DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pemberdayaan; Pengembangan; Perlindungan; Monitoring Dan Evaluasi; Partisipasi Masyarakat; Sanksi Administratif; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
b.bahwa Kabupaten Balangan memiliki berbagai potensi bahan dasar yang dapat menunjang masyarakat menjalankan usaha mikro secara berkesinambungan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q urusan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota adalah memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; BUPATIBALANGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN DAERAHKABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAANDAN PENGEMBANGANUSAHA MIKRO BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN I SALINAN I 1 Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANUSAHA MIKRO.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATI BALANGAN Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBALANGAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 2 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan temp at usaha; atau
b.memiliki h asil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan danjatau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
6.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7.Izin Usaha Mikro adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usahajkegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalarn bentuk satu lembar.
8.Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro dilokasi yang telah ditetapkan.
9.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Perbankan. lO.Kemitraan adalah kerja sarna dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 1

(1)Rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(1)Pemerintah Daerah wajib memiliki/rnenyusun rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 6

Pasa15 Kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:

a.pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
b.pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pasal 4

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi nasional. Usaha mikro berasaskan:

Pasal 3

(4)Penyusunan rencana kinerja anggaran kegiatan untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro mengacu pada rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
(3)Dalam perencanaan jangka panjang sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran dalam lingkup:
1. a.pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro terpadu;
2. b.pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
3. c.pengembangan pemasaran produk;
4. d.pusat pemasaran terpadu skala daerah, nasional dan internasional;
5. e.inovasi dan perluasan layanan pembiayaan.
(2)Dalam perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro jangka menengah sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran dalam lingkup:
1. a.pendataan Usaha Mikro, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
2. b.penyusunan program sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
3. c.jaringan kemitraan;
4. d.sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
5. e.pengembangan produksi dan pengolahan;
6. f.bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
7. g.pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. h.pembangunan sistem informasi;
9. i.pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
(1)Rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang, masing-masing untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 8

(4)Setiap pendapat sebagai masukan atau ketidaksetujuan masyarakat harus dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati dalam menetapkan rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
(3)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat pelaku Usaha Mikro.
(2)Sebelum ditetapkan Bupati, susunan rencana strategis harus terlebih dahulu dibahas secara bersama antar satuan kerja perangkat daerah terkait untuk peman tap an dan koordinasi. 5 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:
1. a.mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri menapaki jenjang ketingkat usaha kecil;
3. c.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah;
4. d.menciptakan lapangan kerja;
5. e.menciptakan pemerataan pendapatan;

Pasal 11

Pemberdayaan usaha rnikro berlandaskan pada prinsip:

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
d.peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 10

a.prinsip dan tujuan;
b.pendanaan;
c.sarana dan prasarana;
d.informasi usaha;
e.kemitraan;
f.perizinan usaha;
g.kesempatan berusaha;
h.promosi dagang; dan
1. 1.dukungan kelembagaan. Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

Pasal 9

(3)Dinas memberikan jaminan transparansi dan akses yang sarna bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.
(2)Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjarninan, desain dan teknologi, dan mutu.
(1)Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas mempunyai kewajiban membangun pangkalan data informasi Usaha Mikro daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…