III-1 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD............................................................. III-1 3.1.2. Neraca Daerah ................................................................................ III-2 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .............................................. III-3 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..................................................... III-3 3.2.2. Analisis Pembiayaan ....................................................................... III-4 3.3 Kerangka Pendanaan .................................................................................. III-5 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ............................................................................... III-5 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan ................................................. III-6 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS............................................................................. IV-1 4.1. Pemersalahan Pembangunan ...................................................................... IV-1 4.2. Isu Strategis ................................................................................................. IV-3 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................... V-1 5.1. Visi ............................................................................................................... V-2 5.2. Misi............................................................................................................... V-3 5.3. Tujuan dan Sasaran ..................................................................................... V-3 BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEBANGUNAN DAERAH .. VI-1 6.1. Strategi ........................................................................................................ VI-1 6.2. Arah Kebijakan ............................................................................................. VI-8 6.3. Program Pembangunan Daerah ................................................................. VI-16 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................................ VII-1 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan ......................................................... VII-1 7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah .......................................................... VII-3 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ........................ VIII-1 8.1. Indikator Makro Daerah ............................................................................... VIII-1 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ................................................ VIII-2 BAB IX PENUTUP............................................................................................................ IX-1 9.1. Pedoman Transisi ....................................................................................... IX-1 9.2. Kaidah Pelaksanaan ................................................................................... IX-1 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 iv DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan ..................................... II-2 Tabel 2.3 Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan................................................. II-8 Tabel 2.4 Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan ............................................................................. II-9 Tabel 2.5 Data Luas Areal dan Produksi Peternakan............................................................................... II-10 Tabel 2.6 Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan................................................................................ II-11 Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan .......................................................... II-15 Tabel 2.8 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2016.................................................................... II-18 Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014 - 2015 ......................................................... II-18 Tabel 2.10 PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2012 - 2014 ........................................................................................... II-19 Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014....................................... II-22 Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013 - 2014 ....................................................................................................................... II-23 Tabel 2.13 Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014 ................................................... II-24 Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 - 2014 ...................... II-26 Tabel 2.15 Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010 - 2015 ................................................. II-30 Tabel 2.16 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015.. II-31 Tabel 2.17 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2015 ...................................................................................................................... II-31 Tabel 2.18 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2015 ...................................................................................................................... II-32 Tabel 2.19 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 ....................................................................................................................... II-33 Tabel 2.20 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 ...................................................................................................................... II-33 Tabel 2.21 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 - 2015 ................................................................................... II-34 Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 – 2015 .................................................................................. II-35 Tabel 2.23 Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015................................................................................ II-35 Tabel 2.24 Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan KabupatenBalangan Tahun 2013 – 2015 ...................................................................................................................... II-38 Tabel 2.25 Perkembangan Tenaga Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2010 – 2015 ............. II-39 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 v Tabel 2.26 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015.................................................................................................................. II-39 Tabel 2.27 Perkembangan Sarana Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2009 - 2015 .............. II-40 Tabel 2.28 Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat...................................................... II-40 Tabel 2.29 Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2010 - 2014 ................... II-41 Tabel 2.30 Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015....................................................................................................... II-41 Tabel 2.31 Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2014 ...................................................................................................................... II-43 Tabel 2.32 Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan.............................................................. II-44 Tabel 2.32 Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran .............. II-44 Tabel 2.33 Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2007 - 2014 ............ II-45 Tabel 2.34 Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif Tahun 2014................................................................................................. II-45 Tabel 3.1 Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 – 2015.............................. III-3 Tabel 3.2 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2015 ...................................................................................................................... III-4 Tabel 3.3 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015........... III-4 Tabel 3.4 Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten BalanganTahun 2013 - 2015.................................................................................. III-5 Tabel 3.5 Proyeksi Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 ...................................................................................................................... III-7 Tabel. 5.1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ......................................................................................................................... V-4 Tabel.5.2 Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 .................................................................... V-7 Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ............ VI-2 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ........................... VI-9 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021. VII-3 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ................... VII-3 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Makro Daerah Dalam Kabupaten Balangan Tahun 2016--2021...... VIII-2 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Kabupten Balangan Tahun 2016-2021 ........................................................................................................................ VIII-3 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupten Balangan Tahun 2016-2021................. VIII-6 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 vi DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan................................................................................ I-5 Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan.................................................................................. II-1 Gambar 2.2. Luas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan................................................... II-2 Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm) 2015 ............................. II-6 Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan ....................................................................... II-7 Gambar 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (dalam triliun rupiah) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan ................................................................................................................. II-20 Gambar 2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2014.................................................. II-21 Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2014............................................................................................ II-22 Gambar 2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014 ............................................................... II-27 Gambar 2.9 Pengelompokkan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2014...................................................................................................... II-29 Gambar2.10 Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2014 ................................................................................................................................... II-31 Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun2014.............................................................................................. II-31 Gambar 2.12 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015.................................................... II-46 Gambar 2.13 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2015............................................................ II-46 Gambar 3.1 APBD Kabupaten Balangan ....................................................................................................... III-1 Gambar 3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015 III-2 Gambar 3.3 Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Balangan......................................... III-2 Grafik 4.1 Perkembangan Kemiskinan dan G Gini Ratio Balangan ....................................................... IV-4 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 I-1 Dokumen RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan agenda pembangunan serta prioritas program pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program–program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 I-2 Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan Rancangan Awal RPJMDRancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMD. 3) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD, Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 I-3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95); RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 I-4
18.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123); 1.3. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD. Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 I-5 1.4. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah untuk:
1.Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2.Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.
3.Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-1

a.Luas dan Batas Wilayah Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2 01’ 37” sampai dengan 2 35’ 58” Lintang Selatan dan 114 50’ 24” sampai dengan 115 50’ 24” Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:  Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur  Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah  Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara  Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-2 Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km2 (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km2 (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km2 (13,70 persen), Kecamatan Batumandi 147,96 km2 (7,88 persen),Kecamatan Awayan 142,57 km2 (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km2 (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km2 (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km2 (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desadan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km2 Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015 Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas Daerah (Km2) Kelurahan (Buah) Desa (Buah) Lampihong Simpang Tiga 96,96 - 27 Paringin Paringin 100,04 2 14 Juai Mungkur Uyam 386,88 - 21 Halong Halong 659,84 - 24 Batu Mandi Batu Mandi 147,96 - 18 Paringin Selatan Batu Piring 86,80 1 15 Awayan Putat Basiun 142,57 - 23 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 257,25 - 12 Jumlah 1.878,30 3 154 Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-3
b.Letak dan Kondisi Geografis Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 20 02’25,99” sampai dengan 20 31’57,96” Lintang Selatan dan 115018’45,03” sampai dengan 115050’11,70” Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157 desa/kelurahan. 1) Topografi Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal. Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen,15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2persenyaitu mencapai 69 persendari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal). RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-4 2) Geologi Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi.Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin.Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin. Tekstur tanah diKabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi. 3) Hidrologi Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi).Sungai-sungai utama yang mengalir didaerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-5 sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik. a) Pola Pengaliran Anastomatik Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat- selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya b) Pola Pengaliran Dendritik Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya c) Pola Pengaliran Rektangular Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya d) Pola Pengaliran Subdendritik Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-6 4) Klimatologi Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara laindipengaruhi oleh keadaan iklim danperputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan ratarata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selamatahun 2014 initerpantau di stasiun pengamatan Juaiyaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan. Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015 5) Penggunaan Lahan Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18persen.Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran.Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk,sementara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-7 dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4. Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan Sumber : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.
a.Sektor Pertanian 1) Tanaman Pangan: - Padi Gogo dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan. - Pisang Talas dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan 2) Sayuran: - Labu/Waluh dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan. - Cabe Rawit dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong. Tanah perkebunan; 29% Tanah bukan sawah; 25% Tanah sawah; 18% Tanah bukan pertanian; 7% Hutan negara; 21% RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-8 3) Buah-buahan: - Cempedakdengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong. - Maritam dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi. 4) Perkebunan: - Karet dengan lokasi prioritas KecamatanAwayan. - Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi - Gula Arendengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan. 5) Peternakan: - Ayam Burasdengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. - Sapi Potongdengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut. Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jenis Data Pertanian Tahun Ket 2013 2014 2015
a.Padi - Luas areal produksi 32.743 32.930 34.914 Ha - Jumlah Produksi 135.265,34 136.331,16 157.116 Ton -
b.Jagung - Luas areal produksi 448 472 1.121 Ha - Jumlah Produksi 1.570,29 1.703,60 5.044,7 Ton -
c.Kedelai - Luas areal produksi 560 502 799 Ha - Jumlah Produksi 728,18 657,62 959 Ton -
d.Singkong dan Umbi-umbian - Luas areal produksi 263 325 300 Ha - Jumlah Produksi 3.529,64 4.254,59 4.070 Ton - Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-9 Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Jenis Data Perkebunan Tahun Ket 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
a.Karet - Luas areal 37.345 37.495 37.495 Ha - Jumlah Produksi 25.107 25,268 24,959 Ton
b.Kelapa - Luas areal 891 816 816 Ha - Jumlah Produksi 322 231 244 Ton
c.Kopi - Luas areal 652 630 630 Ha - Jumlah Produksi 32 29 51 Ton
d.Sawit / Perkebunan Rakyat - Luas areal 200 200 356 Ha - Jumlah Produksi 233 244 258 Ton
e.Sawit / Perkebunan Besar Swasta - Luas areal 1700 1700 1700 Ha - Jumlah Produksi 5048 5950 6399 Ton
f.Kapuk - Luas areal 20 20 20 Ha - Jumlah Produksi 1 2 3 Ton
g.Kemiri - Luas areal 208 208 204 Ha - Jumlah Produksi 70 71 72 Ton
h.Lada - Luas areal 10 10 10 Ha - Jumlah Produksi 4 2 2 Ton
i.Pinang - Luas areal 41 41 41 Ha - Jumlah Produksi 3 4 5 Ton
j.Asen/Enau - Luas areal 733 734 727 Ha - Jumlah Produksi 391 360 422 Kg
k.Jahe - Luas areal - - - Ha - Jumlah Produksi - - - Ton
l.Sagu - Luas areal 426 426 426 Ha - Jumlah Produksi 51 49 76 Ton Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-10 Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan Jenis Data Peternakan Tahun Ket 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
a.Ternak Sapi Potong - Jumlah populasi 2.334 1.766 2.017 Ekor - Jumlah Produksi (daging) 192.563 215.799 216.673 Kg - Jumlah pemotongan/th 975 988 988 Ekor - Jumlah pertumbuhan populasi per tahun % - Harga produsen (kg bh) 105.000 105.000 Rp. - Harga konsumen (kg) 115.000 115.000 Rp.
b.Ternak kecil - Jumlah populasi kambing 2.028 655 675 Ekor Jumlah Produksi (daging) 8.475 10.789 10.889 Kg Harga produsen (kg bh) 70.000 70.000 Rp. Harga konsumen (kg) 90.000 90.000 Rp. - Jumlah populasi domba 14 Ekor Jumlah Produksi (daging) 363 153 153 Kg Harga produsen (kg bh) 70.000 70.000 Rp. Harga konsumen (kg) 90.000 90.000 Rp.
c.Unggas - Ayam buras Jumlah populasi 20.554 57.815 71.128 Ekor Jumlah produksi (daging) 558.264 296.176 343 Kg Jumlah produksi (telur) 67.955 47.303 58.196 Kg Harga produsen (kg bh) 38.000 38.000 Rp. Harga konsumen (kg) 45.000 45.000 Rp. - Ayam pedaging Jumlah populasi 279.600 1.094.842 1.094.842 Ekor/th Jumlah produksi (daging) 560.896 Kg Harga produsen (kg bh) 29.000 29.000 Rp. Harga konsumen (kg) 35.000 35.000 Rp. - Itik Jumlah populasi 70.833 626.801 30.194 Ekor/th Jumlah produksi (daging) 47.368 49.481 67.235 Ton Jumlah produksi (telur) 502.793 183.778 207.045 Butir/th Harga produsen (kg bh) 40.000 40.000 Rp. Harga konsumen (kg) 50.000 50.000 Rp.
d.Jumlah rumah potong hewan (RPH) 1 1 1 Bh Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-11 Tabel 2.6. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan Jenis Data Kehutanan Tahun Ket 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
a.Hasil hutan non HPH - Kayu bulat - - - M3 - Kayu penggergajian - - - M3 - Kayu olahan M3
b.Luas lahan kritis 41.920,5 18.892,3 - Ha
c.Luas lahan reboisasi 1.812 24.840,2 - Ha
d.Luas lahan penghijauan Ha
e.Luas kebakaran hutan 37 Titik Hotspot
f.Industri pengolahan hasil hutan 2 1 1 Bh Sumber: Dishutbun Balangan Tahun 2016
b.Sektor Pertambangan Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi.
c.Sektor Pariwisata Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Awayan  Benteng Tundakan 2) Kecamatan Paringin Selatan  Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV. 3) Kecamatan Halong  Air Terjun Manyandar  Goa Berangin Gunung Belawan 4) Kecamatan Juai  Makam Datu Kandang Haji Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan 5) Kecamatan Tebing Tinggi  Gunung Hantanung Permai RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-12 2.1.3. Struktur dan Pola Ruang 1) Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Perkotaan di Indonesia umumnya memilki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir. Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan. a). Kawasan Perdesaan Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. b). Kawasan Perkotaan Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-13  Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.  IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.  Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. 2) Sistem Perdesaan Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam subcluster of services, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini. Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (network system), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer. Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui:  Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).  Pembentukan Pusat Desa.  Pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan. Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada:  Desa pertanian.  Desa industri.  Desa wisata. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-14 Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (farm village type). Maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu. Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni. Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Desa pusat pertumbuhan dimungkinkan mempunyai konsentrasi penduduk dan kegiatan budaya non pertanian yang lebih intensif dari sistem permukiman di desa pertanian. Pola pengembangan pusat permukiman desa pertanian dengan pusat permukiman diupayakan sinergi dan berimbang dengan pola pemanfaatan lahan. Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi. 3). Sistem Perkotaan Dalam Sistem Perkotaan, didalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-15  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan. Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan. Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan Peran Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Batumandi (Kecamatan Batumandi) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan
1. 2.Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong
2. 3.Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan
3. 4.Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi
4. 5.Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai
5. 6.Halong berada di Kecamatan Halong Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi
6. 2.Pudak berada di Kecamatan Awayan
7. 3.Bihara berada di Kecamatan Awayan
8. 4.Tabuan berada di Kecamatan Halong
9. 5.Mauya berada di Kecamatan Halong
10. 6.Haur Batu berada di Kecamatan Paringin
11. 7.Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan
12. 8.Layap berada di Kecamatan Paringin
13. 9.Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan Sumber : RTRW Kab. Balangan Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-16 2.1.4. Rencana Kawasan Lindung Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts- II/1999 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha. Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen). 2.1.5. Rencana Kawasan Budidaya Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen). Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-17 2.1.6. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada didaerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sendimentasi. 2.1.7. Demografi Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km2 ini memiliki kepadatan penduduk (population density)62 jiwa per km2. Dari total penduduk yang ada, sebanyak76.502laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. dan Tabel 2.9. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-18 Tabel 2.8. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015 Kecamatan Luas (Km2) Jumlah/total Desa/Kel. Rumah tangga Penduduk
14. 1.Lampihong
15. 2.Batumandi
16. 3.Awayan
17. 4.Tebing Tinggi
18. 5.Paringin
19. 6.Paringin Selatan
20. 7.Juai
21. 8.Halong 96,96 147,96 142,57 257,25 100,04 86,80 386,88 659,84 27 18 23 12 16 16 21 24 5.130 5.363 4.245 1.881 5.349 3.822 5.209 6.433 16.944 17.418 13.939 6.280 17.614 12.515 17.392 21.393 Jumlah 1.878,30 157 37.432 123.495 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016 Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Per KecamatanTahun 2014-2015 Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Rasio Jenis KelaminLaki-laki Perempuan 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
22. 1.Lampihong
23. 2.Batumandi
24. 3.Awayan
25. 4.Tebing Tinggi
26. 5.Paringin
27. 6.Paringin Selatan
28. 7.Juai
29. 8.Halong 9.013 9.148 6.706 3.462 8.956 6.467 8.448 9.394 8,568 8,877 6,944 3,206 8,790 6,294 8,815 10,985 8,896 8,836 6,743 3,348 8,998 6,399 8,261 8,951 8,376 8,541 6,995 3,074 8,824 6,221 8,577 10,408 17,927 17,984 13,449 6,810 17,954 12,866 16,709 18,345 16,944 17,418 13,939 6,280 17,614 12,515 17,392 21,393 102 104 99 103 100 101 102 105 102 104 99 104 100 101 103 106 Jumlah 76.502 62.479 60,432 61,016 122,044 123,495 102 102 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016 2.2. Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a.Makro Ekonomi Balangan Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-19 struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di bidang ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptiomalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi, dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pad kemampuan daerah dalam membersayakan sumber-sumber alam dan manusia di daerah. Salah satu kegunaan angka nominal PDRB adalah untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai PDRB yang cukup tinggi menunjukkan kinerja perekonomian daerah tersebut cukup berhasil serta memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi karena ketersediaan faktor produksi yang melimpah atau karena efisiensi pengelolaan faktor produksi. Untuk melihat kinerja perekonomian masing-masing kabupaten /kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2012-2014**) (Milyar Rupiah) Kabupaten/Kota 2012 2013*) 2014**)

(1)(2) (3) (4) Tanah laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru 8.728,97 14.219,69 9.518,02 4.534,37 5.051,45 3.446,19 3.627,37 2.526,36 12.921,94 13.422,18 7.887,84 16.177,22 4.366,55 9.408,81 15.413,64 10.303,11 4.909,48 5.469,08 3.804,87 3.996,40 2.784,05 13.851,64 14.262,07 8.713,74 17.954,96 4.951,50 10.468,87 17.568,54 11.773,47 5.663,51 6.235,04 4.381,22 4.580,30 3.246,59 15.246,18 15.767,82 9.702,66 20.943,74 5.822,75 Kalimantan Selatan 106.725,43 115.876,46 131.592,89 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-20 Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, modal luas wilayah (lahan) dan ketersediaan sumber daya alam merupakansalah satu faktor penentu dalam penciptaan nilai tambah. Oleh karenanya, kabupaten/kota yang memilikinya mampu menghasilkan PDRB yang relatif besar. Selain faktor produksi tersebut, ketersediaan prasarana juga turut mempengaruhi pembentukan nilai tambah. Gambar2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (dalam triliun rupiah) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Sumber: Badan Pusat Statistik Nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2014 berada di urutan ketujuh jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Nilai PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Gambar2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2015 10,47 17,57 11,77 5,66 6,24 4,38 4,58 3,25 15,25 15,77 9,70 20,94 5,82 Tanah Laut 9,94% Kotabaru 25,11% Banjar 12,55% Barito Kuala 6,33% Tapin 5,80% HSS 4,81% HST 3,92% HSU 2,53% Tabalong 9,59% Tanah Bumbu 13,50% Balangan 4,85% Banjarmasin 0,19% Banjarbaru 0,88% RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-21 Dengan wilayah yang relatif luas, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong mampu mencapai PDRB diatas 10 triliun rupiah. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan daerah lain. Sedangkan Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil mampu menghasilkan PDRB yang cukup besar karena didukung oleh kekuatan sektor sekunder dan tersier, yakni dengan cukup banyaknya prasarana untuk kegiatan ekonomi seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa-jasa. Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 (2010=100) PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun tahun 2012-2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010=100 memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Gambar 2.7 terlihat PDRB atas dasar harga berlaku Balangan mampu mencapai nilai 9.703 miliar rupiah pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 7.888miliar rupiah di 2012 dan 8.714miliar rupiah pada tahun 2013. Sementara atas dasar harga konstan, nominal PDRB juga menunjukkan peningkatan yakni pada tahun 2012 mencapai nilai 7.148miliar rupiah menjadi sebesar 8.215miliar rupiah di tahun 2014.
1. b.Pertumbuhan Ekonomi Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan di sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomui yang terjadi. Pergerakan dari laju pertumbuhan merupakan indikator 7888 7148 8714 7733 9703 8215 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Adh.Berlaku Adh.Konstan 2012 2013 2014 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-22 penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan selanjutnya. Angka pertumbuhan ekonomi dapat pula memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Hal ini mampu dijelaskan karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). PDRB atas dasar harga konstan secara berkala digunakan untuk melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya aktivitas perekonomian, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan penurunan dalam kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan daerah dapat dicerminkan dari indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balanganpada tahun 2013 dan 2014, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara umum pertumbuhan positif tersebut terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 berkisar dari 2,73 sampai 9,10 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013. Pertumbuhan cukup tinggi di tahun 2014 ada pada kategori lapangan usaha jasa lainnya dan kategori real estate. Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013*)-2014**) (dalam Persen) Kategori Lapangan Usaha 2013*) 2014**)
(1)(2) (3)

1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.Pertambangan dan Penggalian
3.Industri Pengolahan
4.Pengadaan Listrik, Gas
5.Pengadaan Air
6.Konstruksi
7.Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Kendaraan
8.Transportasi dan Pergudangan
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10.Informasi dan Komunikasi
11.Jasa Keuangan dan Asuransi
12.Real Estate
13.Jasa Perusahaan
14.Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib
15.Jasa Pendidikan
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17.Jasa lainnya 3,97 9,34 5,20 2,73 3,73 6,01 8,29 8,43 3,46 6,64 9,10 5,50 5,69 6,07 7,24 5,46 3,96 6,64 4,74 3,03 6,48 6,05 6,17 6,54 5,12 6,12 3,92 7,06 4,82 5,54 6,21 5,74 7,07 PDRB 8,19 6,23 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-23 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan berada pada posisi yang cukup tinggi diantara kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan baik pada tahun 2013, maupun pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah. Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013*) -2014**)(dalam persen) Kabupaten/Kota 2013*) 2014**)

(1)(3) (4)

1.Tanah laut
2.Kotabaru
3.Banjar
4.Barito Kuala
5.Tapin
6.Hulu Sungai Selatan
7.Hulu Sungai Tengah
8.Hulu Sungai Utara
9.Tabalong
10.Tanah Bumbu
11.Balangan
12.Banjarmasin
13.Banjarbaru 5,49 5,20 4,61 4,15 5,74 5,68 5,91 5,29 4,36 3,81 8,19 7,18 6,58 3,05 4,34 5,08 4,46 5,48 5,80 5,58 6,00 3,98 3,63 6,23 6,25 6,65 Kalimantan Selatan 5,36 4,85 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

c.Struktur Ekonomi Pada dasarnya struktur ekonomi di suatu wilayah tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, seperti misalnya penanaman modal yang besar pada suatu kategori lapangan usaha tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Kategori lapangan usahan yang memiliki daya tahan yang tinggi tentunya akan mampu berkembang sehingga nantinya dapat meningkatkan peranan/kontribusi kategori lapangan usaha yang bersangkutan dalam struktur ekonomi di wilayahnya. Secara umum, struktur ekonomi dalam PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 2012-2014 menunjukkan komposisi kontribusi kategori lapangan usaha yang relatif stabil setiap tahunnya. Penurunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-24 kontribusi kategori lapangan usaha di tahun 2014 terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Sementara kategori lapangan usaha lainnya ada yang tetap kontribusinya dan adapula yang meningkat. Peranan/kontribusi untuk masing-masing kategori lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010 -2014**) (dalam Persen) Kategori Lapangan Usaha 2012 2013*) 2014**) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdag. Besar,Eceran, dan Reparasi Mobil, Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 10,83 69,82 1,50 0,02 0,18 3,33 3,94 1,39 0,23 1,13 0,23 0,73 0,05 3,32 2,30 0,62 0,38 10,55 70,05 1,47 0,01 0,18 3,25 3,98 1,43 0,24 1,07 0,23 0,74 0,05 3,50 2,26 0,61 0,37 10,59 68,98 1,54 0,01 0,19 3,50 4,20 1,50 0,24 1,08 0,23 0,76 0,05 3,79 2,32 0,63 0,39 PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara Pada tabel 2.13 terlihat bahwa peranan terbesar dalam PDRB Balangan tahun 2014 berada pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dalam kategori ini, mengingat Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten penghasil batubara, maka subkategori pertambangan batubara memiliki pengaruh yang relatif besar. Sementara kategori lapangan usaha lainnya selain pertambangan dan penggalian, hanya mampu mencapai akumulasi total sekitar 31,02 persen, dimana peranan terbesarnya berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-25 Gambar2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 Pada tahun 2014, kategori lapangan usaha yang memiiki peranan yang tinggi dalam struktur ekonomi Balangan adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian (68,98 persen), kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (10,59 persen), kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (4,20 persen), kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,79 persen), dan kategori konstruksi (3,50 persen). Dari kelima kategori ini, hanya kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dalam kontribusinya di sektor perekonomian yakni dari sebesar 69,82 pada tahun 2012, menjadi 68,98 persen pada tahun 2014. Setelah melihat gambaran struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2012-2014, maka pemerintah Kabupaten Balangan perlu membuat prioritas kebijakan berkaitan dengan hal tersebut. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta mampu berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini analisis yang dapat digunakan adalah analisis Tipologi Klassen. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan kategori lapangan usaha di Pertambangan dan Penggalian 68,98% Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10,59% Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,20% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,79% Konstruksi 3,50% Jasa Pendidikan 2,32% Industri Pengolahan 1,54% Transportasi dan Pergudangan 1,50% Informasi dan Komunikasi 1,08% Real Estate 0,76% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,63% Jasa lainnya 0,39%Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,24% Jasa Keuangan 0,23% Pengadaan Air 0,19% Jasa Perusahaan 0,05% Pengadaan Listrik, Gas 0,01% RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-26 daerah. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengelompokkan daerah kabbupaten/kota dalam provinsi menurut struktur pertumbuhannya. Tipologi Klassen dengan pendekatan kategori lapangan usaha mendasarkan pengelompokkan suatu kategori dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah (ri) dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan (r) dan membandingkan kontribusi kategori lapangan usaha suatu daerah (ki) dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (k). Dimana kategori pengelompokkannya adalah jika (ri) ≥ (r) dan (ki) ≥ (k) maka sektor digolongkan sektor maju dan tumbuh pesat, jika (ri) ≥ (r) dan (ki) < (k) maka sektor digolongkan sektor berkembang, jika (ri) < (r) dan (ki) ≥ (k) maka sektor digolongkan sektor maju tapi tertekan dan jika (ri) < (r) dan (ki) < (k) maka sektor digolongkan sektor relatif tertinggal. Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata Selama Tahun 2012 -2014**) (dalam Persen) Kategori Lapangan Usaha Balangan Kalimantan Selatan PertumbuhanEkonomi Kontribusi) Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 2,37 7,99 4,97 2,88 5,10 6,03 7,23 6,66 6,77 4,79 5,28 8,08 5,16 5,62 6,14 6,49 6,26 10,66 69,62 1,51 0,01 0,18 3,36 4,04 1,44 0,24 1,10 0,23 0,75 0,05 3,53 2,29 0,62 0,38 3,27 3,47 3,63 10,52 5,91 6,14 8,23 6,84 7,07 8,38 10,68 6,38 7,42 5,62 8,11 7,76 5,93 14,53 28,56 13,06 0,06 0,36 7,00 8,14 5,58 1,76 3,07 3,16 2,07 0,55 5,61 3,88 1,59 1,00 PDRB 7,21 100,00 5,10 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 diolah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-27 Berdasarkan hasil pengelompokkan kategori lapangan usaha Kabupaten Balangan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa kategori-kategori lapangan usaha yang masuk dalam kelompok maju dan tumbuh pesat adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kemudian, untuk kelompok kategori berkembang terdiri dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, kategori real estat, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori Jasa lainnya. Sementara itu, tidak ada kategori lapangan usaha di Kabupaten Balangan yang masuk dalam kelompok kategori maju tapi tertekan. Terakhir adalah kelompok kategori tertinggal, yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, kategori kosntruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori jasa perusahaan, kategori jas pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Gambar 2.9 Pengelompokkan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah Dari hasil analisis di atas, dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Balangan di masa mendatang antara lain dapat dilakukan strategi pengembangan secara bertahap yang dibagi dalam beberapa periode dab skala prioritas dari ketujuh belas kategori lapangan usaha tersebut. Menurut periode waktunya, misalnya dapat dilakukan pengembangan dalam tiga tahap yakni prioritas pengembangan ekonomi untuk jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (10-25 tahun). maju dan tumbuh pesat 5,88% berkembang 23,53% maju tapi tertekan 0,00% tertinggal 70,59% RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-28 Untuk periode jangka pendek, pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kelompok kategori lapangan usaha yang sudah maju menjadi lebih maju lagi. Jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan kelompok kategori lapangan usaha berkembang menjadi sektor maju dengan memperbesar porsi outputnya pad perekonomian Kabupaten Balangan. Kemudian, menjadikan kelompok kategori lapangan usaha tertinggal menjadi kelompok kategori lapangan usaha berkembang. Dengan mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok kategori lapangan usaha tertinggal, sehingga ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan kelompok kategori lapangan usaha tersebut. Identifikasi potensi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori lapangan usaha dalam perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya. Meskipun begitu, secara spesifik struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kategori lapangan usaha tadi mempunyai korelasi dan ketergantungan yang komprehensif dalam berproduksi. Secara umum, struktur perekonomian menggambarkan besarnya kontribusi/peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur perekonomian juga dapat mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah. Selama periode tahun 2012-2014, dari ketujuh belas kategori lapangan usaha yang terangkum dalam PDRB, terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Kabupaten Balangan. Lima diantaranya adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori lapangan usaha konstruksi. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah. Gambar2.10 Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kab. Balangan, 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah 68,98 10,59 4,20 3,79 3,50 2,32 1,54 1,50 1,08 0,76 0,63 0,39 0,24 0,23 0,19 0,05 0,01 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-29 Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kab. Balangan,2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang terbesar diantara kategori-kategori lapangan usaha lainnya dalam perekonomian di Kabupaten Balangan. Selama kurun 2012-2014, kategori ini secara rata-rata berkontribusi sebesar 69,62 persen per tahun. Walaupun sangat dominan dalam perekonomian di Kabupaten Balangan, kategori lapangan usaha ini cenderung berkonsentrasi pada usaha yang berskala besar sehingga peningkatan ekonomi pada kategori ini kurang banyak dirasakan oleh masyarakat. Kategori ini dalam kurun waktu 2012-2013 mampu tumbuh secara rata- rata sebesar 7,99 persen per tahunnya. Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 10,66 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 3,97 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 4,04 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 7,23 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 6,64 3,96 6,17 5,54 6,05 6,21 4,74 6,54 6,12 7,06 5,74 7,07 5,12 3,92 6,48 4,82 3,03 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-30 Kontribusi terbesar keempat berasal dari kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,53 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 5,62 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. Kontribusi terbesar kelimadalam PDRB Kabupaten Balangan berasal dari kategori lapangan usaha konstruksi. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,36 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 6,03 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014. Selama periode tahun 2012-2014, kategori lapangan usaha yang menjadi andalan di Kabupaten Balangan mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
a.Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2.15. Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) 1 2010 112.430 8.702 7,74 2 2011 114.009 8.334 7,31 3 2012 117.248 8.003 6,86 4 2013 119.171 7.383 6,17 5 2014 122.044 7.660 6.29 Sumber Data : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, persentase angka kemiskinan menurun cukup signifikan. Namun pada 2014 terjadi kenaikan persentase angka kemiskinan yaitu dari 6,17% ditahun 2013 menjadi 6,29%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin relatif disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Balangan yang cukup tinggi dan ditambah dengan migrasi penduduk dari luar Kabupaten Balangan yang tinggi, serta adanya inflasi dan menurunnya harga jual batubara dan karet yang menjadi tumpuan penghasilan masyarakat Kabupaten Balangan. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-31 Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS),Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda), Pamsimas, PNPM Mandiri Perdesaan, Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan untuk Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Balangan perlu lebih dipertajam dan dikoordinasikan agar lebih tepat sasaran.
