DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan; Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Tata Cara Penganggaran Dan Pengelolaan; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan SALINAN 2 Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 3 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Kalsel.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai Tahun 2015 sebesar Rp. 108.397.600.000,00 (seratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan: 5
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 7) dengan realisasi sebagai berikut: 1) pada APBD tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 1.897.600.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); 2) pada APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); 3) pada APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 6) dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 11) dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 13) dengan realisasi sebagai berikut: 1) pada APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 2) pada APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); 3) pada APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); dan 4) pada APBD tahun anggaran 2015 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). 6

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
3. c.APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk uang.
(5)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 208.397.600.000,00 (dua ratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

Keuntungan yang menjadi hak Daerah disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja Bank Kalsel.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel setiap Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati. 7

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam peraturan ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi Bank Kalsel dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a.dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. Bank Kalsel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan. 8 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 September 2022 BUPATI BALANGAN, TTD H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, TTD H. SUTIKNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG (5-77/2022)PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2023