DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ini Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, agar memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutannya perlu melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
8.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9.Wajib Pajak adalah setipa orang atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
11.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak menurut ketentuan peraturan ini. 5
12.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang kepada Wajib Pajak.
13.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa denda.
14.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
15.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan
16.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
19.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan Penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2)SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 6
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilunasi paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum pada SPPT.
(2)SPPT, SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Bupati atas permohonan Wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
(4)Pajak yang terhutang dibayar ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(4a)Terhadap pembayaran setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :
1. a.SPPT;
2. b.surat ketetapan pajak.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan 7 bahwa itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib pajak.
(5)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

5.Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
(3)Surat Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
(4)Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 21 di Hapus. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 2 Juni 2021 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 2 Juni 2021 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. YULIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (3- 60/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai kebijakan perpajakan, termasuk beberapa ketentuan pelaksanaan pemungutan pajak. Beberapa ketentuan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dapat diatur oleh Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar Pemeritah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangun system dan prosedur pemungutan pajak sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah ini, karena beberapa hal yang bersifat teknis yang diatur dalam peraturan daerah ini, menjadi tidak relevan dengan perkembangan dan kemudahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Balangan. Dalam menjamin terlaksananya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Balangan, Peraturan Daerah ini juga mengamanatkan beberapa ketentuan yang bersifat teknis lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 135

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013