b.Angkatan Kerja dan Produktivitas Tabel 2.16. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Tingkat Pendidikan 2013 2014 2015 Maksimum SD 37.262 37.865 36.226 SMTP 13.630 12.943 7.840 SMTA Umum 8.184 9.341 10.728 SMTA Kejuruan 1.447 2.245 3.893 Diploma 901 1.109 1.090 Universitas 2.583 2.607 5.216 Jumlah 64.007 66.110 64.993 Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015 (Agustus) Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan,tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75,35 persen. Sementara sektor tersier dan skunder menyerap tenaga kerja masing-masing 20,71 dan 3,95 persen. Tabel 2.17 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Lapangan Usaha 2013 2014 2015 Pertanian 45.953 46.801 33.129 Pertambangan 963 1.143 2.452 Industri 1.499 655 1.895 Listrik, Gas &Air 236 279 Bangunan 958 1.360 2.053 Perdagangan 5.905 8.532 10.498 Angkutan 781 658 1.194 Keuangan 390 254 861 Jasa 5.818 5.588 9.831 Jumlah 62.267 65.227 62.192 Sumber : BPS, SakernasTahun 2013-2015 (Agustus) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-32 Tabel 2.18 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Jam Kerja 2013 2014 2015 0 2.121 1.084 2.162 1-9 3.886 3.177 3.717 10-14 6.395 5.315 4.253 15-24 27.403 21.744 12.702 25-34 11.202 13.805 19.570 35-44 5.872 8.769 7.393 45-59 3.738 6.743 6.155 >60 1.650 4.590 6.240 Jumlah 62.267 65.227 62.192 Sumber : BPS, SakernasTahun2013-2015 (Agustus) Dilihat dari optimalisasi jam kerja,sebagian besar pekerja (78,51 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 18,08 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan di dominasi oleh pekerja laki-laki Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31 persen, terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2014 yang berkisar 1,34 persen. Kenaikan TPT ini diduga disebabkan oleh kelesuan di sektor pertambangan yang ditandai dengan banyaknya pemutusan kerja (PHK) pada perusahaan tambang di Kabupaten Balangan, serta rendahnya harga jual hasil kebun seperti karet.Selain itu banyaknya lulusan perguruan tinggi yang baru menyelesaikan pendidikannya yang belum mendapatkan peluang kerja yang sesuai. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Balangan termasuk yang paling kecil. Kecilnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenagakerja terserap di sektor pertanian.Selain itujuga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerjatidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal. Rendahnyatingkat pengangguran juga tidak terlepasdari karakteristik Balangan sebagai wilayahagraris yang sebagian besar tenaga kerjaterserap di sektor pertanian. Selain itu jugaterkait dengan mayoritas pekerja yangberstatus sebagai pekerja keluarga/pekerjatidak dibayar yang memiliki tingkatkeluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-33 Tabel 2.19 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 Tingkat Pendidikan 2013 2014 2015 Maksimum SD 2,32 0,33 1,42 SMTP 4,67 1,82 5,43 SMTA Umum 2,93 2,79 10,22 SMTA Kejuruan 8,73 Diploma 23,53 18,81 Universitas 4,18 Total 2,72 1,34 4,31 Sumber : BPS, (Agustus) data diolah Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2015 adalah 4,31 persen ditinjau dari angkatan kerja,persentase terbanyak penganggur terbuka adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMTA baik Umum maupun Kejuruan yaitu berkisar 18,95 persen dan Diploma yaitu berkisar 18,81 persen.Sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 1,42 persen dan sebanyak 4,18 persen adalah berpendidikan Universitas (S1), serta pendidikan SMPT sebanyak 5,43 persen.Kemudian jika ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran masih didominasi oleh laki-laki yaitu sekitar 5,05 persen sedang perempuan Cuma 3,28 persen. Tabel 2.20 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 (%) JenisKelamin 2013 2014 2015 Laki-Laki 3,47 0,99 5,05 Perempuan 1,74 1,77 3,28 Jumlah 2,72 1,34 4,31 Sumber : BPS, data diolah
c.Agama Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang- undang. Masyarakat di Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Tercatat sebanyak 114.027 orang beragama Islam. Sedangkan tempat peribadatan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Agama, jumlah sarana peribadatan tahun 2013 terdiri dari 128 mesjid, 360 langgar/musholla, 10 gereja, 1 pura, 5 wihara dan 17 balai adat. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-34 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan. 2.3.1. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum.
a.Perkembangan Sarana Pendidikan Jumlah dan kualitas serta sebaran sekolah di Kabupaten Balangan sangat menentukan kualitas dari proses belajar mengajar, karena hal tersebut berpengaruh terhadap komposisi siswa di tiap sekolah. Tabel 2.21 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 (buah) Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TK 76 76 76 106 113 121 SD 159 159 167 169 172 174 SLTP 23 23 23 23 23 24 SMU 9 9 9 10 14 14 Sumber : Dinas Pendidikan& Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015 Jika dilihat pada Tabel 2.21. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Untuk Taman Kanak-kanak dari 76buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 121buah pada tahun 2015, Sekolah Dasar 159 buah pada tahun 2010 menjadi174 buah tahun 2015.Untuk sekolah lajutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 2010 berjumlah 23 buah meningkat menjadi 24 buah pada tahun 2015, dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari 9 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah pada tahun 2015. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-35 Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 Jenjang Tahun (buah) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TK 2.683 2.683 2.683 3.863 4.560 4.736 SD 15.968 16.373 16.261 15.577 12.891 12.447 SLTP 2.723 5.322 5.321 4.893 2.960 3.029 SMU 2.209 3.336 3.683 3.676 2.855 3.103 Sumber : Dinas Pendidikan& Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015 Tabel 2.23 Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 Tingkat Pendidikan Rasio Murid Rasio Murid- Rasio Murid- Sekolah Kelas Guru Taman Kanan-Kanan (TK) 39 19 15 SD / Sederajat 67 12 8 SLTP / Sederajat 137 26 9 SMU / Sederajat 202 26 9 Sumber : Dinas Pendidikan& Kemeag Kab. Balangan, IPM Tahun 2015 Berdasarkan tabel 2.17 dan 2.18 di atas menunjukkan bahwa pada peningkatan jumlah murid terjadi hanya pada tingkatan TK yaitu dari 2.683 murid tahun 2012 menjadi 3.863 pada tahun 2013, yang berarti ada peningkatan jumlah murid sebesar 1.180 orang. Peningkatan jumlah murid yang cukup banyak ini jika dilihat berdasarkan data sementara juga diikuti oleh penambahan jumlah TK dan ruang kelas. Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid–sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1:229,8 artinya 1 sekolah terdapat ± 230 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kananyaitu 1:37,5 (1 sekolah menampung ± 36 murid). Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat mempunyai rasio yang tertinggi yaitu 1:26,07 yang berarti satu kelas dapat menampung ± 26 orang murid. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah di tingkat TK yaitu 1:11,85 (1 guru mengajar ± 12 murid). RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-36
b.Indeks Pendidikan 1) Angka Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2013, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sekitar 69 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun keatas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 3,27 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf. Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2013, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,18 persen. Angka melek huruf terendah adalah kabupaten Barito Kuala dengan 94,19 persenPeningkatan Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pada angka 95,66 persen di tahun 2012 menjadi 96,73 persen pada tahun 2013 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap angka IPM kab. Balangan. 2) Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalaninya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2013masih berkisar sebesar 7,05 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun. Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 8,01 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah Balangan merupakan yang terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-37
c.Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan. Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, APK SD mencapai 105,79. Angka inimenunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjangSD/sederajat yang berumur 7-12 tahun bahkan lebih atau kurang. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA.. Semakin tinggi jenjangpendidikan terlihat bahwa APKcenderung menurun. Bahkanuntuk tingkat SMP dan SMAnilai APK di bawah angka 100,hal ini mengindikasikan bahwahanya sebagian dari anak berusia13-15 tahun dan 16-18 tahunyang sedang bersekolah padajenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjangpendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan putus sekolah. Olehkarena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APMdan APS Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 105,79 persen sementara APM 92,67 persen. Selisih 13,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/sederajat sebanyak 13,12 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2013 mencapai angka 61,67 persen sedangkan APKnya mencapai 79,87 persen. Ini artinya hanya 61,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-38 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU (16-18 tahun), terdapat selisih sebesar 21 persen siswa SMU yang berusia diatas 18 tahun atau dibawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya. Tabel 2.24. Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan KabupatenBalangan Tahun 2013-2015 No Indikator Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 SD SLTP SLTA SD SLTP SLTA SD SLTP SLTA 1 Angka Partisipasi Kasar/APK (%) 116,99 90,78 78,33 112,80 90,78 81,58 115,55 97,60 82,66 2 Angka Partisipasi Murni/APM (%) 96,27 64,13 40,44 96,27 64,13 43,88 87,47 60,60 47,71 3 Nilai rerata UN 6,45 6,24 7,07 6,06 6,50 6,28 6,26 6,45 6,24 4 Angka mengulang (%) 6,48 0,24 0,52 6,48 0,24 0,24 0,24 0,28 0,25 5 Angka putus sekolah (%) 0,43 0,64 0,33 0,43 0,64 0,64 0,09 0,85 0,25 6 Angka kelulusan (%) 98,93 92,63 91,81 100 99,88 98,06 100 98,99 96,76 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016, BDA tahun 2016 BerdasarkanTabel 2.24 terlihat angka angka putus sekolah pada SLTA mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2013 menjadi 0,57 persen di tahun 2014. Namun pada tingkatan SD angka putus sekolah justru mengalami penurunan yang signifikan dari 0,43 pada tahun 2013 menjadi 0,10 pada tahun 2014. Di sisi lain untuk APK, APM, dan rata-rata nilai UN secara umum mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari data yang ada seharusnya dikaji lebih mendalam sehingga kondisi data lebih stabil dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. 2.3.2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-39 Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.25. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012. Tabel 2.25 Perkembangan Tenaga Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015(Orang) Tenaga Kesehatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dokter 30 30 32 31 36 30 Perawat 161 129 245 238 227 246 Bidan 117 128 215 200 199 215 Jumlah 308 287 492 469 462 491 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2.25, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 30 orang dokter. Dengan jumlah penduduk Balangan sebanyak 119.171 jiwa, maka berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk melayani setiap 3.310 penduduk. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini harus menjadi salah satu prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selain tenaga dokter, terdapat pula tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. Jumlah perawat mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 238 orang menjadi 227 orang perawat pada tahun2014. Secara rata-rata dari jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 524jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2014. Berdasarkan penolong kelahiran pertama dan penolong terakhir bayi, pada tahun 2013secara umum mengalami peningkatan pada penggunaan jasa tenaga medisdibandingkan tahun
1. 2012.Hal ini ternyata tidak berkorelasi nyata dengan menurunnya jumlah tenaga kesehatan di tahun
2. 2014.Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini. Tabel 2.26. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015 Penolong Kelahiran Kelahiran 2014 Kelahiran 2015 Pertama Pertama Pertama Terakhir Tenaga Medis 87,63 87,63 95,9 95,9 Dukun Bersalin 12,37 12,37 4,09 4,09 Famili/Keluarga - - - - Total 100,00 100,00 100 100 Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-40 Tabel 2.27. Perkembangan Sarana Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2009-2015 (buah) Fasilitas Kesehatan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 1 1 Puskesmas 10 11 11 11 11 11 12 Pustu 27 26 22 23 24 24 23 Poskesdes 15 93 93 94 99 105 107 Polindes 49 - - - - - - Jumlah 102 131 136 137 138 141 143 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2016 Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2015terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2014, peningkatan yang cukup menonjol adalah pada Poskesdes dari 99 buah menjadi 105 buah. Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat No Jenis Data Demografi Tahun Ket. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Kematian Bayi 49 32 20 41 46 36 orang 2 Jumlah Kematian Ibu 6 2 5 2 7 6 orang 3 Rata-rata Angka Harapan Hidup - 62,02 62,32 62,50 66,65 tahun Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Balangan, BDA tahun 2016 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2014 berjumlah 46 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 41 orang.Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2014dibandingkan tahun 2013. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Balangan tahun 2013sebesar 62,50 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,32 tahun. Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka ini masih sangat jauh dari angka ideal harapan hidup waktu lahir seseorang di mana nilai tertinggi adalah 85 tahun. Angka inijuga masih lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 66,37 tahun. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-41 Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten/kota, maka Kabupaten Balangan menempati urutan terendah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan AHH tersebut dapat dihitung indeks kesehatan Balangan, dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2013, indeks kesehatan Kabupaten Balangan berkisar pada angka 62,50 persen. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut. Tabel. 2.29 Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014 No Tahun Balangan Kalimantan Selatan 1 2010 71,31 71,77 2 2011 71,46 72,12 3 2012 71,61 72,48 4 2013 71,72 72,85 5 2014 71,77 73,03 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kesehatan Kabupaten Balangan termasuk dalam kategori sedang yang tidak terpaut terlalu jauh dari indeks kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 2.3.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatan Lampihong yaitu sebanyak 1.234 orang, kemudian Kecamatan Juai sebanyak 682 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Awayan yang hanya 288 orang. Tabel. 2.30. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015 DAERAH Jenis Alat Kontrasepsi IUD Pil Kondom Suntikan Implant MOP MOW Jumlah Lampihong - 697 - 78 16 - 2 238 Batumandi - 180 - 80 22 - 1 283 Awayan 4 159 - 46 12 - - 221 Tebing Tinggi - 71 - 29 25 175 43 343 Paringin 10 283 7 128 13 - - 441 Paringin selatan 4 108 - 48 23 3 6 192 Juai - 154 1 55 17 - - 227 Halong 1 205 - 85 28 - 5 324 JUMLAH 19 1.302 8 549 156 178 57 2.269 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-42 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Perhubungan Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Pada tahun 2013, total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan yang merupakan wewenang kabupaten sepanjang 601,500 km. Dari panjang tersebut, sebesar 42,00 persen memiliki permukaan aspal, sedangkan 43,41 persen masih merupakan permukaan kerikil. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14,59 persen adalah permukaan tanah. Secara umum kondisi jalan di Balangan adalah rusak ringan yaitu sebesar 55,95 persen. Hanya sekitar 20,82 persen dari total panjang jalan yang berkondisi baik (BPS, 2014). Gambar 2.12 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016 Gambar 2.13 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2015 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016 [PERCENTAGE] [PERCENTAGE] [PERCENTAGE] Tanah Kerikil Aspal 20,33 45.00 35,57 Baik Rusak Rusak Berat RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-43 Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkar timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin. Tabel 2.31. Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah) Jenis Tahun 2014 Tahun 2015 Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak berat Baik Rusak Ringan Rusak berat Beton 15 13 2 - 16 15 1 - Baja 28 23 4 1 28 21 5 2 Box Culvert 82 64 15 3 191 138 53 - Kayun Ulin 347 75 195 77 286 72 72 142 Kayu - - - - - - - - Total 472 175 216 81 521 246 131 144 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2015 Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Mulai tahun 2016 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin. Tahun 2017 nanti akan disusun Perencanaan untuk rencana pembangunan terminal baru Balangan. 2.4.2 Pos dan Telekomunikasi Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas sambungan telepon (fixed telephone) dari Telkom beserta layanan jaringan dari PT. Telkomsel, Indosat, dan Exelindo. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-44 Tabel 2.32. Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan Kecamatan Kantor Pos Rumah Pos Lampihong 1 - Paringin 1 - Juai 1 - Halong - 1 Batu Mandi 1 - Paringin Selatan - 1 Awayan 1 - Tebing Tinggi - 1 Jumlah 5 3 Sumber : Balangan dalam Angka 2015 2.4.3. Air Minum Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.30. dan 2.31. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan. Tabel 2.32. Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran Kecamatan IKK/IPA Produksi (m³) Distribusi (m³) Terjual (m³) Susut/Hilang (m³) Lampihong IKK 277.865 277.865 232.820 45.045 Batumandi IKK 162.780 162.780 139.494 23.286 Awayan IKK 106.671 106.671 91.698 14.973 Tebing Tinggi - - - - - Paringin IPA 1.658.863 1.658.863 1.383.706 275.157 Paringin Selatan IKK 33.636 33.636 30.090 3.546 Juai IKK 285.762 285.762 254.047 31.715 Halong IKK 127.190 127.190 105.758 21.432 Jumlah 2.652.767 2.652.767 2.237.613 415.154 Sumber : PDAM Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 II-45 Tabel 2.33. Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2007-2014Tahun (Ltr/dtr) No. Unit PDAM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3. 1.Paringin
a.Paringin l 10.0 10.0 10.0 10.0 10 10 10 10
b.Paringin ll 30.0 30.0 80.0 80.0 150 150 150 150
c.Paringin lll 15.0 15.0 15.0 15.0 45 45 45 45
1. 2.Halong 10.0 10.0 10.0 10.0 30 30 30 30
2. 3.Juai 5.0 5.0 5.0 5.0 60 60 60 60
3. 4.Lampihong 5.0 5.0 5.0 5.0 40 40 40 40
4. 5.Batu Mandi 10.0 10.0 10.0 10.0 15 15 15 15
5. 6.Awayan 12.5 12.5 12.5 12.5 30 30 30 30
6. 7.Paringin Selatan - - - - 20 40 40 40
7. 8.Tebing Tinggi - - - - - - 20 20 Jumlah 97.5 97.5 187.5 187.5 400 420 440 440 Sumber : PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014 2.1.15. Listrik Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, hingga pada Tahun 2013jumlah pelanggan listrik sudah mencapai23.453pelanggan (tidak termasuk Kecamatan Batu Mandi). Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjung Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28. berikut ini. Tabel 2.34. Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif Tahun 2014 NO Jenis Tarif Pelanggan VA KWH Terpasang Terjual 1 S (1,2,3) 795 818.750 1.133.984 2 R (1,2,3,4) 22174 13.971.850 23.885.822 3 B (1,2) 277 768.650 895.656 4 I (1,2,3,4) 9 373.500 1.197.413 5 P (1,2,3) 198 1.525.400 3.227.751 JUMLAH 23.453 17.458.150 30.340.626 Sumber: PT. PLN Ranting Paringin, BDA Tahun 2015 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-1 Sumber : Data Primer yang diolah Dari sisi volume terus meningkat, namun dari sisi pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, maka hal ini menunjukkan indikasi bahwa APBD Kabupaten Balangan belum mencerminkan APBD yang memiliki kemandirian. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah hanya berkisar antara 3,5 sampai 6,0 persen. Jelasnya tentang PAD dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3. 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 2011 2012 2013 2014 2015 686,10 729,25 781,20 851,22 1.026,00 Gambar 3.1 APBD Kabupaten Balangan (milyar rupiah) APBD RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-2 3.1.2. Neraca Daerah Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 2012 2013 2014 2015 26.154 30.653 48.948 49.966 Gambar 3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015 (milyar rupiah) PAD - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2012 2013 2014 2015 3,63 4,25 6,85 5,22 Gambar 3.3 Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Balangan prosentase PAD RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-3 yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, cost untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa; misalnya aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat. Dalam pengelolaan isu yang terkait dengan asset mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan, harus terus menerus mendapatkan perhatian dan perbaikan sehingga pengelolaan asset di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan baik. Rekapitulasi aset Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2015 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014-2015 No Tahun Perolehan Tanah (Rp) Peralatan dan Mesin (Rp) Gedung dan Bangunan (Rp) Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp) Aset Tetap lainnya (Rp) Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp) 1 2014 174.743.449.417,00 174.102.493.436,00 668.031.034.398,87 734.248.247.738,00 4.919.163.063,00 33.057.989.863,00 2 2015 175.781.662.417,00 195.566.309.466,00 734.917.385.035,00 930.973.888.126,00 5.119.280.246,00 20.019.527.963,00 Sumber : DPPKAD Kab Balangan Tahun 2016 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 rata-rata rasio persentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran hanya sekitar 32 persen seperti dirinci pada tabel 3.2. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Balangan relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-4 Tabel 3.2. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 No Uraian Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp) Persentase (a) (b) (a)/(b) X 100 % 1 TA 2013 241.925.186.071,00 769.797.309.551,70 31,43 2 TA 2014 271.819.036.433,00 841.281.648.478,50 32,31 3 TA 2015 287.474.130.373,24 891.339.631.015,24 32,25 Sumber: Data Primer diolah. .2.2. Analisis Pembiayaan Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 ternyata defisit riil anggaran Kabupaten Balangan dapat ditutup dari SILPA Tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diketahui dari rata-rata proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil rata- rata di atas 100 persen, dengan SILPA selalu lebih besar dari total defisit riil. Sedangkan untuk proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil setiap Tahun Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut. Tabel 3.3. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 No Uraian 2013 2014 2015 A SURPLUS/ DEFISIT 27,801,173,566.80 -59,515,880,051.45 14,501,507,765.65 B PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 Penggunaan SiLPA 266,101,697,448.86 218,196,237,808.30 91,145,375,918.35 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 4 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0 0 5 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0 0 6 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0 0 7 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 0 8 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0 0 9 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0 0 10 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi) 150,000,000.00 125,000,000.00 159,375,000.00 11 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0 0 12 Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu 0 0 13 Penerimaan Piutang Fihak Ketiga 0 59,819,049.00 Sumber : Data Primer yang diolah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-5 3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi selama tiga Tahun Anggaran terakhir ialah sekitar 20 persen. Dari berbagai komponen Belanja, pertumbuhan rata-rata terbesar disumbangkan oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang serta belanja Hibah di tahun 2015 untuk keperluan Pemilukada. Pertumbuhan rata-rata pertumbuhan negatif dialami oleh Belanja Modal dan Belanja sosial, walaupun tidak secara signifikan. Untuk belanja bantuan keuangan, sejak tahun 2015 sudah ditiadakan dan dialihkan kepada belanja bantuan keuangan ke desa sesuai dengan regulasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk lebih lengkapnya, data pengeluaran Kabupaten Balangan tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4. Tabel 3.4. Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten BalanganTahun 2013-2015 NO. URAIAN REALISASI 2013 2014 2015 A BELANJA OPERASI 1 Belanja Pegawai 241,925,186,071.00 271,819,036,433.00 287,474,130,373.24 2 Belanja Barang 150,985,234,130.00 168,473,053,098.00 219,611,011,715.00 3 Belanja Hibah 8,066,125,000.00 9,795,903,400.00 33,172,363,536.00 4 Belanja Bantuan Sosial 2,299,735,000.00 3,373,575,000.00 2,173,575,000.00 5 Belanja Bantuan Keuangan 15,498,920,943.00 19,739,755,208.00 0.00 Jumlah Belanja Operasi 418,775,201,144.00 473,201,323,139.00 542,431,080,624.24 B BELANJA MODAL 1 Tanah 5,157,294,500.00 13,570,474,500.00 385,150,000.00 2 Peralatan dan Mesin 25,372,797,480.00 23,776,329,559.00 31,543,058,775.00 3 Gedung dan Bangunan 103,378,321,930.00 97,140,680,163.00 50,868,410,096.00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 140,701,239,390.00 165,559,777,426.00 208,955,918,515.00 5 Aset Tetap Lainnya 148,321,900.00 205,026,725.00 292,539,200.00 6 Aset Lainnya 0 0 147,686,750.00 Jumlah Belanja Modal 274,757,975,200.00 300,252,288,373.00 292,192,763,336.00 C BELANJA TAK TERDUGA 1 Belanja Tak Terduga 407,500,000.00 153,088,779.00 233,607,855.00 JUMLAH BELANJA 693,940,676,344.00 773,606,700,291.00 834,857,451,815.24 TRANSFER D TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA 0 0 107,684,869,882.00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 693,940,676,344.00 773,606,700,291.00 942,542,321,697.24 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-6 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Untuk proyeksi lima tahun ke depan, berdasarkan trend linier beberapa tahun sebelumnya maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan akan terus meningkat dengan trend positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Balangan memiliki potensi riil untuk lebih mandiri. Namun terdapat beberapa asumsi yang harus tetap dijaga agar asumsi APBD Kabupaten Balangan tetap sehat, antara lain : asumsi belanja pegawai, asumsi belanja modal, dan Pos Pendapatannya pada komposisi PAD lebih ditingkatkan proporsinya daripada Dana Perimbangan. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Jelasnya proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-7 Tabel 3.5 Proyeksi Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 NO. URUT URAIAN TAHUN 2016 (APBD) 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 1 PENDAPATAN 1.113.027.449.020,00 1.777.410.291.100,00 2.131.561.450.502,00 2.501.493.003.941,00 2.890.185.849.048,00 3.302.089.866.950,00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.187.000.000,00 47.309.900.000,00 55.043.890.000,00 61.890.579.000,00 68.414.136.900,00 76.293.550.590,00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 5.109.000.000,00 5.619.900.000,00 6.181.890.000,00 6.800.079.000,00 7.480.086.900,00 8.228.095.590,00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.418.000.000,00 2.140.000.000,00 2.557.000.000,00 3.255.000.000,00 3.350.000.000,00 4.550.000.000,00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.160.000.000,00 17.000.000.000,00 21.500.000.000,00 24.550.000.000,00 27.570.000.000,00 30.500.000.000,00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.500.000.000,00 22.550.000.000,00 24.805.000.000,00 27.285.500.000,00 30.014.050.000,00 33.015.455.000,00 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 923.155.858.020,00 1.563.247.341.000,00 1.892.979.205.392,00 2.237.710.234.320,00 2.599.690.302.465,00 2.981.506.765.709,00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 335.025.000.000,00 896.617.806.050,00 1.126.355.240.200,00 1.356.092.674.350,00 1.585.830.108.500,00 1.815.567.542.650,00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 389.434.433.000,00 447.849.597.950,00 515.027.037.642,00 592.281.093.288,00 681.123.257.281,00 783.291.745.873,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 198.696.425.020,00 218.779.937.000,00 251.596.927.550,00 289.336.466.682,00 332.736.936.684,00 382.647.477.186,00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 151.684.591.000,00 166.853.050.100,00 183.538.355.110,00 201.892.190.621,00 222.081.409.683,00 244.289.550.651,00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 55.393.800.000,00 60.933.180.000,00 67.026.498.000,00 73.729.147.800,00 81.102.062.580,00 89.212.268.838,00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.090.791.000,00 101.299.870.100,00 111.429.857.110,00 122.572.842.821,00 134.830.127.103,00 148.313.139.813,00 1 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 4.200.000.000,00 4.620.000.000,00 5.082.000.000,00 5.590.200.000,00 6.149.220.000,00 6.764.142.000,00 2 BELANJA 1.025.187.793.247,00 1.742.410.291.100,00 2.146.561.450.502,00 2.516.493.003.941,00 2.905.185.849.048,00 3.317.089.866.950,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 569.503.342.291,00 626.453.676.520,00 689.099.044.172,00 758.008.948.589,00 833.809.843.448,00 917.190.827.793,00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 379.896.190.335,00 417.885.809.369,00 459.674.390.306,00 505.641.829.337,00 556.206.012.270,00 611.826.613.497,00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 18.875.305.000,00 20.762.835.500,00 22.839.119.050,00 25.123.030.955,00 27.635.334.050,00 30.398.867.455,00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 3.297.800.000,00 3.627.580.000,00 3.990.338.000,00 4.389.371.800,00 4.828.308.980,00 5.311.139.878,00 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 646.700.000,00 711.370.000,00 782.507.000,00 860.757.700,00 946.833.470,00 1.041.516.817,00 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 III-8 NO. URUT URAIAN TAHUN 2016 (APBD) 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 165.069.796.956,00 181.576.776.651,00 199.734.454.316,00 219.707.899.747,00 241.678.689.723,00 265.846.558.696,00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.717.550.000,00 1.889.305.000,00 2.078.235.500,00 2.286.059.050,00 2.514.664.955,00 2.766.131.450,00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 455.684.450.956,00 1.115.956.614.580,00 1.457.462.406.330,00 1.758.484.055.352,00 2.071.376.005.600,00 2.399.899.039.157,00 SURPLUS / (DEFISIT) 87.839.655.773,00 35.000.000.000,00 (15.000.000.000,00) (15.000.000.000,00) (15.000.000.000,00) (15.000.000.000,00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 62.160.344.227,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 62.150.344.227,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 65.000.000.000,00 3 . 1 . 7 Penerimaan kembali penyertaan modal 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 0,00 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO (87.839.655.773,00) (35.000.000.000,00) 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IV-1 Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi. Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan- permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah: 1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 pertumbuhan IPM Balangan adalah 0,64. Angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2013 yakni 0,53 menunjukkan kecepatan pembangunan manusia di Balangan yang cukup baik. Angka pertumbuhan IPM Balangan ini lebih kecil jika dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,68. Pada tahun 2014, pertumbuhan IPM Kabupaten Balangan menempati urutan ke-6 tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan. 2) Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dimana pada tahun 2013 penduduk miskin di Kabupaten Balangan sebanyak 7.383 jiwa atau sekitar 6,17 % dari total penduduk Balangan Tahun 2013. Pada tahun 2014, jumlah ini meningkat menjadi 7.660 jiwa atau 6.29 persen. Secara umum, terjadinya peningkatan kemiskinan ini dikarenakan adanya penurunan harga karet yang cukup tajam dan ditambah dengan banyaknya pencari kerja yang mirasi dari daerah lain ke Kabupaten Balangan. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IV-2 3) Daya saing produk unggulan Kabupaten Balangan secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut. 4) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi. 5) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, air bersih, transportasi serta pemukiman dan fasilitas umum) baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap investasi dan daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan. 6) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja. 7) Masih lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. 4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang tingkat kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Balangan menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IV-3 Balangan dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah dalam lingkup administrasi pemerintahan Kabupaten Balangan. Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2011- 2015 yang fluktuatif ternyata tidak signifikan menjawab kebutuhan untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan proporsi distribusi PDRB Kabupaten Balangan hampir 80 persen masih disumbang oleh sektor Pertambangan dan penggalian yang berbanding terbalik dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang hanya berkisar antara 3-5 persen. Di sisi lain, sektor pertanian dengan sumbangan distribusi PDRB yang hanya sekitar 10 persen, tetapi memberikan lapangan kerja terbesar, yaitu mencapai 70 persen. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus menerus dilakukan yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Balangan (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Balangan dalam menghadapi berbagai goncangan ekonomi. Pengurangan jumlah kemiskinan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan kualitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Grafik 4.1 Perkembangan Kemiskinan dan Gini Ratio Balangan Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010, terlihat kemiskinan semakin menurun, namun gini ratio semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IV-4 ini merupakan salah satu pertanda bahwa pemerataan pembangunan harus lebih ditingkatkan sehingga dengan sendirinya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara umum akan lebih baik. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun¸ kesadaran masyarakat Kabupaten Balangan untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan. Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu: 1) Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai. 2) Penurunan jumlah penduduk miskin melalui perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IV-5 3) Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah 4) Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta 5) Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 6) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai good governance dan mengedepankan clear governance di semua aspek serta peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik 7) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjaga dan memelihara suasana sosial budaya masyarakat yang kondusif. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten V-1
8. 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
9. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
10. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
11. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
12. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
13. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
14. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN, yaitu:
15. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
16. 2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
17. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
18. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
19. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
20. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
21. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten V-2
22. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa.
23. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 yaitu: “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan,Berdikari dan Berdaya Saing” dengan misi pembangunan sebagai berikut:
24. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
25. 2.Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
26. 3.Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
27. 4.Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;
28. 5.Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :
29. 1.Kalsel Cerdas
30. 2.Kalsel Sehat
31. 3.Kalsel Terampil
32. 4.Kalsel Beriman
33. 5.Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik
34. 6.Kalsel Berbudaya
35. 7.Kalsel Aman
36. 8.Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
37. 9.Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
38. 10.Kalsel Sentra Pangan
39. 11.Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
40. 12.Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
41. 13.Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas 5.1. Visi Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA” RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten V-3 Makna dari Visi tersebut sebagai berikut: MAJU: Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan SEJAHTERA: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap. 5.2. Misi Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:
42. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
43. 2.Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
44. 3.Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
45. 4.Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
46. 5.Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
47. 6.Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
48. 7.Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif. 5.3. Tujuan dan Sasaran Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada Tabel 5.1. berikut: RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten V-4 Tabel. 5.1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6,32 7,70 7,79 7,88 7,97 8,06 12,00 12,00 2 Angka Harapan Lama Sekolah 11,03 11,10 12,54 12,83 13,12 13,41 13,70 13,70 3 Usia Harapan Hidup (daerah) 66,65 67,66 68,19 68,55 68,92 69,28 69,64 69,64 4 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 245,00 245,00 214,00 184,00 162,00 140,00 118,00 118,00 5 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 14,70 14,00 13,00 12,80 12,50 12,30 12,00 12,00 Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja 6 Angka pengangguran terbuka 3,50 3,4 3,2 2,80 2,50 2,20 2,10 2,10 7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 11,48 12,40 12,50 12,75 13,00 13,39 13,79 13,79 8 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 4,61 5,20 5,50 5,75 6,00 6,18 6,37 6,37 Meningkatnya nilai investasi 9 Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%) - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 Meningkatnya Usaha Mikro (UM) 10 Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) (%) 5,00 5,00 7,47 8,50 9,50 10,50 11,50 11,50 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 11 Tingkat ketersediaan pangan (PPH) 0 85,05 85,10 85,15 85,20 85,25 85,30 85,30 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan 12 Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%) 18,73 17,00 30,00 32,00 35,00 38,00 40,00 40,00 Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi 13 Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) 40,55 43,00 45,00 48,00 50,00 52,00 54,00 54,00 14 Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%) 83,29 86,67 88,85 91,63 94,41 97,19 100,00 100,00 15 Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) 78,88 82,40 85,92 89,44 92,96 96,48 100,00 100,00 16 Jaringan drainase dalam keadaan baik (%) - 85,03 86,09 87,01 87,82 88,53 89,16 89,16 17 Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (%) 18,02 30,08 24,00 18,00 16,00 6,00 - - Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet 18 Cakupan infrastruktur telekomunikasi yang dapat diakses desa terpencil (%) - - 10,00 10,00 25,00 50,00 100,00 100,00 6,51 Meningkatnya kinerja perekonomian daerah 3 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat Indeks Kualitas Infrastruktur (%) 34,21 69,02 2 MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,27 Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan 8 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,02 68,51 Meningkatkan kuallitas pendidikan Meningkatkan kualitas kesehatan No. MISI TUJUAN Indikator Tujuan Kondisi Awal Target Tahun 2021 SASARAN Indikator Kinerja (impact/outcome ) Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD

(2021)RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten V-5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 Nilai Tukar Petani 97,518 100 Meningkatnya pendapatan petani 19 Nilai Tukar Petani 97,52 97,52 98,00 98,25 98,50 98,65 99,00 99,00 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55,4 62,25 Meningkatnya mutu lingkungan hidup 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55,40 56,30 57,10 59,50 60,25 61,25 62,25 62,25 Menurunkan angka kemiskinan 21 Angka Kemiskinan (%) 5,74 4,68 4,65 4,50 4,25 4,03 4,01 4,01 Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 22 Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) (%) 0 5,00 10,00 17,00 30,00 35,00 40,00 40,00 Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana 23 Indeks Resiko Bencana (%) 0 20,00 30,00 55,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Budaya Balangan yang terlestarikan (%) 0 100 Meningkatnya pelestarian budaya 24 Budaya Balangan yang terlestarikan (%) 0 0 10,00 30,00 75,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 25 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) - - 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Terwujudnya pemerintahan baik 26 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 27 Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)CC(53,65)CC(53,65)CC(55,65)CC(57,65) B(60,1) B(62,2) B(64,3) B(64,3) 28 Tingkat Maturitas SPIP Pemda 0 0 2 (2.00) 2 (2.50) 3,00 3,00 3,00 3,00 Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah 29 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan tinggi tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Indeks Desa Membangun (%) 0 0,7151 Meningkatnya kualitas pemerintahan desa 30 Indeks Desa Membangun (%) 0 0 0,562 0,590 0,649 0,681 0,715 0,715 Angka Pelanggaraan Trantibmas (%) 250 100 31 Angka Pelanggaraan Trantibmas 250 230 200 175 150 125 100 100 Angka konflik sosial bernuansa SARA (%) 0 0 32 Angka konflik sosial bernuansa SARA 0 0 0 0 0 0 0 0 Kondisi Akhir Periode RPJMD
(2021)8 Target Tahun 2021 SASARAN Indikator Kinerja (impact/outcome ) Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun No. MISI TUJUAN Indikator Tujuan Kondisi Awal 7 MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 6 OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 72,54 94,00 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan 5 MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 4 Angka Kemiskinan (%) 5,74 4,01 CC=53,65 B=64,3 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten V-6 Tabel. 5.2 Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 No. Nawa Cita Tahun 2014-219 Prioritas Daerah Prov.KALSEL Tahun 2016-2021 Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021 Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2016- 2021 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (NAWACITA 5) KALSEL CERDAS; KALSEL SEHAT; KALSEL TERAMPIL Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan Dan Kesehatan 2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWACITA 7) KALSEL MENUJU DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA; KALSEL SENTRA PANGAN Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan 3 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (NAWACITA 6) KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS Infrastruktur Yang Berkesinambungan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkesinambungan 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWACITA 7) KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS; KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal 5 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (NAWACITA 9) KALSEL BERBUDAYA; KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON Kehidupan Sosial Budaya Kemasyarakatan Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan 6 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (NAWACITA 2) KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK Kinerja Pemerintah Daerah Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah 7 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (NAWACITA 1) KALSEL AMAN Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Mewujudkan Kamtibmas Dan Kepastian Hukum Untuk Terciptanya Suasana Yang Kondusif RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-1 Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused-management). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkahlangkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kabupaten Balangan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-2 Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 VISI: “ Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia “ TUJUAN SASARAN STRATEGI Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan pendidikan Peningkatan angka harapan lama sekolah Peningkatan pola hidup dan lingkungan yang sehat Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan kesehatan Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tenaga kerja TUJUAN SASARAN STRATEGI Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan Meningkatnya nilai investasi Peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses berinvestasi Meningkatnya Usaha Mikro (UM) Peningkatan infrastruktur dan pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Peningkatan pemenuhan standar ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan irigasi Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air minum Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air limbah Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan drainase Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana kawasan permukiman kumuh Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komunikasi internet TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatnya pendapatan petani Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam Peningkatan dan pemeliharaan mutu lingkungan hidup M ISI I : M ENINGKATKAN KUALITAS SUM BER DAYA M ANUSIA M ELALUI PEM BANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN M ISI II : M EWUJUDKAN EKONOM I KERAKYATAN YANG BERKEADILAN M ISI III : M EWUJUDKAN PEM BANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAM BUNGAN M ISI IV : PEM ANFAATAN SUM BER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Meningkatnya kinerja perekonomian daerah Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatkan kuallitas pendidikan Meningkatkan kualitas kesehatan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-3 6.2. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2016-2021, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:
1. a.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayananan kesehatan berkualitas, pengembangan daya saing tenaga kerja Balangan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. b.Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui ekonomi kerakyatan yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut diupayakan dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan usaha mikro, kecil dan TUJUAN SASARAN STRATEGI Menurunkan angka kemiskinan Penurunan angka kemiskinan Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan pelayanan dan SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana Peningkatan infrastruktur dan SDM tanggap darurat bencana Meningkatnya pelestarian budaya Peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan asli daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat Terwujudnya pemerintahan baik Peningkatan nilai evaluasi keuangan pemerintah daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Peningkatan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Pemda Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah Peningkatan pelaporan dan evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa TUJUAN SASARAN STRATEGI Peningkatan dan peliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kerukunan antar umat beragama M ISI VI : OPTIM ALISASI PEM BERDAYAAN APARATUR PEM ERINTAH DAERAH M ISI VII : M EWUJUDKAN KAM TIBM AS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat M ISI V : M ENGEM BANGKAN SOSIAL BUDAYA KEM ASYARAKATAN Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-4 menengah, yang didukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, termasuk peningkatan investasi dan revitalisasi pertanian dalam arti luas, dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) serta perbaikan iklim ketenagakerjaan.
3. c.Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kemanfaatan berbagai infrastruktur dan sarana- prasarana umum.
4. d.Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. e.Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan sebagai objek dan subyek pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seni budaya, olahraga, keagamaan, penanganan kemiskinan dan masalah sosial serta pencegahan dan tanggap darurat bencana;
6. f.Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) , penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada good governance dan clear government. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem reward dan punishment yang tepat dan memadai.
