DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; TUGAS DAN KEWENANGAN; KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENGHARGAAN; PENDANAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat memerlukan adanya peran dari Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas kehidupan Masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6760);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT. 5
7.Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kelurahan yang ada dalam satu kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8.Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10.Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
12.Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14.Desa adalah desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Bupati menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberikan Pelindungan Masyarakat.
(2)Bupati berwenang mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
(3)Keadaan mendesak yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.terjadinya kerusuhan masal;
2. b.gangguan keamanan; dan
3. c.keadaan bahaya lainnya yang dikhawatirkan mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. 6

Pasal 3

(1)Bupati menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dibantu oleh:
1. a.Camat;
2. b.Lurah/Kepala Desa; dan/atau
3. c.Satpol PP.
(2)Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Camat bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Lurah/Kepala Desa bertugas membantu Camat dalam memelihara Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat diwilayahnya secara koordinatif.

Pasal 6

(1)Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
2. b.menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
3. c.menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
(2)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai kewenangan:
1. a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
2. b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. c.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
4. d.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Camat, Lurah/Kepala Desa, dan/atau Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan 7 personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.deteksi dan cegah dini;
2. b.pembinaan dan penyuluhan;
3. c.pengamanan;
4. d.pengawalan;
5. e.penertiban; dan
6. f.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 9

Setiap Orang mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 10

(1)Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan atas dasar temuan di lapangan dan/atau laporan masyarakat.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan penertiban dengan mengedepankan upaya preventif.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
(4)Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif, dilakukan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan. 8
(6)Dalam hal penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sekrotal, Satpol PP berkewajiban melakukan koordinasi dengan Dinas terkait sebelum dilakukan upaya represif.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…