DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Bantuan Hukum; Penerima Bantuan Hukum; Peran Pemerintah Daerah; Pemberi Bantuan Hukum; Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; Hak,Kewajiban Dan Larangan Bagi Pemberi Bantuan Hukum; Standart Biaya Bantuan Hukum; Penganggaran Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pertanggungjawaban Penerimaan Dana Bantuan Hukum; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan penduduk Rentan.
8.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan/sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala lingkungan (Kelurahan dan/atau desa).
9.Penduduk Rentan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan Komunitas Masyarakat Adat.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Balangan.
13.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Balangan.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin warga masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan berkategori Rentan mendapatkan Bantuan Hukum apabila menghadapi persoalan hukum yang mesti diselesaikan; dan
c.tersedianya dana Bantuan Hukum yang dapat digunakan oleh warga masyarakat yang membutuhkan jasa pendampingan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi yang tidak berkaitan dengan kedudukan Pemerintah Daerah.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)adalah masyarakat miskin dan atau penduduk rentan yang menghadapi masalah hukum.
(2)Masyarakat miskin dan atau penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Penduduk rentan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat.
(3)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menyediakan dana Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
(3)Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagai pembayaran atas pelayanan jasanya kepada penerima Bantuan Hukum.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum dapat berupa:
1. a.lembaga Bantuan Hukum; dan/atau
2. b.advokat perseorangan.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang berupa lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum ;
2. b.memiliki kantor/sekretariat yang tetap;
3. c.terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. d.memiliki kepengurusan dan keanggotaan sejumlah advokat yang terdaftar pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum yang berupa advokat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan
2. b.memiliki kantor hukum yang tetap.
(4)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari daerah lain.
(5)Penetapan lembaga bantuan hukum dan/atau advokat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pemberi bantuan hukum di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai pelaksana program pemberian dana Bantuan Hukum.
(2)Pemberian dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai:
1. a.dana penunjang apabila jumlah penerima bantuan lebih dari jumlah yang dianggarkan Pemerintah untuk Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.dana penunjang untuk kelanjutan proses litigasi yang tidak mencukupi dari dana Pemerintah.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
1. a.identitas pemohon Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan: 1) Kartu Tanda Penduduk; dan/atau 2) Kartu Keluarga; dan/atau 3) surat keterangan Kartu Tanda Penduduk yang masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. b.surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat setingkat di tempat yang bersangkutan tinggal;
3. c.untuk pendudukan kategori rentan melampirkan surat keterangan dari Dinas/Badan yang membidangi urusan sosial/perempuan/anak;
4. c.dokumen yang berkaitan dengan perkara atau uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
(2)Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melampirkan:
1. a.kartu penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat;
2. b.kartu bantuan langsung tunai;
3. c.kartu beras miskin; dan/atau
4. d.dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh perseorangan dapat diwakili oleh keluarga penerima bantuan hukum.
(4)Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh sekelompok masyarakat dapat diwakilkan oleh beberapa orang.

Pasal 10

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 11

(1)Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…