7. g.Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi. Kebijakan ini terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di tengah masyarakat serta perlindungan dan pengakuan terhadap status warga Balangan dalam adminstrasi dan hukum terkait kependudukan. Arah Kebijakan Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-5 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 MISI I : MENINGKATKANKUALITASSUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1 Meningkatkan pemenuhan dan kualitas tenaga pendidik dan materi ajar di semua jenjang pendidikan 2 Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar 3 Meningkatkan pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi daerah 4 Meningkatkan jumlah sekolah model satu atap bagi daerah terpencil 5 Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata 6 Meningkatkan angka partisipasi dan lama sekolah 7 Meningkatkan bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin 8 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan Wajar 9 Tahun 9 Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi/ Perguruan Tinggi 10 Meningkatkan promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) 11 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan sehat 12 Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular 13 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara terpadu 14 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah 15 Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di semua tingkat pelayanan kesehatan 16 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan gratis 17 Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 18 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi dan balita 19 Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) 20 Meningkatkan jenis pelatihan dan Tenaga Pengajar sesuai permintaan pasar tenaga kerja dan potensi daerah 21 Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-6 MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN 22 Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan Perikanan 23 Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian dan Perikanan 24 Meningkatkan upaya pendampingan penyuluhan pertanian dan perikanan 25 Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 26 Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa 27 Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan dan jasa 28 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Investasi 29 Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah 30 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wirausaha dan Koperasi 31 Meningkatkan Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro Daerah 32 Meningkatkan pemenuhan standar ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat 33 Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN 34 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan 35 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bendungan dan Jaringan Irigasi 36 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih 37 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Air Limbah dan sanitasi lingkungan 38 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman 39 Meningkatkan infrastruktur dan pemeliharaan jaringan drainase 40 Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Penanganan Kawasan Kumuh 41 Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Daerah Terpencil MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 42 Meningkatkan nilai jual produk pertanian dan perikanan 43 Meningkatkan kerjasama dan pemasaran hasil produk pertanian dan perikanan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-7 44 Meningkatkan dan mempertahankan luas lahan produktif peertanian dan perikanan 45 Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian dan perikanan 46 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan 47 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN 48 Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera 49 Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 50 Meningkatkan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 51 Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 52 Meningkatkan Bantuan dan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 53 Meningkatkan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana 54 Meningkatkan pemenuhan dan kualitas SDM tanggap darurat bencan 55 Meningkatkan kegiatan pelestarian budaya asli daerah 56 Meningkatkan pengembangan dan promosi seni dan budaya asli daerah MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH 57 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan SDM pelaksana layanan masyarakat 58 Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal dan Standar operasional prosedur sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat 59 Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kebutuhan masyarakat (publik) berbasis teknologi 60 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut dari hasil laporan pemeriksaan keuangan oleh Aparat Pengawasan 61 Meningkatkan dan mempertahankan nilai hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (opini WTP dari BPK) 62 Meningkatkan Kulitas Kinerja dan Revitalisasi Pelaksanaan Otonomi Pemerintah Daerah 63 Meningkatkan sinkronisasi, efesiensi dan efektifitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 64 Meningkatkan upaya perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 65 Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 66 Meningkatkan kualitas SDM pelaksana SPIP Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-8 67 Meningkatkan kualitas penyelengaraan pemerintah daerah yang efektif dan efesien sesuai perturan perundang-undangan 68 Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa 69 Meningkatkan peran aktif BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa 70 Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas SDM Aparatur Pemerintaha Desa MISI VII : MEWUJUDKANKAMTIBMASDANKEPASTIANHUKUMUNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF 71 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta perilaku sadar hukum 72 Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas aparat satpol PP 73 Meningkatkan kegiatan operasi dan monitoring pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 74 Meningkatkan upaya penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 75 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama 76 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 77 Meningkatkan bantuan dan kerjasama dengan organisasi keagamaan, Organisasi Adat dan Organisasi masyarakat 6.3. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah lima tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:
8. a.Pembangunan Sumber Daya Manusia,
9. b.Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
10. c.Pembangunan Infrastruktur,
11. d.Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal
12. e.Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan
13. f.Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
14. g.Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 6.3 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-9 Tabel 6.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran : Meningkatkan kuallitas pendidikan 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 6,32 7,70 7,79 7,88 7,97 8,06 12,00 12,00 Dinas Pendidikan 2 Program Pendidikan Menengah (SMP) 2 Angka Harapan Lama Sekolah 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,03 11,10 12,54 12,83 13,12 13,41 13,70 13,70 Dinas Pendidikan 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran : Meningkatkan kualitas kesehatan 3 Usia Harapan Hidup (daerah) 5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66,65 67,66 68,19 68,55 68,92 69,28 69,64 69,64 Dinas Kesehatan 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 4 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 245,00 245,00 214,00 184,00 162,00 140,00 118,00 118,00 Dinas Kesehatan 10 Program Kesehatan Keluarga 5 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 14,70 14,00 13,00 12,80 12,50 12,30 12,00 12,00 Dinas Kesehatan Sasaran : Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja 6 Angka pengangguran terbuka 12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3,50 3,40 3,20 2,80 2,50 2,20 2,10 2,10 Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi 13 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2 No. Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021) SKPD Penanggung Jawab 3 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN Tujuan : Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Sasaran : Meningkatnya kinerja perekonomian daerah 7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 14 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 11,48 12,40 12,50 12,75 13,00 13,39 13,79 13,79 Dinas Pertanian 15 Program Peningkatan Produksi Hortikultura 16 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 17 Program Peningkatan Produktifitas Perkebunan 8 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4,61 5,20 5,50 5,75 6,00 6,18 6,37 6,37 Dinas Perdagangan 19 Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan Sasaran : Meningkatnya nilai investasi 9 Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%) 20 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 21 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Sasaran : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil (UMK) 10 Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) (%) 22 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 5,00 5,00 7,47 8,50 9,50 10,50 11,50 11,50 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 11 Tingkat ketersediaan pangan (PPH) 23 Program peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan - 85,05 85,10 85,15 85,20 85,25 85,30 85,30 Dinas Ketahanan Pangan 24 Program Peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 3 MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN Tujuan : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan 12 Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%) 25 Program Pembangunan Jalan 18,73 17,00 30,00 32,00 35,00 38,00 40,00 40,00 Dins PUPR 26 Program Peningkatan Jalan Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi 13 Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) 27 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 40,55 43,00 45,00 48,00 50,00 52,00 54,00 54,00 Dins PUPR Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan permukiman 14 Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%) 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih 83,29 86,67 88,85 91,63 94,41 97,19 100,00 100,00 Dins PUPR 15 Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) 29 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 78,88 82,40 85,92 89,44 92,96 96,48 100,00 100,00 Dins PUPR 16 Jaringan drainase dalam keadaan baik (%) 30 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - 85,03 86,09 87,01 87,82 88,53 89,16 89,16 Dins PUPR 17 Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (%) 31 Program Penanganan kawasan kumuh 18,02 30,08 24,00 18,00 16,00 6,00 - - Dins PUPR Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021) SKPD Penanggung Jawab 2 3 No. Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-11 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan komunikasi internet 18 Cakupan infrastruktur telekomunikasi yang dapat diakses desa terpencil (%) 32 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - - 10,00 10,00 25,00 50,00 100,00 100,00 Dinas Komunikasi & Informatika 4 MISI IV :PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Tujuan : Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan Sasaran : Meningkatnya pendapatan petani 19 Nilai Tukar Petani 33 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan - 97,52 98,00 98,25 98,50 98,65 99,00 99,00 Dinas Pertanian 34 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 35 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 36 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan Sasaran : Meningkatnya mutu lingkungan hidup 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 37 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 55 56,30 57,10 59,50 60,25 61,25 62,25 62,25 Dinas Lingkungan Hidup 38 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5 MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN Tujuan : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sasaran : Menurunkan angka kemiskinan 21 Angka Kemiskinan (%) 39 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5,74 4,68 4,65 4,50 4,25 4,03 4,01 4,01 Dinas Sosial 40 Program Keluarga Harapan 41 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 22 Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) (%) 42 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0 5,00 10,00 17,00 30,00 35,00 40,00 40,00 Dinas Sosial 43 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 44 Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 45 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana,PSK,narkoba dan penyakit lainnya ) No. Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021) SKPD Penanggung Jawab 2 3 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasaran : Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana 23 Indeks Resiko Bencana (%) 46 Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam - 20,00 30,00 55,00 80,00 90,00 100,00 100,00 BPBD 47 Program Pembinaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan 48 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran Hutan & Lahan Sasaran : Meningkatnya pelestarian budaya 24 Budaya Balangan yang terlestarikan (%) 49 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 0 10,00 30,00 75,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan 50 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6 MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 25 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) 51 Program Peningkatan Pelayanan Publik - - 72 74 76 78 80 80 Sekretariat Daerah Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 26 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 52 Program Peningktan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Badan Keuangan Daerah 27 Tingkat Maturitas SPIP Pemda 53 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0 0 2 (2.00) 2 (2.50) 3,00 3,00 3,00 3,00 Inspektorat 28 Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 54 Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah CC=53,65 CC=53,65 CC=55,65 CC=57,65 B=60,1 B=62,2 B=64,3 B=64,3 Sekretariat Daerah Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah 29 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan 55 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tinggi tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sekretariat Daerah Sasaran : Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan desa 30 Indeks Desa Membangun (%) 56 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0 0 0,5616 0,5897 0,6486 0,6810 0,7151 0,7151 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 57 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 58 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021) SKPD Penanggung Jawab 2 3 No. Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 VI-13 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 MISI VI : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF Tujuan : Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif Sasaran : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 31 Angka Kriminalitas 59 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 157 259 271 244 220 198 178 178 Dinas Satpol PP 60 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 32 Angka konflik sosial bernuansa SARA 61 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0 0 0 0 0 0 0 0 Badan Kesbangpol 62 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021) SKPD Penanggung Jawab 2 3 No. Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Kondisi Awal Periode RPJMD Target Capaian Tahun RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-1 Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Jelasnya proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-2 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 NO. URUT URAIAN TAHUN 2016 (APBD) 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BELANJA 1.025.187.793.247,00 1.742.410.291.100,00 2.146.561.450.502,00 2.516.493.003.941,00 2.905.185.849.048,00 3.317.089.866.950,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 569.503.342.291,00 626.453.676.520,00 689.099.044.172,00 758.008.948.589,00 833.809.843.448,00 917.190.827.793,00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 379.896.190.335,00 417.885.809.369,00 459.674.390.306,00 505.641.829.337,00 556.206.012.270,00 611.826.613.497,00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 18.875.305.000,00 20.762.835.500,00 22.839.119.050,00 25.123.030.955,00 27.635.334.050,00 30.398.867.455,00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 3.297.800.000,00 3.627.580.000,00 3.990.338.000,00 4.389.371.800,00 4.828.308.980,00 5.311.139.878,00 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 646.700.000,00 711.370.000,00 782.507.000,00 860.757.700,00 946.833.470,00 1.041.516.817,00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 165.069.796.956,00 181.576.776.651,00 199.734.454.316,00 219.707.899.747,00 241.678.689.723,00 265.846.558.696,00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.717.550.000,00 1.889.305.000,00 2.078.235.500,00 2.286.059.050,00 2.514.664.955,00 2.766.131.450,00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 455.684.450.956,00 1.115.956.614.580,00 1.457.462.406.330,00 1.758.484.055.352,00 2.071.376.005.600,00 2.399.899.039.157,00 SURPLUS / (DEFISIT) 87.839.655.773,00 35.000.000.000,00 (15.000.000.000,00) (15.000.000.000,00) (15.000.000.000,00) (15.000.000.000,00) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-3 7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Balangan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Balangan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA), termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah.Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas jelas menyebutkan SKPD penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya. Secara lebih lengkap dan terperinci, program prioritas dapat dilihat pada tabel 7.2. (terlampir). RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-4 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 449.849.524.074 522.309.773.871 580.476.698.048 590.403.991.905 692.175.577.697 749.592.685.542 749.592.685.542 Pendidikan 62.731.948.479 74.744.421.963 90.393.884.725 50.037.626.128 102.418.789.300 108.734.339.196 108.734.339.196 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1 1 8.706.781.640 12 bln 7.176.646.640 12 bln 7.762.556.304 12 bln 6.464.111.934 12 bln 9.152.876.628 12 bln 9.919.139.291 12 bln 9.919.139.291 DINAS PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana kerja aparatur 5.387.198.540 100% 4.374.090.400 100% 2.643.372.204 100% 1.747.900.000 100% 2.172.376.004 100% 2.172.376.004 100% 2.172.376.004 DINAS PENDIDIKAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan disiplin aparatur - 100% 580.032.150 100% 7.655.682 100% 626.800.000 100% 76.556.815 100% 76.556.815 100% 76.556.815 DINAS PENDIDIKAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan 135.806.600 100% 170.000.000 100% 170.000.000 100% 100.000.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 DINAS PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 41,77 2.050.804.390 38% 2.387.905.005 38% 7.175.375.150 38% 3.661.933.000 38% 7.340.394.095 38% 10.092.633.612 38% 10.092.633.612 DINAS PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK dan APM SD, Angka Kelulusan SD, Nilai rata-rata nila US SD, Persentase jumlah SD yang memenuhi SPM, persentase siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi 115,04, 93,42 105,96 41.385.163.483 100% 35.307.301.840 100% 39.925.971.934 100% 13.470.551.500 100% 47.203.489.892 100% 47.645.203.518 100% 47.645.203.518 DINAS PENDIDIKAN Program Pendidikan Menengah APK dan APM SMP, Angka Kelulusan SD, Nilai rata-rata nila US SD, Persentase jumlah SD yang memenuhi SPM, 63,94 7.074.161.390 66% 14.387.534.000 67% 18.501.672.000 67% 8.779.285.000 67% 19.318.015.000 67% 20.204.186.890 67% 20.204.186.890 DINAS PENDIDIKAN Program Pendidikan Non Formal Peningkatan kualitas, keterampilan KF dan angka melek huruf 80 2.198.569.276 81% 8.018.834.300 81% 7.831.389.740 86% 6.101.107.840 87% 8.379.207.932 90% 8.757.232.022 90% 8.757.232.022 DINAS PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan (Guru S1 TK, SD dan SMP), Persentase Guru SD bersertifikat, Persentase Guru SMP bersertifikat, Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah, 26.35, 65.77, 90.88 2.407.988.800 100% 2.497.974.268 100% 2.474.448.015 100% 2.180.598.788 100% 2.234.749.562 100% 2.297.150.335 100% 2.297.150.335 DINAS PENDIDIKAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan Angka melanjutkan, Dokumen Perencanaan dan Laporan Persentase laporan pencatatan aset lingkungan Dinas Pendidikan 0,2715278 2.092.256.000 75% 7.020.750.000 80% 11.664.000.000 85% 13.369.450.000 90% 15.524.000.000 100% 17.319.000.000 100% 17.319.000.000 DINAS PENDIDIKAN Kesehatan 22.167.259.095 97.469.356.667 113.821.832.023 105.713.093.177 121.456.380.567 132.785.392.176 132.785.392.176 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran 100% 6.024.427.300 100% 6.114.309.765 100% 4.039.733.100 100% 4.443.706.410 100% 4.888.077.051 100% 4.888.077.051 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional yang menunjang kinerja aparatus dinas 100% 1.955.800.000 100% 2.942.323.500 100% 4.229.489.000 100% 4.771.732.900 100% 5.248.906.190 100% 5.248.906.190 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja dan disiplin aparatur 100% 252.200.000 0% 372.200.000 100% 80.000.000 100% 88.000.000 100% 96.800.000 100% 96.800.000 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 1.125.421.800 100% 1.519.070.000 100% 1.235.600.000 100% 2.320.000.000 100% 2.555.000.000 100% 2.555.000.000 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 214.875.000 100% 235.057.600 100% 233.810.000 100% 233.810.000 100% 257.191.000 100% 282.910.100 100% 282.910.100 DINAS KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Puskesmas yang memiliki ketersedian Obat, BMHP dan Vaksin 80% 88 Persen 89 Persen 2.447.842.400 100% 1.870.910.700 100% 1.953.492.850 100% 1.048.401.675 100% 1.152.279.343 100% 1.268.727.277 100% 1.268.727.277 DINAS KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan tercukupinya kebutuhan obat dan perbekkes 100% 23.756.920.896 100% 25.900.841.904 100% 11.337.315.497 100% 12.571.047.047 100% 13.828.141.752 100% 13.828.141.752 DINAS KESEHATAN Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase obat, makanan dan NAFZA yang aman di konsumsi 100 % 100 % 41.353.600 100% 60.918.000 100% 132.037.700 100% 121.219.630 100% 129.470.000 100% 142.417.000 100% 142.417.000 DINAS KESEHATAN Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami 100 % 100 % 10.014.200 100% 25.370.000 100% 65.000.000 100% 35.000.000 100% 165.500.000 100% 180.350.000 100% 180.350.000 DINAS KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS 38 Persen 40 441.437.000 50% 1.214.485.100 55% 727.787.900 60% 892.448.900 65% 808.266.290 70% 889.092.979 70% 889.092.979 DINAS KESEHATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Kurus 28,48% 27,53 258.371.050 26% 259.547.350 24% 261.060.000 22% 1.389.010.000 20% 1.527.911.000 18% 1.680.697.600 18% 1.680.697.600 DINAS KESEHATAN Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah desa yang melaksanakan STBM 86% 322.937.100 91% 393.016.100 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase penemuan penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang ditangani sesuai standar 100% 878.912.000 100% 1.974.877.187 100% 1.699.967.000 100% 1.869.963.700 100% 2.056.960.070 100% 2.056.960.070 DINAS KESEHATAN Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan persentase puskesmas yang lulus akreditasi 42% 1.405.911.000 25% 1.550.374.485 100% 52.710.200 100% 53.490.085 100% 58.839.094 100% 58.839.094 DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin 100% 621.793.000 100% 260.068.650 100% 194.302.400 100% 213.732.640 100% 235.105.904 100% 235.105.904 DINAS KESEHATAN Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 16 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Persentase puskesmas yang dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap 1 0 6.810.938.400 0% 4.966.324.030 0% 9.069.358.153 100% 4.539.576.698 100% 4.756.645.166 100% 5.218.224.182 100% 5.218.224.182 DINAS KESEHATAN 17 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR = Bed Occupancy Rate) 44% 10.164.082.200 48% 11.217.184.000 52% 880.200.000 56% 3.369.365.000 60% 3.143.905.000 60% 3.143.905.000 DINAS KESEHATAN 18 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit jiwa Persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR = Bed Occupancy Rate) 44% 2.102.800.000 48% 689.750.000 52% 577.900.000 56% 870.750.000 60% 957.825.000 60% 957.825.000 DINAS KESEHATAN 19 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Cakupan Jaminan Kesehatan 100% 17.298.658.870 100% 263.079.015 100% 99.132.015 100% 95.845.217 100% 105.429.738 100% 105.429.738 DINAS KESEHATAN 20 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Persentase pelayanan kesehatan bayi 28% 331.524.800 28% 180.435.600 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN 21 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Persentase Lansia yang mampu memelihara kesehatannya 37% 256.220.100 39% 199.330.702 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN 22 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan jumlah produksi RT yang mempunyai sertifikat keamanan pangan 28 RT 53.125.000 29 RT 53.125.000 30 RT 80.200.000 32 RT 88.220.000 35 RT 97.042.000 35 RT 97.042.000 DINAS KESEHATAN 23 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Jumlah Kematian Ibu 5% 1.604.999.800 5% 2.422.238.600 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN 24 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR = Bed Occupancy Rate) 32 40% 10.000.000.000 44 - 20.567.200.613 48 - 16.000.000.000 52 - 19.000.000.000 56 - 22.000.000.000 60 - 25.000.000.000 60 - 25.000.000.000 DINAS KESEHATAN 25 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Persentase desa yang mempunyai tenaga kesehatan 68,6 70 394.657.114 100% - 100% 3.536.308.102 100% 3.463.850.000 100% 3.982.735.000 100% 4.527.108.500 100% 4.527.108.500 DINAS KESEHATAN 26 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Penderita dengan Penyakit tidak Menular yang tertangani (Hipertensi, DM) 100% - 100% 443.614.200 100% 1.556.781.000 100% 1.712.459.100 100% 1.883.705.010 100% 1.883.705.010 DINAS KESEHATAN 27 Program Penguatan Jaminan Kesehatan dan Dukungan Finansial Untuk Penjaminan Pelayanan Kesehatan Cakupan jaminan pembiayaan kesehatan 100% - 100% 25.000.000.000 100% 27.000.000.000 100% 29.000.000.000 100% 31.000.000.000 100% 31.000.000.000 DINAS KESEHATAN 28 Program Surveilans dan Imunisasi PERSENTASE UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD3I DAN KESEHATAN JAMAAH HAJI 100 Persen 100 Persen 380.750.575 0% - 0% - 100% 1.577.291.500 100% 1.874.218.150 100% 2.061.639.966 100% 2.061.639.966 DINAS KESEHATAN 29 Program Kesehatan Keluarga Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) 0% - 0% - 100% 2.504.523.300 100% 2.754.975.630 100% 3.030.473.193 100% 3.030.473.193 DINAS KESEHATAN 30 Program Meningkatnya Kualitas Lingkungan Jumlah rumah tangga yang melaksanakan STBM 75 Desa 81 Desa 1.167.019.750 0% - 0% - 21189 RT 2.002.419.250 22829 RT 2.202.661.175 24.46 1 RT 2.422.927.293 24.46 1 RT 2.422.927.293 DINAS KESEHATAN 31 Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga di Puskesmas Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga 0% - 0% - 60% 453.173.500 70% 498.490.850 80% 548.339.926 80% 548.339.926 DINAS KESEHATAN 32 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Jumlah Kematian Ibu 5 Orang 11.924.400 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN 33 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Cakupan KB Aktif 70% 52.615.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN 34 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Jumlah Kematian Ibu 5 Orang 49.270.