DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;APBD;PENJABARAN APBD;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) SALINAN dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
19.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
20.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II

APBD

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2024.
(2)APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp3,456,118,723,559.00
2. b.Belanja Daerah Rp3,349,482,220,282.00 Surplus/(Defisit) Rp106,636,503,277.00
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp223,363,496,723.00
  2. 2.Pengeluaran Rp330,000,000,000.00 Pembiayaan Netto (Rp106,636,503,277.00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp0.00

Pasal 4

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp3,456,118,723,559.00 (tiga triliun empat ratus lima puluh enam milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp84,459,582,433.00 (delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(3)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp12,895,500,000.00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1,481,891,666.00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
(5)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp21,117,190,767.00 (dua puluh satu milyar seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
(6)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncakan sebesar Rp48,965,000,000.00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3,364,146,506,947.00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh empat milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(3)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncakan sebesar Rp3,274,146,506,947.00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b direncanakan sebesar Rp90,000,000,000.00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7,512,634,179.00 (tujuh milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(2)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
(4)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncakan sebesar Rp7,512,634,179.00 (tujuh milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3,349,482,220,282.00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1,943,698,691,143.00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp587,653,919,104.00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus empat rupiah).
(4)Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1,143,864,367,099.00 (satu triliun seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
(6)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
(7)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp199,758,257,540.00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
(8)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp12,422,147,400.00 (dua belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp941,899,852,306.00 (sembilan ratus empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(3)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp27,046,370,000.00 (dua puluh tujuh milyar empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(4)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b direncanakan sebesar Rp228,936,161,987.00 (dua ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp287,701,399,319.00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
(6)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp396,797,181,000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp232,815,000.00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
(8)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf f direncanakan sebesar Rp1,185,925,000.00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp45,000,000,000.00 (empat puluh lima milyar rupiah).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…