DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berisi tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan; Mskdu, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Sistemtika; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan;
b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi, serta program Bupati Balangan perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah untukjangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021 BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Mengingat

9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraruran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diu bah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional T hun _005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); J. L'ridang-Undang omor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ~ mor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesi omor 4421); PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN : BUPATI BALANGAN dan DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87); 12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3 1)1111111)('("lllllll 1111 I)Ilt'nlh 1111\ IIIlR dunnk ...ud deng In 1).1(,,1 .rh "d,lll,h Kubup.uen n,ll InRI\1l 2 P(,,(\lI'flll!nh Dnernh nd \1 h kepnl \ duernh . ebngai unsur r ("11 ("1C'"IlAArrn Pernerrnt h n D iernh . mg mernimpin peluk snnaan uru s 11\ perneruu Ih.11\ rnng rnenjudi kewenungnn daerah otonom. J. Kep \1\ Dner III ng selanjutn disebut Bupati adalah Bupau o lIIllR[ln.
4.Dew \11 Perwnkil n Rnkyat Dner h yang selanjutnya disebut DPRD 1d,,1111 Lernbaga Perw kil n Rakyat Daernh Kabupaten Balangan sebugru unsur penyelenggarn pemerintahon daerah. 5 Sekret ris 0 erah ad lnh ekretaris Dnerah Kabupaten Balangan.
6.Bnd 11\ Perencana n Pembongunon Daerah yang selanjutnya disebut Bopped adnlah Bod n Perencanaan Pembangunan Daerah K bupaten Bnl ngan.
7.Kerj Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD KPD K bupaten Balangan, merupakan unsur pembantu daJ rn penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tertentu.
8.In tanai Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah
9.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, tennasuk rnasyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasiJ pembangunan.
10.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12.Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasiikan dokumen perencanaan selarna periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pem ban gun an jangka panjang daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah uriruk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Balangan tahun 2021- 2026. J 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan untuk periode I (satu) tahun HAB 1 r.El'ENTUAN UMUM q f
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupatcn Balangan adalah hasil pcrencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan kebijakan dan strategi pernanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. lB. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terusmenerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karen a darnpaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25.Program adalah instrurnen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk rnencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
26.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dan unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27.Sasaran (target) adalah hasiI yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 2B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5 1 f 1\..lJuan RPJMD Tahun 2021-2026 ad lah : 1 ienetapkan startegi dan kebiJakan umum pembangunan daerah serta merurnuskan program pnoruas pernbangunan daerah selarna lima tahun agar mekerusme perencanaan dan pembangunan daerah dapal berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondrsi dan karekteristik Daerah; 2 Pedornan bagi Pernermtah Daerah dan DPRD dalam rnenenrukan program prrorrtas dan kegiatan pemhangunan yang akan dJb18Y81 oleh APBD seuap tahunnyo;
3.Pedoman penyusunan rencana strategi SKPD, RKPD d n Rencana Kel)8 SKPD.

Pasal 4

Pasal J n \ 1 1, rm'. dan progi m Bupau ke dalarn tr If!gl JX'r' '1 ur n d er, h kebuak n umum, prog m priorun Kep I erah d n rnh kebuakan ke u n • n daernh dengan berpedorn n R.IPD Tuhun _0 5 ..025 dan rnernperh ukan Rencana Pernbangunan , '1 zkz Menen h ' .onal (RPJMN) Tahun 2020 2024 erta Renean Pernbangun n J rngka Merten ah D er h Provinsi Kalimant n Selatan tahun _021-202t>, dan rl 12 nAB II ....EDLOUM Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan secara berkala.

(2)Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026
(1)

BAB III

M K 'D. TUJUAN DAN RUA G L1NOKUP Dokurnen perenc ..m an d ernh y ng mernberikan arah sekahgus acuan b eluruh komponen ~I ku pembangunan daerah dol am rnewujudkan pernbangun n d ernh yang berke marnbungan.

Pasal 7

BABIV PENGENDALIAN DAN EVALUASI lsi dan Uraian Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)
(1)RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur dalam rnelakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
(1)Ruang lingkup RPJMD Tahun 2021-2026 meliputi visi, rnisi, tujuan, sa saran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strtegis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Keuangan Daerah BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB IX : Penutup Pasal 6 BABIV SISTEMATIKA

Pasal 5

(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan APBO tahun pertama periode pernerintahan Bupati terpilih berikutnya.
(1)Setelah RPJMD ini berakhir dan belum ditetapkan RPJMO baru periode berikutnya, maka penyusunan RKPO berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan zatau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

Pasal 11

BABIV KETENTUANPERALIHAN Oalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi peru bah an capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(3)Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabiia bertentangan dengan kebijakan Nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
(1)Perubahan RPJMO hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3. c.terjadi peru bah an yang mendasar; dan/ atau
4. d.merugikan kepentingan Nasional.

Pasal 8

BABIV PERUBAHANRENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH OAERAH

(3)Tnta cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang dimak sud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA PEMBA GUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 (5-81/2021) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 5 Diundangkan di Paringin pada tan J 23 Agustus 2021 PLH. S KR ARJS DAERAH KABU ATE BALANGAN, H. ABDUL HADI Ditetapkan di Paringin pada tanggal 23 Agustus 2021 ...,...--...JI:LI.UPATIBALANGAN, Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. PasaJ12 SAStV KETENTUAN PENUTUP 9 Penyusunannya RPJMD ini berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu - isu stra tegis , strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten 8alangan untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan araban sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten 8alangan dalam menyelenggarakan Dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan daerah disusun perencanaan pernbangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistern perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan arnanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pernerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat
(2)dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arab kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Balangan, yang dimaksudkan unruk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Balangan pada Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel. I. lTh1UM RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BALANGA~TAHUN 2021 - 2026 TENTANG PEN,JELASAN ATAS PER\TURAN DAERAH MB PATE BALANGA 1 .i\OMOR5 TAHUN 2021 10 f TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 136

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…