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS KESEHATAN 35 Program Peningkatan dan Manajemen Kesehatan Tersedianya data informasi kesehatan Kabupaten Balangan 0% - 100% 347.138.600 100% 347.138.500 100% 381.852.350 100% 420.037.585 100% 420.037.585 DINAS KESEHATAN 36 Program Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi rumah sakit 0% - 0% - 100% 6.224.925.000 100% 7.726.045.000 100% 8.209.899.500 100% 8.209.899.500 DINAS KESEHATAN 37 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit 0% - 0% - 100% 8.816.975.000 100% 9.769.827.500 100% 10.746.810.250 100% 10.746.810.250 DINAS KESEHATAN 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 293.012.559.006 287.475.226.168 322.304.975.010 363.625.982.512 387.895.195.764 414.436.185.341 414.436.185.341 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD 100% 2.681.893.000 100% 3.520.519.000 100% 3.770.625.000 100% 3.796.225.000 100% 4.079.925.000 100% 4.079.925.000 100% 4.079.925.000 DINAS PUPR 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD 100% 1.115.500.000 100% 25.481.140.000 100% 2.199.675.000 100% 3.852.125.000 100% 3.480.375.000 100% 3.030.375.000 100% 3.030.375.000 DINAS PUPR 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 66.250.000 0% - 100% 126.050.000 100% 112.050.000 100% 123.255.000 100% 135.580.500 100% 135.580.500 DINAS PUPR 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pemenuhan Kemampuan Sumberdaya SOPD 100% 482.500.000 100% 650.000.000 100% 492.955.000 100% 620.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 DINAS PUPR 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Laporan Keuangan SOPD Sesuai SAP 100% 90.000.000 100% 99.600.000 100% 135.600.000 100% 219.600.000 100% 241.560.000 100% 265.716.000 100% 265.716.000 DINAS PUPR 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Jaringan jalan dalam kondisi baik 20% 3% 63.560.000.000 30% 101.525.786.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 7 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Cakupan Panjang jalan yang dipelihara 0% 0% 1.610.000.000 0% 5.617.250.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Persentase panjang jalan yang dipelihara 0% - 0% 3.942.550.000 0% 4.336.805.000 0% 4.770.485.500 0% 5.247.534.050 0% 5.247.534.050 DINAS PUPR 9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 0% - 0% 1.576.200.000 0% 1.973.250.000 0% 2.170.575.000 0% 2.387.632.500 0% 2.387.632.500 DINAS PUPR 10 Program Pembangunan Jalan Persentasi panjang Jalan dalam Kondisi baik dan sedang 0% - 22% 58.081.850.000 24% 58.890.035.000 26% 59.779.038.500 28% 60.756.942.350 28% 60.756.942.350 DINAS PUPR 11 Program Peningkatan Jalan Persentasi Panjang Jalan yang ditingkatkan 0% - 32% 49.534.650.000 35% 67.256.450.000 38% 73.982.095.000 40% 81.380.304.500 40% 81.380.304.500 DINAS PUPR 12 Program Pembangunan Jembatan Persentase Jembatan dalam Kondisi baik dan sedang 0% - 41% 70.719.650.000 42% 72.791.615.000 42% 75.070.776.500 43% 77.577.854.150 43% 77.577.854.150 DINAS PUPR 13 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase Penanganan Tebing Sungai 21.500.000.000 25% 19.472.100.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 14 Program penyediaan dan pengolahan air baku Debit Air Baku 80 ltr/detik 80 ltr/detik 3.120.000.000 80 Ltr/detik 2.761.850.000 80 Ltr/detik 3.000.000.000 80 Ltr/detik 5.061.900.000 80 Ltr/detik 5.568.090.000 80 Ltr/detik 6.124.899.000 80 Ltr/detik 6.124.899.000 DINAS PUPR SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-6 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 15 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Panjang Irigasi yang Baik untuk Mengairi Persawahan 41% 43% 30.430.000.000 45% 18.082.750.000 48% 9.022.750.000 50% 10.513.875.000 52% 11.530.262.500 54% 12.648.288.750 54% 12.648.288.750 DINAS PUPR 16 Program Pemeliharaan Sungai Persentase Panjang Bibir Sungai Rawan Longsor yang Tertangani 23% 24% 21.500.000.000 0% - 28% 12.200.100.000 30% 15.452.250.000 33% 16.861.475.000 35% 18.411.622.500 35% 18.411.622.500 DINAS PUPR 17 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum Persentase Penduduk yang mendapatkan air bersih yang layak 83% 86% 48.715.308.000 89% 55.892.759.160 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 18 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Persentase Aksesibilitas Jalan Lingkungan 76% 35.794.224.500 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Persentase Penduduk yang dapat Mengakses Air Bersih yang Layak 83% 86% 33.874.108.000 89% - 92% 6.932.550.000 94% 11.141.360.000 97% 12.255.496.000 100% 13.481.045.600 100% 13.481.045.600 DINAS PUPR 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi Persentase infrastruktur sanitasi yang memadai 79% 82% 4.534.000.000 0% - 89% 4.372.600.000 93% 4.984.005.000 96% 5.482.405.500 100% 6.030.646.050 100% 6.030.646.050 DINAS PUPR 21 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase Panjang Jaringan Drainase yang baik 69% 85% 19.000.000.000 86% 15.846.197.500 87% 14.101.000.000 88% 15.511.100.000 0% 17.062.210.000 89% 18.768.431.000 89% 18.768.431.000 DINAS PUPR 22 Program Pembangunan Jalan Lingkungan Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik 47.136 m 54.898 m 19.578.000.000 20% - 27% 15.240.000.000 33% 16.764.000.000 38% 18.440.400.000 43% 20.284.440.000 43% 20.284.440.000 DINAS PUPR 23 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dokumen Perencanaan Infrastruktur 5 Dok 3 Dok 850.000.000 1 Dok - 12 Dok 1.062.675.000 8 Dok 1.168.942.500 8 Dok 1.285.836.750 8 Dok 1.414.420.425 8 Dok 1.414.420.425 DINAS PUPR 24 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan 100% 792.500.000 100% 814.500.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 25 Program Pengaturan Jasa Konstruksi Persentase pengaturan jasa konstruksi 100% 792.500.000 100% 341.300.000 100% 227.345.000 100% 281.695.000 100% 309.864.500 100% 340.850.950 100% 340.850.950 DINAS PUPR 26 Program Peningkatan Jasa Konstruksi Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jasa konstruksi 0% - 100% 8.808.700.000 100% 8.850.000.000 100% 8.850.000.000 100% 8.850.000.000 100% 8.850.000.000 DINAS PUPR 27 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Penyedia jasa kontruksi yang memiliki tenaga terampil 0% - 0% - 50 Orang 400.000.000 50 Orang 400.000.000 50 Orang 400.000.000 50 Orang 400.000.000 DINAS PUPR 28 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Terevaluasinya kinerja penyedia jasa kontruksi 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 25.000.000 1 Dok 25.000.000 1 Dok 25.000.000 1 Dok 25.000.000 DINAS PUPR 29 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik Persentase Bangunan Publik Yang Layak pakai 70% 72% 17.500.000.000 75% - 76% 53.429.250.000 77% 52.966.335.000 78% 58.262.968.500 80% 64.089.265.350 80% 64.089.265.350 DINAS PUPR 30 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya Dokumen Teknis NSPK Rencana Tata Ruang 340.000.000 7 Dok 1.159.250.000 7 Dok 2.169.600.000 5 Dok 2.734.115.000 5 Dok 2.897.526.500 5 Dok 3.308.279.150 5 Dok 3.308.279.150 DINAS PUPR 31 Program Pemanfaatan Ruang Cakupan Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang daerah 4 jenis 4 jenis 210.000.000 4 Jenis 46.900.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cakupan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang ditetapkan 1 Dok 1 Dok 250.000.000 1 Dok 369.100.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS PUPR 33 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Tersedianya Luasan RTH 80% 80% 420.000.000 0% - 2% 655.600.000 2% 3.109.500.000 2% 3.420.450.000 2% 3.762.495.000 2% 3.762.495.000 DINAS PUPR 34 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen teknis NSPK pengendalian tata ruang 2% 2% - 0% - 1 Dok 503.000.000 1 Dok 813.750.000 1 Dok 895.125.000 0% 984.637.500 0% 984.637.500 DINAS PUPR 4 Permukiman dan Perumahan Rakyat - 29.309.705.443 9.500.200.000 16.780.299.600 20.940.196.500 25.568.627.150 25.568.627.150 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan sarana penunjang pegawai 12 Bulan 840.739.443 12 Bulan 1.233.080.000 12 Bulan 1.319.520.000 12 Bulan 1.451.472.000 12 Bulan 1.596.619.200 12 Bulan 1.596.619.200 DINAS PERKIM 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana dan prasarana aparatur 100% 23.518.950.000 100% 284.820.000 100% 400.400.000 100% 983.440.000 100% 1.081.784.000 100% 1.081.784.000 DINAS PERKIM 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan disiplin pegawai 100% 12.450.000 100% 67.800.000 0% - 100% 145.000.000 100% 159.500.000 100% 159.500.000 DINAS PERKIM 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kapasitas sumber daya aparatur 16 kali 100.000.000 20 kali 145.000.000 20 kali 150.000.000 20 kali 165.000.000 20 kali 181.500.000 20 kali 181.500.000 DINAS PERKIM 5 rogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7 Dok 10.070.000 7 Dok 19.500.000 7 Dok 19.600.000 7 Dok 21.560.000 7 Dok 23.716.000 7 Dok 23.716.000 DINAS PERKIM 6 Program Penanganan Kawasan Permukiman Persentase kawasan kumuh yang tertangani 24% 1.224.707.000 18% 1.250.000.000 12% 4.292.608.000 6% 5.819.745.300 0% 6.401.719.830 0% 6.401.719.830 DINAS PERKIM 7 Program Pengembangan Perumahan persentase rumah layak huni 80% 624.584.000 81% 268.154.000 82% 1.350.680.000 83% 2.135.748.400 84% 2.349.323.284 84% 2.349.323.284 DINAS PERKIM 8 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan Cakupan prasarana,sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan 14 Lokasi 2.695.205.000 4 Lokasi 800.000.000 10 Lokasi 3.290.099.600 10 Lokasi 3.290.099.600 10 Lokasi 6.181.020.516 10 Lokasi 6.181.020.516 DINAS PERKIM 9 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Persentase taman kota tertata dengan baik 0% - 80% 5.431.846.000 80% 5.957.392.000 80% 6.553.131.200 80% 7.208.444.320 80% 7.208.444.320 DINAS PERKIM 10 Program Pemenuhan Kebutuhan Perumahan persentase pemenuhan kebutuhan perumahan 0% - 0% - 0% - 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 DINAS PERKIM 11 Program Lingkungan Sehat Perumahan Cakupan lingkungan yang sehat perumahan 100% 208.875.000 0% - 0% - 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 DINAS PERKIM 12 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Cakupan kualitas komunitas perumahan 100% 74.125.000 0% - 0% - 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 110.000.000 DINAS PERKIM Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-7 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 5 Ketenteraman Umum, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat 12.597.336.000 28.615.969.650 39.155.806.300 48.211.527.400 52.464.965.580 60.018.084.193 60.018.084.193 I BADAN KESATUAN POLITIK DAN KEBANGSAAN 4.218.414.750 3.777.312.500 4.000.000.000 5.800.000.000 6.669.998.000 7.670.500.003 7.670.500.003 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase tertib dan lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 717.407.150 100% 630.374.800 100% 717.177.300 100% 730.031.800 100% 839.536.570 100% 965.467.056 100% 965.467.056 BAKESBANGPOL 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase ketersediaan sarana & prasarana aparatur yang menunjang kegiatan 274.142.100 100% 296.165.200 100% 438.068.100 100% 762.931.400 100% 877.369.110 100% 1.008.976.777 100% 1.008.976.777 BAKESBANGPOL 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase kebutuhan operasional OPD yang mendukung peningkatan disiplin aparatur 41.998.000 100% - 100% 22.500.000 100% 120.625.000 100% 138.718.750 100% 159.526.563 100% 159.526.563 BAKESBANGPOL 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase meningkatnya kualitas SDM Badan Kesbangpol 129.000.000 100% 105.100.000 100% 127.000.000 100% 198.000.000 100% 227.700.000 100% 261.855.000 100% 261.855.000 BAKESBANGPOL 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan 3.297.500 58% 2.998.000 60% 2.698.000 61% 26.712.500 62% 30.719.375 63% 35.327.281 63% 35.327.281 BAKESBANGPOL 6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial 962.000.000 100% 950.170.000 100% 679.280.000 100% 611.082.000 100% 702.744.300 100% 808.155.945 100% 808.155.945 BAKESBANGPOL 7 Program pengembangan wawasan kebangsaan Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan 183.328.500 100% 267.169.000 100% 237.161.000 100% 234.983.000 100% 270.230.450 100% 310.765.018 100% 310.765.018 BAKESBANGPOL 8 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Prosentase masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan 170.120.000 100% 88.865.500 100% 79.378.600 100% 45.000.000 100% 51.750.000 100% 59.512.500 100% 59.512.500 BAKESBANGPOL 9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemetaan Daerah Rawan Konflik 78.835.000 100% 63.488.000 100% 142.488.000 100% 156.966.300 100% 180.511.245 100% 207.587.932 100% 207.587.932 BAKESBANGPOL 10 rogram Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Prosentase fasilitasi penyuluhan narkoba - 100% 93.130.000 100% 128.940.000 100% 116.046.000 100% 133.452.900 100% 153.470.835 100% 153.470.835 BAKESBANGPOL 11 Program pendidikan politik masyarakat Prosentase cakupan masyarakat yang dibina 543.494.000 100% 291.699.500 100% 559.033.000 100% 1.664.828.000 100% 1.914.552.200 100% 2.201.735.030 100% 2.201.735.030 BAKESBANGPOL 12 Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Prosentase fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 933.650.000 100% 875.080.000 100% 632.460.000 100% 566.739.000 100% 651.749.850 100% 749.512.328 100% 749.512.328 BAKESBANGPOL 13 Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan rosentase Organisasi Masyarakat yang Aktif 136.895.000 100% 81.367.500 100% 144.140.000 100% 465.650.000 100% 535.497.500 100% 615.822.125 100% 615.822.125 BAKESBANGPOL 14 Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Prosentase fasilitasi forum keagamaan (FKUB) 44.247.500 100% 31.705.000 100% 89.676.000 100% 100.405.000 100% 115.465.750 100% 132.785.613 100% 132.785.613 BAKESBANGPOL II BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.840.768.750 16.828.383.000 16.374.620.000 19.367.654.400 22.741.185.280 29.131.705.440 29.131.705.440 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 822.247.000 100% 1.848.253.500 100% 2.657.855.550 100% 3.189.426.660 100% 3.327.311.992 100% 4.592.774.390 100% 4.592.774.390 BPBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur 2.561.950.000 100% 864.446.000 100% 321.739.100 100% 386.086.920 100% 463.304.304 100% 555.965.165 100% 555.965.165 BPBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 34.000.000 100% 29.750.000 100% 81.900.000 100% 98.280.000 100% 117.936.000 100% 141.523.200 100% 141.523.200 BPBD 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas SDM 124.304.750 100% 304.560.000 100% 384.570.000 100% 461.484.000 100% 553.780.800 100% 664.536.960 100% 664.536.960 BPBD 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kualitas Dokumentasi 15.330.000 100% 46.110.000 100% 66.245.000 100% 79.494.000 100% 95.392.800 100% 114.471.360 100% 114.471.360 BPBD 6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Meningkatnya Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran 967.475.000 100% 1.778.418.000 100% 1.657.026.000 100% 1.988.431.200 100% 2.386.117.440 100% 2.863.340.928 100% 2.863.340.928 BPBD 7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Terlaksananya Pencegahan Dini & Penanggulangan korban Bencana Alam 1.023.937.000 100% 4.011.240.500 100% 2.080.896.350 100% 2.497.075.620 100% 2.996.490.744 100% 3.595.788.893 100% 3.595.788.893 BPBD 8 Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Terlaksananya Binaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan 250.800.000 100% 306.360.000 100% 596.060.000 100% 433.382.400 100% 520.058.880 100% 1.866.353.760 100% 1.866.353.760 BPBD 9 Program Pengendalian Banjir Terlaksananya Pengendalian Banjir 40.725.000 100% 166.020.000 100% 138.780.000 100% 166.536.000 100% 199.843.200 100% 239.811.840 100% 239.811.840 BPBD 10 Program Penanggulangan Longsor dan Banjir 0% 7.473.225.000 0% 8.389.548.000 0% 10.067.457.600 0% 12.080.949.120 0% 14.497.138.944 0% 14.497.138.944 BPBD III KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.538.152.500 8.010.274.150 18.781.186.300 23.043.873.000 23.053.782.300 23.215.878.750 23.215.878.750 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan publik dan administrasi perkantoran 473.332.000 100% 1.090.837.250 100% 2.974.875.800 100% 3.208.629.800 100% 3.362.281.180 100% 3.655.550.698 100% 3.655.550.698 DINAS SATPOL PP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana /prasarana pegawai 167.700.000 100% 1.463.500.000 100% 1.048.110.000 100% 600.800.000 100% 593.500.000 100% 729.700.000 100% 729.700.000 DINAS SATPOL PP 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Aparatur 75.000.000 100% 130.000.000 100% 252.096.000 100% 2.135.000.000 100% 542.000.000 100% 527.900.000 100% 527.900.000 DINAS SATPOL PP 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pegawai 40.310.000 1 Tahun 452.500.000 1 Tahun 523.510.000 1 Tahun 492.000.000 1 Tahun 452.500.000 1 Tahun 432.500.000 1 Tahun 432.500.000 DINAS SATPOL PP 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Tahun - 1 Tahun 21.200.000 1 Tahun 21.500.000 1 Tahun 23.650.000 1 Tahun 26.015.000 1 Tahun 26.015.000 DINAS SATPOL PP 6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya rasa keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat 1.201.974.000 100% 2.165.074.400 100% 7.088.644.000 100% 8.573.929.200 100% 9.415.922.120 100% 10.271.383.332 100% 10.271.383.332 DINAS SATPOL PP 7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kenyamanan lingkungan 344.849.000 100% 783.224.500 100% 3.356.956.500 100% 4.289.460.000 100% 4.659.375.000 100% 3.567.830.000 100% 3.567.830.000 DINAS SATPOL PP 8 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Menciptakan keamanan dan kenyaman lingkungan yang terkendali 181.320.000 100% 1.802.804.000 100% 3.395.964.000 100% 2.732.554.000 100% 3.005.554.000 100% 3.104.999.720 100% 3.104.999.720 DINAS SATPOL PP 9 Program pendidikan politik masyarakat Meningkatkan keikutsertaan dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 53.667.500 100% 122.334.000 100% 119.830.000 0% - 0% - 0% - 0% - DINAS SATPOL PP 10 Program Pengembangan Sumber Daya Anggota Linmas Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Anggota Satlinmas 0% - 0% - 100% 990.000.000 100% 999.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 DINAS SATPOL PP Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-8 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 6 Sosial 59.340.421.500 4.695.093.988 5.300.000.000 6.035.463.100 7.000.050.000 8.050.057.502 8.050.057.502 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 1.905.000.000 100% 726.383.750 100% 1.325.818.100 100% 1.325.818.100 100% 1.583.958.250 100% 1.821.551.988 100% 1.821.551.988 Dinas Sosial 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik 100 % 100 % 53.934.000.000 100% 1.821.551.988 100% 715.862.900 100% 846.760.000 100% 973.774.000 100% 1.119.840.100 100% 1.119.840.100 Dinas Sosial 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presenase Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 100 % 600.000.000 100% 8.400.000 100% 22.750.000 100% 56.000.000 100% 64.400.000 100% 74.060.000 100% 74.060.000 Dinas Sosial 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 100 % 650.000.000 100% 65.000.000 75% 100.000.000 75% 100.000.000 80% 115.000.000 85% 132.250.000 85% 132.250.000 Dinas Sosial 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Presentase penanganan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) lainnya 0 % 100 % % 169.870.500 100% 422.827.400 100% 662.832.000 100% 1.203.475.000 100% 1.383.996.250 100% 1.591.595.688 100% 1.591.595.688 Dinas Sosial 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Cakupan PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial 0 % 0 % 360.765.000 77% 583.857.500 79% 773.590.000 79% 842.855.000 79% 969.283.250 79% 1.114.675.738 79% 1.114.675.738 Dinas Sosial 7 Program pembinaan anak terlantar Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Pembinaan 0 % 0 % 187.605.000 7% 124.515.000 7% 291.845.000 7% 305.395.000 7% 351.204.250 7% 403.884.888 7% 403.884.888 Dinas Sosial 8 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Persentase Penyandang Cacat dan Eks. Trauma yang terbina 0 % 4 orang % 52.530.000 20% 96.488.500 21% 316.561.000 21% 211.750.000 21% 243.512.500 21% 280.039.375 21% 280.039.375 Dinas Sosial 9 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Presentase Pembinaan Panti Asuhan/Jompo 100 % 100 % 18.981.000 100% 122.952.500 100% 178.443.500 100% 114.030.000 100% 131.134.500 100% 150.804.675 100% 150.804.675 Dinas Sosial 10 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Persentase Pembinaan Eks. Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 0 % 4 orang % - 0% - 8% 35.325.000 8% 44.900.000 8% 51.635.000 8% 59.380.250 8% 59.380.250 Dinas Sosial 11 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Persentase Warga Masyarakat yang menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha yang berperan dalam Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial 0 % 100 % 1.279.290.000 78% 487.707.350 64% 478.347.500 64% 529.480.000 61% 608.902.000 61% 700.237.300 61% 700.237.300 Dinas Sosial 12 Program Keluarga Harapan Persentase KSM yang mendapatkan Pelayanan Sosial 0 % 0 % 152.380.000 19% 235.410.000 19% 343.700.000 33% 325.000.000 33% 373.750.000 33% 429.812.500 33% 429.812.500 Dinas Sosial 13 Program Basis Data PMKS PSKS Terpadu Persentase Basis data PMKS PSKS terpadu 0 % 100 % 30.000.000 100% - 100% 54.925.000 100% 130.000.000 100% 149.500.000 100% 171.925.000 100% 171.925.000 Dinas Sosial B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 697.643.060.118 1.264.847.501.046 1.814.468.265.253 1.869.035.905.539 2.259.575.832.735 2.240.660.320.384 2.252.903.251.384 1 Tenaga Kerja 417.634.489.468 766.315.258.906 1.104.063.527.668 1.137.547.754.042 1.360.900.128.959 1.349.219.113.090 1.356.564.871.690 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 2.618.608.950 100% 2.166.718.000 100% 2.197.169.200 100% 2.482.187.620 100% 2.730.406.382 100% 2.730.406.382 DISNAKERTRANS 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan SKPD 100% 4.588.650.000 100% 6.252.050.000 100% 4.283.750.000 100% 4.959.025.000 100% 5.454.927.500 100% 5.454.927.500 DISNAKERTRANS 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase tingkat disiplin aparatur 100% 94.900.000 100% 240.000.000 100% 264.000.000 100% 290.400.000 100% 290.400.000 DISNAKERTRANS 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 300.000.000 100% 500.000.000 100% 520.000.000 100% 572.000.000 100% 629.200.000 100% 629.200.000 DISNAKERTRANS 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja SKPD 58 Nilai 163.125.000 60 Nilai 185.415.000 61 Nilai 141.515.000 62 Nilai 155.666.500 63 Nilai 171.233.150 63 Nilai 171.233.150 DISNAKERTRANS 6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan 637.941.686 50% 4.691.744.550 53% 3.324.732.000 55% 4.502.732.000 57% 6.079.515.200 60% 6.687.466.720 60% 6.687.466.720 DISNAKERTRANS 7 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan persentase pencari kerja yang diserap dunia kerja 136.780.000 60% 768.350.000 75% 860.320.000 80% 1.500.000.000 85% 1.650.000.000 90% 1.815.000.000 90% 1.815.000.000 DISNAKERTRANS 8 Program peningkatan kesempatan kerja Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) 63% 212.680.000 65% 566.265.000 67% 1.297.350.000 70% 1.842.085.000 72% 2.026.293.500 72% 2.026.293.500 DISNAKERTRANS 9 Program Perlindungan, Pengendalian dan Pengembangan Pekerja Migran Indonesia Menurunnya angka PMI yang bermasalah 10 orang 543.600.000 8 orang 597.960.000 5 orang 657.756.000 5 orang 657.756.000 DISNAKERTRANS 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.414.935.406 2.195.878.458 5.000.000.010 7.498.085.257 7.109.425.184 8.018.497.172 8.018.497.172 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian aparatur DPPPA 100% 433.480.500 100% 527.866.650 100% 837.205.150 100% 920.925.665 100% 1.013.018.232 100% 1.114.320.055 100% 1.114.320.055 DPPPA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparatur DPPPA 100% 180.913.000 100% 212.893.000 100% 913.345.000 100% 1.006.620.300 100% 535.082.330 100% 633.090.563 100% 633.090.563 DPPPA 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 15.000.000 100% 43.600.000 100% 100% 120.000.000 100% 100% 76.000.000 100% 76.000.000 DPPPA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SDM aparatur yang kompeten sesuai dengan tupoksinya 100% 25.000.000 100% 70.000.000 100% 105.000.000 100% 190.000.000 100% 127.050.000 100% 139.755.000 100% 139.755.000 DPPPA 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LAKIP DPPPA 0% 27.343.000 100% 58.490.000 100% 39.449.850 100% 91.613.280 100% 100.774.608 100% 383.331.538 100% 383.331.538 DPPPA 6 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 72.770.200 100% 166.355.000 100% 373.480.000 DPPPA 7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Menguatkan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak 335.762.500 100% 620.869.000 100% 1.323.620.000 DPPPA 8 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Persentase keterlibatan perempuan di parlemen 28.865.000 30% 926.550.000 30% 993.000.000 30% 1.075.500.000 30% 1.075.500.000 DPPPA No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-9 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 9 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persentasae meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan , 295.801.200 0% 276.620.000 0% 1.090.707.000 DPPPA 10 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase perkawinan usia anak di kabupaten Balangan 50% 1.003.450.000 35% 1.040.500.000 20% 1.081.000.000 20% 1.081.000.000 DPPPA 11 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 100% 219.184.800 100% 317.193.000 DPPPA 12 Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 100% 328.100.000 100% 270.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 DPPPA 13 Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase kecamatan menuju kabupaten Balangan sebagai Kabupaten Layak Anak 25% 1.685.000.000 50% 1.847.000.000 75% 1.922.500.000 75% 1.922.500.000 DPPPA 14 Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tertangani 100% 671.476.000 100% 690.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 DPPPA 15 Program Pengelolaan sistem Data Kekerasan Perempuan dan Anak, Gender dan Anak Persentase SKPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam penyusunan program/ kegiatan. 25% 554.350.000 35% 493.000.000 50% 573.000.000 50% 573.000.000 DPPPA 3 Pangan 3.163.734.270 8.625.000.000 15.000.000.000 11.000.000.000 12.092.655.300 13.348.289.879 13.348.289.879 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1.226.679.327 12 bulan 1.268.895.300 12 bulan 1.444.478.500 12 bulan 1.403.817.500 12 bulan 1.544.199.250 12 bulan 1.698.619.175 12 bulan 1.698.619.175 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik 464.650.000 12 bulan 1.438.075.000 12 bulan 1.662.040.000 12 bulan 847.450.000 12 bulan 982.195.000 12 bulan 1.104.145.500 12 bulan 1.104.145.500 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 82.600.000 100% 89.900.000 100% 80.050.000 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 48.400.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 48.100.000 100% 147.240.000 100% 238.100.000 100% 571.770.000 100% 628.947.000 100% 691.841.700 100% 691.841.700 DINAS KETAHANAN PANGAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel 20.800.000 100% 72.073.600 100% 126.527.000 100% 153.370.000 100% 164.797.000 100% 175.991.700 100% 175.991.700 DINAS KETAHANAN PANGAN 6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Persentase peningkatan Skor PPH ketersediaan dan Parsentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi 1.320.904.943 20% 5.608.816.100 DINAS KETAHANAN PANGAN 7 Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Persentase Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 60% 4.348.392.500 80% 4.783.231.750 100% 5.261.554.925 100% 5.261.554.925 DINAS KETAHANAN PANGAN 8 Program Distribusi Pangan Stabilisasi harga pangan masyarakat (inflasi < 5%) 12 dokumen 727.785.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 9 Program Penanganan Daerah Rawan Pangan Menurunnya jumlah desa rawan pangan 2 dokumen 1.513.370.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 10 Program Peningkatan Potensi Produksi Pangan Lokal Meningkatnya jumlah petani yang memproduksi pangan lokal non beras 24 desa 2.423.570.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 11 Program Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Lokal Berkembangnya pangan alternatif 1 dokumen 842.310.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 12 Program Peningkatan Industri Pengolahan dan Produksi Pangan Lokal Meningkatnya jumlah hasil olahan pangan lokal 12 kali 1.724.043.