DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan E-Govermment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Govemment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

b.bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis informasi dan komunikasi di Kabupaten Balangan; Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan e-Govemment yang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan non pelayanan publik; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PENYELENGGARAANE-GOVERNMENT DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENBALANGAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN I SALINAN I 2
1. 13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
2. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
12. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
13. 5.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
14. 6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. 7.E-Govemment adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerin tah.
16. 8.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmman, danj atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Pasal 1

Menetapkan : MEMUTUSKAN: BUPATIBALANGAN Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN Dengan Persetujuan Bersama

14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123); 3 4
9.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. 10.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, darr/ atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
12.Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, darr/ atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan I atau keperluan pihak lain. 13.Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-govemment. 14.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. 15.Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat. 16.Tatakelola e-Govemment adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK. 17.Sistem Informasi e-Govemment adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak. 18.Infrastruktur e-Govemment adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak. 19.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, darr/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
21.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus. Tujuan Penyelenggaraan e-Gouernmeni adalah :

a.mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan e- Governmentmenuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
b.mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik ;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBALANGAN.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan e-Govemment adalah untuk mengatur penyelenggaraan e-Government dan memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola Pemerintah Daerah.

Pasal 2

22.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
23.Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga KomunikasiOrganisasi Profesi.
24.Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
25.Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan tinggi bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
26.Konsep Interoperabilitas adalah konsep yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasiyang telah dipertukarkan.
27.Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
28.Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan dilaksanakan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan Infrastruktur.
29.Walidata adalah SKPDyang memilikidata sesuai tugas dan fungsinya.
30.Perjanjian Tingkat Layanan (ServiceLevelAgreement/SLA)adalah sebuah metode formal untuk membantu organisasi/pemerintahan memenuhi tingkat pelayanan.
31.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaiman dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 5 6

(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
(2)Dinas Kominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SKPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
(1)Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan e-Govemment sesuai Cetak Biru Pengembangan e-Gouernmeni yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(3)Cetak Biru e-Gouernmeni berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.
(2)Penyusunan Cetak Biru pengembangan e-Govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya serta harus sudah diselesaikan selambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan e-Govemment yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan e-Govemment.

Pasal 5

a.perencanaan;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.sistem informasi; dan
e.infrastruktur TIK. Pasa14
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi an tara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ; dan
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penerapan e-Government.
a.peningkatan jenjang pendidikan formal;

(3)Pengembangan SDM TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara an tara lain
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
(1)SKPD penyelenggara e-Govemment memiliki pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 9

(2)SKPD menjamin :
1. a.tersedianya perjanjian tingkat layanan (service level agreement) penyelenggaraan sistem elektroniknya ;
2. b.keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya ;
3. c.setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya ; dan
4. d.keterpaduan operasional sistem elektronik.
(1)Penyelenggaraan e-Gouernmeni dilaksanakan oleh seluruh SKPD.

Pasal 8

(2)SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Kebijakan operasional dalam bentuk standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional e-Govemment berupa SOP.

Pasal 7

(4)Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
1. a.penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. b.kerangka acuan kerja; dan
3. c.sumber daya yang dibutuhkan. 7 8
(1)SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(7)Tatacara pelayanan permohonan dan permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(6)SKPD termasuk Dinas Kominfo tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Bupati.
(5)Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Kominfo.
(4)Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
(3)SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata lain.
(2)Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati
(1)Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.

Pasal 10

(5)SKPD Kominfo harus memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem yang bertugas :
1. a.pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SKPD; dan
2. b.pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(4)Peyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau SKPD sesuai dengan rekomendasi dari Diskominfo.
1. b.bimbingan teknis; atau
2. c.pendidikan dan latihan teknis.
(4)Subdomain dimanfaatkan untuk website SKPD, produk atau layanan Daerah.
(3)Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website daerah.
(2)Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada website SKPD.
(1)Dinas berwenang mengatur pengembangan sistem informasi, infrastruktur website dan pengelolaan e-mail.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…