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 13 Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Persentase Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 60% 3.635.200.000 80% 3.945.285.300 100% 4.367.736.879 100% 4.367.736.879 DINAS KETAHANAN PANGAN 14 Program Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan jumlah ketersediaan dan cadangan pertahun 5 ton 4.217.726.500 DINAS KETAHANAN PANGAN 4 Pertanahan - - 44.758.800.000 19.044.700.000 20.949.170.000 23.044.087.000 23.044.087.000 1 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase lokasi tanah yang diinventarisir 0% - 13% 1.593.980.000 25% 1.402.550.000 30% 1.542.805.000 50% 1.697.085.500 50% 1.697.085.500 DINAS PERKIM 2 Program Penyelesaian Konflik-Komplik Pertanahan Persentase penyelasain konflik pertanahan 0% - 3 Kegiatan 555.970.000 3 Kegiatan 339.750.000 3 Kegiatan 373.725.000 3 Kegiatan 411.097.500 3 Kegiatan 411.097.500 DINAS PERKIM 3 Program Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Persentase ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum 0% - 20% 42.608.850.000 20% 17.302.400.000 20% 19.032.640.000 20% 20.935.904.000 20% 20.935.904.000 DINAS PERKIM 5 Lingkungan Hidup 10.573.645.900 22.407.795.900 18.663.295.900 26.290.465.900 25.740.465.900 29.025.465.900 29.025.465.900 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 1.947.800.000 100% 2.247.000.000 100% 2.335.000.000 100% 2.420.000.000 100% 2.495.000.000 100% 2.565.000.000 100% 2.565.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 100 % 1.310.795.900 100% 1.765.795.900 100% 2.505.795.900 100% 2.425.795.900 100% 2.595.795.900 100% 2.715.795.900 100% 2.715.795.900 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % - 100% 100.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN yang mengikuti Bimtek 100 % 100 % 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja CC CC 210.000.000 210 poin 210.000.000 300 poin 300.000.000 300 poin 300.000.000 300 poin 300.000.000 300 poin 300.000.000 300 poin 300.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani 21,39% 26,14% 3.000.000.000 30% 4.194.670.000 32% 4.194.670.000 34% 4.194.670.000 34% 4.194.670.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 45&84 1.080.000.000 46 indeks 9.655.000.000 47 indeks 4.342.500.000 48 indeks 5.355.000.000 49 indeks 4.620.000.000 50 indeks 5.775.000.000 50 indeks 5.775.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Indeks Kualitas udara 44 Indeks 44 Indeks 450.000.000 85 indeks 810.000.000 86 indeks 890.000.000 87 indeks 710.000.000 88 indeks 725.000.000 89 indeks 750.000.000 89 indeks 750.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani 100 % 100 % 230.000.000 100% 1.760.000.000 100% 1.310.000.000 100% 1.595.000.000 100% 1.690.000.000 100% 1.775.000.000 100% 1.775.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 Program Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan Persentase Ketaatan Izin Lingkungan 60 % 60 % 45.050.000 70% 110.000.000 80% 120.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11 Program Peningkatan Kebersihan Kota Cakupan Penanganan Sampah Perkotaan 85 % 85 % 2.200.000.000 85% 2.400.000.000 90% 2.400.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani 27% 3.250.000.000 28% 4.160.000.000 30% 8.990.000.000 32% 8.820.000.000 34% 10.650.000.000 34% 10.650.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-10 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 6 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.950.180.000 2.616.866.000 2.248.596.000 3.500.000.000 4.457.563.400 4.150.480.400 4.150.480.400 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 0 100% 662.102.400 100% 678.434.000 100% 652.415.500 100% 522.862.850 100% 573.960.800 100% 608.570.500 100% 608.570.500 DISDUKCATPIL 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana kerja aparatur 100% 415.195.000 100% 758.301.200 100% 1.074.208.000 100% 1.086.893.200 100% 1.665.487.600 100% 1.155.540.500 100% 1.155.540.500 DISDUKCATPIL 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - 100% 20.450.000 100% 20.450.000 100% 30.450.000 100% 60.900.000 100% 30.450.000 100% 30.450.000 DISDUKCATPIL 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase kapasitas sumber daya aparatur 100% 30.000.000 100% 45.000.000 100% 40.000.000 100% 67.360.000 100% 183.736.000 100% 202.109.600 100% 202.109.600 DISDUKCATPIL 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 5.773.600 100 - 48.364.800 100 - 71.406.100 100- 86.219.750 100- 94.698.000 100- 103.501.000 100- 103.501.000 DISDUKCATPIL 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan Dokumen Pribadi Masyarakat (Dokumen Kependudukan) 86,42% 94,38% 837.109.000 95% 1.066.316.000 DISDUKCATPIL 7 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA) 97% 160.954.400 83% 452.020.000 88% 497.222.000 93% 546.943.000 93% 546.943.000 DISDUKCATPIL 8 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan 89% 141.932.000 90% 376.098.200 92% 415.654.500 97% 472.949.800 97% 472.949.800 DISDUKCATPIL 9 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 100% 87.230.000 100% 878.096.000 100% 965.904.500 100% 1.030.416.000 100% 1.030.416.000 DISDUKCATPIL 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.084.876.320 17.653.369.700 19.183.873.450 24.243.653.000 22.066.674.840 22.003.264.780 22.003.264.780 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1 1 906.980.420 100% 3.046.300.000 100% 3.350.930.000 100% 3.540.088.000 100% 3.698.596.800 100% 3.872.456.480 100% 3.872.456.480 DINAS PEMBERMASDES 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana kerja aparatur 1 1 242.552.300 100% 925.332.100 100% 1.231.800.000 100% 1.292.480.000 100% 1.364.228.000 100% 1.053.070.800 100% 1.053.070.800 DINAS PEMBERMASDES 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 1 1 13.500.000 100% 14.000.000 100% 48.000.000 100% 52.800.000 100% 58.080.000 100% 63.888.000 100% 63.888.000 DINAS PEMBERMASDES 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase kapasitas sumber daya aparatur 1 1 80.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 270.000.000 100% 270.000.000 DINAS PEMBERMASDES 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 1 107.145.000 100% 186.000.000 100% 204.600.000 100% 101.300.000 100% 110.930.000 100% 116.523.000 100% 116.523.000 DINAS PEMBERMASDES 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 1 340.173.600 100% 1.537.340.000 100% 1.274.769.000 100% 1.156.259.000 100% 1.206.459.000 100% 1.266.679.000 100% 1.266.679.000 DINAS PEMBERMASDES 7 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Meningkatnya persentase kapasitas pengurus ekonomi pedesaan - - - 100% 230.536.000 100% 397.036.000 100% 489.443.200 100% 585.331.840 100% 620.398.300 100% 620.398.300 DINAS PEMBERMASDES 8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa 1 1 1.953.067.000 100% 7.483.644.200 100% 5.905.575.200 100% 10.997.980.300 100% 8.198.549.200 100% 7.781.249.200 100% 7.781.249.200 DINAS PEMBERMASDES 9 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Meningkatnya persentase kompentensi aparatur pemerintahan desa - - 271.400.000 100% 2.266.252.500 100% 2.924.685.250 100% 3.083.302.500 100% 3.177.000.000 100% 3.088.000.000 100% 3.088.000.000 DINAS PEMBERMASDES 10 Program Peningkatan dan Penguatan Pemerintahan Desa Pesentase peningkatan dan penguatan pemerintahan desa dan tersedianya data potensi desa 1 170.058.000 100% 1.255.162.600 100% 3.179.478.000 100% 2.980.000.000 100% 3.082.500.000 100% 3.521.000.000 100% 3.521.000.000 DINAS PEMBERMASDES 11 Program Gerakan Membangun Desa Terakomodirnya aspirasi masyarakat - 100% 488.802.300 100% 425.000.000 100% 300.000.000 100% 325.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 DINAS PEMBERMASDES 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.135.425.200 2.096.044.800 2.730.240.000 4.190.000.000 4.949.580.250 5.415.844.438 5.415.844.438 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 831.956.200 100% 510.710.800 100% 962.718.100 100% 1.401.351.000 100% 1.755.545.000 100% 1.941.649.000 100% 1.941.649.000 DISDALDUK & KB 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur cakupan sarana kerja aparatur 100 % 100 % 227.144.000 100% 485.188.000 100% 793.470.000 100% 754.903.000 100% 758.770.000 100% 795.660.000 100% 795.660.000 DISDALDUK & KB 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % - 80% 38.000.000 90% 11.000.000 100% 12.000.000 100% 12.000.000 DISDALDUK & KB 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatu 100 % 100 % - 100% 45.000.000 100% 60.000.000 100% 90.116.000 100% 98.712.000 100% 98.712.000 DISDALDUK & KB 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 100 % 76.325.000 82.820.000 88.032.000 90.000.000 108.519.000 118.539.000 118.539.000 DISDALDUK & KB 6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan remaja yang memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi 100% 59.620.000 100% 59.495.000 100% 123.990.000 100% 170.025.000 100% 186.196.000 100% 186.196.000 DISDALDUK & KB 7 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Cakupan Akseptor KB Mandiri 70% 345.054.000 72% 199.694.500 75% 359.500.000 77% 756.019.000 80% 830.790.000 80% 830.790.000 DISDALDUK & KB 8 Program Keluarga Berencana Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif 75% 315.606.000 75% 256.205.400 76% 730.389.000 76% 428.321.000 76% 468.658.000 76% 468.658.000 DISDALDUK & KB 9 Program pelayanan kontrasepsi Cakupan pelayanan KB baru dan KB aktif 56% 32.450.000 56% 77.300.000 56% 100.699.000 56% 123.089.000 56% 134.982.000 56% 134.982.000 DISDALDUK & KB 10 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Jumlah Kader yang mampu melakukan penyuluhan dalam Kelompok BKB 8 orang 17.295.000 8 orang 8 orang 18.500.000 8 orang 21.275.000 8 orang 24.466.250 8 orang 24.466.250 DISDALDUK & KB 11 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pembinaan Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah 5 kelompok 49.825.000 5 orang 62.000.000 5 orang 135.403.000 6 orang 140.694.000 6 orang 154.349.000 6 orang 154.349.000 DISDALDUK & KB 12 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Cakupan persentase pengguna narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 4% 21.655.000 4% 4% 5% 5% 5% DISDALDUK & KB 13 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Jumlah Bahan Informasi tentang Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak dikelompok BKB, BKR dan BKL 1 paket 56.190.000 1 paket 101.675.000 1 paket 116.926.250 1 paket 134.465.188 1 paket 134.465.188 DISDALDUK & KB 14 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Tri Bina) 1 kegiatan 74.631.000 1 kegiatan 231.325.000 1 kegiatan 275.590.000 1 kegiatan 469.281.000 1 kegiatan 515.378.000 1 kegiatan 515.378.000 DISDALDUK & KB Kondisi Kinerja pada Awal Indikator Kinerja Program (outcome) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan No. SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-11 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 9 Perhubungan 1.827.950.000 7.230.000.000 9.060.000.000 12.977.000.000 17.435.929.000 18.376.483.000 18.376.483.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 5.127.837.700 100% 4.456.190.300 100% 5.621.664.000 100% 6.607.298.000 100% 7.487.916.000 100% 7.487.916.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan 100% 376.900.000 100% 487.850.000 100% 842.650.000 100% 968.650.000 100% 968.650.000 100% 968.650.000 DINAS PERHUBUNGAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentese terpenuhinya kebutuhan operasional OPD yang mendukung peningkatan disiplin aparatur 100% 34.000.000 100% 162.000.000 100% 210.200.000 100% 214.720.000 100% 214.720.000 DINAS PERHUBUNGAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas SDM Perhubungan 100% 155.000.000 100% 223.300.000 100% 250.000.000 100% 400.000.000 100% 435.000.000 100% 435.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP 58 nilai 74.700.000 60 nilai 89.352.700 61 nilai 147.550.000 62 nilai 185.630.000 63 nilai 201.893.000 63 nilai 201.893.000 DINAS PERHUBUNGAN 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan PAD Sektor Perhubungan Darat 0% 15% 200.250.000 74 juta rupiah 88.800.000 74 juta rupiah 269.245.000 DINAS PERHUBUNGAN 7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 100% 100% 155.700.000 100% 591.877.300 DINAS PERHUBUNGAN 8 Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase desa yang dilayani angkutan umum 0% 0% 208.600.000 16% 182.685.000 28% 686.652.000 41% 528.937.000 50% 836.117.000 56% 922.228.000 56% 922.228.000 DINAS PERHUBUNGAN 9 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Angka pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang 70% 62% 1.153.400.000 23 pelanggara n 330.000.000 22 pelanggara n 499.050.000 DINAS PERHUBUNGAN 10 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 49,00% 55,00% 110.000.000 63% 302.200.000 72% 770.050.000 82% 1.402.090.000 91% 2.808.249.000 100% 1.420.334.000 100% 1.420.334.000 DINAS PERHUBUNGAN 11 Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten 47% 1.544.310.000 73% 2.697.582.000 83% 3.331.708.000 100% 4.400.552.000 100% 4.400.552.000 DINAS PERHUBUNGAN 12 Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Angka pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang 21 pelanggara n 907.397.000 20 pelanggara n 1.052.227.000 18 pelanggara n 1.242.560.000 18 pelanggara n 1.242.560.000 DINAS PERHUBUNGAN 13 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Peningkatan PAD Sektor Perhubungan Darat (terminal dan parkir) 67 juta rupiah 417.130.000 68 juta rupiah 1.035.850.000 69.juta rupiah 1.082.630.000 69.juta rupiah 1.082.630.000 DINAS PERHUBUNGAN 10 Komunikasi dan Informatika 129.911.732.612 217.576.138.776 297.692.228.786 308.056.200.490 399.102.332.328 393.879.104.069 393.879.104.069 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.680.500.000 100% 1.160.490.800 100% 1.433.494.700 100% 1.488.023.000 100% 1.729.856.450 100% 1.989.354.920 100% 1.989.354.920 DISKOMINFO 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur cakupan sarana kerja aparatur 100 % 100 % 600.250.000 100% 570.120.000 100% 1.664.570.000 100% 350.650.000 100% 1.072.247.500 100% 1.142.534.625 100% 1.142.534.625 DISKOMINFO 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % 24.000.000 100% 23.550.000 100% 24.450.000 100% 80.827.500 100% 92.901.625 100% 92.901.625 DISKOMINFO 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 100 % 133.000.000 100% 82.500.000 100% 348.500.000 100% 235.000.000 100% 543.775.000 100% 625.341.250 100% 625.341.250 DISKOMINFO 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 37.605.000 100% 16.800.000 100% 17.300.000 100% 22.975.000 100% 79.321.250 100% 91.149.438 100% 91.149.438 DISKOMINFO 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi 1,28% % 2,56% % 935.000.000 4% 1.948.538.200 6% 2.495.098.400 8% 3.366.311.100 10% 4.678.907.765 10% 5.456.584.055 10% 5.456.584.055 DISKOMINFO 7 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 50 orang 83.720.000 80 orang 268.860.000 90 orang 122.505.000 90 orang 382.880.750 90 orang 440.312.863 90 orang 440.312.863 DISKOMINFO 8 Program kerjasama informsi dan media massa Persentase Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik 100 % 100 % 81.400.000 100% 227.290.910 100% 287.470.000 100% 410.112.550 100% 3.660.629.433 100% 4.209.723.848 100% 4.209.723.848 DISKOMINFO 9 Program Pengelolaan Aspirasi Publik Terpenuhinya Pengelolaan Aspirasi Publik 1 tahun 38.600.000 1 tahun 29.125.000 1 tahun 33.493.750 100% 38.517.813 100% 38.517.813 DISKOMINFO 10 Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK 100% 100% 711.000.000 100% 656.740.000 100% 482.090.000 100% 3.030.950.000 100% 3.742.592.500 100% 4.303.981.375 100% 4.303.981.375 DISKOMINFO 11 Program Pengembangan Layanan E-Goverment Persentase Layanan E-government yang berbasis IT 100% 94.150.000 100% 52.938.200 100% 187.700.000 100% 1.503.855.000 100% 1.729.433.250 100% 1.729.433.250 DISKOMINFO 11 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 113.251.427.506 198.107.813.458 266.790.412.076 279.220.974.828 331.713.740.076 318.354.494.149 318.354.494.149 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100 867.783.100 100% 758.678.000 100% 1.439.145.000 100% 1.181.120.000 100% 1.301.232.000 100% 1.431.355.200 100% 1.431.355.200 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Kerja Aparatur 60% 65 451.576.000 70% 408.822.000 75% 1.208.060.000 80% 604.230.000 85% 1.030.256.000 90% 1.168.513.600 90% 1.168.513.600 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 100 17.835.000 100% 30.000.000 100% 72.080.000 100% 31.250.000 100% 68.500.000 100% 77.450.000 100% 77.450.000 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100 96.000.000 100% 129.000.000 100% 156.000.000 100% 199.500.000 100% 239.400.000 100% 287.280.000 100% 287.280.000 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100 25.100.000 100% 34.450.000 100% 69.015.000 100% 89.400.000 100% 341.820.000 100% 376.002.000 100% 376.002.000 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 6 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Jumlah UMKM yang berdaya saing 3 PUMK 2 74.624.000 2 UMKM 38.792.000 2 UMKM 220.000.000 2 UMKM 242.000.000 2 UMKM 242.000.000 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase pertumbuhan wirausaha baru per tahun 5 PUMK 5 201.101.500 7% 201.688.000 9% 328.285.000 10% 491.254.000 11% 612.979.400 12% 674.277.340 12% 674.277.340 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase usaha mikro/kecil yang sudah menerapkan e- commerce - 0,05 96.443.400 59.520.000 185.455.000 565.555.000 754.110.500 829.521.550 829.521.550 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi Berkualitas - 1 364.278.100 1 Buah 300.000.000 1 Buah 331.530.000 1 Buah 474.691.000 1 Buah 894.910.100 1 Buah 990.731.110 1 Buah 990.731.110 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-12 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 13 Penanaman Modal 1.290.010.000 3.176.887.700 2.904.359.500 4.000.000.000 4.380.000.000 4.838.000.000 4.838.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 545.282.000 100% 1.475.107.700 100% 83.879.500 100% 1.028.500.000 100% 1.129.900.000 100% 1.242.890.000 100% 1.242.890.000 DISNAMDAL & PTSP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Kerja Aparatur 100 % 100 % 195.508.000 100% 461.205.000 100% 796.275.000 100% 367.500.000 100% 406.100.000 100% 446.710.000 100% 446.710.000 DISNAMDAL & PTSP 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Perentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % 40.500.000 12bulan 94.500.000 12bulan 52.500.000 12bulan 80.000.000 12bulan 66.000.000 12bulan 70.600.000 12bulan 70.600.000 DISNAMDAL & PTSP 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peresntase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100 % 100 % 178.760.000 100% 314.025.000 100% 60.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 143.000.000 100% 143.000.000 DISNAMDAL & PTSP 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 50.360.000 100% 45.820.000 100% 8.000.000 100% 24.000.000 100% 28.000.000 100% 30.800.000 100% 30.800.000 DISNAMDAL & PTSP 6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Sektor Potensi Sumber Daya Investasi 7 Perusahaan7 Perusahaan 35.960.000 7 Perusahaa n 47.275.000 10 Perusahaa n 263.775.000 11 Perusahaa n 359.750.000 12 Perusahaa n 395.725.000 13 Perusahaa n 435.297.500 13 Perusahaa n 435.297.500 DISNAMDAL & PTSP 7 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sinkronisasi dan Harmonisasi NSPK 5 % 5 % 243.640.000 5% 127.330.000 5% 495.960.000 5% 400.000.000 5% 440.000.000 5% 484.000.000 5% 484.000.000 DISNAMDAL & PTSP 8 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 1 sektor 270.900.000 3 sektor 39.545.000 3 sektor 60.250.000 3 sektor 66.275.000 3 sektor 72.902.500 3 sektor 72.902.500 DISNAMDAL & PTSP 9 Program Penataan NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal 4 NSPK 340.725.000 DISNAMDAL & PTSP 10 Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 110.045.000 DISNAMDAL & PTSP 11 Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan 311.080.000 480.000.000 528.000.000 580.800.000 580.800.000 DISNAMDAL & PTSP 12 Program Penataan dan Pengembangan Data Perizinan dan Penanaman Modal 100% 683.300.000 DISNAMDAL & PTSP 13 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur 100% 1.100.000.000 100% 1.210.000.000 100% 1.331.000.000 100% 1.331.000.000 DISNAMDAL & PTSP 14 Kepemudaan dan Olahraga 3.492.394.500 3.008.750.000 6.969.849.500 3.483.693.800 16.726.399.990 18.568.379.489 18.568.379.489 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkelolanya administrasi perkantoran 721.103.500 12bulan 902.611.000 12bulan 1.087.041.600 12bulan 1.250.335.800 12bulan 1.373.449.880 12bulan 1.510.794.868 12bulan 1.510.794.868 DISPORA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana 100% 253.498.500 100% 176.051.000 100% 1.104.597.100 100% 534.960.000 100% 1.027.760.110 100% 845.715.621 100% 845.715.621 DISPORA 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 32.400.000 100% 100% 45.950.000 100% 70.000.000 100% 82.060.000 100% 82.060.000 DISPORA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 72.000.000 100% 60.000.000 100% 50.000.000 100% 120.000.000 100% 170.000.000 100% 187.000.000 100% 187.000.000 DISPORA 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 400.000 100% 36.400.000 100% 37.900.000 100% 107.900.000 100% 118.690.000 100% 130.559.000 100% 130.559.000 DISPORA 6 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 DISPORA 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 843.077.500 100% 1.030.000.000 100% 1.517.915.800 100% 599.548.000 100% 1.550.400.000 100% 2.130.400.000 100% 2.130.400.000 DISPORA 8 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Peningkatan jumlah kebijakan dalam pengelolaan 100% 33.343.000 100% 223.600.000 100% 100% 773.600.000 100% 773.600.000 100% 773.600.000 DISPORA 9 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan jumlah kebijakan dalam pengelolaan manajemen olahraga 100% 450.000.000 100% 550.000.000 100% 550.000.000 DISPORA 10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya dan termasyarakatnya olahraga pertahun 1.300.440.000 100% 727.945.000 100% 2.748.795.000 100% 800.000.000 100% 8.655.000.000 100% 9.518.000.000 100% 9.518.000.000 DISPORA 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga meningkatnya sarana dan prasarana olahraga 301.875.000 100% 10.000.000 100% 200.000.000 100% 25.000.000 100% 2.227.500.000 100% 2.530.250.000 100% 2.530.250.000 DISPORA 15 Statistik 349.000.000 136.100.000 125.228.700 399.793.200 994.056.180 1.133.193.657 1.133.193.657 1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Cakupan ketersediaan data/informasi/statistik daerah 100% 100% 349.000.000 13data 136.100.000 13data 125.228.700 15 data 399.793.200 15 data 994.056.180 15data 1.133.193.657 15data 1.133.193.657 DISKOMINFO 16 Persandian - - - 93.950.000 108.042.500 124.248.875 124.248.875 1 Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah 100% 93.950.000 100% 108.042.500 100% 124.248.875 100% 124.248.875 DISKOMINFO 17 Kebudayaan 1.004.320.000 1.082.340.000 1.656.440.000 2.079.015.000 2.594.945.000 3.093.565.000 3.093.565.000 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Nilai Budaya Daerah yang dikembangkan 45% - 50% - 60% 94.400.000 70% 100.000.000 80% 150.000.000 80% 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Pengelolaan Benda Purbakala, Situs cagar Budaya yang dipelihara, Jumlah Peristiwa Sejarah dan Tradisi Daerah yang terdokumentasi dengan lengkap 33.675.000 10 Jumlah 86.500.000 30 Jumlah 300.250.000 100 Jumlah 378.200.000 100 Jumlah 455.000.000 100 Jumlah 495.000.000 100 Jumlah 495.000.000 DINAS PENDIDIKAN 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Siswa Binaan dibidang seni Budaya, Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang digelar dan diikuti 970.645.000 25 Orang 995.840.000 27 Orang 1.356.190.000 28 Orang 1.606.415.000 29 Orang 2.039.945.000 30 Orang 2.448.565.000 30 Orang 2.448.565.000 DINAS PENDIDIKAN Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-13 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 18 Perpustakaan 1.391.569.525 6.302.574.200 3.584.135.203 4.499.999.950 4.949.963.945 5.444.999.540 5.444.999.540 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya layanan administrasi perkantoran 100% 100% 639.801.125 100% 1.067.552.345 100% 1.515.439.643 100% 1.533.587.300 100% 1.686.946.030 100% 1.855.640.633 100% 1.855.640.633 DINAS PERPUSTAKAAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 667.914.600 100% 5.096.323.365 100% 1.767.973.460 100% 562.153.000 100% 618.368.300 100% 680.205.130 100% 680.205.130 DINAS PERPUSTAKAAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 10.500.000 100% 42.735.000 100% 135.712.500 100% 25.800.000 100% 28.380.000 100% 31.218.000 100% 31.218.000 DINAS PERPUSTAKAAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100% 100% 67.000.000 100% 89.250.000 100% 151.200.000 100% 95.500.000 100% 105.050.000 100% 115.555.000 100% 115.555.000 DINAS PERPUSTAKAAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan 100% 100% 6.353.800 100% 6.713.490 100% 13.809.600 100% 17.598.750 100% 19.358.625 100% 21.294.488 100% 21.294.488 DINAS PERPUSTAKAAN 6 Program Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca Cakupan Peningkatan Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca 85% 500.263.300 90% 550.289.630 95% 605.318.593 95% 605.318.593 DINAS PERPUSTAKAAN 7 Program Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka Meningkatnya koleksi deposit, bahan pustaka yang diminati masyarakat serta pengolahan bahan pustaka 85% 633.847.500 87% 697.196.250 90% 766.955.075 90% 766.955.075 DINAS PERPUSTAKAAN 8 Program Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka Meningkatnya koleksi deposit, bahan pustaka yang diminati masyarakat serta pengolahan bahan pustaka 85% 105.603.600 87% 116.163.960 90% 127.780.356 90% 127.780.356 DINAS PERPUSTAKAAN 9 Program Pelayanan, TIK, Promosi dan Kerja Sama Terlaksananya kegiatan monitorin, evaluasi & pelaporan deposit, akuisisi & pengolahan bahan pustaka 75% 1.025.646.500 80% 1.128.211.150 85% 1.241.032.265 85% 1.241.032.265 DINAS PERPUSTAKAAN 19 Kearsipan 102.631.975 1.284.855.100 2.999.550.000 3.515.000.000 3.732.909.800 4.186.135.850 4.186.135.850 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya layanan administrasi perkantoran 100% 614.825.800 100% 638.847.200 100% 696.489.050 100% 792.758.500 100% 896.388.950 100% 896.388.950 DINAS ARSIP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 412.444.900 100% 910.343.300 100% 646.804.000 100% 743.824.600 100% 855.396.500 100% 855.396.500 DINAS ARSIP 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase meningkatnya disiplin aparatur 100% 26.100.000 100% 29.700.000 100% 37.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 DINAS ARSIP 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 30.000.000 100% 82.000.000 100% 109.300.000 100% 125.695.000 100% 144.549.250 100% 144.549.250 DINAS ARSIP 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kinerja 100% 6.292.400 100% 14.850.000 100% 20.550.000 100% 23.632.500 100% 27.177.500 100% 27.177.500 DINAS ARSIP 6 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Persentase penciptaan arsip yang mengelola arsip sesuai NSPK dan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) 100% 100% 20.740.000 4% 28.830.000 17% 288.930.000 41% 774.975.400 70% 597.643.750 100% 601.129.400 100% 601.129.400 DINAS ARSIP 7 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase peningkatan arsip statis yang dikelola 100% 100% 52.366.975 3% 52.012.000 20% 575.628.500 47% 688.203.800 73% 791.432.450 100% 910.141.250 100% 910.141.250 DINAS ARSIP 8 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Persentase arsip yang terpelihara 100% 100% 29.525.000 100% 19.900.000 100% 195.599.000 DINAS ARSIP 9 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Persentase peningkatan kualitas SDM 20% 94.450.000 25% 263.652.000 DINAS ARSIP 10 Program Pembinaan dan Penyuluhan Kearsipan Pesentase peningkatan kualitas SDM Kearsipan 50% 541.677.750 75% 622.923.000 100% 716.353.000 100% 716.353.000 DINAS ARSIP C URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 32.046.886.400 55.729.244.150 75.889.341.420 80.653.386.172 87.300.650.931 80.127.111.612 80.127.111.612 1 Kelautan & Perikanan 4.868.202.900 7.302.460.400 10.484.071.430 12.506.523.073 14.384.574.680 15.722.724.048 15.722.724.048 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 1.002.812.100 12 bulan 1.127.471.100 12 bulan 1.502.024.000 12 bulan 1.605.000.000 12 bulan 1.655.000.000 12 bulan 1.655.000.000 DINAS PERIKANAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sarana dan prasarana aparatur 100% 721.922.000 100% 1.602.604.000 100% 2.600.849.900 100% 3.004.807.900 100% 2.843.507.900 100% 2.843.507.900 DINAS PERIKANAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur pengadaan pakaian dinas 120 stel - 120 stel 99.500.000 120 stel 99.700.000 120 stel 99.700.000 120 stel 120.000.000 120 stel 120.000.000 DINAS PERIKANAN 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 231.945.000 12 bulan 330.699.900 12 bulan 392.773.100 12 bulan 392.773.100 12 bulan 413.693.100 12 bulan 413.693.100 DINAS PERIKANAN 5 Program Peningkatan Produksi Perikanan Produksi : DINAS PERIKANAN 6 Budidaya (Ton) 590 690 4.061.753.900 710 4.394.116.700 730 5.996.965.370 750 6.646.661.907 780 7.561.328.098 800 8.767.460.907 800 8.767.460.907 DINAS PERIKANAN 7 Tangkap (Ton) 1440 1.198 1.206 1.215 1.223 1.232 1.240 1.240 DINAS PERIKANAN 8 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Konsumsi Masyarakat terhadap ikan (Kg/Kapita/Th) 40,4 41,2 476.064.000 42 594.670.600 43 709.137.660 44 810.051.426 44 946.056.569 45 1.070.662.225 45 1.070.662.225 DINAS PERIKANAN 9 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Sumberdaya Masyarakat Perikanan Terbentuknya PokMaswas (klpk) 3 5 330.385.000 5 356.994.000 5 617.693.400 5 454.462.740 5 774.909.014 5 852.399.915 5 852.399.915 DINAS PERIKANAN 10 Program Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan berkelanjutan (Ha) 85 100 120 145 200 250 300 300 DINAS PERIKANAN SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-14 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 2 Pariwisata 5.174.479.000 4.472.815.000 8.820.109.000 10.204.487.500 12.265.735.350 15.030.960.801 15.030.960.801 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran % 1 479.969.000 100% 484.715.000 100% 972.080.000 100% 755.050.000 100% 981.564.600 100% 1.128.799.751 100% 1.128.799.751 DINAS PARIWISATA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur % 1 53.600.000 100% 245.950.000 100% 1.670.801.000 100% 1.252.100.000 100% 1.626.430.000 100% 1.871.889.500 100% 1.871.889.500 DINAS PARIWISATA 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentasi Meningkatnya Disiplin Aparatur bh - - 100% 2.500.000 100% 59.450.000 100% 14.050.000 100% 23.744.500 100% 27.306.175 100% 27.306.175 DINAS PARIWISATA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentasi Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 1 72.000.000 100% 32.000.000 100% 158.153.000 100% 256.400.000 100% 391.820.000 100% 450.593.000 100% 450.593.000 DINAS PARIWISATA 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai Lakip - - 58 skor - 61 skor 20.700.000 61 skor 22.400.000 63 skor 29.120.000 64 skor 33.488.000 64 skor 33.488.000 DINAS PARIWISATA 6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Berkembangnya Pemasaran Pariwisata 254.950.000 1.775.500.000 2.300.700.000 3.083.650.000 3.645.800.000 4.224.000.000 4.224.000.000 DINAS PARIWISATA 7 Program Pengembangan Destinasi Wisata Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Objek Wisata 1 buah 4.200.000.000 2 buah 1.450.000.000 2 buah 3.000.000.000 2 buah 4.000.000.000 2 buah 4.500.000.000 2 buah 6.000.000.000 2 buah 6.000.000.000 DINAS PARIWISATA 8 Program Pengembangan Kemitraan Berkembangnya Kemitraan Pariwisata 113.960.000 482.150.000 638.225.000 820.837.500 1.067.256.250 1.294.884.375 1.294.884.375 DINAS PARIWISATA 9 Program Pengembangan Industri Pariwisata Jumlah Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata 0 kegiatan - 8 kegiatan 829.092.000 9 kegiatan 479.810.000 10 kegiatan 674.731.800 12 kegiatan 747.649.770 12 kegiatan 747.649.770 DINAS PARIWISATA 3 Pertanian 20.871.270.100 41.371.533.250 52.059.127.390 52.279.132.799 54.248.000.320 42.332.473.925 42.332.473.925 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100 1.693.432.390 100% 2.627.320.900 100% 2.620.490.000 100% 2.170.987.770 100% 2.306.065.839 100% 2.536.672.423 100% 2.536.672.423 DINAS PERTANIAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana kerja aparatur 100% 100% 1.463.179.090 100% 3.558.411.200 100% 3.034.820.200 100% 2.293.250.450 100% 1.699.426.300 1 1.869.368.930 1 1.869.368.930 DINAS PERTANIAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 203.450.000 100% 332.050.000 100% 340.050.000 100% 280.657.500 100% 245.080.000 100% 269.588.000 100% 269.588.000 DINAS PERTANIAN 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 269.738.000 100% 354.524.000 100% 468.924.000 100% 654.340.000 100% 609.776.200 100% 670.753.820 100% 670.753.820 DINAS PERTANIAN 5 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Bertambahnya jumlah produksi padi yang berlebel dan bersertifikat (Ton) 100 125 667.991.700 170 1.608.990.000 250 1.345.000.000 300 1.196.000.000 350 1.310.000.000 400 1.050.000.000 400 1.050.000.000 DINAS PERTANIAN 6 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan Menekan kehilangan hasil pasca panen(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PERTANIAN 7 Program Peningkatan Luas Area Tanam Pertanian Target Luas Tanam Padi (Ha) 40.009 40.100 296.877.000 40.200 1.887.107.000 40.300 2.075.817.700 40.400 2.283.399.470 40.500 2.511.739.417 40.600 2.762.913.359 40.600 2.762.913.359 DINAS PERTANIAN Target Luas Tanam Jagung (Ha) 1.121 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.500 DINAS PERTANIAN Target Luas Tanam Kedelai (Ha) 799 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.500 DINAS PERTANIAN 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (1) Target produksi padi (Ton) 173.423,5 174.435 4.337.459.000 176.880 5.438.626.200 179.335 5.982.488.820 181.800 6.580.737.702 184.275 7.238.811.472 186.760 7.962.692.619 186.760 7.962.692.619 DINAS PERTANIAN
(2)Target produksi Jagung (ton) 5.044,7 4.500 4.961 5.424 5.889 6.356 6.825 6.825 DINAS PERTANIAN
(3)Target produksi Kedelai (ton) 959 2.400 2.573 2.750 2.933 3.120 3.313 3.313 DINAS PERTANIAN Produktivitas padi per Hektar (Kw/ha) 43,35 43,50 44,00 44,50 45,00 45,50 46,00 46,00 DINAS PERTANIAN 7 Program Peningkatan Produksi Hortikultura Produksi tanaman hortikultura (Ton) 1.372.016.650 1.959.218.000 2.155.139.800 2.370.653.780 2.607.719.158 2.868.491.074 2.868.491.074 DINAS PERTANIAN Buah 17.772 18.305 18.854 19.420 2.003 20.603 21.221 21.221 DINAS PERTANIAN Sayuran 770 809 849 891 936 983 1.032 1.032 DINAS PERTANIAN 8 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Jumlah peningkatan alat dan mesin serta sarana pengolahan hasil hortikultura (Komuditas) 2 komoditas 2 komoditas 402.545.000 3 komoditas 620.500.000 2 komoditas 483.054.000 2 komoditas 579.664.800 2 komoditas 695.597.760 2 komoditas 765.157.536 2 komoditas 765.157.536 DINAS PERTANIAN 9 Program Peningkatan Produktivitas Kelembagaan Petani Penerapan PHT hortikultura pada lokasi pengembangan kawasan hortikultura (Kelompok) 3 3 304.285.870 4 334.714.000 5 368.185.900 6 405.004.000 7 445.504.900 8 490.055.000 8 490.055.000 DINAS PERTANIAN 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Penekanan Angka Kematian Ternak (%) 1,02 1,02 1.151.422.300 1,02 1.338.023.000 1,02 1.471.825.300 1,02 1.619.007.830 1,02 1.780.908.613 1,02 1.797.998.000 1,02 1.797.998.000 DINAS PERTANIAN 11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Target Produksi : 8.708.873.100 19.951.202.200 20.417.406.820 22.391.339.482 24.834.961.800 10.530.133.417 10.530.133.417 DINAS PERTANIAN Daging (Kg) 1.206.240 ######### 1.235.363 1.250.188 1.265.190 1.280.372 1.295.737 1.295.737 DINAS PERTANIAN Telur (Kg) 265.241 279.189 282.819 286.495 290.220 293.993 297.814 297.814 DINAS PERTANIAN 12 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah peningkatnya luas area tanam pertanian (Ha) 100 ha - 25 ha 8.025.137.600 50 ha 7.360.327.750 50 ha 6.258.400.511 75 ha 6.884.240.562 75 ha 6.884.240.562 DINAS PERTANIAN 13 Program Peningkatan Produktivitas Penyuluh Pertanian jumlah KT utama (kelompok) 16 Kelompok -16 kelompok 1.364.846.70024 kelompok 986.651.40024 kelompok 680.590.350 24 kelompok 748.649.385 24 kelompok 748.649.385 DINAS PERTANIAN 14 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak angka kematian hewan ternak 1% 929.676.000 1% 956.840.550 1% 540.436.865 1% 522.918.000 1% 575.209.800 1% 575.209.800 DINAS PERTANIAN 15 Pengembangan Produksi Benih Padi Yang Berlabel dan Bersertifikat Jumlah Produksi Benih Padi Yang Berlabel dan Bersertifikat 4 ha - 4 ha 544.625.000 4 ha 287.500.000 4 ha 275.000.000 4 ha 302.500.000 4 ha 302.500.000 DINAS PERTANIAN 16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Meningkatnya keterampilan hasil olahan produksi peternakan 0 431.170.750 0 404.475.000 0 279.174.000 1 225.500.000 2 248.050.000 2 248.050.000 DINAS PERTANIAN Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-15 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 4 Perdagangan 1.364.317.900 2.169.132.000 4.000.000.000 6.001.825.000 6.461.493.000 6.590.627.000 7.406.822.400 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 430.769.000 100% 807.557.600 100% 994.911.000 100% 1.100.894.000 100% 1.187.445.000 100% 1.187.445.000 DINAS PERDAGANGAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 211.109.000 100% 360.851.000 100% 515.399.000 100% 344.924.000 100% 434.903.000 100% 434.903.000 DINAS PERDAGANGAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase meningkatnya disiplin aparatur 100% 1.500.000 100% 47.500.000 100% 20.500.000 100% 15.000.000 100% 42.500.000 100% 42.500.000 DINAS PERDAGANGAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 100% 108.000.000 100% 135.000.000 100% 227.500.000 100% 230.000.000 100% 235.000.000 100% 235.000.000 DINAS PERDAGANGAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kinerja 0% - 100% 50.700.000 100% 152.880.000 100% 183.000.000 100% 202.000.000 100% 202.000.000 DINAS PERDAGANGAN 6 Program Pemantauan Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya jumlah data informasi perdagangan dalam negeri 70% 1 520.195.000 1 bh 24.706.000 2 bh 35.810.000 DINAS PERDAGANGAN 7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Persentase peningkatan PDRB sektor perdagangan 6% 554.410.000 6% 722.960.000 7% 1.191.365.000 7% 1.325.700.000 8% 1.416.000.000 8% 1.416.000.000 DINAS PERDAGANGAN 8 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan peningkatan produk, sarana dan prasarana yang legal (bh) 200 28 234.308.500 30 255.738.000 33 684.857.000 965.740.000 1.118.320.000 758.372.000 758.372.000 DINAS PERDAGANGAN 9 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Daya Saing Produk unggulan Daerah 4 produk 6 produk 285.789.400 8 produk 357.500.000 10 produk 677.794.400 677.794.400 DINAS PERDAGANGAN 10 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan peningkatan kualitas pkl dan asongan 60 bh 100 bh 50.450.000 110 bh 69.050.000 120 bh 138.401.000 0% 0 0% - 0% - 138.401.000 DINAS PERDAGANGAN 11 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 3 pasar (50%)2 pasar (30%) 273.575.000 2 pasar (30%) 156.350.000 3 pasar (50%) 338.569.000 1.933.530.000 2.143.655.000 2.314.407.000 2.314.407.000 DINAS PERDAGANGAN 5 Perindustrian 440.827.000 740.000.000 1.377.955.000 1.061.239.000 1.553.428.900 1.708.771.790 1.708.771.790 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persentase produk industri yang bersertifikat halal 1055 IKM 20 IKM 108.200.000 159.450.000 207.280.000 729.289.000 975.146.800 1.072.661.480 1.072.661.480 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri 5 Produk 2 Produk 160.586.500 60% 89.800.000 60% 206.700.000 60% 156.950.000 60% 385.782.100 60% 424.360.310 60% 424.360.310 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 3 Program Penataan Struktur Industri Persentase IKM yang menerapkan GMP 3 IKM 3 IKM 63.337.500 7% 64.950.000 7% 100.325.000 7% 175.000.000 7% 192.500.000 7% 211.750.000 7% 211.750.000 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 4 Program pengembangan kelembagaan industri kecil dan menengah Jumlah Keanekaragaman produk industri daerah 8 Produk 10 produk 108.703.000 2 Produk 425.800.000 2 Produk 863.650.000 DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN 6 Transmigrasi 171.912.400 511.941.500 987.700.000 1.499.448.800 1.649.393.680 1.814.333.048 1.814.333.048 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Persentase luas lahan Kimtrans yang diusahakan 171.912.400 15% 409.939.400 18% 899.882.000 18% 708.739.800 20% 779.613.780 25% 857.575.158 25% 857.575.158 DISNAKERTRANS 2 Program Transmigrasi Lokal Jumlah transmigran yang berwirausaha/mandiri 20 orang 102.002.100 20 orang 87.818.000 22 orang 790.709.000 30 orang 869.779.900 40 orang 956.757.890 40 orang 956.757.890 DISNAKERTRANS D FUNGSI URUSAN PENUNJANG 104.023.031.626 120.996.915.907 147.654.945.569 145.010.518.219 169.062.429.817 186.594.367.637 186.594.367.637 1 Perencanaan 7.832.838.350 4.921.017.500 10.000.000.000 15.385.081.490 15.388.531.490 15.388.531.490 15.388.531.490 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 1.775.323.350 57 - 1.657.878.500 60 - 1.723.702.600 62 - 1.990.433.490 63 - 1.990.433.490 65 - 1.990.433.490 65 - 1.990.433.490 BAPPEDA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 1.376.177.000 57 - 443.450.000 60 - 902.425.000 62 - 637.925.000 63 - 637.925.000 65 - 637.925.000 65 - 637.925.000 BAPPEDA 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja 156 stell 51.350.000 57 - 24.450.000 60 - 21.450.000 62 - 18.000.000 63 - 21.450.000 65 - 21.450.000 65 - 21.450.000 BAPPEDA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja 38 kali 48 kali 243.000.000 57 - 158.000.000 60 - 144.000.000 62 - 300.000.000 63 - 300.000.000 65 - 300.000.000 65 - 300.000.000 BAPPEDA 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja 13 dokumen 122.350.000 57 - 104.400.000 62 - 102.842.400 63 - 95.188.000 63- 95.188.000 65 - 95.188.000 65 - 95.188.000 BAPPEDA 6 Program Pengembangan data/informasi Prosentase tingkat ketersediaan data & informasi pembangunan daerah 100% 100% 389.930.000 35% 275.300.000 45% 701.090.000 55% 2.460.650.000 60% 2.460.650.000 70% 2.460.650.000 70% 2.460.650.000 BAPPEDA 7 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Prosentase peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran 80% 82% 715.314.000 80% 258.369.000 85% 567.835.000 90% 1.896.290.000 95% 1.896.290.000 100% 1.896.290.000 100% 1.896.290.000 BAPPEDA 8 Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran 80% 82% 3.159.394.000 80% 1.257.760.000 85% 2.302.295.000 90% 2.743.060.000 95% 2.743.060.000 100% 2.743.060.000 100% 2.743.060.000 BAPPEDA 9 Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya Prosentase pencapaian program prioritas target RPJMD bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 75% 741.410.000 80% 1.841.425.000 85% 2.500.135.000 90% 2.500.135.000 95% 2.500.135.000 95% 2.500.135.000 BAPPEDA 10 Program Perencanaan Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase capaian program prioritas target RPJMD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana 75% - 80% 1.692.935.000 85% 2.743.400.000 90% 2.743.400.000 95% 2.743.400.000 95% 2.743.400.000 BAPPEDA 2 Keuangan 12.292.082.275 17.648.125.799 19.318.220.719 14.000.000.000 23.001.829.170 25.089.759.087 25.089.759.087 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 2.400.744.725 100% 2.921.969.900 100% 3.100.784.600 100% 2.530.740.750 100% 3.557.516.380 100% 3.913.268.018 100% 3.913.268.018 BAKEUDA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana kerja aparatur 100 % 100 % 466.193.700 100% 1.949.110.299 100% 1.562.926.000 100% 669.416.000 100% 1.215.373.600 100% 1.164.890.460 100% 1.164.890.460 BAKEUDA 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % 18.450.000 100% 352.250.000 100% 99.000.000 100% 33.250.000 100% 108.900.000 100% 79.557.500 100% 79.557.500 BAKEUDA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 100 % 329.883.500 100% 369.264.100 100% 434.264.100 100% 428.800.000 100% 557.916.810 100% 613.708.491 100% 613.708.491 BAKEUDA 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 230.529.000 100% 650.426.400 100% 318.090.000 100% 268.000.000 100% 409.343.000 100% 450.277.300 100% 450.277.300 BAKEUDA 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah % SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 8.846.281.350 100% 7.493.330.200 100% 9.636.418.519 100% 6.577.775.000 100% 11.190.300.000 100% 12.309.330.000 100% 12.309.330.000 BAKEUDA 7 Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah % Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB 100% 2.337.737.400 100% 2.598.700.000 100% 2.027.021.850 100% 3.642.959.320 100% 4.007.255.252 100% 4.007.255.252 BAKEUDA 8 Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah Persentasi Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat 80% 1.574.037.500 80% 1.568.037.500 80% 1.464.996.400 80% 2.319.520.060 80% 2.551.472.066 80% 2.551.472.066 BAKEUDA No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-16 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1.602.279.600 8.558.850.800 10.054.065.600 9.677.593.400 9.567.295.600 9.567.295.600 9.567.295.600 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100 % 100 % 1.093.309.600 100% 963.352.800 100% 1.148.279.800 100% 728.226.900 100% 728.226.900 100% 728.226.900 100% 728.226.900 BKPPD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PERSENTASI KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI 60% 65% 219.970.000 65% 354.421.400 70% 434.040.000 75% 217.093.500 80% 217.093.500 85% 217.093.500 85% 217.093.500 BKPPD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur TERPENUHINYA SARANA PENDUKUNG DISIPLIN APARATUR 100 % 100 % - 100% 54.550.000 100% 37.900.000 100% 37.900.000 100% - 100% - 100% - BKPPD 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR 50% 60% 150.000.000 65% 198.218.000 70% 457.344.000 0% - 0% - 0% - 0% - BKPPD 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NILAI LKIP SKPD - Nilai 60 139.000.000 0 - 101.125.000 80 - 111.025.000 82 - 127.100.000 83 - 127.100.000 84 - 127.100.000 84 - 127.100.000 BKPPD 6 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur PROSENTASE PNS YANG MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN 40% 3.615.865.000 48% 4.754.299.000 57% 2.567.295.600 65% 2.567.295.600 74% 2.567.295.600 74% 2.567.295.600 BKPPD 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 84% 839.528.000 85% 1.019.080.400 89% 473.330.000 90% 498.330.000 92% 498.330.000 92% 498.330.000 BKPPD 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 84% 531.790.600 85% 648.097.400 89% 550.054.000 90% 550.054.000 92% 550.054.000 92% 550.054.000 BKPPD 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PROSENTASE PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU 100 - 1.900.000.000 100 - 1.444.000.000 100 - 2.047.397.800 100 - 1.950.000.000 100 - 1.950.000.000 100 - 1.950.000.000 BKPPD 10 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV - - - - 2.929.195.600 2.929.195.600 2.929.195.600 2.929.195.600 BKPPD 4 Penelitian dan Pengembangan 510.437.000 2.346.051.100 7.000.000.000 9.000.000.000 10.064.999.200 11.071.500.000 11.071.500.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien 100% 686.936.600 100% 1.483.216.000 100% 1.159.508.000 100% 1.275.458.000 100% 1.403.004.680 100% 1.403.004.680 BALITBANGDA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur 100% 451.850.000 100% 967.400.000 100% 488.250.000 100% 537.075.000 100% 590.782.500 100% 590.782.500 BALITBANGDA 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan pegawai 100% 8.000.000 100% 80.000.000 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 24.200.000 BALITBANGDA 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 150.000.000 100% 250.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 266.200.000 100% 266.200.000 BALITBANGDA 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 99.110.000 100% 399.050.000 100% 112.210.000 100% 123.431.000 100% 135.774.100 100% 135.774.100 BALITBANGDA 6 Program Konservai Sumber Daya Kebun Raya Tersedianya konservasi suber daya kebun raya 0% - 0% - 20% 825.359.000 20% 4.908.108.000 30% 5.398.918.800 0 5.938.810.680 0 5.938.810.680 BALITBANGDA 7 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inivasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kebijakan 54% 510.437.000 23% - 27% 1.295.837.500 0% - 0% - 0% - 0% - BALITBANGDA 8 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan 0% - 0% - 29% 591.924.000 55% 651.116.400 1 716.228.040 1 716.228.040 BALITBANGDA 9 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan untuk dijadikan bahan 0% - 0% - 62% 1.500.000.000 82% 1.815.000.000 1 1.996.500.000 1 1.996.500.000 BALITBANGDA 10 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase hasil penelitian dan 23% 950.154.500 46% 1.699.137.500 0% - 0% - 0% - 0% - BALITBANGDA 5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum 77.158.224.201 81.565.191.908 94.126.448.170 92.704.955.479 106.397.341.857 120.370.605.710 120.370.605.710 I SEKRETARIAT DAERAH 45.286.239.521 41.227.821.558 42.004.124.510 49.662.740.012 55.627.819.014 61.495.627.897 61.495.627.897 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan Ketatausahaan dan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah (%) 100 15.637.810.000 100% 12.520.384.550 100% 11.515.550.800 100% 13.206.025.800 100% 14.526.628.380 100% 15.979.291.218 100% 15.979.291.218 SEKRETARIAT DAERAH 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana kerja aparatur 100 25.015.950.115 90% 14.362.314.000 90% 12.893.750.000 90% 11.046.900.000 90% 13.151.590.000 90% 14.466.749.000 90% 14.466.749.000 SEKRETARIAT DAERAH 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase tingkat pemahaman aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan (%) 100 330.000.000 100% 467.395.000 100% 1.277.969.500 100% 960.000.000 100% 1.056.000.000 100% 1.161.600.000 100% 1.161.600.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP 62,51 703.273.600 100% 358.000.000 100% 1.182.207.000 100% 1.728.614.650 100% 1.901.476.115 100% 2.091.623.727 100% 2.091.623.727 SEKRETARIAT DAERAH 5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Jumlah Kerjasama (MoU) daerah yang terealisasi 100 327.030.000 5 MoU 139.969.200 5 MoU 147.835.000 0 MoU - 0 MoU - 0 MoU - 0 MoU - SEKRETARIAT DAERAH 6 Program Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Jumlah kerjasama /kesepakatan yang difasilitasi (kerjasama) 5 Kerjasama 35.900.000 5 Kerjasama 147.835.000 0 Kerjasama - 0 Kerjasama - 0 Kerjasama - 0 Kerjasama - SEKRETARIAT DAERAH 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase produk hukum daerah yang tidak tumpang tidih 100 1.435.210.000 100% 1.424.205.000 100% 1.074.540.000 100% 1.074.540.000 100% 1.181.994.000 100% 1.300.193.400 100% 1.300.193.400 SEKRETARIAT DAERAH 8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan nilai capaian pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai amanat Permendagri No. 4 tahun 100 300.000.000 80 nilai 292.000.000 81 nilai 424.690.000 0 nilai - 0 nilai - 0 nilai - 0 nilai - SEKRETARIAT DAERAH 9 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase SKPD/unit kerja yang tepat ukuran dan fungsi (%) 12,82 400.000.000 0% 918.675.000 100% 692.450.000 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 10 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan Meningkatnya kesesuaian pedoman dan pelaksanaan tugas SKPD 89 98.840.800 89% 119.600.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 11 Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan pemantauan dan pelaksanaan pembangunan (%) 100% 369.375.000 100% 158.875.000 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 12 Program Evauasi/Kalrifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM Terlaksananya RANHAM di kabupaten Balangan 100 23.125.000 100% 15.250.000 100% 39.950.000 100% 39.950.000 100% 43.945.000 100% 48.339.500 100% 48.339.500 SEKRETARIAT DAERAH 13 Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja sesuai aturan (%) 100 Persen 82.155.000 100 Persen 573.020.000 100 Persen 610.189.500 100 Persen 671.208.450 100 Persen 738.329.295 100 Persen 738.329.295 SEKRETARIAT DAERAH 14 Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah Persentase SKPD/unit kerja yang tepat ukuran dan fungsi (%) 0% - 100% 115.210.000 100% 930.549.500 100% 1.023.604.450 100% 1.125.964.895 100% 1.125.964.895 SEKRETARIAT DAERAH 15 Pembentukan dan Peningkatan Pembinaan BUMD Jumlah BUMD yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Balangan 0 BUMD - 2 BUMD 27.407.200 2 BUMD 203.750.000 2 BUMD 224.125.000 2 BUMD 246.537.500 2 BUMD 246.537.500 SEKRETARIAT DAERAH 16 Program Pemantauan Harga Bahan Pokok Pemicu Inflasi Terkendalinya harga bahan pokok pemicu inflasi 0 laporan - 100 laporan 85.690.000 100 laporan 365.450.000 100 laporan 401.995.000 100 laporan 442.194.500 100 laporan 442.194.500 SEKRETARIAT DAERAH Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-17 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan disiplin kehadiran kerja aparatur 100% 152.800.000 100% 210.050.000 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 18 Program Peningkatan promosi daerah Meningkatnya promosi daerah 0% - 100% 438.958.000 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 19 Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat Jumlah tempat ibadah/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan yang layak pakai 0 buah - 0 buah - 35 buah 8.446.765.000 35 buah 9.291.441.500 35 buah 10.220.585.650 35 buah 10.220.585.650 SEKRETARIAT DAERAH 20 Program Koordinasi Promosi Daerah terlaksananya koordinasi promosi daerah 0% - 0% - 100% 451.037.000 100% 496.140.700 100% 545.754.750 100% 545.754.750 SEKRETARIAT DAERAH 21 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan tepat waktu 0 laporan - 0 laporan - 3 Laporan 1.373.350.000 3 Laporan 1.510.685.000 3 Laporan 1.661.753.500 3 Laporan 1.661.753.500 SEKRETARIAT DAERAH 22 Program Penataan Administrasi Kewilayahan Persentase pilar batas wilayah dalam kondisi baik 0% - 0% - 31% 696.490.000 43% 766.139.000 55% 842.752.900 55% 842.752.900 SEKRETARIAT DAERAH 23 Program Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Persentase tingkat kematangan variabel ULP 0% - 0% - 55% 1.984.530.500 60% 2.182.983.550 60% 2.401.281.905 60% 2.401.281.905 SEKRETARIAT DAERAH 24 Program Optimalisasi Monitoring Pembangunan pemantauan dan pelaksanaan pembangunan 0% - 0% - 100% 185.610.000 100% 204.171.000 100% 224.588.100 100% 224.588.100 SEKRETARIAT DAERAH 25 Program Peningkatan Sistem Penyelesaian Permasalahan Hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah Persentase penanganan kasus pengaduan yang diselesaikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan 0% - 0% - 100% 397.345.000 100% 437.079.500 100% 480.787.450 100% 480.787.450 SEKRETARIAT DAERAH 26 Program Desk Pemilu Legislatif/Pilpres/Pilkada Laporan Berkala Hasil Pemilu Legeslatif/Pilpres/Pilkada 0 laporan - 0 laporan - 1 laporan 93.750.000 1 laporan 101.930.000 1 laporan 417.150.000 1 laporan 417.150.000 SEKRETARIAT DAERAH 27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan produk unggulan sebagai sarana promosi 100% 99.390.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 28 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi di Kabupaten Balangan 25% 945.188.800 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - SEKRETARIAT DAERAH 29 Program Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang disurvey pelayanannya 10 SKPD 71.120.000 18 SKPD 139.915.000 20 SKPD 224.104.800 22 SKPD 246.515.280 24 SKPD 271.166.808 24 SKPD 271.166.808 SEKRETARIAT DAERAH 30 Optimalisasi Pengelolaan Dana CSR Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan perusahaan swasta sebagai dana kewajiban sosial untuk kesejahteraan masyarakat 0 sarana/pra sarana - 0 sarana/pra sarana - 1 sarana/pra sarana 210.868.250 1 sarana/pra sarana 231.955.075 1 sarana/pra sarana 255.150.583 1 sarana/pra sarana 255.150.583 SEKRETARIAT DAERAH 31 Program Reformasi Birokrasi Nilai PMPRB 34 nilai - 34 nilai - 34 nilai 66.410.000 34 nilai 73.051.000 34 nilai 80.356.100 34 nilai 80.356.100 SEKRETARIAT DAERAH 32 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang diliput dan dipublikasikan (kegiatan) 100 1.015.000.000 300 Kegiatan 810.110.000 300 Kegiatan 2.123.115.000 300 Kegiatan 4.379.760.000 300 Kegiatan 4.817.736.000 300 Kegiatan 5.299.509.600 300 Kegiatan 5.299.509.600 SEKRETARIAT DAERAH 33 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pelaksanaan perayaan hari-hari besar 100% 2.072.481.000 100% 2.299.517.000 100% 986.750.000 100% 1.085.425.000 100% 1.193.967.500 100% 1.193.967.500 SEKRETARIAT DAERAH 34 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah Tempat ibadah/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan yang layak pakai 35 buah 5.971.509.000 35 buah 6.435.590.000 0 buah - 0 buah - 0 buah - 0 buah - SEKRETARIAT DAERAH II SEKRETARIAT DPRD 24.984.225.000 24.747.002.200 32.150.000.000 25.000.000.000 30.100.000.000 36.000.000.000 36.000.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 8.347.800.000 100% 6.523.759.340 100% 7.334.140.000 100% 6.151.415.000 100% 7.381.698.000 100% 8.858.037.600 100% 8.858.037.600 SEKRETARIAT DPRD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 4.623.500.000 100% 1.836.562.860 100% 6.876.230.000 100% 3.049.000.000 100% 3.758.800.000 100% 4.390.560.000 100% 4.390.560.000 SEKRETARIAT DPRD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 455.000.000 100% 205.850.000 100% 496.800.000 100% 660.550.000 100% 792.660.000 100% 951.192.000 100% 951.192.000 SEKRETARIAT DPRD 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 1.471.500.000 100% 720.500.000 100% 711.000.000 100% 836.000.000 100% 1.003.200.000 100% 1.203.840.000 100% 1.203.840.000 SEKRETARIAT DPRD 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 40.050.000 100% 39.000.000 100% 46.800.000 100% 46.800.000 100% 56.160.000 100% 67.392.000 100% 67.392.000 SEKRETARIAT DPRD 6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100% 100% 9.987.875.000 100% 15.129.480.000 100% 16.278.180.000 100% 14.076.235.000 100% 16.891.482.000 100% 20.269.778.400 100% 20.269.778.400 SEKRETARIAT DPRD 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan peraturan perundang-undangan 100% 100% 58.500.000 60% 291.850.000 65% 406.850.000 70% 180.000.000 75% 216.000.000 80% 259.200.000 80% 259.200.000 SEKRETARIAT DPRD III KECAMATAN AWAYAN 912.116.000 2.119.990.600 2.414.700.000 2.000.000.000 2.246.147.500 2.432.262.250 2.432.262.250 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 363.540.000 100% 642.336.100 100% 550.950.000 100% 599.855.000 100% 659.840.500 100% 725.824.550 100% 725.824.550 KEC. AWAYAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik 100% 100% 328.150.000 100% 556.029.500 100% 273.165.000 100% 216.785.000 100% 273.463.500 100% 262.309.850 100% 262.309.850 KEC. AWAYAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kehadiran Aparatur 100% 100% 7.750.000 100% 26.000.000 100% 401.200.000 100% 94.500.000 100% 103.950.000 100% 114.345.000 100% 114.345.000 KEC. AWAYAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek 100% 100% 58.850.000 100% 100.000.000 100% 82.500.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 133.100.000 KEC. AWAYAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersedia 67% 67% 20.700.000 100% 22.770.000 100% 72.550.000 100% 73.130.000 100% 80.443.000 100% 88.487.300 100% 88.487.300 KEC. AWAYAN 6 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Persentase desa yang dibina selama satu tahun 100% 31.980.000 100% 94.050.000 100% 116.720.000 100% 128.392.000 100% 141.231.200 100% 141.231.200 KEC. AWAYAN 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan dilaksanakan satu tahun 1 Kegiatan 9.735.000 1 Kegiatan 8.575.000 1 Kegiatan 10.775.000 2 Kegiatan 23.000.000 2 Kegiatan 25.300.000 2 Kegiatan 25.300.000 KEC. AWAYAN 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah Kegiatan dibidang Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan 100% 133.126.000 5 Kegiatan 196.600.000 5 Kegiatan 259.460.000 5 Kegiatan 309.760.000 5 Kegiatan 340.736.000 5 Kegiatan 374.809.600 5 Kegiatan 374.809.600 KEC. AWAYAN 9 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Perempuan 2 Kegiatan 111.675.000 2 Kegiatan 131.915.000 1 Kegiatan 41.800.000 1 Kegiatan 45.980.000 1 Kegiatan 50.578.000 1 Kegiatan 50.578.000 KEC. AWAYAN 10 Program Operasional Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 75 IKM 56.490.000 80 IKM 96.400.000 80 IKM 47.800.000 80 IKM 52.580.000 85 IKM 57.838.000 85 IKM 57.838.000 KEC. AWAYAN 11 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Kegiatan MTQ 100% 91.025.000 100% 93.425.000 100% 101.625.000 100% 111.787.500 100% 122.966.250 100% 122.966.250 KEC. AWAYAN 12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Jumlah data basis pemerintahan Kabupaten Balangan yang disusun 0% - 100% 73.260.000 0% - 0% - 0% - 0% - KEC. AWAYAN 13 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan 100% 255.000.000 100% 255.000.000 100% 255.000.000 100% 280.500.000 100% 308.550.000 100% 308.550.000 KEC. AWAYAN 14 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir 70% 20.350.000 75% 22.250.000 80% 22.250.000 90% 24.475.000 100% 26.922.500 100% 26.922.500 KEC. AWAYAN SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-18 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 IV KECAMATAN BATUMANDI 888.086.500 1.778.875.000 1.863.676.000 1.886.026.000 2.049.428.600 2.225.321.460 2.225.321.460 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 500.006.200 100% 917.702.000 100% 814.418.500 100% 805.487.000 100% 886.035.700 100% 974.639.270 100% 974.639.270 KEC. BATUMANDI 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik 100% 100% 123.703.300 100% 190.595.000 100% 247895000 100% 296.105.000 100% 325.715.500 100% 358.287.050 100% 358.287.050 KEC. BATUMANDI 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin 100% 100% 24.550.000 100% 15.400.000 100% 12.000.000 100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 38.500.000 100% 38.500.000 KEC. BATUMANDI 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 100% 70% 60.000.000 100% 75.000.000 100% 110.000.000 100% 70.000.000 100% 77.000.000 100% 84.700.000 100% 84.700.000 KEC. BATUMANDI 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu 100% 100% - 100% 6.500.000 100% 10.900.000 100% 15.100.000 100% 16.610.000 100% 18.271.000 100% 18.271.000 KEC. BATUMANDI 6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya Daerah Otonomi Baru 100% 100% 125.102.000 100% 172.160.000 100% 218.237.500 100% 241.990.000 100% 266.189.000 100% 292.807.900 100% 292.807.900 KEC. BATUMANDI 7 Program Operasional Kecamatan PelaksanaanPelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan 100% 59.610.000 100% 98.225.000 100% 62.846.000 100% 69.130.600 100% 76.043.660 100% 76.043.660 KEC. BATUMANDI 8 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Persentase Jumlah Pembinaan Keagamaan Masyarakat 100% 100% 54.725.000 100% 65.475.000 100% 80.250.000 100% 85.348.000 100% 93.882.800 100% 103.271.080 100% 103.271.080 KEC. BATUMANDI 9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0% 8.558.000 0% 0% 0% 0% 0% KEC. BATUMANDI 10 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT 100% 252.000.000 100% 252.000.000 100% 252.000.000 100% 252.000.000 100% 252.000.000 100% 252.000.000 KEC. BATUMANDI 11 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase Jumlah Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Kegiatan 15.875.000 1 Kegiatan 19.750.000 1 Kegiatan 22.150.000 1 Kegiatan 24.365.000 1 Kegiatan 26.801.500 1 Kegiatan 26.801.500 KEC. BATUMANDI V KECAMATAN HALONG 785.890.000 1.861.750.000 2.430.550.000 2.200.000.000 2.441.325.000 2.776.569.000 2.776.569.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 419.245.000 100% 593.064.000 100% 625.907.500 100% 702.559.000 100% 806.150.000 100% 926.750.000 100% 926.750.000 KEC. HALONG 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana prasarana yang layak fungsi 100% 252.975.000 100% 191.700.000 100% 362.750.000 100% 415.700.000 100% 457.600.000 100% 457.600.000 KEC. HALONG 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur SKPD yang disiplin 26.950.000 100% 13.500.000 100% 399.300.000 100% 52.500.000 100% 37.500.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 KEC. HALONG 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek 40.000.000 15 Orang 150.000.000 15 Orang 170.707.000 20 Orang 170.000.000 22 Orang 195.000.000 25 Orang 200.000.000 25 Orang 200.000.000 KEC. HALONG 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai SAKIP SKPD - 63% 82.466.000 63% 67.821.500 65% 9.283.000 73% 13.200.000 75% 14.519.000 75% 14.519.000 KEC. HALONG 6 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Persentase desa yang ikut dalam lomba desa 5.700.000 100% 7.820.000 100% 39.780.000 100% 42.105.000 100% 48.500.000 100% 55.780.000 100% 55.780.000 KEC. HALONG 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentasae aparatur desa dan kecamatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan 13.390.000 100% 29.480.000 0% 100% 32.187.000 100% 35.500.000 100% 39.000.000 100% 39.000.000 KEC. HALONG 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan 151.360.000 3 Kali 209.500.000 3 Kali 279.550.000 4 Kali 293.025.000 4 Kali 293.025.000 4 Kali 356.970.000 4 Kali 356.970.000 KEC. HALONG 9 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat 46.470.000 100% 30.480.000 100% 68.320.000 100% 20.650.000 100% 23.750.000 100% 27.000.000 100% 27.000.000 KEC. HALONG 10 Program Operasional Kecamatan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 75% 75% 66.989.000 80% 36.964.000 80% 39.500.000 80% 45.450.000 80% 45.450.000 KEC. HALONG 11 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Persentase Terbinanya Keagamaan Masyarakat 70.925.000 100% 89.725.000 100% 86.975.000 100% 91.100.000 100% 104.750.000 100% 120.500.000 100% 120.500.000 KEC. HALONG 12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Persentase peningkatan kualitas kelembagaan 100% 39.840.000 100% 73.000.000 100% 24.277.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 KEC. HALONG 13 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan 100% 351.000.000 100% 351.000.000 100% 351.000.000 100% 386.000.000 100% 424.000.000 100% 424.000.000 KEC. HALONG 14 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase jumlah musrenbang tingkat kecamatan 11.850.000 100% 11.900.000 100% 9.500.000 100% 11.600.000 100% 12.750.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 KEC. HALONG VI KECAMATAN JUAI 854.375.980 1.727.503.450 2.611.773.610 2.511.674.867 2.640.653.428 2.772.533.771 2.772.533.771 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 305.374.050 100% 541.312.100 100% 792.918.110 100% 899.079.367 100% 973.919.503 100% 1.064.211.453 100% 1.064.211.453 KEC. JUAI 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana prasarana yang layak fungsi 100 % 100 % 164.840.930 100% 302.110.350 100% 488.272.500 100% 488.272.500 100% 412.383.925 100% 451.822.318 100% 451.822.318 KEC. JUAI 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % 32.350.000 100% 15.300.000 100% 409.300.000 100% 25.000.000 100% 70.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 KEC. JUAI 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek 100 % 100 % 59.000.000 15 Orang 115.000.000 15 Orang 97.000.000 20 Orang 100.000.000 22 Orang 150.000.000 30 Orang 170.000.000 30 Orang 170.000.000 KEC. JUAI 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai Sakip SKPD 100 % 100 % 45.706.000 63% 13.290.000 63% 15.880.000 65% 15.880.000 75% 16.090.000 80% 16.500.000 80% 16.500.000 KEC. JUAI 6 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Persentase desa yang ikut dalam lomba desa 100% 86.101.000 100% 75.213.000 100% 76.738.000 100% 105.260.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 KEC. JUAI 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase aparatur desa dan kecamatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan 100% 100% 0% 40.000.000 0% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 KEC. JUAI 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan 1 Keg 0 Keg 234.505.000 100% 228.756.000 100% 280.900.000 100% 324.415.000 100% 342.000.000 100% 354.000.000 100% 354.000.000 KEC. JUAI 9 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Persentase pelayanan kepada masyarakat 0 Keg 0 Keg 12.600.000 100% 12.660.000 100% 65.000.000 100% 67.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 KEC. JUAI 10 Program Operasional Kecamatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0 Bulan 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000 KEC. JUAI 11 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Persentase terbinanya keagamaan masyarakat 100% 147.974.000 100% 94.000.000 100% 104.000.000 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 KEC. JUAI 12 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase jumlah RT yang menyampaikan laporan 12 Bulan 258.000.000 12 Bulan 258.000.000 12 Bulan 276.000.000 12 Bulan 276.000.000 12 Bulan 276.000.000 12 Bulan 276.000.000 KEC. JUAI 13 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase jumlah musrenbang tingkat kecamatan 100% 7.000.000 100% 15.290.000 100% 15.290.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 KEC. JUAI Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-19 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 VII KECAMATAN LAMPIHONG 944.850.000 1.864.500.000 2.477.200.000 2.000.000.000 2.166.800.000 2.383.180.000 2.383.180.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan administrsi perkantoran 1 Tahun 370.389.300 12 Bulan 616.273.500 12 Bulan 671.913.200 12 Bulan 774.306.900 12 Bulan 748.093.170 12 Bulan 822.902.487 12 Bulan 822.902.487 KEC. LAMPIHONG 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100,0% 238.762.900 100% 226.194.700 100% 314.579.900 100% 174.455.700 100% 200.921.270 100% 221.013.397 100% 221.013.397 KEC. LAMPIHONG 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya displin Aparatur 100,0% 25.200.000 0 Stell - 405 Stell 451.200.000 80 Stell 10.000.000 0 Stell - 0 Stell - 0 Stell - KEC. LAMPIHONG 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur 100,0% 42.534.800 1 Tahun 170.950.600 1 Tahun 158.221.400 1 Tahun 218.743.000 1 Tahun 212.319.470 1 Tahun 233.551.417 1 Tahun 233.551.417 KEC. LAMPIHONG 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatanya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 2 Kegiatan 4.119.400 2 Kegiatan 11.684.600 2 Kegiatan 9.944.600 2 Kegiatan 17.271.200 2 Kegiatan 25.378.320 2 Kegiatan 27.916.152 2 Kegiatan 27.916.152 KEC. LAMPIHONG 6 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Meningkatnya pembinaan desa dan kelurahan 2 Kegiatan 66.853.700 2 Kegiatan 40.875.000 2 Kegiatan 33.885.000 2 Kegiatan 48.493.500 2 Kegiatan 53.342.850 2 Kegiatan 53.342.850 KEC. LAMPIHONG 7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya penataan daerah otonomi baru 100% 194.488.750 5 Kegiatan 240.351.700 5 Kegiatan 308.982.800 5 Kegiatan 321.097.800 5 Kegiatan 415.918.580 5 Kegiatan 457.510.438 5 Kegiatan 457.510.438 KEC. LAMPIHONG 8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat 1 Kegiatan 80.120.000 1 Kegiatan 50.000.000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - KEC. LAMPIHONG 9 Program Operasional Kecamatan Meningkatnya indeks kualitas pelayanan Publik 80 IKM 26.241.400 85 IKM 41.975.400 85 IKM 57.124.200 90 IKM 88.815.870 90 IKM 97.697.457 90 IKM 97.697.457 KEC. LAMPIHONG 10 Program Pengembangan Informasi Wilayah Meningkatnya Pengembangan informasi wilayah 1 Buah 7.500.000 1 Buah 24.864.000 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - KEC. LAMPIHONG 11 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Meninkatnya pembinaan keagamaan masyarakat 47.518.250 3 Keg 114.326.100 3 Keg 82.190.000 3 Keg 80.770.000 3 Keg 88.847.000 3 Keg 97.731.700 3 Keg 97.731.700 KEC. LAMPIHONG 12 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Jumlah pembinaan dan penguatan kelembagaan RT 1 Tahun - 1 Tahun 297.000.000 1 Tahun 297.040.000 1 Tahun 310.000.000 1 Tahun 341.000.000 1 Tahun 341.000.000 KEC. LAMPIHONG 13 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya pemantauan dan pelaksanaan pembangunan 1 kegiatan 21.836.600 1 Kegiatan 304.003.700 1 Kegiatan 25.453.700 1 Kegiatan 15.306.200 1 Kegiatan 28.012.820 1 Kegiatan 30.514.102 1 Kegiatan 30.514.102 KEC. LAMPIHONG VIII KECAMATAN PARINGIN 909.634.000 2.686.865.000 3.383.415.000 3.044.514.600 3.820.041.615 4.177.655.482 4.177.655.482 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya layanan administrasi perkantoran 12 Bln 616.046.000 12 Bulan 1.443.978.000 12 Bulan 1.573.038.000 12 Bulan 1.487.345.500 12 Bulan 1.636.080.050 12 Bulan 1.799.688.055 12 Bulan 1.799.688.055 KEC. PARINGIN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 1 164.888.000 100% 456.053.500 100% 605.537.500 100% 458.994.500 100% 536.353.950 100% 589.989.345 100% 589.989.345 KEC. PARINGIN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 12 Bln 12 Bln 33.000.000 100% 60.700.000 100% 293.750.000 100% 41.600.000 100% 425.265.500 100% 467.792.050 100% 467.792.050 KEC. PARINGIN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya SDM aparatur 12 Bln 12 Bln 45.000.000 12 Bulan 87.662.500 12 Bulan 153.415.500 12 Bulan 230.815.500 12 Bulan 253.897.050 12 Bulan 262.782.960 12 Bulan 262.782.960 KEC. PARINGIN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan 0 0 0 0% - 0% - 100% 7.202.500 100% 7.922.750 100% 8.715.025 100% 8.715.025 KEC. PARINGIN 6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya daerah otonomi baru 1 Kali 78.865.000 1 Kali 78.865.000 1 Kali 78.865.000 1 Kali 78.865.000 1 Kali 78.865.000 1 Kali 78.865.000 KEC. PARINGIN 7 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi desa dan kelurahan 3 Desa/Kel 14 desa dan 2 Kelurahan 21.000.000 100% 67.518.000 100% 18.599.000 100% 76.135.000 100% 83.748.500 100% 92.123.350 100% 92.123.350 KEC. PARINGIN 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Meningkatnya penataan daerah otonomi baru 1 Kali 16.765.000 4 Kali 81.750.000 4 Kali 99.375.000 4 Kali 109.312.500 4 Kali 120.243.750 4 Kali 120.243.750 KEC. PARINGIN 9 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 2 Keg 66.312.000 2 Keg 62.411.000 1 Keg 6.250.500 2 Keg 74.872.105 2 Keg 82.359.316 2 Keg 82.359.316 KEC. PARINGIN 10 Program Operasional Kecamatan Capaian kinerja pelayanan administrasi terpadu kecamatan 0 Bulan - 0 Bulan - 12 Bulan 106.090.000 12 Bulan 116.699.000 12 Bulan 128.368.900 12 Bulan 128.368.900 KEC. PARINGIN 11 Program Pengembangan Informasi Wilayah Teridentifikasinya informasi kewilayahan 100% 96.350.000 100% 17.700.000 100% 9.000.000 100% 9.900.000 100% 10.890.000 100% 10.890.000 KEC. PARINGIN 12 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Terlaksananya kegiatan keagamaan 1 kali 1 Keg 29.700.000 2 Keg 89.895.000 1 Keg 70.955.000 1 Keg 70.955.000 1 Keg 78.050.500 1 Keg 85.855.550 1 Keg 85.855.550 KEC. PARINGIN 13 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Terlaksananya penyusunan data basis pemerintahan 0 Bulan - 12 Bulan 105.136.000 12 Bulan 115.649.600 12 Bulan 127.214.560 12 Bulan 139.936.016 12 Bulan 139.936.016 KEC. PARINGIN 14 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Pembinaan lembaga RT 100% 209.700.000 100% 286.667.000 100% 216.693.500 100% 238.362.850 100% 262.199.135 100% 262.199.135 KEC. PARINGIN 15 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Keg 13.066.000 1 Keg 35.591.000 1 Keg 39.543.000 1 Keg 43.497.300 1 Keg 47.847.030 1 Keg 47.847.030 KEC. PARINGIN X KECAMATAN PARINGIN SELATAN 847.387.500 2.031.600.000 2.804.450.000 2.200.000.000 2.917.287.500 3.250.972.650 3.250.972.650 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 485.331.000 100% 862.968.500 100% 1.059.218.000 100% 868.966.800 100% 1.115.083.000 100% 1.234.646.300 100% 1.234.646.300 KEC. PARINGIN SELATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi 100 % 100 % 230.751.500 100% 440.480.000 100% 491.989.400 100% 290.224.000 100% 433.681.000 100% 467.687.700 100% 467.687.700 KEC. PARINGIN SELATAN 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentasi Aparatur SKPD Yang Disiplin 100 % 100 % 14.800.000 100% 78.300.000 100% 295.500.000 100% 73.500.000 100% 128.700.000 100% 141.570.000 100% 141.570.000 KEC. PARINGIN SELATAN 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 100 % 50.000.000 100% 88.307.200 100% 121.550.800 100% 70.000.000 100% 88.000.000 100% 96.800.000 100% 96.800.000 KEC. PARINGIN SELATAN 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai Sakip SKPD 100 % 100 % - 60% - 63% - 65% 6.576.000 73% 7.233.600 75% 7.958.000 75% 7.958.000 KEC. PARINGIN SELATAN 6 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Terbinanya organisasi desa/kelurahan 100 % 100 % 22.000.000 100% 86.329.600 100% 219.811.000 100% 363.816.800 100% 446.686.900 100% 535.599.500 100% 535.599.500 KEC. PARINGIN SELATAN 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang- undangan 0% - 0% - 100% 31.540.000 100% 64.900.000 100% 71.390.000 100% 71.390.000 KEC. PARINGIN SELATAN 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Meningkatnya penataan daerah otonomi baru 100 % 100 % 13.850.000 100% 31.600.000 100% 124.500.000 100% 79.260.000 100% 119.702.000 100% 131.672.200 100% 131.672.200 KEC. PARINGIN SELATAN 9 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 100 % 100 % 23.700.000 100% 36.218.800 100% 128.818.800 100% 14.454.400 100% 15.899.800 100% 17.489.700 100% 17.489.700 KEC. PARINGIN SELATAN 10 Program Operasional Kecamatan Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Paten 100% 4.250.000 100% 13.613.600 100% 86.880.000 100% 130.493.000 100% 143.542.300 100% 143.542.300 KEC. PARINGIN SELATAN 11 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Meningkatnya Pembinaan Keagamaan Masyarakat 100% 95.723.000 100% 96.783.000 100% 90.667.000 100% 98.799.700 100% 107.697.600 100% 107.697.600 KEC. PARINGIN SELATAN 12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan 100% 83.207.500 100% 8.500.000 0% - 0% - 0% - 0% - KEC. PARINGIN SELATAN 13 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase data Laporan RT 100% 204.420.000 100% 224.970.000 100% 201.000.000 100% 239.580.000 100% 263.538.000 100% 263.538.000 KEC. PARINGIN SELATAN 14 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 % 100 % 6.955.000 100% 19.795.400 100% 19.195.400 100% 23.115.000 100% 28.528.500 100% 31.381.350 100% 31.381.350 KEC. PARINGIN SELATAN SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 Balangan T.A. 2014 VII-20 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 IX KECAMATAN TEBING TINGGI 745.419.700 1.519.284.100 1.986.559.050 2.200.000.000 2.387.839.200 2.856.483.200 2.856.483.200 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 299.362.200 100% 677.060.200 100% 774.576.250 100% 887.384.650 100% 937.237.200 100% 1.030.960.900 100% 1.030.960.900 KEC. TEBING TINGGI 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik 100 % 100 % 199.365.000 100% 282.115.000 100% 432.348.000 100% 633.902.550 100% 645.176.850 100% 709.694.550 100% 709.694.550 KEC. TEBING TINGGI 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % 42.000.000 100% 15.000.000 100% 261.450.000 100% 58.150.000 100% 73.788.000 100% 311.026.800 100% 311.026.800 KEC. TEBING TINGGI 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SDM aparatur 100 % 100 % 26.000.000 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 65.037.500 100% 73.301.250 100% 80.631.400 100% 80.631.400 KEC. TEBING TINGGI 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Laporan 100 % 100 % 48.645.500 100% 58.494.100 100% 64.343.500 100% 115.718.600 100% 129.486.650 100% 142.435.300 100% 142.435.300 KEC. TEBING TINGGI 6 Program Pembinaan Desa dan Kelurahan Cakupan pembinaan desa dan kelurahan 1 -kegiatan 37.400.000 1 -kegiatan 41.140.000 1 -kegiatan 43.648.200 1 -kegiatan 66.684.400 1 -kegiatan 73.352.850 1 -kegiatan 73.352.850 KEC. TEBING TINGGI 7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru cakupan penataan daerah otonomi baru 2 Kegiatan 2 Kegiatan 130.047.000 2 -kegiatan 124.185.000 3 -kegiatan 138.253.500 3 -kegiatan 148.885.000 3 -kegiatan 167.286.750 3 -kegiatan 184.015.450 3 -kegiatan 184.015.450 KEC. TEBING TINGGI 8 Program Operasional Kecamatan Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi kecamatan (PATEN) 12 -bulan 115.531.800 12 -bulan 44.000.000 12 -bulan 48.400.000 12 -bulan 53.240.000 12 -bulan 58.564.000 12 -bulan 58.564.000 KEC. TEBING TINGGI 9 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Persentase pembinaan keagamaan masyarakat 1 kegiatan 49.750.000 1 kegiatan 54.725.000 2 kegiatan 74.768.400 2 kegiatan 82.242.500 2 kegiatan 90.466.800 2 kegiatan 90.466.800 KEC. TEBING TINGGI 10 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT 10 -bulan 99.000.000 12 -bulan 108.900.000 12 -bulan 99.000.000 12 -bulan 131.780.000 12 -bulan 144.958.000 12 -bulan 144.958.000 KEC. TEBING TINGGI 11 Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase kegiatan pemantauan dan pelaksanaan pembangun 20.748.000 22.822.800 25.105.100 27.615.600 30.377.150 30.377.150 KEC. TEBING TINGGI 5 Pengawasan 4.627.170.200 5.957.678.800 7.156.211.080 4.242.887.850 4.642.432.500 5.106.675.750 5.106.675.750 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana penunjang pegawai 1.128.025.400 100% 1.521.956.000 100% 1.603.868.000 100% 967.247.350 100% 1.061.227.950 100% 1.167.350.745 100% 1.167.350.745 INSPEKTORAT 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 978.150.000 100% 737.406.000 100% 585.734.600 100% 373.070.000 100% 410.377.000 100% 451.414.700 100% 451.414.700 INSPEKTORAT 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur tersedianya pakaian dinas 30.000.000 100% 42.000.000 100% 107.200.000 100% - 100% - 100% - 100% - INSPEKTORAT 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 545.700.000 100% 800.200.000 100% 731.720.000 100% 280.000.000 100% 308.000.000 100% 338.800.000 100% 338.800.000 INSPEKTORAT 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan dokumen perencanaan 184.175.000 100% 293.810.000 100% 362.841.000 100% 112.400.000 100% 101.640.000 100% 111.804.000 100% 111.804.000 INSPEKTORAT 6 Program Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kabupaten % SKPD/desa yang menindaklanjuti rekomendasi temuan keuangan 0% 200.820.000 75% 416.892.000 80% 497.895.000 85% 547.684.500 90% 602.452.950 90% 602.452.950 INSPEKTORAT 7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Meningkatnya SKPD yang menindaklanjuti temuan hasil pememriksaan 1.394.619.800 75% 957.686.800 80% 1.442.400.480 85% 807.825.500 90% 888.608.050 95% 977.468.855 95% 977.468.855 INSPEKTORAT 8 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 366.500.000 12 pegawai 561.600.000 22 pegawai 741.400.000 24 pegawai 782.450.000 28 pegawai 860.695.000 20 pegawai 946.764.500 20 pegawai 946.764.500 INSPEKTORAT 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur tersedianya pakaian dinas 30 stell 42.000.000 30 stell 107.200.000 0 stell - 0 stell - 0 stell - 0 stell - INSPEKTORAT 10 Program peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya tingkat kapabilitas APIP 2 level - 2 level 325.235.000 3 level 142.000.000 3 level 156.200.000 3 level 171.820.000 3 level 171.820.000 INSPEKTORAT 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 0 Pegawai 800.200.000 0 Pegawai 731.720.000 0 Pegawai 280.000.000 0 Pegawai 308.000.000 0 Pegawai 338.800.000 0 Pegawai 338.800.000 INSPEKTORAT TOTAL PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (A) 449.849.524.080 - 522.309.773.879 - 580.476.698.058 - 590.403.991.917 - 692.175.577.711 - 749.592.685.558 - 749.592.685.558 TOTAL PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (B) 697.643.060.118 - 1.264.847.501.046 - 1.814.468.265.253 - 1.869.035.905.539 - 2.259.575.832.735 - 2.240.660.320.384 - 2.252.903.251.384 TOTAL PENDANAAN URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (C) 32.891.009.300 - 56.567.882.150 - 77.728.962.820 - 83.552.656.172 - 90.562.625.931 - 83.199.890.612 - 84.016.086.012 TOTAL PENDANAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN WAJIB & PILIHAN (D) 104.023.031.626 - 120.996.915.907 - 147.654.945.569 - 145.010.518.219 - 169.062.429.817 - 186.594.367.637 - 186.594.367.637 TOTAL PENDANAAN URUSAN WAJIB (YANDAS); WAJIB NON YANDAS; PILIHAN DAN PENUNJANG ( A + B + C + D ) 1.284.406.625.124 1.964.722.072.982 2.620.328.871.700 2.688.003.071.847 3.211.376.466.193 3.260.047.264.191 3.273.106.390.591 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IX-1 Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2021 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan langsung tahun Tahun 2020 tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 yang sudah disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah dilantik pada tanggal 17 Agustus 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: a) SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-progam dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; b) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021abupaten Balangan T.A. 2014 IX-2 pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; c) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan antara Renstra dan Renja SKPD; d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2016–2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Balangan yang maju dan sejahtera. Paringin, Januari 2018 BUPATI BALANGAN Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…